Ditemukan 669 data

Urut Berdasarkan
 
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 Tahun 2002
266125
  • Tentang : Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah
  • Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:Ness: a5 lh gle GSU JB play ade di he 81 ofstolyy GUY coh fay bby col pt(4 Dewan Syariah Nasional MUI37 Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah 3 Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secaratunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandumhalus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumahtangga, bukan untuk dijual.10. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah:2Vaio!
    Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradhb. Musyarakahc. Qardhd. Wadiahe. AlSharfPemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimanatersebut dalam butir 1. menggunakan akadakad syariah yangdigunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.
Register : 27-03-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN PATI Nomor 72/Pid.B/2018/PN Pti.
Tanggal 9 Mei 2018 — ESTI NUR WIDAYATI binti KUNARSO ;
13034
  • Menetapkan barang bukti berupa : - 1 lembar bilyet Simpanan Mudharabah Berjangka No Bilyet 1143 No rek 01.D01.02639 sebesar Rp 75.000.000,- tertanggal 11 April 2016 ; - 1 lembar bilyet Simpanan Mudharabah Berjangka dari KSP No Bilyet 1126 no rek 01.D04.00589 sebesar Rp. 250.000.000 tertanggal 01 Desember 2015 ; - 1 lembar bilyet Simpanan Mudharabah Berjangka dari KSP No Bilyet 1122 no rek 01.D03.00858 sebesar 50.000.000 tertanggal 7 September 2015 ; - 1 lembar bilyet Simpanan Mudharabah
Register : 18-05-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Ingan Malam Purba, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. KHAIDAR ASWAN
524545
  • Surat Edaran Pembiayaan No. 12/030/PEM tanggal 8 Oktober 2010 perihal Susunan Komite Pembiayaan;
  • 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Edaran Pembiayaan No. 12/037/PEM tanggal 26 Nopember 2010 perihal Revisi Ketentuan Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk para anggotanya (PKPA) dan BSM Implan;
  • 1 (satu) set fotocopy Proses Pemberian Pembiayaan;
  • 1 (satu) set fotocopy Akta Jaminan Fidusia No. 55 tanggal 31 Januari 2011;
  • 1 (satu) set fotocopy Akad Pembiayaan Mudharabah
    Penerapan Manajemen Risiko sebagaimanadimaksud pada ayat (1) untuk UUS dilakukan secara individualmaupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak. (3) PenerapanManajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukUUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yangmerupakan satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risikopada BUK.Surat Perjanjian melalui Notaris EKOEVIDOLO S.H dalam AktaPembiayaan Mudharabah No. 65 Tanggal 16 Mei 2011, Pasal 2menyebutkan : Pembiayaan dan Penggunaanya BANK berjanji
    (a) Mudharabah wal murabahah(untuk pemebuhan kebutuhan barang = anggota); (b)Mudharabah wal Ijarah (untuk pemenuhan kebutuhan jasaanggota seperti untuk kebutuhan dana pendidikan dan umrah);(3) Angka 8 JaminanHalaman 11 dari 76 Putusan Nomor 5/Pid.SusTpk/2020/PTMDN(a) Angka 8.c. Nasabah bekerjasama dengan Bendahara Gajidalam hal pendebetan atau pemotongan gaji karyawandalam rangka pembiayaan angsuran setiap bulannya;(b) Angka 8.f.
    (a) Mudharabah wal murabahah(untuk pemebuhan kebutuhan barang anggota); (b)Mudharabah wal ljarah (untuk pemenuhan kebutuhan jasaanggota seperti untuk kebutuhan dana pendidikan danumrah);(3) Angka 8 Jaminan(a) Angka 8.c. Nasabah bekerjasama dengan Bendahara Gajidalam hal pendebetan atau pemotongan gaji karyawandalam rangka pembiayaan angsuran setiap bulannya;(b) Angka 8.f.
    Metode Perhitungan Parsial Loss , perhitungan kerugian yang terjadikarena hilangnya Keuangan Bank Syariah Mandiri cabang MedanGajah Mada sebesar Nilai Sisa Pokok Pembayaran Mudharabah yangtidak dikembalikan nasabah danb.
    Hilangnya hak penerimaan Keuangan Bank Syariah Mandiri CabangMedan Gajah Mada dari nilai Bagi hasil pembiayaan mudharabah danmusyarakah dalam bentuk tunggakan margin maupunpinaltiketerlambatan yang tidak dibayar nasabah, secara nyatadan pastikerugian dapat dinilai dengan jumlah uang akibat perbuatan melawanhukum dan atau penyalahgunaan kewenagan , jabatan ataukesempatan yang ada.Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 5/Pid.SusTpk/2020/PTMDNc.
Register : 06-02-2023 — Putus : 03-04-2023 — Upload : 03-04-2023
Putusan PA MAROS Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Mrs
Tanggal 3 April 2023 — Penggugat melawan Tergugat
16928
  • Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum:

    3. 1 Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor:21/PYD/Al-Azhar/VII/2014tanggal 15 Juli 2014;

    3.2 AkadPembiayaan Al-Mudharabah PP. No:61/Mudh/Al-Azhar/XII/2014tanggal 19 Desember 2014;

    4. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
    5.

    Angsuran Pokok akad Al-Mudharabah No.21/PYD/Al Azhar/VII/2014:Rp15.000.000,-(lima belasjuta rupiah);

    5.2. Angsuran Pokok akad Al-Mudharabah No.61/Mudh/Al Azhar/XII/2014:Rp12.500.000,-(dua belasjuta lima ratus ribu rupiah);

    5.3.

    Angsuran margin akad Al-Mudharabah No.21/PYD/Al Azhar/VII/2014:Rp5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah);

    5.4. Angsuran margin akad Al-MudharabahNo.61/Mudh/Al Azhar/XII/2014:Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

    5.5.

Register : 29-10-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN SENGETI Nomor 14/Pdt.Bth/2018/PN Snt
Tanggal 2 April 2019 — PT. Bank BNI Syariah lawan M. Sitanggang, dkk
278161
  • BahwaPELAWAN memiliki hubungan hukum dengan TURUT TERLAWAN berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor:042/MDH836/81001/III/2015 tanggal 25 Maret 2015, adapun pembiayaantersebut diperlukan untuk novasi fasilitas pembiayaan musyarakah proyekgriya hasanah pijoan milik CV. Sumber Rizqi.3.
    Bahwa untuk menjamin pembayaran angsuran pembiayaan oleh TURUTTERLAWAN kepada PELAWAN berdasarkan Pasal 10 ayat (2) AkadPembiayaan Mudharabah Nomor: 042/MDH836/81001/III/2015 tanggal 25Maret 2015, maka TURUT TERLAWAN I menyerahkan agunan kepadaPELAWAN berupa satu bidang tanah berikut rencana 6 unit bangunan rukodan 52 unitbangunan yang akan dibangun diatasnya sesuai SHGB No. 16,Surat Ukur tertanggal 153/Pjn/1999 tertanggal 14 Januari 1999 seluas 9523M2 (sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga meter
    Bahwa Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara a quo karena Pelawan mendalilkan pada halaman 2(dua) angka 2 (dua) memiliki hubungan hukum kepada Turut Terlawan disebabkan adanya akad Mudharabah Nomor:042/MDH836/81001/III/2015, tanggal 25 Maret 2015 yang merupakanproduk Pelawan sebagai Bank Syariah yang menjalankan EkonomiSyariah;b.
    PERTIMBANGAN HUKUMDalam EksepsiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa menanggapi Perlawanan Pelawan tersebut,Terlawan dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkarajuga mengajukan eksepsi sebagai berikut:1. bahwa Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara a quo karena Pelawan mendalilkan pada halaman (dua)angka 2 (dua) memiliki hubungan hukum kepada Turut Terlawan disebabkan adanya Akad Mudharabah
    Sumber Rizqi.Bahwa untuk menjamin pembayaran angsuran pembiayaan oleh TURUTTERLAWAN kepada PELAWAN berdasarkan Pasal 10 ayat (2) AkadPembiayaan Mudharabah Nomor: 042/MDH836/81001/III/2015 tanggal 25Maret 2015, maka TURUT TERLAWAN I menyerahkan agunan kepadaPELAWAN berupa satu bidang tanah berikutrencana 6 unit bangunan rukodan 52 unitbangunan yang akan dibangun diatasnya sesuai SHGB No. 16,Surat Ukur tertanggal 153/Pjn/1999 tertanggal 14 Januari 1999 seluas 9523M2 (sembilan ribu lima ratus dua puluh
Register : 09-01-2015 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 10/Pdt/2015/PT.BDG
Tanggal 24 Maret 2015 — ADI APRILIAWAN, dkk L A W A N KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT.IKHLASUL AMAL, dkk
6343
  • WwDALAM POKOK PERKARA : c&Mengabulkan gugatan Para aS ntuk sebagian ;mMenyatakan Penggugat osbayar lunas seluruh hutangnya kepadaTergugat ;Menyatakan meee telah melakukan perbuatan melawan hukum ; Menyataka URAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGANNo. t al 31 November 2011, yang dibuat dihadapan Turutr tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.atakan AKTA AKAD MUDHARABAH No. 42, tanggal 31Q rvembe, 2011, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat sepanjang menyangkut barang jaminan milik Penggugat II
    Bahwa perjanjian Murabahah tersebut tidak tercantum adanya dibolehkannyapihak pertama menjaminkan kembali barang jaminan kepada pihak lainnya ;Kedua: Bahwa betul pihak kedua telah melunasi hutangnya terhadap BMT Ikhlasul Amalpada tanggal 23 Juli 2012 ; Bahwa akad pembiayaan Mudharabah No.42 tanggal 31 Oktober 2011 antaraPT.Bank Syariah Mandiri dengan Ruhimat selaku Ketua dan Pengurus C4Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut df akimTingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah
Putus : 11-12-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 PK/Mil/2018
Tanggal 11 Desember 2018 — R. BUDI CAHYO N.
10944 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Primkop Mabes TNI AUNomor 11/1533/016/SP3 tanggal 30 Juni 2009 dari Bank Syariah MandiriCabang Bogor untuk pembiayaan uang sebesar Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah) yang disertai akad pembiayaan Mudharabah Nomor11/221/016/MDRBH dan Nomor 11/261/016/MDRBH;Rekening Koran Primkop Mabes TNI AU periode tanggal 01 Juli 2009sampai dengan 31 Juli 2009 dan periode tanggal 01 Januari 2010 sampaidengan 31 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Bogor;Rekening Koran Koperasi Primkop Mabesau
    Primkopau Nomor 11/1533/016/SP3 tanggal 30 Juni 2009 dari BSM Cabang Bogor untukpembiayaan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)disertai akad pembiayaan Mudharabah Nomor 11/221/016/MDRBH danNomor 11/261/016/MDRBH;Rekening Koran Primkopau periode 01 Juli 2009 sampai dengan 31 Juli2009 dan periode 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Januari 2010diterbitkan Bank BNI Cabang Bogor;Rekening Koran Koperasi Primkopau periode bulan September 2009 danNovember 2009 yang diterbitkan oleh Bank
    Primkop Mabes TNI AUNomor 11/1533/016/SP3 tanggal 30 Juni 2009 dari BSM Cabang Bogoruntuk pembiayaan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah) disertai akad pembiayaan Mudharabah Nomor 11/221/016/MDRBHdan Nomor 11/261/016/MDRBH;Rekening Koran Primkop Mabes TNI AU periode tanggal 01 Juli 2009sampai dengan 31 Juli 2009 dan periode tanggal 01 Januari 2010 sampaidengan 31 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Bogor;Rekening Koran Primkop Mabes TNI AU periode bulan September
Register : 05-03-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan MS JANTHO Nomor 47/Pdt.P/2020/MS.Jth
Tanggal 16 Maret 2020 — Pemohon:
1.Rizqiena Fajriah binti M. Ali Daud
2.Muhammad Furqan bin Muslim Ibrahim
3.Rania Rayyan binti Muslim Ibrahim
4.Naila Tuqyan binti Muslim Ibrahim
317
  • Ali Daud) selaku kuasa ahli waris untuk pengurusan/penarikan pada

    - Deposito Mudharabah Bank BPD Aceh Syariah dengan No Rekening 612- 04.01.000086-2 atas nama PROF. DR, H. MUSLIM IBRAHIM,

    • Deposito Mudharabah Bank BPD Aceh Syariah dengan No Rekening 612-04.01.000088-6 atas nama PROF. DR, H.
    MUSLIM IBRAHIM,
  • Deposito Mudharabah Bank BPD Aceh Syariah dengan No Rekening 612-04.01.000087-4 atas nama PROF. DR, H. MUSLIM IBRAHIM,
  • Deposito Mudharabah Bank BPD Aceh Syariah dengan No Rekening 612-04.01.000085-1 atas nama PROF. DR, H.
    MUSLIM IBRAHIM, DR, MA
  • Buku Rekening pada Bank Muamalat dengan No Rekening 2410006922 atas nama MUSLIM IBRAHIM, DR
  • Buku Rekening pada Bank Danamon Syariah Tabungan Mudharabah dengan No Rekening 9832008096 atas nama TGK. H. MUSLIM IBRAHIM, DR
  • Buku Rekening pada Bank Tabungan Mudharabah BRI dengan No Rekening 709-33-41-0002-0 atas nama MUSLIM IBRAHIM, Dr. Tgk. H.
    MUSLIM IBRAHIM,MA
  • Buku Tabungan Mudharabah BPRS RAHMAH HIJRAH AGUNG LHOKSEUMAWE dengan No Rekening 01.1.01.11143.1 atas nama MUSLIM IBRAHIM, MA. DR. H
    • 4Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah),-
Register : 25-11-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 268/Pdt.P/2014/PA.Pwt
Tanggal 12 Januari 2015 — Pemohon
537
  • Banyumas,Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diberitanda P.10 ;Fotokopi Surat Kematian atas nama ibu suami Pemohon INomor :474.3/21/6/2005 tanggal 29 Juni 2005 yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Karangpucung, Kecamatan Tambak, KabupatenBanyumas, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis, diberi tanda P.11; Fotokopi Deposito Investasi Mudharabah
    atas nama suamiPemohon I Nomor :2427309 tanggal 20 Mei 2009 yang dikeluarkanoleh Bank Muamalat, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, laluoleh Ketua Majelis, diberi tanda P.12 ;m Fotokopi Deposito Investasi Mudharabah atas nama suamiPemohon I Nomor : 2427236 tanggal 21 April 2009 yangdikeluarkan oleh Bank Muamalat, Bukti tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatatelah sesuai lalu oleh Ketua
    Majelis diberi tanda P.13;n Fotokopi Deposito Investasi Mudharabah atas nama suamiPemohon I Nomor : 2427237 tanggal 15 April 2009 yangdikeluarkan oleh Bank Muamalat, Bukti tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatatelah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 ;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohonjuga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagagai berikut :Saksi I : ADISUROSO bin DAMINI SASTROMULYONO
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018
52242848
  • Tentang : Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah
  • Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antarapemilik modal (shahibu almaal) yang menyediakan seluruh modaldengan pengelola (amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkankerugian ditanggung oleh pemilik modal.
    Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraanLayanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupaakadakad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan,antara lain akad al/bai, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalahbi al ujrah, dan gardh;4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronikyang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengansyarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai denganperaturan perundanganundangan yang berlaku;5.
    Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan,memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan denganmenggunakan akad jualbeli, musyarakah, atau mudharabah: Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia he117 Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah 13f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (marginatau bagi hasil) melalui Perusahaan Penyedia jasa otorisasipembayaran secara online (payment gateway) yang bekerjasamadengan Penyelenggara;g.
    Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan,melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jualbeli, jarah, musyarakah, mudharabah, atau akadakad lain yangsesuai dengan prinsip syariah;f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil(margin, ujrah, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melaluikomunitas usaha tertentu yang bekerjasama denganPenyelenggara;g.
Register : 22-03-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
113115
  • Tergugatsehubungan dengan selama ikatan perkawinan Tergugat tinggal dirumah penggugat maka rumah tersebut di sewakan;Oo Sewarumah Modernhill, Tranquality F12;Oo Sewa Condotel Bellevue suites a.n Tergugat;oO Investasi Reksadana ( lampiran 50%x 200,000,000 =100,000,000 );Oo Hasil Investasi bersama pak Miftah sesuai akad pembiayaanmudharabah 1, lampiran;Dengan perhitungan 50%x USD 30,000 + (23bulan (April 2017Mar2019) x USD 624) + USD600 ) = USD 22,476.O Hasil Investasi bersama pakMiftah sesuai akad pembiayaan mudharabah
    Hasil invesatasi akad pembiayaan mudharabah 11 April 2019sebesar USD 22,476.,f. Hasil invesatsi akad pembiayaan mudharabah tanggal 23September 2016 sebesar USD 32,000,5, Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 1 unit apartemenyang terletak di Cinere Bellevue A/08/25 kepada penguasaan Penggugatdan memberikan pembayaran hutang sewa sebesar Rp 72.000.000,serta tagihan pemakaian fasilitas apartemen sebesar Rp 17.000.000,6.
    Dalam posita Gugatan butir 9 dan petitum Gugatan butir 4 dan 5,Penggugat menuntut setengah bagian dari hasil usaha bisnis berupahasil sewa rumah dan kondotel, dan hasil investasi reksadana danakad mudharabah;d.
Register : 17-09-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Kdi
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD HAIDIR PURNAMA YUSUF, ST
Tergugat:
1.PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI VENTURA SYARIAH
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KENDARI
7452
  • DALAM EKSEPSILL EKSEPSI KOMPETENSI (KOMPETENSI ABSOLUT/IABSOLUTECOMPETENTIE)1) Bahwa Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang dalam memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo terkait dengan kewenanganabsolut pengadilan, karena dasar perikatan antara Para Penggugatdengan Tergugat adalah salah satu Akad Pembiayaan Syariah, yaitu AkadPembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil), dan Tergugat adalah LembagaKeuangan yang kegiatannya menyalurkan pembiayaan modal usahadengan prinsip syariah, sehingga berdasarkan
    Oleh karena di dalamPasal 10 angka 10.1 Akad Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) No.029/PNMVSMKS/AKAD/IX/2014 tanggal 18 September 2014, para pihaksepakat bahwa sesuatu sengketa yang timbul dari dan atau dengan caraapapun yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapatdiselesaikan secara damai, akan di selesaikan melalui Badan ArbitraseSyariah Nasional (Basyarnas);Hal senada juga dipertegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, Buku dan Il MARI, Agustus 1993, April 1994
    Bahwa sebelumnya Tergugat akan memberikan penjelasan hubunganhukum antara Penggugat dan Tergugat yang adalah berdasarkan AkadPembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) Nomor 029/PNMVSMKS/AKAD/IX/2014 tertanggal 18 September 2014 dan telah menerimaHalaman 11 dari 44, Putusan Nomor:103/Pdt.G/2020/PN kKdipembiayaan sebesar Rp. 390.000.000, (Tiga Ratus Sembilan Puluh JutaRupiah) guna keperluan modal kerja;2.
    Bahwa pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) Nomor029/PNMVSMKS/AKAD/IX/2014 tertanggal 18 September 2014 danJadwal Angsuran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidakdapat dipisahkan dari Akad Pembiayaan Mudharabah telah diaturketentuan mengenai tanggal dan jumlah yang harus dibayarkan olehPenggugat setiap bulannya, adapun besaran angsuran kewajiban debitursetiap bulannya yaitu Rp. 12.805.000, (dua belas juta delapan ratus limaribu rupiah);BAHWA PERJANJIAN KREDIT ANTARA TERGUGAT DAN
    PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG TELAH WANPRESTASI PADAPERKARA A QUOHalaman 12 dari 44, Putusan Nomor:103/Pdt.G/2020/PN kKdiBahwa sebagaimana Tergugat telah sampaikan pada keteranganTergugat diatas tentang hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Mudharabah;Bahwa Sebelum pelaksanaan lelang atas tanah hak, baik dalam rangkalelang eksekusi maupun lelang noneksekusi, maka Kepala Kantor Lelangakan meminta keterangan tertulis mengenai bidang tanah yang akandilelang
Register : 22-09-2023 — Putus : 17-10-2023 — Upload : 17-10-2023
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 58/Pdt.G/2023/PTA.Yk
Tanggal 17 Oktober 2023 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
2190
  • 172/ Pdt.G/2023/PA.YK tanggal 10 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah dengan perbaikan, tambahan pertimbangan hukum serta amar putusan yang selengkapnya sebagaimana berikut ini:
  • Dalam Eksepsi;

    • Menolak eksepsi Tergugat I/ Pembanding;

    Dalam Pokok Perkara;

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian;
    2. Menyatakan bahwa Akta Pembiayaan Al- Mudharabah
      No.01 Tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXX di Yogyakarta, berikut Addendum Akad Pembiayaan Al- Mudharabah tanggal 14 Agustus 2017 serta Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat secara di bawah tangan dan dilegalisasi oleh XXXXXXXXXXXXXXX/ Notaris di Kabupaten Pati adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya;
    3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan Atau Penjaminan ( Borgtocht ) Nomor 02 Tanggal
      01 Maret 2017 yang dibuat di Notaris XXXXXXXXXXXXX di Kota Yogyakarta adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pembiayaan Al- Mudharabah Nomor 01 Tanggal 01 Maret 2017;
    4. Menyatakan bahwa Tergugat I / Pembanding selaku pihak Mudharib telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat/ Terbanding;
    5. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar sisa pokok pembiayaan mudharabah sejumlah Rp
      . 278.250.456,- ( dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah ) dan 25 % dari nisbah/bagi hasil sampai Februari 2021 Rp. 124.300.000,-= Rp.31.075.000,- ( tiga puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah );
    6. Menghukum Para Tergugat II, III dan IV / Para Turut Terbanding I , II dan III selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat/ Terbanding berupa sisa pokok pembiayaan al mudharabah
      sejumlah Rp.69.562.614,-
    7. Tergugat IV/Turut Terbanding III 25% atau sejumlah Rp.69.562.614,-

    Sebagai bentuk pertanggungjawaban penanggung/penjamin atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat I / Pembanding kepada Penggugat / Terbanding apabila Tergugat I / Pembanding tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat/ Terbanding;

    1. Menghukum Para Tergugat II, III dan IV / Para Turut Terbanding I, II dan III selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah
Register : 25-11-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PA BARABAI Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Brb
Tanggal 9 Desember 2021 — Pemohon melawan Termohon
468
  • Amberani telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 karena sakit dengan meninggalkan harta waris berupa:
    1. Tabungan di BPD Kalsel Syariah dengan jenis Al-Barakah Mudharabah Umum dengan Nomor Rekening 952.03.11.00500.8 atas nama Hamsani Nomor Identitas 6307061210560001;
    2. Tabungan Deposita iB Mudharabah atas nama Hamsani dengan Nomor Rekening 952.04.01.00232.7 sejumlah Rp.500.000.000 (Lima ratus juta) dan bagi hasilnya;
    3. Tabungan Bank Kalsel dengan jenis Simpeda dengan
Register : 14-11-2011 — Putus : 28-05-2012 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 127/Pdt.G/2011/PN.YK
Tanggal 28 Mei 2012 — WAHYUDI ALI ADAM lawan RETNO SETIAWAN, S.IP
9630
  • Fotokopi Akad Pembiayaan Al Mudharabah tertanggalO5 April 2011 yang ditanda tangani oleh PenggugatWahyudi Ali Adam dan Tergugat Retno Setiawan dandibuat yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT DianaHexa Dewi, S.H. pada tanggal O6 April 2011,Sselanjutnya diberi tanda Bukti2.
    Bahwa perjanjian investasi tersebut dtuangkan dalamAkad Pembiayaan Al Mudharabah tertanggal 05 April2011 yang ditanda tangani oleh Penggugat WahyudiAli Adam dan Tergugat Retno Setiawan dan dibuatyang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Diana HexaDewi, S.H. pada tanggal 06 april 2011 (bukti P1);.
    Akad Pembiayaan Al Mudharabah(bukti P1), hal ini dibuktikan dengan tidak adanyatransfer uang yang masuk ke rekening milikPenggugat dan diperkuat dengan keterangan saksiSherly Yolin;. Bahwa selain itu Tergugat juga tidak mengembalikanmodal yang diberikan oleh Penggugat kepadaTergugat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3c.
    Akad Pembiayaan Al Mudharabah (bukti P1) yangmenyebutkan bahwa pihak pertama (Tergugat) akanmengembalikan modal dari pihak kedua (Penggugat)pada saat perjanjian tersebut berakhir pada tanggal20 Juli 2011 secara penuh tanpa potongan, hal inidiperkuat dengan keterangan saksi Sherly Yolin;.
Register : 16-03-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA WONOSOBO Nomor 512/Pdt.G/2018/PA.Wsb
Tanggal 8 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23696
  • Atas dasar ketentuan Pasal 9 jo Pasal 13 AkadPembiayaan Mudharabah Nomor 61 tanggal 4 Juni 2013 Tergugatberhak meminta kepada Koperasi Simpan Pinjam Dana Mulia untukmelunasi seluruh kewajiban Tergugat. Apabila dalam jangka waktu yangditentukan Koperasi Simpan Pinjam Dana Mulia tidak dapatmelunasi seluruh kewajibannya maka Tergugat akan melelang seluruhjaminan yang diserahkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Dana Muliab.
    Fotokopi Salinan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor :20 yangdikeluarkan oleh Notaris PPAT RIKA BUDI Antawati, SH., Mkn. Tanggal13102010, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (BuktiT.3);4. Fotokopi Salinan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor :61 yangdikeluarkan oleh Notaris PPAT RIKA BUDI Antawati, SH., Mkn. Tanggal04062013, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (BuktiT.4);5.
    Nomor 20 tanggal13 Oktober 2010 dengan plafon pembiayaan sebesar Rp.5.500.000.000selama maksimal 5 tahun, yang diterbitkan oleh notaris Rika Budi Antawati,Sarjana hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang(bukti.T.3). yang selanjutnya antara Koperasi Simpan Pinjam DanaMulia (Penggugat) dan Tergugat kembali mengikatkan diri dalam akadpembiayaan Mudharabah Nomor: 61 tanggal 4 Juni 2013 dengan plafonpembiayaan sebesar Rp.6.000.000.000, yang diterbitkan oleh notaris RikaBudi Antawati
    Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan LelangEksekusi Harta Pailit dengan WNilai Limit paling sedikitRpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ; atauc. bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi Pasal 6UUHT atau Lelang Eksekusi Fiducia.Menimbang, bahwa Penggugat terbukti telah tidak membayar angsuransesual aqad Pembiayaan Mudharabah Nomor : 20 yang dikeluarkan olehNotaris PPAT RIKA BUDI Antawati, SH., Mkn.
    Tanggal 13102010 danPembiayaan Mudharabah Nomor :61 yang dikeluarkan oleh Notaris PPATRIKA BUDI Antawati, SH., Mkn. Tanggal 04062013, dan atas perbuatanPenggugat yang tidak membayar angsuran tersebut, pihak Tergugat telahHalaman 34 dari 38 HalamanPutusan Nomor 512/Pdt.G/2018/PA. Wsb.mengirimkan surat peringatan 3 (kali) yaitu dengan Surat Peringatan PertamaFasilitas Pembiayaan an.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 69/DSN-MUI/III/2008 Tahun 2008
585286
  • Tentang : Surat Berharga Syari'ah Negara
  • (AlSuyuthi, AlAsybah wa alNazhair,tahgiq: Muhammad alMutashim bi Allah alBaghdadi, Beirut:Dar alKitab alArabi, 1987, 233) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia69 Surat Berharga Syariah Negara 4 Memperhatikan :1.Fatwafatwa DSNMUI tentang Jjarah, Mudharabah, Istishnadan Musyarakah;Pendapat para ulama tentang kebijakan pemerintah; antara lain:oes ng) les) 43 oy Ge aa) SK gal ef ey ul ele eeaS Jiu as ort) fuel SU oe ADI ard ta cite Aiareeso sb th os Hy pu wy ua 8 tl heey papas le Slantzee 4704agale
    maupun selain tanah dan/atau bangunan yangdalam rangka penerbitan SBSN dijadikan dasar penerbitan SBSN.Imbalan adalah semua pembayaran yang diberikan kepadaPemegang SBSN yang dapat berupa ujrah (uang sewa), bagi hasil,atau bentuk pembayaran lain sesuai dengan akad yang digunakansampai dengan jatuh tempo SBSN.Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikanuntuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.Kedua : Ketentuan Khusus1.Akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN dapat berupa:Tjarah;Mudharabah
Register : 24-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 56/PDT/2019/PT SBY
Tanggal 27 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : Dr. Endry Winarko, Sp. OG
Terbanding/Tergugat I : Sulistyowati
Terbanding/Tergugat II : Ulum Fuadi
Terbanding/Tergugat III : Teguh Budi Darmawan
Terbanding/Tergugat IV : Liana Kuniawati
Terbanding/Tergugat V : Inkawati
5026
  • Adapun dalih gugatanTergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara dimaksud padapokoknya antara lain adalah sebagai berikut:1) Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V telah menjadi nasabahsimpanan berjangka (deposito mudharabah) di tempat Haji SUWARDI,M.M. dan TOTOK MARWOTO, S.E., terhitung tanggal 14 April 2007sampai dengan tanggal 21 September 2007 telah menyimpan danadengan jumlah sebesar Rp.1.578.500.000,, namun tanpasepengetahuan Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V, oleh HajiHalaman
    7 dari 62 Putusan No.56/PDT/2019/PT SBYSUWARDI, M.M. dan TOTOK MARWOTO, S.E. telah dirubah menjadiinvestasi mudharabah.2) Haji SUWARDI, M.M. dan TOTOK MARWOTO, S.E. mengalami kolaps,karena Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 26September 2007 tidak dapat menarik dananya, dengan alasan antaralain pengurusnya kabur.3) Meskipun Haji SUWARDI, M.M. telah membuat Surat Pernyataantanggal 18 Pebruari 2008 telah menerima uang dari Penggugat, namunHaji SUWARDI, M.M. dan TOTOK MARWOTO, S.E
    Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum denganpermasalahan isi dari Surat Pernyataan Haji SUWARDI, M.M. tanggal 18Pebruari 2008, bahwa dirinya telah menerima uang dari Tergugat IIl.Penggugat sama sekali tidak memiliki Nubungan hukum denganpermasalahan uang simpanan mudharabah Para Tergugat di BMT Ummatyang dirubah oleh Haji SUWARDI, M.M. menjadi investasi mudharabahdan BMT Ummat tidak dapat mengembalikan uang deposito simpananPara Tergugat.
    Tetapi faktanya gugatangugatan ParaTergugat tersebut di atas dipertimbangkan tidak nebis in idem dan karenadalildalil Para Tergugat yang sesat dan menyesatkan telah mengecohHakim hingga memutuskan Penggugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum;Bahwa dalam gugatangugatan tersebut di atas Para Tergugatmengajukan dalil berkalikali tentang peristiwa hukum Para Tergugat telahmenyimpan uangnya dalam bentuk deposito mudharabah pada bulanSeptember
    pada bulan September 2007 di BMT Ummat,tetapi oleh Haji SUWARDI, M.M. dan TOTOK MARWOTO, S.E telahdirubah menjadi investasi mudharabah tanpa sepengetahuan ParaTergugat, dan Para Tergugat tidak dapat menarik dananya hingga ParaTergugat dirugikan, maka sudah semestinya Penggugat mendapatkanperlakukan yang sama, bahwa layak gugatan Penggugat dinyatakan tidaknebis in idem;Bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan perlakukan yang samadihadapan hukum adalah berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD1945
Register : 06-09-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PA SAMARINDA Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Smd
Tanggal 16 September 2021 — Pemohon:
1.Hj. Sumarni binti Sukri
2.Hendra Pratama bin Chairul Saleh
3.Rudiansyah bin Chairul Saleh
3329
  • bermeterai cukup,diberi tanda bukti P10;Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama pewaris Chairul Saleh dihadapan 2 orang saksi, diketahui Ketua RT 09, Lurah Kelurahan KarangAsam Ulu, dan Camat Sungai Kunjang, tanggal 20 April 2021, telahdicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P11;Fotokopi Buku Tabungan BRISyariah Nomor Rekening 1011856558 atasnama pewaris Chairul Saleh, telah dicocokkan dengan aslinya danbermeterai cukup, diberi tanda bukti P12;Fotokopi Deposito Mudharabah
    BRIiSyariah Nomor RekeningMM1319900061, atas nama pewaris Chairul Saleh, telah dicocokkandengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P13;Fotokopi Deposito Mudharabah BRiSyariah Nomor RekeningMM1431400022, atas nama pewaris Chairul Saleh, telah dicocokkandengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P14;Fotokopi Deposito Mudharabah BRIiSyariah Nomor RekeningMM1335000129, atas nama pewaris Chairul Saleh, telah dicocokkandengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti
Register : 19-02-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PA BANTUL Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Btl
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
5011
  • Bahwa Wijil Huntoro (Terlawan II) telah menggunakan SertipikatHak Guna Bangunan No. 216 yang terletak di Desa xxxxxxxxx, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, Propinsi Daerah Istimewa xxxxxxxxxx untukmemperoleh pembiayaan modal kerja akad mudharabah dari BankPerkreditan Rakyat Bangun Drajat Warga yang beralamat di Jl. GedongKuning Selatan No 131 Banguntapan Bantul;4.
    Bahwa selanjutnya Wijil Huntoro (Terlawan II) mengadakanperjanjian dengan BPRS Bangun Drajat Warga berupa Perjanjian ModalKerja Akad Mudharabah dengan jaminan Sertipikat Hak Guna BangunanHalaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.BtlNo. 216, Berakhirnya Hak Tgl 05062024, Desa xxxxxxxxx, GambarSituasi Tgl. 11111994 No. 9197, Luas 111 M2, pemegang hak WiilHuntoro (Terlawan Il), Bukti (T.1.4)6.
    (vide pasal 1868 KUH Perdata), dengan demikian bukti PP8dikesampingkan.te Bahwa defacto sejak hari Senin tanggal 30 Desember tahun 2013,Terlawan Il menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 216,Berakhirnya Hak Tgl 05062024, Desa xxxxxxxxx, Gambar Situasi tgl. 11111994 No. 9197, Luas 111 M2 atas nama pemegang hak Wil Huntoro(Terlawan Il) kepada Terlawan sebagai jaminan atas pembiayaan modalkerja akad mudharabah antara PT BPRS Bangun Drajat Warga sebagaishohibul Mal dan Wijil Huntoro sebagai Mudharib
    Bahwa dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanyaperjanjian pembiayaan modal kerja akad mudharabah antara Terlawan dengan Terlawan II yang diikuti dengan penyerahan obyek jaminan yangselanjutnya dibebankan hak tanggungan telah menegaskan kedudukanTerlawan sebagai pemegang hak tanggungan tersebut;9.
    Bahwa persoalan hukum antara Para Pelawan dengan Terlawan IIdiluar dari perjanjian pembiayaan modal kerja akad mudharabah yangtelah dilakukan oleh Terlawan dengan Terlawan II dan telah menjalaniproses sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yangberlaku;10.