• Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu dari Ayahnya untuk mencairkan, mengalihkan, mentransfer, menempatkan, menjaminkan serta menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tanpa ada yang dikecualikan atas Rekening gabungan (Joint Accont) milik AYAH PEMOHON dan Marta Gunawan yang ada pada Bank-bank dan atau Lembaga-lembaga lainnya baik yang telah diperoleh maupun yang akan diperolehnya dikemudian hari sampai seluruh rekening yang bersangkutan ditutup ; 4.

  Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu untuk mencairkan,mengalihkan, mentransfer, menempatkan, menjaminkan, sertamengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tanpa ada yangdikecualikan atas Rekening Gabungan (Joint Accont) milik NormanLegana dan Marta Gunawan yang ada pada Bankbank dan atauLembagalembaga lainnya baik yang telah diperoleh maupun yangakan diperolehnya dikemudian hari, sampai seluruh rekening yangbersangkutan ditutup ;4, Biayabiaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

  Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu dariAyahnya untuk mencairkan, mengalihkan, mentransfer,menempatkan, menjaminkan serta menghadiri Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), tanpa ada yang dikecualikan atasRekening gabungan (Joint Accont) milik AYAH PEMOHON danMarta Gunawan yang ada pada Bankbank dan atau Lembagalembaga lainnya baik yang telah diperoleh maupun yang akandiperolehnya dikemudian hari sampai seluruh rekening yangbersangkutan ditutup ;4.

• Innovative Plastic Packaging sebagaipemegang saham, dan Terdakwa menyampaikan apabila saksi korbanmenjadi pemegang saham maka saksi korban akan mendapatkankeuntungan yang lebih besar karena akan menerima dividen(pembagian laba perseroan), pada saat itu juga Terdakwa dan saksiALEX WIJAYA menyerahkan draft akta RUPS PT. Innovative PlasticPackaging terkait pengalihan 22.000 lembar saham senilai dengan Rp22.000.000.000, (dua puluh dua milyar rupiah) PT.

  InnovativePlastic Packaging sebagai pemegang saham, adalah akalakalanTerdakwa dan saksi ALEX WIJAYA agar saksi korban tidak menagihmodal dan keuntungan uang yang telah diberikan oleh saksi korbansebesar Rp 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) tersebutkemudian untuk menyakinkan saksi korban, Terdakwa dan saksi ALEXWIJAYA menyerahkan draft akta RUPS PT.

  Uang senilai Rp Rp 2.705.000.000, (dua milyar tujuh ratus lima jutarupiah).Dikembalikan kepada saksi Netty Malini;4. 1 (Satu) lembar cek BCA nomor CX 029791 tanggal 28 Januari 2014rekening 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA KCU HRMUHAMMAD SURABAYA;1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan;1 (satu) bundel Draft RUPS PT.

  Uang senilai Rp Rp 2.705.000.000, (dua milyar tujuh ratus lima jutarupiah).Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKICoN oO10.11.12.13.14.15.16.17.18.Dikembalikan kepada saksi Netty Malini;1 (Satu) lembar cek BCA nomor CX 029791 tanggal 28 Januari 2014rekening 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA KCU HRMUHAMMAD SURABAYA;1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan;1 (satu) bundel Draft RUPS PT.

• pada tanggal 17 Maret 2011saksi Sudarso mengirimkan surat teguran kepada Terdakwa untukmemintanya masuk kantor dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya,dan pada tangal 21 Maret 2011 Terdakwa membalas surat dari saksi Sudarsoyang dalam suratnya tersebut Terdakwa mempersilahkan apabila dirinyadiganti oleh pemegang saham lainnya, selain itu juga Terdakwa pernahmengirim SMS kepada saksi Sudarso bahwa Terdakwa akanmempertanggungjawabkan uang perusahaan yang diambilnya dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

  Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam mengadakan RUPSLuar Biasa dengan mengundang semua pemegang sahamtermasukTerdakwa, namun Terdakwa tidak juga hadir dalam RUPS Luar Biasatersebut;Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 dilakukan pemeriksaan terhadaplaporan keuangan PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam olehsaksi Noor Rahman dan ditemukan adanya pencairan cek pada tanggal 20Hal. 3 dari 15 hal. Put.

  No. 716 K/PID/2016yang dalam suratnya tersebut Terdakwa mempersilahkan apabila dirinyadiganti oleh pemegang saham lainnya, selain itu juga Terdakwa pernahmengirim SMS kepada. saksi Sudarso bahwa Terdakwa akanmempertanggungjawabkan uang perusahaan yang diambilnya dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2011PT.

  Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam mengadakan RUPSLuar Biasa dengan mengundang semua pemegang sahamtermasukTerdakwa, namun Terdakwa tidak juga hadir dalam RUPS Luar Biasatersebut; Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 dilakukan pemeriksaan terhadaplaporan keuangan PT.

• 17 Januari 2007, berdasarkan akta kelahiran 168/U/JU/2007;

• Memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon, bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang bernama Joseph Jovian Santoso, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 9 September 2000, berdasarkan akta kelahiran 748/U/JU/2000 dan Johannes Jobean Santoso, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 17 Januari 2007, berdasarkan akta kelahiran 168/U/JU/2007, untuk menjadi wali mewakili anak-anak Pemohon tersebut dalam Rapat Umum Peegang Saham (RUPS

  Memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon, bertindak untuk dan atas namaanakanak Pemohon yang bernama Joseph Jovian Santoso, lakilaki, lahir diJakarta, tanggal 9 September 2000, berdasarkan akta kelahiran 748/U/JU/2000dan Johannes Jobean Santoso, lakilaki, lahir di Jakarta, tanggal 17 Januari2007, berdasarkan akta kelahiran 168/U/JU/2007, untuk menjadi wali mewakilianakanak Pemohon tersebut dalam Rapat Umum Peegang Saham (RUPS)dan pengalihan saham atas nama suami Pemohon menjadi atas namaPemohon ;4.

  Utrdiperlukan izin dari Pengadilan untuk Rapat Umum Peegang Saham (RUPS) danpengalihnan saham atas nama suami Pemohon menjadi atas nama Pemohon ;Menimbang, bahwa sesuai pasal 47 undangundang Nomor 1 Tahun 1947tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kKekuasaannya,dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam

• Pergantian direksidibahas pada RUPS luarbiasa; Bahwa pergantian organ perseroan dituangkan dalam suatu BeritaAcara RUPS luarbiasa dan harus diberitahukan kepada Menteri danMenterilah yang akan memasukkan ke dalam daftar Perseroan; Bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, setiap perjanjianatau persetujuan yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku bagipara pihak sebagai undangundang.

  Apabila pergantian terjadisebelum akhir tahun buku, maka pertanggungjawaban direksi lamaHalaman 68 dari 119 Putusan Nomor 643/Pid.B/2018/PN Smnsampai dengan batas waktu pergantian tersebut dan tetap dilakukan didalam RUPS. Direksi baru akan bertanggung jawab setelah pergantiantersebut. Mengenai RUPS tahunan, direksi baru seharusnya memintakepada direksi lama untuk melakukan pertanggungjawaban. Padapraktiknya, sering terjadi direksi lama tidak ikutmempertanggungjawabkan.

  Namun terkadang dikarenakan beberapa alasan, direksibaru mau mempertanggungjawabkan, namun pertanggungjawabansebenarnya tetap pada direksi lama; Bahwa direksi tersebut tidak mendapatkan pembebasan dan pelepasantanggung jawab, artinya tanggung jawab tetap melekat pada direksitersebut; Bahwa RUPS tidak harus boleh diselenggarakan secara fisik dan bolehpula secara sirkuler dimana keputusan RUPS ditulis dan disampaikankepada pemegang saham, lalu pemegang saham yang setuju akanmenandatangani dan RUPS

  tersebut dianggap sah, termasuk pulaapabila RUPS dilakukan dengan teleconference juga dianggap sah.; Bahwa seluruh pemegang saham haruslah menandatangani laporanpertanggungjawaban tersebut.

  Artinya, belum ada pertanggungjawaban;Bahwa ahli mendapatkan data mengenai perjanjian kerja sama,pembatalan kerja sama, jual beli saham, RUPS, surat kesepakatanbersama.

• Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010, Penggugat sebagai Komisarismengundang Tergugat untuk mengadakan RUPS, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam RUPS, dan bahkan Tergugat mengirimkan suratkepada Turut Tergugat III tertanggal 01 Maret 2010 yang menyatakan bahwaRUPS pada tanggal 10 November 2009 tidak sah karena tidak sesuaiprosedur, padahal saat itu Andi Mulya (Turut Tergugat II) sebagai perwakilandari Tergugat telan hadir dan menandatangani Berita Acara RUPS P.T.Surya Satria Sembada;Bahwa

  Surya SatriaSembada, karena tidak ada RUPS yang diselenggarakan oleh P.T. SuryaSatria Sembada akibattidak kooperatifnya Tergugat sebagai pemegangsaham mayoritas dalam P.T.

  Surya Satria Sembada tidak dapatmengadakan RUPS kembali untuk menentukan jalannya P.T. Surya SatriaSembada. Terhambatnya kegiatan P.T. Surya Satria Sembada, membuatPenggugat juga terhalang untuk mendapatan deviden dari P.T. Surya SatriaHalaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT SBY23.24.25.Sembada yang setiap tahunnya dapat diperkirakan sebesarRp.1.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).

  Surya Satria Sembada tidak dapatmengadakan RUPS kembali untuk menentukan jalannya P.T. SuryaSatria Sembada. Terhambatnya kegiatan P.T. Surya SatriaSembada, membuat Penggugat juga terhalang untuk mendapatkandeviden dari P.T. Surya Satria Sembada yang setiap tahunnyadapat diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah). Oleh karena itu, total kerugian materiil yang dialami olehPenggugat adalah:Rp.1.000.000.000,00 x 11 tahun = Rp.11.000.000.000,00 (sebelasmilyar rupiah);2.

• Nofita Fatmawati untukmenghadiri rapat saja dan tidak mempunyai kapasitas untukmelakukan tindakan hukum lainnya ;Bahwa yang hadir dalam rapat RUPS PT. Polaris Alma Doors tersebutadalah Sdr. GUNADI dan Sdr. DOMINIKUS ;Bahwa dalam rapat RUPS PT. Polaris Alma Doors tersebut telahterjadi penambahan pemegang saham sebesarRp.7.000.000.000.yaitu. dari Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.000,, Sdr. GUNADIsebesar Rp.2.000.000.000, dan Sdr. DOMINIKUS sebesarRp.2.000.000.000.

  ;Bahwa sepengetahuan saksi dalam RUPS PT. Polaris Alma Doorstidak ada penambahan modal yang dilakukan secara riil baik yangdilakukan secara tunai maupun dengan melalui cheque, yang saksilinhat saat itu hanya dalam bentuk tulisan saja ;Bahwa saksi lupa lagirapat RUPS PT. Polaris Alma Doorsberpedoman kepada Akta Notaris Nomor berapa, seingat saksirapatRUPS PT.

  Polaris Alma Doors berpedoman kepada Akta yang nilaipenanam saham untuk Terdakwa 95 % dan Nofita Fatmawati 5% ;Bahwa pada saat rapat RUPS PT. Polaris Alma Doors diadakan AktaNotaris yang nilai penanam sahamnya untukAldo Stefano AndreaAltea sebanyak 30 %, Mario Altea 30 % dan Terdakwa sebanyak 40% tidak muncul karenaRUPS PT. Polaris Alma Doors berpedomankepada Akta Notaris yang nilai pbenanam saham untuk Terdakwa 95 %dan Nofita Fatmawati 5 % ;Bahwa saksi mempertanyakan kenapa rapat RUPS PT.

  POLARIS ALMA DOORS.Jawaban dari Terdakwa dan Notaris ARI SANDI IRAWAN, SH padasaat itu menyatakan bahwa Akta pemegang sahamsebanyak 30 % 30 % dan 40 % tidak berlaku karena belum mendapat pengesahandari Kementerian Hukum dan Ham ;Bahwa saksi melaporkan hasil rapat RUPS PT. POLARIS ALMADOORS kepada klien saksiNofita Fatmawati bahwa penundaanrapatRUPS PT.

  ARI SANDI IRAWAN, SH pada tanggal 11 April 2011,dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS di KantorNotaris Drs. ARI SANDI IRAWAN, SH. Di Jl. Saputra No. 1 B TuparepKab. Cirebon Jawa Barat, tidak dihadiri oleh salah satu pemilik sahamAn. NOFITA FATMAWATI ;e Bahw sesuai denga terbitnya Akta No. 13 tersebut, alasan Sayamasuk menjadi pemilik saham perusahaan PT.

• ., M.Kn. yang berkedudukan di Demak, yaitu;a.Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Singa Braga (PT. SB) No. 2 tanggal 06 Agustus 2018.b..Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Indo Bangun Investama (PT. IBI) No. 3 tanggal 06 Agustus 2018.c.Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. SB Con Pratama (PT.

  SB CON) No. 4 tanggal 07 Agustus 2018.d.Akta Kuasa No. 5 tanggal 07 Agustus 2018.e.Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) No. 1 tanggal 03 September 2018.f.Akta Kuasa No. 2 tanggal 03 September 2018.g.Akta Kuasa No. 3 tanggal 03 September 2018.5.

• No. 66PK/Pdt/2009No. 23tanggal 23 Juli tahun 2004 yang dibuat oleh Kusmij atiHalim , SH,Notaris di Semarang, telah dinyatakan bahwa terhitungmul aidengan tanggal tersebut di atas (23 Juli 2004) Penggugatsudahdi berhentikan dengan hormat dari jabatannya selakuKomisari sUtama perseroan akan tetapi tetap sebagai pemegang atas20 %saham perseroan yang ada, sedangkan untuk pihak yanglain tet apdalam j abatannya sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS LBtanggal 30 Desember 2003 ;Bahwa dalam jangka waktu beberapa

  Surat keterangan unas dari Koperasi Sembilan Sejati(SS)tanggal 28 Desember 2005 ;Notulen rapat RUPS tanggal 7 Agustus 2006 ;Tanda terima dari PT. Mahanaim Pil ar Utamatertangga!3 Maret 2007, yang tel ah diterima oleh JohannesTan, sebuah cekdari bank BNI Semarang Nomor Cl 362525 tanggal 7Maret 2007,senilai Rp 2.000.000.000 (dua mlyar rupiah) ;Bahwa surat surat bukti tersebut ditemukan oleh Ir GoAndr eas AgusHal. 20 dari 20 hal. Put.

  MH Notaris diBandung;Bahwa atas bukti bukti tersebut Pemohon Peni nja uanKembali yaitu Notulen Rapat RUPS PT Mahanaim PilarUtama tanggal 7 Agustus 2006, yang pada intinyamener angkan :Proyek Cikapundung akan diambil alih pak Johannes(Penggugat) , dan tidak ada =masalah~ dalampengambil ali han ditentukan langkah angkah danproses untuk menyelesesaikan pengambi alihantersebut ;Diatur pembayaran dengan Affat dan Husein ;Bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut menunjukkanasset PT.Mahanaim Pilar Utama (

  No. 66PK/Pdt/2009Johannes Tan) (Vide Notulen Rapat RUPS PT MahanaimPilar Utama tanggal 7 Agustus 2006) sehingga dengandemikian Pemohon Peninjauan Kembali yang telahdinyat akan wanprestasi tid ak terbukti ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapatbahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena beberapa surat surat bukti yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dibuat setelah putusanberkekuatan hukum dan surat bukti tersebut pada saatperkara

• Atas dasar tersebut, pemegang sahamberniat untuk membeli saham PT WIGO (dimana pada saat itu kepemilikan sahamSkyPharm sebesar 10% di Pemohon Banding) dan menawarkan kepada para pemegangsaham untuk menambah modal ditempatkan serta modal disetor untuk tujuan pembelianPT WIGO (bukti terlampir P 1);Bahwa tanggal 4 Agustus 2005, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Pemohon Banding mengenai rencana peningkatan modal ditempatkan (penerbitansaham baru) yang akan diambil dan disetor oleh SkyPharm.

  Pelaksanaan dan butirbutiryang tertuang dalam RUPS tersebut, tergantung dengan peraturanperaturan yangberlaku, antara lain: persetujuan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)serta pendaftaran/pelaporan kepada Menteri Hukum dan HAM;Bahwa selanjutnya, tanggal 7 Agustus 2005, diadakan perjanjian jual beli saham PTWIGO antara Zuellig Pharma Holdings, Ltd. dengan Pemohon Banding.

  (buktiterlampir P5);bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 17 ayat (2) diterangkan bahwa "Pendaftaranhanya dapat dilakukan setelah Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri";bahwa berikut ini adalah tataurutan Perubahan Anggaran Dasar, dalam hal iniPerubahan Kepemilikan Saham (berdasarkan Undang Undang Nomor Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas):1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);2 Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);3 Pembuatan Akta Notaris;4 Pelaporan Perubahan AD ke Menteri Hukum

  berdasarkan faktafakta sebagaimana telah dijelaskan di atas,terdapat cukup bukti yang meyakinkan adanya hubungan istimewaHalaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/B/PK/PJK/20111616antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding denganZuellig Pharma Holdings Ltd baik karena adanya penyertaan modallangsung ataupun tidak langsung paling rendah 25% ataupun karenapenguasaan yang sama dengan alasan:Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2005 Termohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding mengadakan RUPS

  Bahwaperjanjian jual beli saham PT Wigo Distribusi Farmasi yang dimiliki olehZuellig Pharma Holdings Ltd hanya berselang 3 (tiga) hari (4 Agustus2005 s.d.7 Agustus 2005) dari RUPS. Bahwa hal tersebut menunjukkanbahwa dalam RUPS tersebut juga dibahas mengenai adanya keinginanuntuk membeli saham PT WIGO Distribusi Farmasi.

• Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 87 ayat (1) juncto Pasal125 ayat (7) sjuncto Pasal 126 ayat (2) juncto Pasal 127 ayat (2) yang kamikutip sebagai berikut:Pasal 87 ayat 1 UUPT:Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diambil berdasarkanmusyawarah untuk mufakat;Yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat adalah hasilkesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakilidalam RUPS;Pasal 125 ayat 7 UUPT

  :Dalam hal pengambilalihnan saham dilakukan langsung dari pemegangsaham, ketentuan dalam Pasal 125 ayat 5 dan ayat 6 tidak berlaku;Pengambilalinan saham dalam perseroan langsung dari pemegang sahamperseroan dilakukan secara langsung melalui perundingan dan kesepakatanoleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengantetap memperhatikan anggaran dasar perseroan yang diambil alih;Pasal 126 ayat 2 UUPT:Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenaipengambilalihnan berhak

  Padahal jelas di dalam suratEdaran tersebut disebutkan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah sepakat untuk melakukan pengalihan saham, dan telahsetuju untuk menandatangani untuk menjual saham perseroan sebesar24.153.906 saham kepada Pembanding IV/Tergugat IV;Dan berdasarkan ketentuan perundangundangan, UndangUndangPerseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 91 yang berbunyi:"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yangmengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang sahamdengan

  hak suara = menyetujui secara tertulis dengan,menandatangani usul yang bersangkutan":Berdasarkan ketentuan bahwa suatu perseroan terbatas dapatmengambil keputusan di luar RUPS.

  Nomor 3219 K/Pdt/2016disetujui usulan sirkuler tersebut secara bulat atau 100% (seratuspersen) oleh seluruh pemegang saham;Adapun keputusan sirkuler hasilnya mengikat para pemegang saham,atau dengan kata lain keputusan yang diambil secara sirkuler memilikikekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS dengan carabertemu fisik:Jadi jelas bahwa bukti yang diajukan oleh T I.II.IV3 berupa suratEdaran Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti RapatPemegang Saham Luar Biasa PT.

• YANDINATA BINA YASA denganTNI AL kurang lebihnya sudah sebesar Rp. 4.000.000.000, (empat milyarrupiah) ;Bahwa pada Januari 2010 diadakan RUPS di Bogor yang dihadiri YAN SUTOMOARIANSYAH (Direktur PT.

  YANDINATA BINA YASA), saksi YANAPRIANSYAH Als SIMON, saksi ANANG ROHMAN (Pemegang Saham),HARIADI (Notaris), saksi TRESSYE, saksi DESIRA, saksi SUMIARSIH, saksiATIKAH, saksi dan saksi EZRIN, dalam RUPS tersebut disetujui dan dituangkandalam BA RUPS dan Notulen Rapat yang ditandatangani oleh 7 orang pemegangsaham serta di sahkan oleh notaris bahwa saksi memiliki saham sebesar 31% danmenjabat sebagai Direktur Utama PT.

  YANDINATA BINA YASA sehingga disetujui oleh YAN SUTOMO ARIANSYAH, YAN APRIANSYAH Als SIMON,dan ANANG;Hal 19 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.SelBahwa hasil RUPS mengangkat saksi korban sebagai Direktur PT. YANDINATABINA YASA dilakukan di Restoran Giligili di JIn.

  YANDINATA BINA YASA yang jadi dasar dibuatnya Akta No. tanggal 01Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris ROHANA FREITA, SH tetapisaksi menandatangani Notulen RUPS PT.

  YANDINATA BINAYASA), saksi YAN APRIANSYAH Als SIMON, saksi ANANG ROHMAN (PemegangSaham), HARIADI (Notaris), saksi TRESSYE, saksi DESIRA, saksi SUMIARSIH,saksi ATIKAH, saksi dan saksi EZRIN, yang mana dalam RUPS tersebut disetujui dandituangkan dalam BA RUPS dan Notulen Rapat yang ditandatangani oleh 7 orangpemegang saham serta di sahkan oleh notaris yang isinya menyatakan bahwa saksikorban memiliki saham sebesar 31% dan menjabat sebagai Direktur Utama PT.YANDINATA BINA YASA dan surat tersebut sudah

• Undangundang No 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa Direksi mewakilliPerseroan Terbatas baik didalam maupun di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 224 ayat (2) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang, disebutkan bahwa :Dalam hal Debitor adalah perseroan terbatas maka permohonan penundaankewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukansetelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

  Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Pemohonternyata Majelis tidak menemukan ,adanya bukti bahwa Pemohon yaitu PT.KARYA ALTASIA UTAMA (Pemohon PKPU ) sebagai Perseroan dan selakuPemohon dalam mengajukan permohonan PKPU ini telah mendapatpersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menempuhmekanisme PKPU ini;Menimbang, bahwa karena salah satu syarat formil sebagaimana dalamPenjelasan Pasal 224 ayat (2) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

• antara Penggugat dan Tergugat I, yakni17terjadi sejak tahun 2006, dimana pada tanggal 29 Desember2006 Penggugat telah melakukan tindak pidana MenempatkanKeterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik sebagaimana Pasal266 (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP)sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MARI No. 1522K/Pid/2009 tertanggal O02 Pebruari 2010;Bahwa pada tanggal 29 Desember 2006, Penggugat telahmengundang Tergugat I selaku pemegang saham ~~ untukmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

  Pada RUPS LB yang pertama Tergugat Itelah tidak hadir karena pada saat yang bersamaan TergugatI sedang menghadiri undangan rapat dari PT.

  Yamaha Motor,untuk itu Tergugat I meminta agar RUPS LB diundur, NamunPenggugat tetap melaksanakan RUPS LB pertama dan tidakmenghiraukan permintaan Tergugat I.Karena ketidakhadiran Tergugat I, maka RUPS LB pertamatidak memenuhi kuorom dan dibatalkan, selanjutnyaPenggugat mengundang kembali Tergugat I untuk mengadakanRUPS LB II (kedua) pada tanggal 29 Desember 2006.

  Namunkarena Tergugat I telah =merencanakan berlibur ke LuarNegeri dan baru kembali' ke Indonesia pada tanggal 3Januari 2007, maka Tergugat I melalui suratnyaNo.21/SPCS/XI1I/2006 tanggal 22 Desember 2006 memintapelaksanaan RUPS LB diundur sampai dengan tanggal 8Januari 2007. Namun Penggugat tidak mengindahkannya danpada tanggal 29 Desember 2006, Penggugat tetapmelaksanakan RUPS LB II. Dan hasil RUPS LB II yang dibuatsendiri oleh Penggugat dibawa ke hadapan Notaris Drs. AgusS.

  Padahal mana senyatanyaTergugat I telah tidak hadir dalam RUPS LB tersebut.Karenanya kemudian Tergugat I melaporkan tindak pidanayang dilakukan oleh Penggugat tersebut kepada pihakkepolisian dan kemudian diproses sampai dengan PutusanMARI No.1522K/Pid/2009 tertanggal 02 Pebruai 2010 yangberkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat terbuktisecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana*Menempatkan Keterangan palsu) Ke Dalam Akta Autentiksebagaimana Pasal 266 (1) MKUHP, berikut selengkapnya

• RUPS, yang diatur pada Pasal 8 sampai Pasal 10,b. Direksi, yang diatur pada Pasal 11 sampai Pasal 13, danc. Komisaris, yang diatur pada Pasal 14 sampai Pasal 16;4. Bahwa menurut Pasal 20, bagian II (dua romawi), Akta PendirianPerseroan tersebut di atas, Tergugat adalah berkedudukan sebagaiDirektur, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Komisaris;5.

  Adi Pramana Daksa yang menjalankan usahabidang jasa Access Education telah diberhentikan oleh Tergugat,sedangkan mekanisme hukum yang benar untuk memberhentikanTergugat sebagai Direktur adalah melalui Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), sesuai ketentuan Undangundang No. 40Tahun 2007 tenang Perseroan Terbatas, vide Pasal 105 ayat (1) dan ayat(2), dan Pasal 9 ayat (5) Akta Pendirian Perseroan, yang menyebutkan: Pasal 105, Ayat (1):Anggota Direksi/Direksi dapat diberhentikan sewaktuwkatuberdasarkan

  keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;Pasal 105, ayatAyat (2):Keputusan untuk memberhentikan Direksi/anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.Pasal 9, ayat (5) Akta Pendirian:Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur.7.

  Bahwa pada kenyataannya sebelum~ keluarnya SuratPemberitahuan Tergugat tertanggal 8 Juli 2021, selama ini tidak pernahdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda untukmengambil keputusan memberhentikan Penggugat dari jabatan DirekturPT. Adi Pramana Daksa yang menyelenggaran usaha jasa AccessEducation, apalagi sampai memberikan kesempatan kepada Penggugatuntuk melakukan pembelaan diri;8.

  UndangUndang No. 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat UUPT),ketentuan Pasal 61 Ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No. 40 Tahun2007 Tentang Peseroan Terbatas;Untuk lebih jelasnya Tergugat kutip ketentuan Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat(2) UUPT,sebagai berikut:Ayat (1): Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karenatindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasanyang wajar sebagai akibat keputusan RUPS

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
  3. Menyatakan:

  • Berita Acara RUPS PT. Senyiur Sukses Peratama Nomor 35, Tanggal 29 Agustus 2008 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);
  • Berita Acara RUPS PT.

  Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);

• Berita Acara RUPS PT. Senyiur Sukses Peratama Nomor 21, Tanggal 20-08-2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);
• Berita Acara RUPS PT. Senyiur Sukses Peratama Nomor 9, Tanggal 09 September 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);
• Berita Acara RUPS PT.

  Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);

• Berita Acara RUPS PT. Senyiur Sukses Peratama Nomor 9, Tanggal 16 Juni 2010, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);

Adalah cacat dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya.

4. Menyatakan:

• Akta Nomor 35, Tertanggal 29 Agustus 2008, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH.

  Menyatakan demi hukum seluruh Berita Acara RUPS dan Akta-akta Notariil lainnya beserta turunannya yang dibuat, dihasilkan dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah cacat dan tidak sah serta batal demi hukum serta tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;

  7. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen hukum dan/atau Surat-surat penting lainnya yang ada dalam penguasaan Para Tergugat yang ada kaitannya dengan PT.

• tegas .Bahwa tidak benar penggugat baru menjabat sebagai direksi di perusahaanTergugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, melainkan Penggugattelah menjadi direksi sejak perusahaan ini didirikan yaitu sejak tahun 2006 danselama kurun waktu tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan kewajibansebagai mana seorang direksi yang baik dengan benar.Bahwa berkaitan dengan gaji dan tunjangan sebagai direksi, sejak tahun 2006sampai denagn tahun 2012, tidak pernah ada satupun Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

  ) yang memutuskan nilai gaji dan tunjangan tersebut, paraprmegang saham pun tidak pernah mendelegasikan kepada komisaris untukmenetapkan besaran gaji maupun tunjangan direksi.Penggugat pun tidak pernah meminta diadakan RUPS berkaitan dengan besaran gajidan tunjangannya.4Bahwa sikap diam Penggugat selama kurun waktu tersebut berkaitan dengan gajidan tunjangannya tentunya menimbulkan keanehan, mengapa selama ini diamdan baru sekarang menuntutnya?!

  Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensimemutuskan untuk menonaktifkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensisebagai direksi dan meminta komisaris perusahaan untuk mengadakan RUPS padatanggal 8 Februari 2013 dengan agenda untuk meminta pertanggungjawabanPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai direksi dan meminta PenggugatKonvensi /Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dokumendokumenperusahaan serta sertifikatsertifikat tanah tersebut di atas.

  , bahwa berdasarkan ketentuan dalam point 1 sampai 3tersebut di atas maka masalah gaji Penggugat tidak terikat oleh upah yang terdapatdalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara, surat bukti berupafotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, tidak mempunyai nilaipembuktian dan haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Direktur perusahaantidak pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

• RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakilidalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujuidengan suara bulat;Bahwa RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT yang diberikankewenangan yang tidak diberikan kepada organ lain, dalam hal ini BODdan BOC.

  RUPS merupakan sebuah forum pertemuan pemegangsaham yang berfungsi mengambil keputusankeputusan yangdipersyaratkan melalui RUPS, sebagai contoh perubahan anggarandasar, penggabungan, peleburan, pengambilalinan dan pemisahan dariperseroan.

  Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badanhukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatanhukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yangmemenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89UUPT yaitu paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat)bagian dari

  Selainkewajiban tersebut, terdapat kewajibankewajiban yang spesifik terkaitpemanggilan RUPS jika Direksi tidak melakukan pemanggilan,meskipun RUPS dengan pemanggilan oleh komisaris memiliki mataacara yang lebih terbatas daripada RUPS dengan pemanggilan olehdireksi.

  Namun, jika pengalihan tersebutharus melalui perubahan anggaran dasr dan dimintakan persetujuanmenteri, maka pengajua izin tersebut haruslah dilakukan sebelumpengalihan dapat dinyatakan efektif;Bahwa RUPS yang merupakan organ tertinggi dari perseroan terdiri dariRUPS tahunan dan RUPS lainnya. Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT RUPS lainnya yang dimaksud adalah Rapat Umum PemegangHalaman 90 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN SdwSaham Luar Biasa (RUPSLB).

• Menyatakan sah dan berharga RUPS Termohon I yang ditanda tangani oleh Termohon II dan Para Pemohon tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;4. Menghukum Termohon I dan II, Pemohon I dan II untuk melaksanakan seluruh isi notulen RUPS/ Termohon I tanggal 17 Oktober 2016 yang ditanda tangani tanggal 18 Oktober ;5.

• anggarandasar ditetapkan oleh RUPS; dan Pasal 102 UUPT mengatur: 2) Pasal 102 ayat (1) UUPT berbunyi: Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a) Mengalihkan kekayaan Perseroan; ataub) Menjaminkan jaminan utang kekayaan Perseroan;Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persern) jumlahkekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baikyang berkaitan satu sama lain maupun tidak; h.Bahwa dengan demikian, terbukti Tergugat dan Tergugat Il telahmelakukan perbuatan melawan hukum

  Apabila Akta No. 109 tanggal 30 November 2010 yang dibuatdihadapan Tergugat Ill yang menurut Tergugat Ill merupakan aktaperubahan atau pembaharuan akta PT BANTAR GADUNG (PenggugatI), seharusnya menerangkan bagaimana perubahan tersebut terjadi,antara lain adanya RUPS PT BANTAR GADUNG (Penggugat ) yangmenyetujui perubahan tersebut. Namun demikian tidak pernah dijumpaiadanya RUPS PT BANTAR GADUNG (Penggugat ) tentangperubahan nama PT BANTAR GADUNG menjadi PT.

  SUNGGI sebagai Komisaris memiliki dasar tindakana quo adalah sesuai menurut Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40Tahun 2007, yaitu terdapat keadaan tertenu sehingga oleh RUPS PT.Bantar Gadung diberi kewenangan untuk jangka waktu tertentu; Halaman 65 dari 149 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2015/PN.BgrBahwa oleh karena tidak ternyata di dalam mengajukan gugatan a quoNy. MARTYA M. SUNGGI selaku Komisaris dijelaskan bertindak atasdasar keadaan tertentu yang telah diputuskan dalam RUPS PT.

  Bantar Gadung mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang dihadiri lebih dari 2/3 dari pemiliksaham PT. Bantar Gadung sepakat memutuskan sebagaimana tertulisdalam Pernyataan Keputusan Rapat PT.

  Bantar Gadung sendiri tidak pernah mengubah nama apalagidibubarkan berdasarkan ketentuan Pasal 142 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I7 telah dilaksanakan RUPS PTBantar Gadung Tahun 2009 dengan hasil kesepakatan salah satunya adalah membahas Hak Guna Usaha (HGU) yang akan berakhir pada bulan Desember2012 yang kemudian dilanjutkan dengan adanya RUPS pada tanggal 22 September2010 juga dengan hasil keputusan salah satunya menyatakan akan diadakanperubahan nama dari