Ditemukan 13542 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla palal pasau
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 bebas Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 korupsi
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 13-05-2024 — Putus : 03-06-2024 — Upload : 03-06-2024
Putusan PT JAMBI Nomor 6/PID.TPK/2024/PT JMB
Tanggal 3 Juni 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : Cepy Indra Gunawan, SH
Terbanding/Terdakwa : Jangcik Bin Sidik
115 — 0
  • tersebut;
  • Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb tanggal 22 April 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Jangcik bin Sidik, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa Jangcik bin Sidik tersebut dari dakwaan Primair;
  3. Menyatakan Terdakwa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-03-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 2473/PID.B/2010/PN.SBY
Tanggal 23 Maret 2011 — Drs. KOERNIAWAN HIDAJAT.Msi DAN ROEDY SETYONO, S.Sos
127 — 64
  • KOERNIAWAN HIDAJAT, Msi dan ROEDY SETYONO,S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 (l) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ex dakwaan Primair ; Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ; Menyatakan bahwa Para Terdakwa Drs.
    KOERNIAWAN HIDAJAT, Msi dan ROEDYSETYONO,S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 (I) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1KUHP ex dakwaan Primair ; Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;6 Menyatakan bahwa Para Terdakwa Drs.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-09-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 1 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
1.BAMBANG IRAWAN. SE Bin Alm. AFWAN
2.ASWANDI, SE Bin AMIRUDIN
341 — 304

  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Irawan, S.E. bin Afwan (Alm) dan Terdakwa II Aswandi, S.E. bin Amirudin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
    Mukomuko Maju Sejahtera Tahun 20062016;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999sebagaiman diubah dengan UndangUndangNomor20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndangNomor31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama dan Terdakwa II selakuDirektur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mukomuko yaitu PT.
    .52.800.000,00 (Lima puluh dua juta delapan ratusribu rupiah) dari pinjaman pribadi atas nama terdakwa Bambanglrawan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal
    2 ayat(1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap Orang2. Secara melawan HukumHalaman 85 dari 115 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi4.
    Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan, S.E. bin Afwan (Alm) danTerdakwa Il Aswandi, S.E. bin Amirudin tersebut diatas, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No.Halaman 112 dari 115 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 24-08-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PT PEKANBARU Nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR
Tanggal 26 September 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : HUDA HAZAMAL (HEDY), S.H., M.H.
Pembanding/Penuntut Umum II : WIRAWAN PRABOWO, S.H.
Pembanding/Penuntut Umum III : TOPAN ROHMATTULAH, S.H.
Pembanding/Penuntut Umum IV : FITRIAN WELFIANDI, S.H.
Pembanding/Penuntut Umum V : FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H.
Pembanding/Penuntut Umum VI : STEPHANIE JOYANDA SIAHAAN, S.H.
Pembanding/Penuntut Umum VII : RAWATAN MANIK, S.H., M.H.
Pembanding/Penuntut Umum VIII : INDRA JAYA, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SUHARNO
73 — 59
  • MENGADILI

    • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
    • Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 9 Agustus 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa SUHARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair, melanggar Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 04-12-2023 — Putus : 17-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN PALU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal
Tanggal 17 April 2024 — Penuntut Umum:
1.MUGYADI, S.H.
2.MUHAMMAD POLDUNG NAEK PARSADAAN DALIMUNTHE, S.H
3.DIDIN MARYANTO RADJAK, S.H.
4.LA ODE MUHAMMAD NUZUL, S.H.
5.Muh. Dhimas Trisakti, S.H
6.TRIMURIANI MT. LAGANDJA, S.H
Terdakwa:
FAUZY HIDAYAT
61 — 42
  • Noer tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 13-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 30 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.AIZIT P. LATUCONSINA, SH
2.AZER JONKER ORNO, SH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
4.DAVID PANGARIBUAN, SH
Terdakwa:
SUBEJO
98 — 73

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa SUBEJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Sebagaimana Dakwaan Primair.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
CIPRIAN CAESAR, SH
Terdakwa:
SUHADAK bin H. ROMLI
127 — 39
  • ROMLI tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
  • Membebaskan Terdakwa SU
    SUHADAK, S.Pd, bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo. pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa H.M.
    SUHADAK, S.Pd, bersalah melakukan tindakpidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diaturdalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa
    2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana
    2 ayat (1) jo.
    ROMLI dari Dakwaan Primairmelanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menyatakan Terdakwa SUHADAK Bin H.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 31-10-2023 — Putus : 20-03-2024 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 20 Maret 2024 — Penuntut Umum:
CHANDRA SYAHPUTRA,SH
Terdakwa:
BOBY RAHMAN MANIK
59 — 42

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Boby Rahman Manik tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 07-06-2023 — Putus : 19-10-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN KENDARI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi
Tanggal 19 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
HARLIN, S.Si.
90 — 58

  • MENGADILI :

    • Menyatakan terdakwaHARLIN, S.Si.tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-08-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 09-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 29/PID.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 2 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDI BAU MALIK BARAMMASE/ ANDI MALIK, SH Diwakili Oleh : Andi Wartawaty , SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : H. ILHAM HR, SH
116 — 59
  • Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar Nomor: 15/PID.SUS/TPK/2013/PN.Mks tanggal 8 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, yang susunan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

    1. Menyatakan terdakwa Andi Bau Malik Barammase tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur oleh Pasal

    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair, serta Pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
    bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjutsebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18Ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantumdalam dakwaan Kesatu Primair ;Membebaskan terdakwa Andi Bau Malik Barammase dari dakwaan KesatuPrimair yakni Pasal
    2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP :Menyatakan terdakwa Andi Bau Malik Barammase terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjutsebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 31-10-2023 — Putus : 20-03-2024 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 20 Maret 2024 — Penuntut Umum:
CHANDRA SYAHPUTRA,SH
Terdakwa:
RAHMAD CHANDRA BANCIN
98 — 41

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Chandra Bancin tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tanggal 5 Juni 2014 — DRS. H. SUHRAWARDY, MM Bin AKMAL PASHA
87 — 22
  • SUHRAWARDY, MM Bin AKMAL PASHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
    SUHRAWARDY, MM Bin AKMAL PASHA tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsiyang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primairmelanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64ayat (1) KUHP dan menyatakan
    Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR:wennnn Bahwa ia terdakwa Drs.SSUHRAWARDY,MM. selaku Kepala Sub DinasRetribusi pada Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota
    Undangundang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Bahwa tidakseorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktianyang sah menurut Undangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggapdapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap Orang;secara melawan hukum;Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.a & W NYMelakukan beberapa
    H.SUHRAWARDY, MM Bin AKMALPASHA tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi yang dilakukan secaraberlanjut sebagaimana tersebut dalamdakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 64 ayat (1) KUHP;Membebaskan Terdakwa
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 04-12-2023 — Putus : 17-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN PALU Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal
Tanggal 17 April 2024 — Penuntut Umum:
1.MUGYADI, S.H.
2.MUHAMMAD POLDUNG NAEK PARSADAAN DALIMUNTHE, S.H
3.DIDIN MARYANTO RADJAK, S.H.
4.Muh. Dhimas Trisakti, S.H
5.TRIMURIANI MT. LAGANDJA, S.H
Terdakwa:
CHAIRUL ANWAR
81 — 141

  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan Terdakwa Chairul Anwar Alias Owan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Putus : 27-01-2014 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 58 / Pid.Tpk/2013/PN.TK
Tanggal 27 Januari 2014 —
74 — 9
  • M E N G A D I L I1 Menyatakan terdakwa DONI HUTAGALUNG BIN DASRIL HUTAGALUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagai mana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 20 tahun 2001 tantang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi2.
    Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 07-08-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Desember 2023 — Penuntut Umum:
P. Jefri Leo Candra, S.H.
Terdakwa:
SYAHIRA ANINDA PUTRI
239 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Syahira Aninda Putri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
DJONI SAMSURI, SH., MH.
Terdakwa:
1.FENDY KRISDIYONO, S.P., M.M. Anak Dari NYONO MARTOWIJOYO.
2.MEINDAHLIA PRATIWI, S.T. Binti WAHYUDI PRASETYO.
175 — 58
  • Binti WAHYUDI PRASETYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
DJONI SAMSURI, SH., MH.
Terdakwa:
1.FENDY KRISDIYONO, S.P., M.M. Anak Dari NYONO MARTOWIJOYO.
2.MEINDAHLIA PRATIWI, S.T. Binti WAHYUDI PRASETYO.
238 — 63
  • Binti WAHYUDI PRASETYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
    ratus empat puluh satu ribu dua ratusrupiah).Hal. 158 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN SbyMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telahdidakwa melakukan tindak pidana yaitu :KESATUPrimairSubsidairATAUKEDUA: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal
    2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal55 ayat (1) ke1 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah
    Bahwa dalam Dakwaan Subsidairitas, akanHal. 159 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Sbydibuktikan terlebin dahulu Dakwaan Kesatu Primair, jika Dakwaan Kesatu Primairtidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidair;Menimbang, bahwa pada Dakwaan Kesatu Primair ini, Terdakwa oleh JaksaPenuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.Setiap orang;2.Secara melawan hukum;3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau oranglain atau Suatu korporasi;4.
    BintiWAHYUDI PRASETYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasama sebagaimana yangdiatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 31-10-2023 — Putus : 20-03-2024 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 20 Maret 2024 — Penuntut Umum:
CHANDRA SYAHPUTRA,SH
Terdakwa:
DESON EDWARD MARPAUNG
74 — 47

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Deson Edward Marpaung tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus
Register : 14-11-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 05-12-2023
Putusan PT KENDARI Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI
Tanggal 5 Desember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : ARBIN NU'MAN, S.H.
Terbanding/Terdakwa : HARLIN, S.Si.
92 — 45
  • dari Penuntut Umum tersebut;
  • Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pid.SusTPK/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai kwalifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa HARLIN, S.Si. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte
Tanggal 19 Desember 2016 — DAN DODIBA
140 — 55
  • Menyatakan Terdakwa DAN DODIBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2. Membebaskan Terdakwa DAN DODIBA dari Dakwaan Primair; 3.
    agar MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PNTteHal. 3 dari...Menyatakan bahwa terdakwa Dan Dodiba tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancama pidanadalam Pasal
    2 Ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Primair ;Membebaskan terdakwa Dan Dodiba dari Dakwaan Primair PenuntutUmum; Menyatakan terdakwa Dan.