Ditemukan 17963 data
Terbanding/Tergugat : Willy Mulyono Hadi Santoso, dkk
245 — 187
,dimana Pembanding mendalilkan tanah yang diwakafkan Terbanding untukYayasan Ardhu Ibad ArRahman, atau sengketa masalah wakaf.
Infaq dariPembanding dan infaq dari donatur lainnya dibelikan tanah, dibuatmembangun sarana prasarana dan digunakan untuk operasionalYayasan Ardhu lbad ArRahman, untuk kelancaran administrasi makapengelola yayasan sepakat tanahtanah tersebut diatas namakanTerbanding I, untuk itu Terbanding mewakafkan tanah tersebut ; Wakaf yang di ikrarkan Terbanding telah sesuai ketentuan danmemenuhi syarat dan rukun wakaf, sehingga telah syah dan tidakdapat dibatalkan lagi ;Menimbang, bahwa karena semua dalil gugatan
cukupdan dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formalsebagai alat bukti, dari alat bukti tersebut telah terbukti ada 19 (Sembilan belas)bidang tanah milik Yayasan Ardhu lIbad ArRahman, 15 (lima belas) bidangtanah berasal dari wakaf Terbanding I, dan 4 (empat) bidang lainnya berasaldari wakaf selain Terbanding ;Menimbang, bahwa alat bukti TI.20, TI.40 s/d TI.42, masingmasingadalah foto copy surat di bawah tangan, yang telah dimeteraikan cukup dandicocokkan dengan aslinya, sehingga
Walaupun begitu karena keterangansaksi tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukanTerbanding dan bukti surat yang berkaitan dengan ikrar wakaf, maka olehkarenanya alat bukti saksi dari Turut Tergugat tersebut dapat memberikanpetunjuk kepada Majelis Hakim Tingkat Banding jika proses wakaf yangdilakukan oleh Terbanding kepada Yayasan Ardhu Ibad ArRahman adalahHalaman 14 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2020/P TA.
dari Terbanding kepada Yayasan Ardhu Ibad ArRahmansyah karena telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dantelah terpenuhi syarat dan rukun wakaf ;Halaman 15 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2020/P TA.Btn.Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut telah sesuai denganpasal 1 UndangUndang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf jo PP nomor 42tahun 2006 tentang wakaf jo pasal 26 ayat 2 dan ayat 4 UndangUndang nomor16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor
364 — 309
tentang Wakaf;Bahwa berdasarkan Akta lkrar Wakaf PPAIW Kecamatan Denpasar Barattanggal: 6 Syawal 1411 H/ 20 Mei 1991 Nomer: W2/009/K4 Tahun 1991,yang bertindak sebagai wakif adalah Almarhum MUHAMAD TAMHIDWIDODO alias M.T.
WIDODO) yangdiucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkanharta benda miliknya;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor: 41 tahun2004 tentang Wakaf, menyatakan, bahwa Wakaf yang telah dikrarkan tidakdapat dibatalkan;Bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW)Kecamatan Denpasar Barat tanggal 20 Mei 1991 bertepatan dengan tanggal6 Syawal 1411 Hijriyah, Sertifikat Hak Milik No. 1279/Wakaf Desa Ubung,Gambar Situasi Tgl. 3031991, No. 1790
sebagaimana tertuang dalam Surat KeputusanPerwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Denpasar Nomor:05/BWI.DPS/NZ/II/2018 tentang Pergantian Nazhir Wakaf MasjidDarussalam Ubung Denpasar tertanggal 14 Februari 2018 tersebut tanpaadanya Dokumen Asli Sertifikat No. 1279/Wakaf Desa Ubung tersebut;Bahwa oleh karena, Penggugat sebagai Ketua Nazhir, berdasarkan SuratKeputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Denpasar Nomor:05/BWI.DPS/NZ/II/2018 tentang Pergantian Nazhir Wakaf MasjidDarussalam Ubung Denpasar
Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;Him 5 dari 16 hlm Put.No.292/Padt.G/2018/PA.Dpsb. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengantujuan, fungsi dan peruntukannya;c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.14.
Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang sah yang harusmenguasai seluruh asset wakaf Masjid Darussalam Denpasar termasukDokumen Asli Sertifikat No. 1279/Wakaf Desa Ubung, Gambar Situasi Tal.3031991, No. 1790/1991, Luas 300 M2, yang terletak di Jl.Cokroaminoto No. 269 Ubung Denpasar;5.
132 — 77
Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf NomorN2/023/K.2/1992 tanggal 23. Maret 1992 yangditerbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan TarakanTengah (dulu termasuk wilayah Tarakan Barat), KotaTarakan tidak sah;5. Menyatakan Sertifikat Wakaf Nomor 381, tanggal 2Januari 1993 yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Bulungan, tidak mempunyai kekuatan hukum danHalaman 3 dari 13Put. No.1/ halamanPdt.G/2011/PTA.Smdtidak mengikat;6.
Menyatakan tanah yang berdiri di atasnya Masjid Jamiat Taqwa adalah tanah wakaf dari Mustagqgim, diperoleh tahun 1930, dan Kalsum binti Batjo Oengkang, diperoleh tahun 1985;7. Memerintahkan Tergugat I (H.A. Roesli Haroen) selakunadzir atau kepada yang kuasa untuk itu untukmengajukan permohonan pembuatan Akta Pengganti IkrarWakaf / Akta Ikrar Wakaf sesuai diktum 6 di atassesuai ketentuan yang berlaku;8.
I selaku nazhir berakhir dengan sendirinya denganbatalnya Akta Pengganti Ikrar Wakaf NomorN.2/023/K.2/tahun 1992 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 381atas nama nazhir HA Roesli Haroen.
Pasal 17 s/d Pasal 21 dan Pasal 32 s/d Pasal 35Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Sepertidipertimbangkan di atas bahwa proses awal untuk memperolehAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf adalah dimulai olehPenggugat/Terbanding sendiri dan kemudian diproses olehinstansi terkait sesuai kewenangan masing masing yangwalaupun tidak dihukum tetap berkewajiban melaksanaknnya.Dengan demikian petitum gugatan point 5 dan point 7tersebut tidak berdasar sehingga harus dinyatakan ditolak;Halaman 10 dari 13Put.
179 — 69
166 — 44
252 — 81
MENGADILI
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
Dalam pokok perkara:
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Memerintahkan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Tangerang untuk mengganti dan membentuk kepengurusan nazhir baru atas wakaf dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya
Wakif tidak diperbolehkan menjadi nazhir;Bahwa sepengetahuan saksi, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukanoleh nazhir, yaitu: menjual tanah wakaf, tanah wakaf menjadi milik keluarga,tanah wakaf untuk dijaminkan dan disita;Bahwa sepengetahuan saksi, nazhir diperbolehkan untuk memberhentikanyayasan di atas tanah wakaf;Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala KUA adalah pejabat yang berwenangmembuat Akta Ikrar Wakaf;Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya pengawasan terhadap tanahwakaf di kampung Galeong
Abdul Hamid Sebelah Selatan : Tanah darat wakaf Sebelah Barat: Tanah darat wakaf Sebelah Timur : Jalan desa2. Tanah wakaf tersebut berupa tanah kosong yang peruntukkannya untuk wakafumum/madrasah;3. Di atas tanah wakaf tersebut sebagian difungsikan untuk pemakaman umummasyarakat Galeong dan berdiri yayasan/madrasah Darul Amal yang dikelolaoleh H. Bahrudin (salah satu nazhir tanah wakaf);4.
No.1979/Pdt.G/2018/PA Tng.pihak pengelola harta benda wakaf (nazhir) terkait dengan pengelolaan danpengembangan harta benda wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) KotaTangerang setelah lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;6.
No.1979/Pdt.G/2018/PA Tng.penggantian nazhir sebagai pengelolaan wakaf a quo saat ini patut dikabulkan.Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas danwewenang: a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola danmengembangkan harta benda wakaf, b. melakukan pengelolaan danpengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, c.memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan statusharta
di Kecamatan tempat benda wakaf berada;Him. 41 dari 44 Put.
Terbanding/Tergugat I : Hj. Rosnani
Terbanding/Tergugat II : MAHDAR SURYA, Sag Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat III : AHMAD SAIDI, Spd Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat IV : Muhammad Mardiansyah Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat V : Nurshopi Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat VI : DRS. RIDWAN YAHYA Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Kantor Urusan Agama Tanjung Beringin
232 — 201
No. 601.K/Sip/1975 tanggal20 April 1977 yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam putusantersebut karena wakaf yang disebutkan dalam gugatan Penggugat bukanterhadap yayasan melainkan pribadipribadi;4. Bahwa Penggugat/Pembanding juga keberatan dengan pertimbanganhukum yang menjadikan pendapat Yahya Harahap diambil alin menjadipertimbngan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pendapatbukan merupakan sumber hukum;Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn5.
benar;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segalaapa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalampertimbangan hukum judex factie sebagaimana ternyata dalam putusan aquo, demikian pula keberatankeberatan Pembanding sebagaimana terteradalam memori bandingnya begitu juga keberatan Para Terbandingsebagaimana tertera dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis HakimTingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap gugatan pembatalan wakaf
menyebutkan wakaf sah apabila dilaksanakan menurutsyariah dan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan (Pasal 2 danPasal 3);Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.MdnMenimbang, bahwa perbuatan H.
Momin bin Abdul Azis yang telahmewakafkan 2 (dua) objek yang menjadi sengketa (yang disebutkan dalamhuruf a dan b di atas) telah sesuai dengan Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9,Pasal 10 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo. Pasal 28dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,ditambah dengan keterangan saksisaksi dari Para Tergugat/ParaTerbanding, dengan demikian wakaf yang dilakukan oleh H.
Penggugat dihukumuntuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama, dan Pembandingdihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding;Mengingat Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan segala peraturanperundangundangan yang ada hubungannya dengan perkara ini;Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022
121 — 8
152 — 0
Menyatakan hukum perbuatan wakaf atas obyek tanah sengketa sebagaimana poin angka 3 di atas adalah tidak sah dan batal demi hukum ;5. Menyatakan hukum Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 08/W.3/4/Tahun 1985 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;6.
145 — 16
150 — 78
Sedang menurut Syariat Islam dan jugaketentuan pasal 1 angka (2),(3),(4) dan (5) UndangUndang tersebut, rukun wakaf terdiri daria. Wakif, adalah orang / pihak yang mewakafkan hartabenda miliknya ;b. Maukuf bihi, adalah harta benda wakaf, adalah hartabenda yang memiliki manfaat jangka panjang sertamempunyai nilai ekonomi menurut syariah ;c. Maukuf alaihi, adalah tujuan wakaf ;d.
Sebab obyek wakaf ( obyek sengketa )tersebut telah selama 84 tahun berturut turut tidakdikuasai oleh ABD.
Tentang Akta Ikrar Wakaf dan Surat PengesahanNadzirMenimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkandiatas bahwa Wakif dari obyek Wakaf tersengketa adalahK.H.ARDJO USMAN, dan tidak ternyata bahwa Wakaf yangtelah di Ikrarkan oleh K.H.Ardjo Usman terbatas dalamwaktu tertentu. Bahwa dengan adanya wakaf tersebut makaseluruh ahli waris K.H.Ardjo Usman tidak lagi mempunyaihubungan hukum dengan obyek wakaf tersebut. Oleh karenaitu.
Olehkarena sejak Ikrar wakaf terhadap obyek wakaf ( hartawakaf ) a quo dinyatakan oleh Wakif ( almarhum K.H.ArdjoUsman ) maka obyek wakaf a quo telah terpisah dari hartapeninggalan almarhum K.H.Ardjo Usman untuk selamanya dantidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan seluruh ahliHal. 15 dari 25 hal.Put.
) a quo, yang berasal dari wakaf almarhumK.H.
267 — 85
Karena syarat dapatterjadinya tukar menukar harta benda wakaf harus dibuatkan Ikrar Wakafterlebin dahulu, tanpa perlu didaftarkan melalui Kantor Badan PertanahanNasional Kota Surakarta untuk menjadi Sertifikat Wakaf, sebatas Akta IkrarWakaf saja.Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 610/Pdt.G/2020/PA.Ska.7.
Bahwa Para Penggugat mengikuti perintah Tergugat untuk membuatakta Ikrar Wakaf dihadapan Tergugat II sebagai pejabat yang berwenang,dan terbitlah Akta Ikrar Wakaf No. xxx tertanggal 25 Shafar 1436 H atautanggal 18 Desember 2014 M. untuk selanjutnya di proses tukar menukarharta benda wakaf ke Kantor Kementrian Agama Kota Surakarta untukmengajukan permohonan dan mendapatkan Penetapan dari Kepala KantorKementrian Agama Kota Surakarta.8.
Bahwa Setelah diteliti dan dikoreksi kelengkapan dokumen oleh KantorKementrian Agama Wilayah Jawa Tengah, proses selanjutnya untukmendapat pengesahan tukar menukar tanah wakaf dari Menteri AgamaRepublik Indonesia.10.Bahwa namun demikian dari Kementrian Agama Republik Indonesiaberkas dan dokumen tukar menukar tanah wakaf ditolak berdasarkan SuratPenolakan Noxxx tanggal 6 Februari 2020 dengan alasan tanah wakaf dariAkta Ikrar Wakaf No. xxx tertanggal 25 Shafar 1436 H atau tanggal 18Desember 2014 M,
Karena status tanah penukar adalah Tanah Wakaf Yayasan MasjidAssegaf.11.Bahwa oleh karena menuruti perintah Tergugat dan ketidak pahamanPara Penggugat berkaitan dengan syaratsyarat perubahan status/ tukarmenukar harta benda wakaf, berakibat menghambat proses tukar menukarHalaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 610/Pdt.G/2020/PA.Ska.harta benda wakaf.
Menyatakan tidak sahnya proses wakaf sebagaimana Akta IkrarWakaf No. xxx tertanggal 25 Shafar 1436 H atau tanggal 18 Desember2014 M. Dikarenakan tujuan awal tidak untuk wakaf, melainkan untuktukar menukar harta benda wakaf.3. Menyatakan Batalnya Akta Ikrar Wakaf No. xxxx tertanggal 25Shafar 1436 H atau tanggal 18 Desember 2014 M.4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek wakaf dalamperkara ini sebagaimana Akta Ikrar Wakaf No. xxxx tertanggal 25 Shafar1436 H atau tanggal 18 Desember 2014 M.
252 — 251
Bahwa secara faktual Penggugat mengelola objek wakaf sejak tahun2013, namun proses pewakafan dengan mengikuti ketentuan UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf baru dilaksanakan pada tahun2015 yang mana pemilik objek wakaf H.
wakaf dilaksanakan oleh wakif kepadaNadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 32 dan pasal 33 UU No.41Tahun 2004 tentang Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KecamatanKadia atas nama Nadzir menindak lanjuti ikrar wakaf dimaksud denganmengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala KantorPertanahan Kota Kendari dengan melampirkan surat permohonan konversi /penegasan hak, surat bukti pemilik tanah, akta ikrar wakaf / akta penggantiakta ikrar wakaf dan surat keterangan nadzir.
Bahwa sejak objek wakaf tersebut diserahkan kepada Penggugat selakuNadzir, objek wakaf tersebut telah dikelola serta difungsikan dengan baikoleh Penggugat.
Menyatakan Surat Wakaf tertanggal 7 Mei 1994 adalah tidak sahdan tidak memiliki kKekuatan mengikat terhadap objek wakaf ;3. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.240508/1a/161/IX/2015, tertanggal 28 September 2015 yang dibuat dihadapanHalaman 8 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.KdiKepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kadia Kota Kendari danSertifikat Tanah Wakaf No. 00002/Kel.
172 — 53
Ali Fikri, dan Mustain,
adalah tanah wakaf;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 388 atas nama Asmah yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 1996 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana, tidak berkekuatan hukum mengikat;
- Menolak selain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI
- Menyatakan Pengadilan Agama Negara tidak berwenang untuk memutus perkara a quo;
DALAM KONVENSI
291 — 163
- Menetapkan tanah dan bangunan sekolah SMK Muhammadiyah No.Persil 84 dengan luas awalnya 2130 M 2 dengan adanya tambahan perluasan menjadi 3030 M 2 Leter C No.30 Persil No.47 b S.II. sebagaimana SHM No.153/Wakaf yang terletak setempat dikenal dengan nama Blok Pabrik, Desa Karang Tengah Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara
Maemunah
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah selokan/ tanah negara
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Aman, Adi dan tanah Apum
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Soma, Iyas
- Menyatakan sah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. 04/14/Wkf Tahun 1981 tanggal 3 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;
- Menyatakan sah Surat Pengesahan Nadzir Perseorangan Nomor: W.5/08/268/KP/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/PPAIW Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali harta benda wakaf sebagaimana diktum amar angka 2 di atas kepada para Penggugat selaku nadzir perseorangan.
- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Rekonvensi.
Sebagai harta wakaf.
Dalam Rekonvensi:
Dalam Eksepsi:
220 — 48
Ikrar Wakaf yang masihhidup).
Bahwa kewenangan peradilan agama dalam perkara wakaf, dibatasihanya dalam hal, apakah peristiwa wakaf tersebut telah memenuhirukun dan syaratsyarat wakaf menurut hukum Islam, dan apakahbenda yang diwakafkan berikut naazir yang mengelola benda wakaftersebut telah memanfaatkan peruntukan wakaf untuk syiar Islam atautidak;7.
Gugatan Kurang Pihak Tidak Menarik Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pihak1. Bahwa dalam gugatan wakaf, maka setiap pihak yang memilikikepentingan terhadap harta wakaf haruslah ditarik sebagai pihak,dan akibat dari tidak ditariknya pihak yang berkepentingan tersebut,maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak(Plurium Litis Consortium) ;2. Bahwa objek gugatan a quo, adalah benda sah wakaf berdasarkanAkta Ikrar Wakaf Nomor: W2a/016/K.5.1135/1990, tanggal 22September 1990, jo.
40 dan 67UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;IllL.DBALAM POKOK PERKARA1.
cucucucu almarhumah Kastimah;14.Bahwa dengan habisnya ahli waris langsung dari almarhumahKastimah, maka wakaf ahli/dzurriy atas objek a quo, secara hukumHalaman 33 dari 46beralih menjadi wakaf khairi, sebagaimana maksud Pasal 30 ayat 6Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang berbunyi: Dalam halsesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karenahukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannyaditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI;15.Bahwa berdasarkan
150 — 96
Pembanding/Penggugat II : Kamaluddin Bin Ramad
Pembanding/Penggugat V : M. Saleh Bin Harun
Pembanding/Penggugat III : Habibah Binti Ramad
Pembanding/Penggugat I : Jafar Ata bin Ramad
Terbanding/Tergugat VIII : KUA Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah
Terbanding/Tergugat VI : Abdulbar bin M. Jamil
Terbanding/Tergugat IV : M. Taib Aman Zai bin M. Adam
Terbanding/Tergugat II : Dan, S.Ag
Terbanding/Tergugat IX : Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah
Terbanding/Tergugat VII : Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tengah
Terbanding/Tergugat V : Esa Aman Rus bin Benu
Terbanding/Tergugat III : Ali Hasan bin M. Sejuk
Terbanding/Tergugat I : Radiani S.Ag
170 — 99
PUTUSANNomor 91/Pdt.G/2016/MSAcehDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Aceh yang mengadili perkara Wakaf pada tingkatbanding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :Jafar Ata bin Rahmad, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang,beralamat di Dusun Reuleung Manyang Desa Ulee ReuleungKecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dahuluPenggugat , sekarang Pembanding ;Kamaluddin bin Ramad, umur 55 tahun, agama Islam
yang diajukan oleh para Tergugatsetentang kewenangan Pengadilan dalam hal ini Mahkamah SyariyahTakengon, Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa apayang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah SyariyahTakengon adalah telah sesuai dengan Pasal 49 UndangUndang nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dengandemikian oleh karena subtansi gugatan para Penggugat setentangpermasalahan wakaf
Takengon tersebut,lagi pula Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Aceh yang mengadili perkara iniditingkat banding tidak melihat adanya bukti yang diajukan oleh para Penggugatuntuk melemahkan buktibukti yang diajukan oleh para Tergugat, dengandemikian Putusan Mahkamah Syariyah Takengon Nomor 0410/Pdt.G/2015/MSTkn. tanggal 30 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan1437 Hijriyah dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti para Tergugat dapatmembuktikan tentang kebenaran wakaf
yang terjadi pada tahun 1966 yangdilakukan oleh almarhum Ramad Aman Jafar kepada M.Jamin,S selaku Nazir,selanjutnya dikuatkan dengan Akta Ikrar Wakaf pada tahun 1990 sertaSertipikat Hak Milik Tanah Wakaf Nomor 49 tahun 1994 yang diterbitkan olehBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Tengah yangdipergunakan untuk kepentingan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) danMadrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) yang terletak di Desa Pepayungan Asal,serta tatacara dan prosedur maupun pengelolaannya telah sesuai
denganmaksud Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka majelisHakim Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa wakaf tersebut telahsesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan demikianpertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah Syariyah Takengon tersebuttidak salah dalam menerapkan hukum;Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya Putusan Mahkamah SyariyahTakengon Nomor 0410/Pdt.G/2015/MSTkn. tanggal 30 Juni 2016 Miladiyahbertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah, maka keberatanHal
195 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
MASRIFATIN, DKK; PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) KEC. DIWEK, DKK
Tanojo dandiubah dengan dasar diwakafkan, untuk menjadi nama Tergugat II berdasarkanIkrar Wakaf Tergugat I/PPAIW, Kecamatan Diwek tanggal 17 Januari 1987 No.K.M. 15.02/78/1987 dan diubah lagi untuk pembetulan nama Tergugat II;Bahwa permohonan sertifikat wakat tersebut seharusnya dilakukan jikatelah terjadi wakaf atas nama pemegang hak kepada Tergugat II di hadapanTergugat sesuai dengan persyaratan perundangundangan yang berlaku dimana tanah yang diwakafkan dalam keadaan kosong, wakif melakukan ikrarsecara
Menyatakan ikrar wakaf yang dibuat Tergugat tertanggal 17 Januari 1987No. K.M. 15.02/78/1987 dan segala surat yang timbul oleh karena wakaftersebut menjadi nama Tergugat II tidak sah menurut hukum;4. Menyatakan oleh karena itu Sertifikat Wakaf No. 241 yang timbul karenaikrar wakaf No. K.M. 15.02/78/1987, tidak mempunyai kekuatan hukum;5.
Menyatakan tanah sengketa tetap seperti sediakala sebelum adanya ikrarwakaf yang dibuat Tergugat menjadi nama Tergugat II/Ikrar Wakaf No.K.M. 15.02/78/1987 adalah hak mutlak para Penggugat;6. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengurus danmengembalikan segala suratsurat yang berhubungan dengan SertifikatNo. 241 khususnya mengenai tanah sengketa untuk menjadi nama paraPenggugat;7.
KM. 15.02/78/1987 tanggal 17 Januari 1987 termasuk keabsahanSertifikat Wakaf No. 241 Desa Cukir yang telah diterbitkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Jombang (BPN), maka seharusnya BPN.tersebut juga harus ditarik sebagai pihak sehingga permasalahan menjadi jelas;Eksepsi Tergugat II:Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat sebab tidakmenyebutkan alas haknya sebagai Penggugat, apakah mewakili kepentingansendiri atau sebagai ahli waris dari salah satu pemberi wakaf yakni
tersebut tidak memenuhi prosedur undangundang yang berlakuserta cacat hukum dan tidak sah karena dalam ikrar wakaf identitasChodijah, Surip dan Tamam tidak ditulis, dan luas tanah yang diwakaftidak disebutkan dengan tegas dan batas tanah yang diwakafkan dalamIkrar Wakaf dengan Sertifikat Tanah No. 241 tidak sama dan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf Termohon Kasasi I/Tergugat dengan sengajamembiarkan dalam keadaan kosong batasbatas tanah yang diwakafkanpada Akta Ikrar Wakaf, (lihat bukti T.1.2 dan
252 — 134
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jeumpa selakuPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), beralamatdan berkedudukan di Kecamatan Jeumpa KabupatenBireuen, dahulu sebagai Terlawan VIII SekarangTerbanding VIII;Dalam hal ini Terlawan VI, VII dan VIII telahmemberikan kuasa kepada Abd. Rahman, S.H.,Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LembagaBantuan Hukum Karya Muda Indonesia, alamat JalanTgk. Madsyah No. 101 Bireuen Mns.
Bahwa, judex facti telah memberikan putusan atas perkara perlawananpihak ketiga (derden verzet) dalam perkara harta wakaf tanggal 05 Juli2017, Nomor 112/Pdt.G/2017/MSBir, dengan amarnya: Dalam Eksepsi:Mengabulkan eksepsi Terlawan I, Il, Ill, IV, dan V; Dalam Pokok Perkara:1).Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; 2).Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet OnVankelijk Verklaard);2.
Tingkat Banding Mahkamah Syariyah Aceh akanmenyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputusoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syarlyah Bireuensebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 112/Pdt.G/2017/MS.Bir. tanggal 5 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syawal1438 Hijriyah;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo posisi kasus dapatdiringkaskan bahwa Para Pelawan/ Para Pembanding mengajukan gugatanperlawanan (derden verzet) terhadap perkara harta wakaf
dilakukanoleh Para Pelawan/Para Pembanding bukanlah meminta Mahkamah SyariyahBireuen untuk membatalkan putusan tersebut, tetapi dengan mengajukanupaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung RI, makaputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang provisi dengan segalapertimbangannya sudah tepat dan dan benar;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa dalil gugatannya Para Pelawan/Para Pembandingadalah sebagai warga masyarakat Gampong .... dan Para Pelawanmenyatakan tanah obyek sengketa merupakan tanah wakaf