Ditemukan 1771 data
107 — 89
Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta tidak bisadidasarkan pada asumsiasumsi kepentingan sepihak dari Penggugat.Berdasarkan Fakta yang ada seluruh dalil Penggugat hanya mengadaada dan tidak memenuhi ketentuan dan/atau bertentangan dengan SEMARI Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta(uitvoorbaar bij voraad) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk padaKetua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan para HakimPengadilan
PARLAUNGAN SIMANGUNSONG, ST
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
2.Mahkamah Partai Demokrat
3.Drs. H. Amiruddin
105 — 23
SEMARI Nomor : 03 Tahun 1978, Putusan Provisi adalah keputusan yang bersifatsementara atau Interim award (Temporary disposal) yang berisi tindakansementara, menunggu Sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan,Putusan Provisi dijatunkan berdasarkan Tuntutan Provisi (Provisionele eis) yangdapat diajukan bersamasama dengan Gugatan pokok atau berdiri sendiri dalamGugatan sendiri, yang berisi tuntutan agar sebelum perkara pokok diperiksa,Majelis Hakim lebih dahulu menjatuhkan putusan sementara
PT. DENSO INDONESIA
Tergugat:
MUHAMMAD ADI WIJAYA, DKK
123 — 144
SEMARI Nomor 4 Tahun 2001;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti selain daripada yang telahdipertimbangkan di atas tidak ada relevansinya dengan substansi perkara aquo, maka buktibukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup bagi MajelisHakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuksebagian;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan kurang dariRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuanPasal 58 UndangUndang Nomor
Masna Situmorang
Tergugat:
1.Halwiah
2.Wahyuddin
69 — 44
Selain itu, berdasarkanketerangan saksi WARANI dan keterangan saksi LUDOVIKA VALENTINESARAGI, dimana pada pokoknya keinginan penggugat adalah hutang pokoknyakembali dan Penggugat sudah tidak memikirkan masalah bunga ataupun gantirugi dari Para Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilaipetitum kelima mengenai pembayaran ganti rugi patut untuk ditolak ;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sita jaminan dalam perkaraaquo, maka Majelis Hakim menilai sebagai berikut: Bahwa berdasarkan SEMARI
102 — 25
Pasal 197 ayat (1) HIR Jo SEMARI No. 05tahun 1975.
137 — 64
Daliltersebut harus ditolak, karena tidak berdasar dan tidak adakaitan atau korelasinya dengan Tergugat Il.14) Bahwa permintaan Penggugat agar putusan ini diputusdengan putusan serta merta, jelas haruslah ditolak karenatidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR dan telahbertetangan dengan SEMA RI No.3 tahun 2000 tentangPutusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Vooraad) dan SEMARI No.4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan sertamerta.Bahwa berdasarkan faktafakta dan uraianuraian tersebut di atas, Tergugat
66 — 23
Bahwa gugatan ini didasarkan pada buktibukti autentik yang tidakterbantahkan dan telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 118 HIR Jo SemaRI No. 3 tahun 2000 angka 4 huruf a dan f yaitu gugatan atas dasar buktibuktiautentik karena adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap serta adanya buktibukti yang tidak terbantahkan, oleh karena itumohon kepada Pengadilan agar perkara ini siputus dengan putusan yang dapatdijalankan terlebih dahulu walaupun adanya bantahan banding, kasasi
1.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
2.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
Tergugat:
ZULFAHRI SIAGIAN
49 — 8
SEMARI Nomor : 03 Tahun 1978, Putusan Provisi adalah keputusan yang bersifatsementara atau Interim award (Temporary disposal) yang berisi tindakansementara, menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkaraHalaman 82 dari 116 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Padt.G/2018/PN Mdndijatunkan, Putusan Provisi dijatunkan berdasarkan Tuntutan Provisi(Provisionele eis) yang dapat diajukan bersamasama dengan Gugatan pokokatau berdiri sendiri dalam Gugatan sendiri, yang berisi tuntutan agar sebelumperkara
SEMARI Nomor :03 Tahun 1978, maka dapat disimpulkan bahwa Tuntutan Provisi memenuhisyaratsyarat formil, sebagai berikut :1. Haruslan memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensidan relevansinya;2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harusdiputuskan;3.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : NINING DWI ARIANY, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : NURLAILA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : RAKHMAD HARI BASUKI, SH. M. Hum.
291 — 318
Orangorangperempuan, yang ditetapkan Burgelijke Wet Boek, dan pada umumnya semuaorang yang dilarang undang undang utnuk membuat perjanjian tertentuberdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui SEMARI Nomor 3 Tahun 1963Tanggal 5 September 1963, orangorang perempuan dinyatakan cakap berbuathukum meskipun telah menikah. Mereka berwenang melakukan perbuatanhukum tanpa bantuan atau izin suaminya.
Juncto SEMARI Nomor: 4 Tahun 1980.Tertanggal 23 September. Juncto Jurisprudensi Putusan Kasasi MARINomor: 129 K/Kr/1979. Tertanggal 16 April 1980. Juncto JurisprudensiPutusan Kasasi MARI Nomor:413 K/Kr/1980. Tertanggal 26 Agustus 1980.Juncto Jurisprudensi Putusan Kasasi MARI Nomor: 628 K/Pid/1984.Tertanggal 22 Juli 1985. Juncto SEJARI Nomor: 013/A/JA/12/ 2011. TentangPedoman Tuntutan Pidana. Juncto SEJARI Nomor: B230/E/Ejp/ 01/2013.Tertanggal 22 Januari 2013. Tentang Pre Judicieel Geschil: 21.
92 — 70
/Pasal 261Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java EnMadura (R.Bg.) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMARI) Nomor 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.
78 — 13
Tenayan Raya, KotaPekanbaru, 1 unit;14.Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak didukung atas buktibukti yangSyah dan autentik, sehingga tidak memenuhi syarat hukum untukdapat dijalankan terlebih dahulu, karena bertentangan dengan SEMARI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli Jo SEMA RI No. 4 Tahun 2001tanggal 20 Agustus 2001;Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Padt.G/2018/PN Por.Berdasarkan uraianuraian yang telah disampaikan diatas, Tergugatmohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa
50 — 18
SGR, yang kemudian Tergugat , TergugatIl dan Tergugat IIl mengalinkan pemberian kuasanya kepada KETUTGUNTUR, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singarajadengan Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 184/SK.Pdt.G/2013/PN.SGR ;Menimbang, bahwa di persidangan sesuai perintah Pasal 4 SEMARI No. 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada parapihak untuk melakukan mediasi dengan perantaraan Mediator Hakim
339 — 279
Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka12, yang pada pokoknya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal191 R.Bg meminta majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sertamerta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi denganargumentasi yuridis sebagai berikut:49a) Bahwa berkaitan dengan putusan Uitvoerbaar bij voorraadMahkamah Agung Republik Indonesia telah beberapa kalimengeluarkan Surat Edaran (SEMA RI), diantaranya adalah SEMARI Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta
Terbanding/Pembanding/Penggugat : DRS. ACHMAD LATIEF ALWI,
Terbanding/Tergugat : PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris ARRY SUPARTNO, S.H,
118 — 90
Putusan Nomor 258/PDT/2020/PT.DKISH MH sehingga tidak tahu menahu dan tidak ikut bertanggung jawab atasketerlibatannya atas Perjanjian ini.Bahwa Eksekusi Sita & Lelang ini adalah terlalu dini atau prematurekarena seharusnya setiap sengketa wajib diselesaikan secara tertulisterlebin dahulu pada tingkat Badan Arbitrase Syariah sesuai dengan Butir 7,SEMARI Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan ArbitraseSyariah.Berdasarkan atas uraian dan alasanalasan Gugatan dan Permohonan Provisitersebut diatas
211 — 73
/Tergugat d.r. agar putusan ini diputusdengan putusan serta merta jelas haruslah ditolak karena tidakmemenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, tidak ada urgensinya dan telahbertentangan dengan SEMA RI No. 3 tahun 2000 tentang PutusanSerta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dan SEMARI No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil;Dengan demikian dalildalil Penggugat d.k.
41 — 27
rekonvensi biasa diberikan uang sekitarRp.500.000, sampai Rp.1.000.000, setiap bulan, hal ini tidak dibantah olehTerfugat rekonvensi;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telahterbukti Tergugat lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensiselama 7 bulan bukan 11 bulan; maka Pengadilan perlu untuk menghukumTergugat rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi yangbesarnya Rp.5.250.000, ( lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah );Menimbang, bahwa berdasarkan SEMARI
77 — 61
Majelisberpendapat, sebagaimana ketentuan hukum Pasal 1917 KUHPerdata jo SEMARI Nomor 03 Tahun 2002, ditegaskan, bahwa unsur unsur Nebis in Idem adalahadanya suatu kesamaan, baik para pihak,objek, dan dalildalil gugatan yangsama, dan perkara aquo tersebut telah diputus oleh Hakim yang bersipat positif,yaitu menolak atau mengabulkan gugatan sestelan putusan berkekuatanhukum tetap (inkracht van Gewijsde).
21 — 14
berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Tenagakerja Kabupaten Mandailing Natal tentang komponen kebutuhan sandanggsebulan sejumlah Rp216.342,22 dihubungkan dengan SEMA Nomor 7 tahum2012 jo SEMA no 3 tahun 2018 di atas serta segala hal yang telahdipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim dapat menetapkan kiswah yangwajib diberikan berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk memenuhi hakhak perempuan terhadaphukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat SEMARI
102 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEMARI No. 2 Tahun 1991, maka gugatan Penggugat telah melewatitenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karena gugatan ParaPenggugat telah lewat waktu maka sudah sepatutnya jika gugatanPara Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;C.
ANUNG TJAHJONO
Tergugat:
1.H.M YUSUF ISMAIL
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL SIDOARJO
3.PT Bank Danamon Indonesia. Tbk
102 — 61
dan tidak cacat hukum;Bahwa oleh karena Risalah Lelang tersebut adalah sah menurut hukummaka tuntutan membayar kerugian materiil dan immateriil serta biayaperkara yang dituntut oleh Pelawan Eksekusi adalah tidak beralasansehingga harus ditolak, demikian pula permintaan uang paksa (dwangsom)bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No.791 K/Sip/1972, serta tuntutan Putusan serta merta (uitvoebaar bij voorraad)tidak dapat diberlakukan dalam perkara a quo (vide pasal 180 HIR jo SEMARI