Ditemukan 1748 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-03-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 05/G/2015/PTUN-SMD Tanggal 13 Agustus 2015 — PT BUMI ENERGY KALTIM;
melawan
- BUPATI PENAJAM PASER UTARA;
- PENAJAM PRIMA COAL (Tergugat II Intervensi 1);
- PT ENERGY PENAJAM MANDIRI (Tergugat II Intervensi 2);
120 — 36
120 — 36
A maka siapapun Pemohonbelakangan tidak boleh lagi diberikan KP Penyelidikan Umum diatas wilayah yangsama;Bahwa mengenai KP dan IUP, UP Eksplorasi itu seharusnya ditingkatkan menjadiIUP Eksplorasi Operasi Produksi bahkan didalam pasal 46 ayat 1 UU Minerbamenyatakan Pemegang IUP Eksplorasi itu berhak mendapatkan Peningkatan IUPOperasi Produksi untuk melanjutkan Usahanya, kalau tindakan Bupatimengeluarkan IUP Eksplorasi yang tidak jelas wilayahnya itu adalah tindakankesewenang wenangan Bupati karena
Register : 10-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 8/G/2021/PTUN.SMD Tanggal 29 Juli 2021 — PT. PERTAMINA (PERSERO)
431 — 269
431 — 269
terhadap objek sengketa a quodengan parameter yang ditinjau aspek kewenangan, prosedur dan subtan sidengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;Menimbang, bahwa secara teoritis yang dimaksud dengan aspekkewenangan dalam hukum administrasi adalah kekuasaan terhadapsegolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahanyang berdasarkan pada Peraturan Perundang Undangan atau dengan katalain bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang mempunyai landasanhukum agar tidak menimbulkan kesewenang wenangan
Register : 02-08-2012 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 453/Pdt.G/2012/PN Mdn Tanggal 12 Desember 2013 — - SOFIAN WIDJAYA, dkk (Para Penggugat)
LAWAN
- ABDUL KIRAM, dkk (Para Tergugat)
179 — 20
179 — 20
14 November 2011, Komisioner Komnas HAM RI telahdatang ke Medan (Lokasi jalan Jati Medan) sebagai tindakkan konkrit ataspengaduan Warga Korban Ekskusi, untuk melihat dan mendengarkan/berdialog secara langsung pokok permasalahan yang sedang di hadapiPARA PENGGUGAT dan Warga lainnya yang menjadi korbankesewenang wenangan Para Penegak Hukum di Kota Medan danKomisioner HAM RI menemukan adanya kejanggalan kejanggalanterkait Eksekusi yang telah dilakukan pada tanggal 27 Juni 2011 yang adadugaan kuat merupakan
Register : 10-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 8/G/2021/PTUN.SMD Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PT Pertamina (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
269 — 189
PT Pertamina (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
269 — 189
terhadap objek sengketa a quodengan parameter yang ditinjau aspek kKewenangan, prosedur dan subtan sidengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;Menimbang, bahwa secara teoritis yang dimaksud dengan aspekkewenangan dalam hukum administrasi adalah kekuasaan terhadapsegolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahanyang berdasarkan pada Peraturan Perundang Undangan atau dengan katalain bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang mempunyai landasanhukum agar tidak menimbulkan kesewenang wenangan
Putus : 15-09-2011 — Upload : 20-09-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 141/PID.SUS/2011/PN.RGT Tanggal 15 September 2011 — PIDANA
- R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos
- HENDRIK SAGIO, SH
- Drs. ABDUL HAVID
187 — 359
187 — 359
hingga dari sana pulalah dapat diharapkan akan timbulperasaan jera dan berdampak agar orang lain tidak melakukan kesalahanyang Sama ;e Bahwa sekalipun dalam penjatuhan pemidanaan adalah merupakanotoritas Hakim dalam interval waktu dari yang paling ringan hinggamaksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan, akan tetapi penjatuhanPUTUSAN NO: 141/PID.SUS.2011/PN.RGTpemidanaan tersebut haruslah diukur sebanding dengan bobotkesalahan terdakwa terdakwa, pemidanaan tidak dibenarkanmencerminkan kesewenang wenangan
Putus : 19-09-2011 — Upload : 03-10-2012
Putusan PN NEGARA Nomor 111/ Pid. Sus/ 2011/ PN.Ngr Tanggal 19 September 2011 — - TERDAKWA I : I WAYAN SUISTRA, S.E
- TERDAKWA II : I NENGAH SUDIARTHANA
- TERDAKWA III:I WAYAN SUDARSANA
144 — 46
144 — 46
Tujuan ini tidak terbatas sebagaikewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ; Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara denganpelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat beratnya atasnama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembalikesewenang wenangan penguasa melalui proses peradilan ; Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan
Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/ Pid. Sus/ 2011/ PN.Sby Tanggal 29 September 2011 — Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ;
KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
92 — 216
92 — 216
. : Fungsi legislasi, fungsipengawasan, fungsi pemerintahan, UUpemerintahan daerah bila dikaitkan dengan UUNo. 31 Tahun 1999 tidak akan bisa disatukanbila tidak ada interest pribadi, yang terpentingdi sini tidak ada interest pribadi, tidak ada228228penyalahgunaan owewenang tanpa adapenggunaan wewenang, yang benar adalahkesewenang wenangan dan penyalahgunaanwewenang ;Bahwa tanggung jawab seorang Bupati terkaitpertanggung jawaban dengan legalitas atasnama pemerintahan daerah, kalau tidak melekatsuatu
Putus : 25-05-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 08/Pid.sus-TPK/2015/PN.Bjm Tanggal 25 Mei 2015 — Drs.H. HIDWAR AHMADI,M.Si Bin H.ABDUL WAHID.
71 — 36
71 — 36
Hal. 141 dari 196 Halamankegunaannya ,akan tetapi telah menyimpang dari tujuan dari kKewenangantersebut diberikan oleh peraturan yang ada ;Menimbang dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi ;pengertianpenyalahgunaan kewenangan dan kesempatan dalam hal ini PenyalahgunaanKesempatan dalam arti bahwa tindakan sebagai terdakwa selaku pengunaanggaran (PA) dan sekaligus selaku kepala Dinas Pengelolaan Keuangan danKekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong Tahun 2011, telah menyimpangdari tujluan wenangan
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur) 5844 — 31538
- 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
namun demikianumur dewasa tidak secarategas dinyatakanbatas UndangUndang RI No.23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Tidak mengatur 18 tahun (Pasal 1ayat 1)Ditafsirkan secara logika terbalik dari pengertian anak,namun demikianumur dewasa tidak secarategas dinyatakan batas 58 Laporan Penelitian isi52 fot117.indd 5812/13/2010 9:23:59 PM UndangUndang Tidak mengatur me = 18 tahun (Pasal Ditafsirkan secara logikaRepublik Indone ngenai kecakapan/ ke 1 Angka5) terbalik dari pengertiansia Nomor 21 Tahun wenangan
Putus : 15-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 15 Desember 2017 — BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI
191 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
191 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
InstansiMahkamah Agung bukan instansi yang berwenanang penghitung nilaikerugian keuangan Negara, apalagi Majelis Hakim Kasasi tidak berhakmenghitung sendiri sekligus memutus sendiri, pemberian kewenanganyang kontradiktif dalam hitung menghitung dan menetapkan Putusansendiri akan menghasilkan kesewenang wenangan dan hal tersebutjauh dari fungsi Mahkamah Agung;Dengan demikian terbukti telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Kasasidan kekeliruan nyata dalam Putusan tersebut.
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838 K/Pdt/2010 Tanggal 22 Agustus 2011 — PRAWITO TIEN VS.CONOCO PHILIPS (dahulu Gulf Resources (Ramba) Ltd,
441 — 1337 — Berkekuatan Hukum Tetap
441 — 1337 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengubah jumlah pesanan Rig yang sebelumnya berjumlah 3 (tiga) Rigmenjadi 2 (dua) Rig yang dilakukan dengan menyatakan bahwa Tergugattidak lagi membutuhkan Rig 6 ;Namun demikian, terhadap perbuatanperbuatan Tergugat yang menunjukankesewenang wenangan atas tidak adanya keseimbangan dalam kontrak,Penggugat dengan itikad baik, tetap berusaha untuk memenuhi permintaanTergugat.
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
M E L A W A N :
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
522 — 365
522 — 365
Tersangka maupun jenis tindak pidanayang disangkakan kepada Pemohon.Dampak lanjutan dari tindakan Termohon potensial merusak kepastiantentang penerapan hukum terhadap kasus Pemohon sebagai Tersangka.Apalagi proses penyidikan baru dilakukan setelah adanya pengumumanmelalui media (cetak dan elektronik) pada tanggal 7 Mei 2014, yaitudengan adanya tindakan Termohon memanggil saksisaksi,melakukanpenyitaan, penggeledahan, pencekalan dan pemblokiran rekening.Dalam konteks itu, menunjukan adanya kesewenang wenangan
Putus : 06-05-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 165/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 6 Mei 2014 — EDY SUTOYO, ST. MT
73 — 20
73 — 20
1092/2009 tanggal 15 Juni 2009 serta tahun 2010 berdasarkan SKKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral KabupatenJepara Nomor : 050/256/2010 tanggal 15 Pebruari 2010, seperti diuraikan diatas, maka unsur tindak pidana secara melawan hukum yang termuat dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tidakdapat/tidak tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dengan memangku jabatan dan kedudukannya itu,maka Terdakwa memiliki sejumlah wenangan
Putus : 06-05-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 165 /Pid.Sus/2013/PN.Tpk.Smg Tanggal 6 Mei 2014 — EDY SUTOYO, ST, MT.
64 — 15
64 — 15
2009 tanggal 15 Juni 2009 serta tahun 2010 berdasarkan SKKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten191Jepara Nomor : 050/256/2010 tanggal 15 Pebruari 2010, seperti diuraikan diatas, maka unsur tindak pidana secara melawan hukum yang termuat dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tidak dapat/tidak tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dengan memangku jabatan dan kedudukannya itu,maka Terdakwa memiliki sejumlah wenangan
Putus : 13-03-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 13 Maret 2014 — H SISWADI, SH, MKn
126 — 40
126 — 40
M.Kn, sebagaimana telahdijelaskan di muka, dalam dakwaan Penuntut umum adalah dalam kapasitasn yaselaku Direktur PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT.RBSJ) Perusda atauBUMD Kabupaten Rembang yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiRembang Nomor 821.2/013/2007 tgl 18 Januari 2007 jo berdasarkan AktaNotaris PURWO ATMODJO, SH, MM, di Pati nomor : 157 tanggal 28 Nopember2006 ;Menimbang, bahwa dengan memangku jabatan dan kedudukannya itu,maka Terdakwa memiliki sejumlah wenangan, kesempatan, atau sarana
Register : 21-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg Tanggal 13 Juni 2016 — JONI AMIR, S.P., M.BA., M.M
101 — 25
101 — 25
Kerugian Negara adalah berkurangnyakekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wenangan/kesempatanatau. sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan keadaan diluarkemampuan manusia (force majore).Dalam konteks pasal 2 dan 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 19999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi
Putus : 13-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 138 /Pid.Sus/2013/PN.Tip.Smg Tanggal 13 Maret 2014 — H. SISWADI, S.H, M.Kn
129 — 49
129 — 49
M.Kn, sebagaimana telahdijelaskan di muka, dalam dakwaan Penuntut umum adalah dalam kapasitasnyaselaku Direktur PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT.RBSJ) Perusda atauBUMD Kabupaten Rembang yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiRembang Nomor 821.2/013/2007 tgl 18 Januari 2007 jo berdasarkan Akta187Notaris PURWO ATMODJO, SH, MM, di Pati nomor : 157 tanggal 28 Nopember2006 ;Menimbang, bahwa dengan memangku jabatan dan kedudukannya itu,maka Terdakwa memiliki sejumlah wenangan, kesempatan, atau
Register : 21-10-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 01-03-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 854/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.VALENT BT. SILANGIT, SH
2.Deden Somantri,SH.
Terdakwa:
RADEN CLARA ESTELA
43 — 7
1.VALENT BT. SILANGIT, SH
2.Deden Somantri,SH.
Terdakwa:
RADEN CLARA ESTELA
43 — 7
Imei 1: 866611041088557; Nomor Imei 2: 866611041088540;
Atas nama Pemilik sah Saudara Muhammad Aditya alias Adit
Membuktikan bahwa Barang Sitaan yang diklaim oleh penyidik dan Jaksa Penuntut umum tidak milik dari Terdakwa Raden Clara Esetela, akan tetapi di paksakan untuk menjadi barang bukti kejahatan hal ini merupakan perbuatan kesewenang-wenangan
Register : 16-07-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 23-11-2015Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 241/Pid.B/2014/PN.Siak
Tanggal 28 Mei 2015 — PIDANA: ANDRE Als HERI
112 — 115materi pledoi tersebutharuslah juga ditolak;Menimbang, bahwaterhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwapada poin 14 materi pledoinya yang menyatakan bahwa Terdakwa adalahtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan dalam keseluruhan dakwaan JaksaPenuntut Umum dengan alasan bahwa mengenai penutup buku registertahun 2005 yang dirobek yang seolah olah adalah merupakan tindakandiskresi berdasarkan kondisi factual dan sepanjang tidak ada kesewenang wenangan
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 394/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
PHOA HERMANTO SUNDJOJO
248 — 147bukan kewenangan Ahli untuk memberikan pendapat;Bahwa apakah persoalan ini diselesaikan melalui pidana umum atau bisahanya melalui perdata tanpa pidana, menurt Ahli bahwa hal sebenarnyaadalah ketidak wenangan bagi seorang untuk mewakili dari perseroan jadiyang menjadi persoalan disini yaitu tujuan dari para pihak itu apa?