Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah yang menyangkut PajakDaerah dan Retribusi Daerah berlaku ketentuan UndangUndang Nomor 34Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal238 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, padaWayat (1) dinyatakan bahwa semua peraturan perundangundangan yangberkaitan

Karenanya selama ketentuan yang ada belum diganti dan untukkepastian hukum, maka pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan pengawasanterhadap Kebijakan Daerah menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerahharus mengacu/berpedoman pada peraturan perundangundangan yang belumdiganti dan masih berlaku yaitu UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Restribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangRetribusi Daerah.c

Membebankan negara membayar biaya perkara;Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dariPenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat keliru apabilaPenasihat Hukum Terdakwa menyatakan yang menjadi objek restribusi SesuaiPeraturan Gubernur hanya untuk Pemakaian Tempat/Gedung yang menjadi saranapelayanan kilinik hewan saja karena dalam Pergub dan lampirannya telah diuraikandengan jelas mengenai tarif restriousi untuk kegiatan apa saja yaitu diantaranya padaHalaman

Lampiran Ill untuk tarif Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atasLaboratorium yaitu pada angka 9 Tarif Pelayanan laboratorium kesehatan klinik hewan.Oleh karena itu semua uang yang dipungut dalam pelayanan Klinik Hewan merupakanpenerimaan negara dalam bentuk restribusi yang merupakan keuangan negara.

USG Kucing Per ekor 95.000, Bahwa tarif pengobatan hewan tersebut diatas bertentangan dengan PeraturanGubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan RestribusiPemakaian Kekayaan Daerah dengan Perubahan ke delapan Peraturan Gubernur No.60 Tahun 2014 Lampiran Ill Tarif Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atasLaboratorium Nomor 09 Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewandengan perubahan terakhir Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015, dengan perincianseharusnya sebagai

USG Kucing Per ekor 95.000, Bahwa tarif pengobatan hewan tersebut diatas bertentangan dengan PeraturanGubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksaan Pemungutan RestribusiPemakaian Kekayaan Daerah dengan Perubahan ke delapan Peraturan Gubernur No.60 Tahun 2014 Lampiran Ill Tarif Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atasLaboratorium Nomor 09 Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewandengan perubahan terakhir Peraturan Gubernur Nomor 06 tahun 2015, denganperincian seharusnya sebagai

Terhadap sisa uang restribusi tersebutsejumlah Rp.267.868.000, (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluhdelapan ribu rupiah) terdakwa Drh.

Tamungkin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Pelanggaran Restribusi Parkir;

2.-- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu

Tamungkin telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapelanggaran Pelanggaran Restribusi Parkir;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesarRp.50.000, (Lima puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)hari ;3. Menetapkan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara.4.

restribusi yang terutang, pengawasan, penyetoranrestribusi atau penagihan restribusi ;e Bahwa ia terdakwa HERMAWAN, pada saat menjabat Plt Kepala Dinasperhubungan kabupaten Jombang terhadap pemungutan Retribusi Dispensasi klasjalan pada periode bulan Juni 2007 s/d bulan Desember 2007 dikontrakkan/diborongkan kepada pihak ketiga yaitu CV.

KlasJalan tidak dapat diborongkan, dan penjelasan pasal 26 UndangUndangNomor 18 tahun 1997 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan tidak dapatdiborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan restribusitidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga ;Bahwa berdasarkan PERDA Kabupaten Jombang Nomor 18 tahun 2002tentang restribusi Dispensasi Jalan, dalam penjelasan pasal 11 disebutkanPemungutan restribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketigaadalah kegiatan penghitungan besarnya restribusi

yang terutang, pengawasan,penyetoran restribusi atau penagihan restribusi ;Bahwa ia Terdakwa HERMAWAN, pada saat menjabat Pelaksana Tugas (PIt)Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukannya terhadap pemungutan Retribusi dispensasi klas jalan padaperiode bulan Juni 2007 s/d bulan Desember 2007 dikontrakkan/diborongkankepada pihak ketiga yaitu CV.

Awan Bhakti, untuk mendapatkan karcis dari BPKD sebanyakbanyaknya tidak dibatasi ;Bahwa yang tandatangan perjanjian pemungutan restribusi klas jalan adalahkepala dinas perhubungan Kabupaten Jombang dengan direktur CV.

Awan Bakti sebagai mitra kerja DinasPerhubungan dalam hal memungut restribusi dispensasi klas jalan yangkemudian dikelola oleh Sdr.

dalam rekonvensiseraya Tergugat Konvensi berkedudukan menjadi Penggugat Rekonvensi danPara Penggugat Konvensi I menjadi Tergugat Rekonvensi II atau paratergugat Rekonpensi/ Para Penggugat konpensi;Bahwa obyek sengketa adalah merupakan hak Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konvensi berdasarkan perolehan hak yang sah dengan Akta otentikyang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris / PPAT dan dilengkapisurat ijin yang sah pula , bahkan sampai saat ini Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konvensi membayar restribusi

diatasnya terletak di Lahor No. 51 Kel Bunulrejo KecBlimbing Kota Malang ;3 Menyatakan sah perolehan hak Penggugat Rekonpensi / Tergugatkonvensi atas obyek sengketa berupa sebidang tanah berikutbangunan diatasnya terletak di Jl Lahor No.51 Kel Bunulrejo KecBlimbing Kota Malang ;4 Menyatakan sah semua bukti perolehan hak Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konvensi atas obyek sengketa berupa akta otentik yangdibuat dan ditanda tangani dihadapan pejabat publik pembuat aktayang berwenang dan pembayaran restribusi

negara bagi sebesarbesarnyakemakmuran rakyat ;Menimbang, bahwa pajak memiliki peran yang penting dalamkehidupan bernegara khususnya pembangunan, pajak juga merupakanhal 14 dari 18 hal Perkara No. 47/Pid.Sus/2020/PT.DKISumber pendapat negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaranyang dibutuhkan oleh negara ;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitumenerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksiyang sebenarnyadengan tujuan untuk mendapatkan pengembalian pajak atau restribusi

pajak ;Menimbang, bahwa pengembalian pajak atau restribusi pajak yangtelah diterima oleh Terdakwa harus dikembalikan oleh Terdakwa kepadanegara untuk pemulihan atau pengembalian kerugian negara ;Menimbang, bahwa pidana denda yang harus dibayarkan olehTerdakwa kepada negara harus ada upaya yang sungguhsungguh supayakerugian negara tersebut dapat dikembalikan, untuk itu jika putusan dalamjangka waktu 1 (satu) bulan telah berkekuatan hukum tetap dan ternyataTerdakwa belum membayar atau belum mengembalikan

Bupati HSS no. 260 tahun 2006 tanggal 13 November 2006 tentang pemberian ijin penjualan produk usaha daerah kepada CV Borneo Interprises native, foto copy Keputusan Bupati HSS nomor 213 tahun 2006 tanggal 23 Agustus 2006 tentang Mekanisme penjualan produk usaha daerah bidang kehutanan, foto copy Keputusan Bupati HSS nomor 211 tahun 2006 tanggal 23 Agustus 2006 tentang Penetapan harga dasar benih dan bibit produksi usaha daerah, Perda No. 1 tahun 2005 tentang Restribusi penjualan produksi usaha daerah

Utama pengangkutan bibit kelapa sawit 2006, foto copy permohonan pemeriksaan pekerjaan pengangkutan bibit nomor : 035 / permhn-Cv.NU/HSS/XII/2006 tanggal 08 Desember 2006, foto copy Surat perjanjian Kerja CV Risfa harapan Utama pengadaan pupuk dan obat obatan, foto copy daftar kelompok tani kegiatan penanaman kelapa sawit tahun 2006, surat pernyataan telah menyelesaikan kontrak penanaman kelapa sawit tahun 2006 kelompok tani.17. 1 (satu) bendel Foto copy Perda No. 1 tahun 2005 tentang Restribusi

Bupati HSS no. 260 tahun 2006 tanggal 13 November2006 tentang pemberian ijin penjualan produk usaha daerah kepada CV BorneoInterprises native, foto copy Keputusan Bupati HSS nomor 213 tahun 2006 tanggal23 Agustus 2006 tentang Mekanisme penjualan produk usaha daerah bidangkehutanan, foto copy Keputusan Bupati HSS nomor 211 tahun 2006 tanggal 23Agustus 2006 tentang Penetapan harga dasar benih dan bibit produksi usahadaerah, Perda No. 1 tahun 2005 tentang Restribusi penjualan produksi usaha daerah1

ABDUL HADIsebagai ketua UPT sedangkan saya hanya membantu pelaksanaan pengawasandilapangan.Bawa untuk pemungutan restribusi saya tidak tahu dan untuk pembayaran samabendahara.Bahwa saya tidak mengetahui mekanisme penjualan bibit sawit dari Dinas.Setahu saya dasar hukum pelaksanaan restribusi penjualan bibit sawit adalah sesuaidengan Perda No.1 tahun 2005 tentang restribusi penjualan produk usaha daerah.Bahwa yang mengawasi penjualan bibit sawit adalah UPT.Bahwa melakukan penjualan bibit kelapa sawit

Bahwa tugas saya adalah sebagai penerbit restribusi adalah melakukan pemungutanhasil restribusi yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.Putusan No.01/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm.

Hal 45 dari 124 hal.Bahwa restribusi yang saya pungut adalah hasil hutan dan hasil penjualan bibit yangterdiri dari Jati, jabon, meranti, mahoni, sungkai, gaharu, karet, kopi, kakao dan kelapasawit.Bahwa dasarnya ditetapbkan oleh keputusan Bupati HSS kemudian ditetapkan olehPeraturan Daerah Kab.HSS No.1 th.2005 tentang Restribusi penjualan produksi usahadaerah.Bahwa harga jualnya berdasarkan Keputusan Bupati HSS No.211 th.2006 tanggal 23Agustus 2006 tentang harga dasar benih dan bibit produksi usaha

Udi Prasetyo yang membeli bibitsawit sebanyak 75.000 CV Borneo.Bahwa yang membuat nota pembayaran adalah saya sebagai bendahara.Bahwa pungutan restribusi sesuai dengan SK restribusi Daerah Dinas Kehutanan danPerkebunan No.01.1/SKPTSFAT/2006 tanggal 19 Januari 2006.Bahhwa aturan restribusi ada dalam Perda dan batas waktu maksimal 7 hari setelahditetapkan sebagai SKRD.Bahwa saya pernah menerima sebanyak 12 kali pembayaran dari Cv. Borneo tetapimelalui Kepala Dinas / Ir.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa"KASIADI Bin MISDI" terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ringan"Restribusi Perijinan Tertentu"
2. Menjatuhkan Pidana kurungan kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya selama 1 (satu) Bulan
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan

Restribusi daerah sehinggaapabila ada Perda yang bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan lebih tinggi maka harus dibatalkan olehMenteri Dalam Negeri;Bahwa terkait Perda Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Lombok Barat Tahun 2011 s/d2031 sebagaimana Pasal 46 ayat (1) yang menerangkan bahwadalam setiap peroleh izin pemanfaatan Ruang dapat dikenakanrestribusi Kemudian ayat (2) yang dimaksud Restribusi tersebutHal 231 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor

17/Pid.SusTPK/2015/PN Dps.adalah biaya proses perizinan, menurut UU No 28 Tahun 2009dikategorikan mengenai restribusi yaitu jasa umum, jasa usahadan perizinan tertentu;Bahwa terkait Pemda tersebut harus dilhat terlebin dahulu apakahtelah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana UUmengenai Pemerintahan daerah yang menerangkan ada 3 halyang harus dimintakan persetujuannya dari Menteri Dalam Negerimelalui Gubernur antara lain menyangkut APBD, Tata Ruang danPajak Restribusi daerah, kalau memang

menimbulkan kerugiandapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri;Bahwa berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 menerangkan bahwayang bisa ditarik restribusi terkait izin tertentu yaitu IMB, minumanberalkohol, HO, trayek dan izin perikanan, apabila Perda no.11Tahun 2011 masih menarik restribusi diluar kelima hal tersebutmaka dapat dikategorikan melanggar norma yang lebih tinggisehingga menjadi ranah kewenangan Mendagri untukmembatalkan Perda tersebut;Bahwa setiap pajak atau restribusi daerah selalu dalam koridorpenggunaan

dikarenakan ada UU nomor 28 Tahun 2009 yangmenyatakan tidak diperbolehkan adanya restribusi IPPT namun didalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 dinyatakan untuk proses ijinpemanfaatan ruang dapat dikenakan restribusi;Bahwa restribusi yang masih dipunggut menurut Perda nomor 10Tahun 2011 tentang restribusi perijinan tertentu yaitu mengenaiperijinan tertentu antara lain restribusi IMB, HO, ijin trayek, usahaperiklanan dan sebagainya;Bahwa Terdakwa mengenal H DARMAWAN dan LALUMARTADINATA, Terdakwa mengenal

tersebut Terdakwa selakuBupati Lombok Barat boleh memberikan keringanan pajak;Bahwa Terdakwa tidak bisa menerangkan mengenai ketentuanyang menjelaskan restribusi tersebut dikarenakan hal tersebutsudah domain dari Kepala Badan Penanaman Modal namundidalam Perbup dijelaskan mengenai kewenangan Kepala BadanPenanaman Modal untuk melakukan penagihan restribusi danmenyetorkan restribusi tersebut kepada Dinas PendapatanDaerah;Bahwa setelah hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepadaRUSMANHADY agar diberikan

restribusi yang terutang, pengawasan, penyetoranrestribusi atau penagihan restribusi ;e Bahwa ia terdakwa HERMAWAN, pada saat menjabat Plt Kepala Dinasperhubungan kabupaten Jombang terhadap pemungutan Retribusi Dispensasi klasjalan pada periode bulan Juni 2007 s/d bulan Desember 2007 dikontrakkan/diborongkan kepada pihak ketiga yaitu CV.

KlasJalan tidak dapat diborongkan, dan penjelasan pasal 26 UndangUndangNomor 18 tahun 1997 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan tidak dapatdiborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan restribusitidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga ;Bahwa berdasarkan PERDA Kabupaten Jombang Nomor 18 tahun 2002tentang restribusi Dispensasi Jalan, dalam penjelasan pasal 11 disebutkanPemungutan restribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketigaadalah kegiatan penghitungan besarnya restribusi

yang terutang, pengawasan,penyetoran restribusi atau penagihan restribusi ;Bahwa ia Terdakwa HERMAWAN, pada saat menjabat Pelaksana Tugas (PIt)Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukannya terhadap pemungutan Retribusi dispensasi klas jalan padaperiode bulan Juni 2007 s/d bulan Desember 2007 dikontrakkan/diborongkankepada pihak ketiga yaitu CV.

Awan Bhakti, untuk mendapatkan karcis dari BPKD sebanyakbanyaknya tidak dibatasi ;Bahwa yang tandatangan perjanjian pemungutan restribusi klas jalan adalahkepala dinas perhubungan Kabupaten Jombang dengan direktur CV.

Awan Bakti sebagai mitra kerja DinasPerhubungan dalam hal memungut restribusi dispensasi klas jalan yangkemudian dikelola oleh Sdr.

Il, Adimulyo, Kebumen.Bahwa setiap orang dapat melakukan pembelian pasir dilokasi tersebut.Bahwa pada sektor penambangan pasir dengan menggunakan mesinsedot tersebut tidak terdapat restribusi / pajak, melainkan para sopir trukdiwajibkan membayar iuran diantara lainnya yaitu Rp.20.000, (dua puluhribu rupiah ) sebagai akses masuk dari jalan raya menuju jalan desa yangdiserahkan melalui pemuda setempat dan Rp.80.000, (delapan puluhribu rupiah) sebagai akses jalan dari jalan desa menuju lokasi yangmelewati

lahan pertanian milik warga.Bahwa orang yang menerima uang atas pajak atau restribusi senilai Rp.80.000, yaitu Sdr.SOLICHIN, sebagai iuran akses jalan yang melewatilahan pertanian milik warga dan saksi tidak tahu siapa yang menerimauang restribusi senilai Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) orang yangmenerima uang atas pajak atau restribusi senilai Rp. 80.000, yaituSdr.SOLICHIN, sebagai iuran akses jalan yang melewati lahan pertanianmilik warga dan saksi tidak tahu siapa yang menerima uang restribusisenilai

Ketika melewati ruang restribusi (ruang kerja apotik) melihat 1(satu) kotakobat merk Cytotec, 4(empat) kotak obat merk Tensivask, 3(tiga) kotakobat merk Cefspan terletak dirak obat diruangan restribusi. Karenaruangan dalam keadaan tidak dijaga timbul niat terdakwa mengelapkanobatobatan tersebut. Lalu terdakwa mengambil 1(satu) kotak obat merkCytotec, 4(empat) kotak obat merk Tensivask, 3(tiga) kotak obat merkCefspan lalu menyimpan didalam tas sandang miliknya warna abuabumerk JBYD.

Anang Thohir saat selesaimelaksanakan dinas/piket hendak keluar dari gudang apotik.Ketika melewati ruang restribusi (ruang kerja apotik) melihat 1(satu) kotakobat merk Cytotec, 4(empat) kotak obat merk Tensivask, 3(tiga) kotakobat merk Cefspan terletak dirak obat diruangan restribusi. Karenaruangan dalam keadaan tidak dijaga timbul niat terdakwa mengelapkanobatobatan tersebut.

Tergugat Il, telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya, diberi tanda P6; Foto copy Surat Nomor : 026/PBB/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 perihalPeringatan kepada Tergugat , telah dicocokkan dan sesuai denganaslinya, diberi tanda P7; Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2009tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, telah dicocokkandan sesuai dengan foto copinya, diberi tanda P8;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun2012 Tentang Izin Gangguan dan Restribusi

Izin Gangguan, telahdicocokkan dan sesuai dengan foto copinya, diberi tanda P9;Foto copy Salinan Peraturan Daerah Madiun Nomor 03 Tahun 2012tentang Restribusi Izin Gangguan, telah dicocokkan dan sesuai denganfoto copinya, diberi tanda P10; halaman 13 dari 31 halamanPerkara Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Pbgnonce nnne= Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugatjuga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana identitas danketerangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan

eoneennen= Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan antara Penggugatdan Tergugat serta Tergugat Il tersebut diatas Majelis Hakimmempertimbangkan dan menganalisanya sebagai berikut : Sees Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerahdalam Pasal 7 Ayat (1) disebutkan Pemberian izin merupakan kewenanganBupati/Walikota selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten PurbalinggaNomor 20 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan dan Restribusi

Pbgdiperbolehkan untuk usaha karaoke sehingga menurut Majelis Hakim dengantidak disetujuinya usaha karaoke tersebut menunjukkan bahwa berkaspermohonan usaha karaoke Bintang Sport & Rilexs Centre yang dimohonkanoleh Penggugat belum lengkap dan benar;eoecennne= Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermatiPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang PedomanPenetapan Izin Gangguan Di Daerah dan Peraturan Daerah KabupatenPurbalingga Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan dan Restribusi

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 408.052.224,34 (termasukdana bagi hasil dan restribusi sebesar Rp. 4.508.224,34)Tahap Rp. 162.908.099Tahap II Jumlah Rp. 162.908.099Tahun 20161. Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 615.903.000Tahap Rp. 369.541.800Tahap II Rp. 246.361.200Jumlah Rp. 615.903.0002.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 461.469.670,14 (termasukdana bagi hasil dan restribusi sebesar Rp. 25.131.597,14)Tahap Rp. 218.169.036Tahap II Rp. 218.169.000Jumlah Rp. 436.338.073Bahwa dalam pelaksanaannya, setiap pencairan anggaran TerdakwaYAKUB DJ.

ABDUL KADIRRekening Koran Bendahara Penerima Dishub yang disetorkan keBendahara Kas Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 20122014 diKantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.8 bonggol karcis tambat tahun 2014Lembaran asli tagihan restribusi bongkar muat tahun 2012, 2013 dan2014Daftar Bongkar/ Muatan Tahun 2012, 2013 dan 2014Lembar copy Tagihan Restribusi Bongkar Muat Tahun 2013 dan 2014Nota Dinas Pembantu Pemungut Retribusi An. RUSLIANSYAH (copy)Nota Dinas Pembantu Pemungut Retribusi An.

ABDUL KADIR ;Rekening Koran Bendahara Penerima Dishub yang disetorkan keBendahara Kas Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 20122014 diKantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;8 bonggol karcis tambat tahun 2014 ;Lembaran asli tagihan restribusi bongkar muat tahun 2012, 2013dan 2014 ;Daftar Bongkar/ Muatan Tahun 2012, 2013 dan 2014Lembar copy Tagihan Restribusi Bongkar Muat Tahun 2013 dan2014 ;Nota Dinas Pembantu Pemungut Retribusi An.

pertimbangan tentang halhalyang memberatkan padahal unsur pasal yang didakwakanoleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah danmeyakinkan ;Bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu ModelKeadilan yang merupakan sertifikasi modern untukpemidanaan yang dikemukakanoleh Sue titus Reid, modelkeadilan dibuat pula dengan pendekatan keadilan atau modelganjaran setimpal (just desert model) yang didasarkan pada 2teori tentang tujuan pemidanaan yaitu pengesahan(preverillion) dan retribusi (restribution) dasar restribusi

dan bukan atas nama Penggugat P.SUPARMO IDRIS ;e Bahwa selain itu dalam Buku Kerja Daftar Penerima Restribusi tanahtentang pemberian Hak Milik dalam rangka restribusi tanah obyekpengaturan penguasaan tanah isi data juga sama, untuk no. urut 519juga atas nama P DJUMAIT dan ada 2 (dua) bidang masingmasing 315M? dan 375 M? dan bukan atas nama Penggugat P.

USG Kucing Per ekor 95.000,Bahwa tarif pengobatan hewan tersebut diatas bertentangan dengan PeraturanGubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksaan PemungutanRestribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahan terakhir PeraturanGubernur Nomor 6 Tahun 2015 Lampiran Ill Tarif Restribusi Pemakaian KekayaanDaerah atas Laboratorium Nomor 09 Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan danKlinik Hewan, dengan perincian seharusnya sebagai berikut : No.

,d) USG Kucing Per ekor 95.000, Bahwa tarif pengobatan hewan tersebut diatas bertentangan dengan PeraturanGubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan PemungutanRestribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahan terakhir PeraturanGubernur Nomor 6 Tahun 2015 Lampiran III Tarif Restribusi Pemakaian KekayaanDaerah atas Laboratorium Nomor 9 Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan danKlinik Hewan, dengan perincian seharusnya sebagai berikut : No.

PemakaianKekayaan Daerah dengan perubahan terakhir Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015Lampiran III Tarif Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Nomor 09Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan sebesar Rp.25.000,selanjutnya saksi Fajri Ramadan membayar biaya pengobatan kucing sebesarRp.50.0000, kepada saksi Drh.

USG Kucing Per ekor 95.000, Bahwa tarif pengobatan hewan tersebut diatas bertentangan dengan PeraturanGubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksaan PemungutanRestribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahan terakhir PeraturanGubernur Nomor 6 Tahun 2015 Lampiran Ill Tarif Restribusi Pemakaian KekayaanDaerah atas Laboratorium Nomor 09 Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan danKlinik Hewan, dengan perincian seharusnya sebagai berikut : No.

Pemakaian KekayaanDaerah dengan perubahan terakhir Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 Lampiranlll Tarif Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Nomor 9 TarifPelayanan Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan sebesar Rp.25.000, kemudiansaksi Fajri Ramadan membayar biaya pengobatan kucing sebesar Rp.50.0000, kepadasaksi Drh.

(dua belas ribu lima ratus meter kubik);Bahwa Pasal IV dari perjanjian tersebut berbunyi sebagai berikut:Semua perijinan, restribusi, jalan segala apa yang terjadi menjadi bebandan tanggungjawab Pihak Kedua (Tergugat), termasuk peralatan, namunapabila terpaksa terjadi halangan yang menyebabkan terhentinya kegiatankerja baik dari keadaan alam, lokasi, masyarakat, pemerintah dll, PihakKedua bisa mengambil jalan pintas menyerahkan lokasi kepada PihakPertama, baik lewat tatap muka maupun lewat pos, tiga

optimal menabur benih udang di lokasitambak tersebut dan pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi Penggugatsejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);Bahwa karena kerugian yang diderita Penggugat tersebut di atas adalahbermula disebabkan masalah perizinan dan ketidaksetujuan masyarakat disekitar lokasi penambangan pasir, maka kerugian Penggugat tersebutadalah tanggung jawab Tergugat, hal itu sesuai dengan hasil kesepakatanantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bunyi kalimat Semuaperizinan, restribusi

Sal. haruslah dikuatkan : Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat Pasal 25 ayat ( 1 ) jo pasal 32 ayat ( 3 ) Peraturan DaerahTingkat II Salatiga No.15 Tahun 1998 tentang Restribusi Ijin Tempat PenjualanMinuman Beralkohol dan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang KUHAP, serta ketentuan peraturan perundangundangan lain yangberhubungan dengan perkara