Salman dan Syahran yang dapat menerangkan mengenaialas hak maupun penguasaan Tergugat Il secara sah terhadap tanah obyeksengketa;Bila kita simak dengan saksama pertimbangan hukum tersebut di atas,nampak juga bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukumpembuktian, karena tidak secara saksama menilai dan mempertimbangkansemua fakta yang ditemukan dalam persidangan, antara lain:e Dengan bukti Tl2, Turut Termohon Kasasi (Kamaruddin HL)membenarkan bahwa tanah sengketa adalah milik Noewang binCemmeng

Meningkatkan pelaksanaan SEMA No.14 Tahun 2008 tentang dokumenelektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauankembaii.15.Meningkatkan pengelolaan anggaran dan kualitas laporan keuangandalam rangka mendukung terwujudnya laporan keuangan mahkamahagung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)16.17.18.Meningkatkan inventarisasi asset Mahkamah Agung dengan melakukanpencatatan pada SIMAK BMN dan khusus asset tanah harus memiliki buktikepemilikan.Meningkatkan pelaksanaan publikasi putusan

Meningkatkan pelaksanaan SEMA No.14 Tahun 2008 tentang dokumenelektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauankembaii.15.Meningkatkan pengelolaan anggaran dan kualitas laporan keuangandalam rangka mendukung terwujudnya laporan keuangan mahkamahagung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)16.17.18.Meningkatkan inventarisasi asset Mahkamah Agung dengan melakukanpencatatan pada SIMAK BMN dan khusus asset tanah harus memiliki buktikepemilikan.Meningkatkan pelaksanaan publikasi putusan

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/VI/2010tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor03/641.3/APBK/VI/2010e.3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/VI/2010f.1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010g.1 (satu) lembar Daftar Simak

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/VI/2010tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/641.3/APBK/VI/2010.e.3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor03/SPL/APBKCK/VI/2010.f.1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010.g.1 (satu) lembar Daftar Simak

Tipikor/2015/PTBNAg.1 (satu) lembar Daftar Simak Formulir Kualifikasi, tanggal 03 Mei 2010 padaBerkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010Adalah Non Identik atau merupakan Tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Ir.INDRA MUKHLIZAR Pembanding (KTA).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal9 Jo.

Bayu Santoso selaku Wakil Ketua Maskapai Guna Kepentingan Umum sebagai Penjual dengan Maria Nata Kasenda (Penggugat) sebagai Pembeli atas tanah dan bangunan seluas 721 M² terletak di Jalan Bogowonto Nomor 55 Surabaya;

bukti maupun keterangan keterangan saksisaksi yang sifatnya hanya menguntungkan pihak Penggugat ;Penggugat/terkasasi, sedangkan di pihak Tergugat,pengkasasi tidak di gubris oleh Bapak Hakim Tinggi BandaAceh yang memeriksa perkara ini, antara lain alat bukti1.1 s/d 1.4 ditunjang dengan keterangan 3 (tiga) orangsaksi yang sifatnya senada, apakah hal seperti ini tidakmeyakinkan Bapak Hakim Tinggi Banda Aceh, yang memeriksaperkara ini untuk mengambil putusan yang tepat dan yangadil.Kemudian kalau kita simak

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/641.3/APBK/V1/2010 tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPk)Nomor 03/641 .3/APBK/V1I/2010;e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor 03/SPL/APBkCK/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja(SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/V1/2010;f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya SuratPenyerahan Lapangan Nomor 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas SuratPerintah Kerja (SPK) Nomor 03/641 .3/APBKCK/VI/2010;g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/641.3/APBK/V1/2010 tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPk)Nomor 03/641 .3/APBK/VI/2010;e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor 03/SPL/APBkCK/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja(SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/V1I/2010;f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya SuratPenyerahan Lapangan Nomor 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas SuratPerintah Kerja (SPK) Nomor 03/641 .3/APBKCK/VI/2010;g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/641.3/APBK/V1/2010 tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPk)Nomor 03/641 .3/APBK/V1I/2010;e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor 03/SPL/APBkCK/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja(SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/V1/2010;f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya SuratPenyerahan Lapangan Nomor 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas SuratPerintah Kerja (SPK) Nomor 03/641 .3/APBKCK/V1I/2010;g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

Lembar ke3, untuk pertinggal KPPN.Atas dasar Persetujuan MPHLBJS sebagaimana dimaksud pada ayat(3) butir a, PA/KPA membukukan belanja barang untuk pencatatanpersediaan dari Hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetapatau aset lainnya dari Hibah.Bagian KeenamPencatatan Pendapatan Hibah Terencana dan PendapatanHibah Langsung Dalam Bentuk Barang Dan/Atau Jasadalam Laporan Keuangan 26 (4)Pasal 21PA/KPA dan Satker Penerima Barang Hibah segera memasukkan asetsesuai BAST dalam aplikasi SIMAK BMN dan

Penerima Barang terkait menandatangani BAST untukaset/barang yang belum tercantum dalam BAST.PA/KPA melakukan pengesahan Hibah atas barang dan/atau jasayang dimaksud dalam ayat (2) butir e dan ayat (4) butir (c) ke DUPUdan mencatatkannya ke KPPN sesuai Peraturan ini.Penerima Barang yang telah menandatangani BAS, mendapatkanpengesahan DJPU serta pencatatan oleh KPPN atas barang yangditerima harus melakukan pencatatan kedalam SIMAK BMN,Dalam hal terjadi ketidakcocokan, dilakukan rekonsialisasi sesuaiketentuan

tersebut maka eksepsiTergugat tidak berlasan oleh karena itu harus ditolak;Dalam Pokok Perkara.Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknyamendalilkan tanah sengketa dikuasai berdasarkan surat penyerahan dariPemerintah Daerah setempat yang disetujui oleh para Tokoh Masyarakat danTripika Kecamatan yang diperuntukkan sebagai Markas kantor Koreamil 1414 04Hal 5 dari 12 hal No 244/PDT/2018/PT MKSSesean Kodim 1414 / Tator dan kini terdaftar sebagai Inventaris Kekayaan NegaraNomor 31414006 SIMAK

, maksud tercatat dalam SIMAK BMN (Barang Milik Negara)Nomor 50303000000041 serta belum dihapus atau dilepas baik sebagianatau seluruhnya oleh Negara cg Lanut Husen Sastranegara;4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukumyang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik secaramateriiil maupun immateriil sebagai berikut;a.

Rekonvensi, pihak yangberhak melakukan perbuatan hukum atas tanah terperkara adalahPenggugat Rekonvensi itupun harus tunduk dan mengikuti ketentuanhukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 1tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, teknis pelaksanaannyamengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/ PMK.06/2007 tentangTata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan danPemindahtanganan Barang Milik Negara, karena objek sengketa telahmasuk dalam Inventaris Kekayaan Negara/SIMAK

PUTUSANNomor 178 K/MIL/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : NANANG PAMUNGKAS:Pangkat/NRP : Kopda Bek/103214:Jabatan : Operator Simak BMN;Kesatuan : Disbekal Mabesal:Tempat lahir : Banyumas;Tanggal lahir : 02 April 1981;Jenis kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Agama : Islam;Tempat tinggal : TD Mess Tamtama Mabesal Cilangkap JakartaTimur

(Simak Hal. 509 Pembahasan KUHAP menurut IImu Pengetahuan Hukum pidana& Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010) ;Sejalan dengan uraian di atas, tindak pidana memberi keterangan palsu dibawahsumpah terbentuk atau dibangun dari doktrin fides publika.

system did not providefacilities allowing individual to give legal effect to their choices in such areas ofconduct, it would fail to make one of the laws most distinctive and valuableconstributions to social life ;Sejalan dengan uraian di atas, melalui memory kasasi ini kami kembalimenegaskan beberapa fakta pendahuluan yang mendasari peristiwa pidana aquo; yangnotabene bermula dari permasalahan dana pendamping PHK BArt dalam perkara No.340/Pid.Sus/2010/DPS ;Bahwa sesuai dengan Guideline DIKTI (mohon simak

Keadaan ini dapat dibuktikan / ditunjukkan dari ketidaklengkapan databerkenaan pilot, copilot, mechanic/ engineer, serta crew yang bertugas, yang notabenesebagian dari datadata tersebut masih kosong atau belum terisi (Mohon simak kembalisurat No. 155/MBIT/MEMO/VIHI/10 tanggal 04 Agustus 2010 tersebut) ;Disamping itu, menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan DR.

Apabila kita simak 3 point yang telah kami terangkan tersebut diatas,nyatalah bahwa gugatan Penggugat ternyata didasarkan adanyapernyataan maupun kesanggupan dari Tergugat yang tidak DITEPAT( wan Prestasi atau Cidera Janji ) yaitu Surat Pernyataan tertanggal12 September 2006, hal mana juga dipertegas oleh Penggugatsendiri pada point 3 diatas yang menyatakan bahwa ...... adanyaIngkar Janji Tergugat .. dst. ), ini membuktikan bahwa gugatanPenggugat bukan didasarkan adanya perbuatan melawan hukumyang

Apabila kita simak 3 point yang telah kami terangkan tersebut diatas,nyatalah bahwa gugatan Penggugat ternyata didasarkan adanyapernyataan maupun kesanggupan dari Tergugat yang tidak DITEPATI (wan Prestasi atau Cidera Janji ) yaitu Surat Pernyataan tertanggal 12September 2006, hal mana juga dipertegas oleh Penggugat sendiri padapoint 3 diatas yang menyatakan bahwa ...... adanya Ingkar Janji Tergugat.. dst. ), ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat bukan didasarkanadanya perbuatan melawan hukum yang

Dapat kita lihat dalam Yurisprudensi HR tanggal 24 Juni 1912yang mengatakan bahwa suatu barang yang pernah menjadi obyek suatukejahatan, tidak selamanya dan dalam semua keadaan memiliki sifat, dalamarti diperoleh dari kejahatan ini ;Bahwa dalam perkara a quo dapat kita simak dari keterangan yangterungkap di depan persidangan bahwa berawal dari Saemang Locci(Penadah) yang membeli kerangkerang (siput) mutiara dari RahmanMarhaban kemudian Saemang Locci menjual kepada Sukur Alang jugaHal. 8 dari 11 hal

Bahwa jika kita simak dan teliti dalildalil Pemohon dalam perkara a quo, makaterlihat jelas obyeknya maupun subyeknya identik atau sama denganperkara yang diajukan oleh Pemohon pada perkara No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab,yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 6Mei 2014 dengar amar sebagai berikut :1. Menolak Permohonan Pemohon ;2.

Bahwa jika kita simak dan teliti dalildalil Termohon dalam Repliknya perkaraa quo, maka terlihat jelas bahwa perkara No.0172/Pdt.G/2014/PA.Ab tersebutidentik atau objeknya sama dengan perkara yang di ajukan oleh Pemohon padaperkara No.05/Pdt.G/2014/PA.Ab. yang telah diputus oleh pengadilan AgamaAmbon pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2014 masehi, bertepatan dengan tanggal6 rajab 1435 Hijriah dengan amar sebagai berikut ;1. Menolak Permohonan Pemohon.2.

Bahwa jika kita simak tentang pengakuan Termohon dalam jawabannya poin 3terdahulu, lagi pula tidak dapat dibantah dan atau ditanggapai oleh Pemohon,maka jelaslah bahwa jawaban Termohon tersebut diakui kebenarannya olehPemohon. Jadi samasama mengakui kebenaran jawaban Termohon poin 3tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 174 HIR Jo. Pasal 31RBg Jo.

Bahwa bila kita simak dasar Hukum bukti kepemilikan dalam gugatanAquo Pihak Penggugat / TERLAWAN dalam perkara ini pihakTERLAWAN TIDAK BISA dan TIDAK MAMPU MENUNJUKKANBUKTIBUKTI ASLI SERTIFIKAT NOMOR. 1911 TAHUN 1986. DANSERTIFIKAT NOMOR 509 TAHUN 1978. DI MUKA PERSIDANGANMAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA ;c. Bahwa penyebutan dan penulisan nama TERGUGAT II yaitu HASANHUSEN dalam gugatan a quo terdapat kesalahan dan kekeliruanyang FATAL.

Syahputra Als Putra.Majelis Hakim yang Kami hormati,Saudara Terdakwa,Sidang yang kami muliakan,Marilah kita semua sepakat untuk mejadikan hukum sebagai panglima dinegara tercinta ini.Marilah kita simak dan baca Pembukaan Undangundang Dasar1945 yang menetapkan Indonesia adalah negara berdasar atas hukum dan bukanberdasarkan atas kekuasaan belaka.Dengan negara berdasarkan atas hukum, makaapabila ada tindakantindakan yang bertentangan dengan hukum patutlah dijatuhihukuman berupa sanksi pidana terhadap

Bahwa setelah kami simak gugatan Penggugat khususnya pada posita angka 4(empat) yang mengatakan kalau objek sengketa adalah tanah warisHalaman 9 dari 34 Putusan No. 101/Pdt.G/2016/PN Gpra.2.peninggalan Sopawiro dan Tuminem yang belum dibagi waris, maka jelas sekalikalau gugatan Penggugat salah alamat, seharusnya gugatan diajukan diPengadilan Agama Kabupaten Kediri bukan di Pengadilan Negeri KabupatenKediri karena menyangkut harta waris.

Kewenangan Absoluta.1.a.2.Bahwa setelah kami simak gugatan Penggugat khususnya pada posita angka 4(empat) yang mengatakan kalau objek sengketa adalah tanah warispeninggalan Sopawiro dan Tuminem yang belum dibagi waris, maka jelas sekalikalau gugatan Penggugat salah alamat, seharusnya gugatan diajukan diPengadilan Agama Kabupaten Kediri bukan di Pengadilan Negeri KabupatenKediri karena menyangkut harta waris.

Dame Rumata perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi

200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015

Wespandel Grup yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11-K ULPBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015 dengan kesimpulan Tidak Memenuhi

Sorkam BaratSeluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat1 (Satu) lembar foto copy legalisir Daftar SIMAK Pembuktian Kuairfikasi CV. Douglas Mandiri pada pekerjaan Rehabilitasi D.!

SorkamBarat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan SorkamBarat yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.20151 (Satu) lembar foto copy legalisir Pembuktian Kualifikasi Nomor :07/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 12 Nopember 2015 atas CVDouglas Mandiri yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11K ULPBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015dengan kesimpulan Tidak Memenuhi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Daftar SIMAK Pembuktian

Rehabilitasi D.Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat KecamatanSorkam Barat yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11K ULPBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.20151 (satu) lembar foto copy legalisir Pembuktian Kualifikasi Nomor:07/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 12 Nopember 2015 atas CV.Wespandel Grup yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11KULPBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli TengahTA.2015 dengan kesimpulan Tidak Memenuhi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Daftar SIMAK

Sorkam Barat Seluas 200 HaDesa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar SIMAK Pembuktian KuairfikasiCV. Douglas Mandiri pada pekerjaan Rehabilitasi D.

SorkamBarat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar SIMAK PembuktianKuairfikasi CV.

Dame Rumata perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi

200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015

Wespandel Grup yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11-K ULPBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015 dengan kesimpulan Tidak Memenuhi

Sorkam BaratSeluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat1 (Satu) lembar foto copy legalisir Daftar SIMAK Pembuktian Kuairfikasi CV. Douglas Mandiri pada pekerjaan Rehabilitasi D.!

SorkamBarat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan SorkamBarat yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.20151 (Satu) lembar foto copy legalisir Pembuktian Kualifikasi Nomor :07/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 12 Nopember 2015 atas CVDouglas Mandiri yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11K ULPBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015dengan kesimpulan Tidak Memenuhi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Daftar SIMAK Pembuktian

Rehabilitasi D.Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat KecamatanSorkam Barat yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11K ULPBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.20151 (satu) lembar foto copy legalisir Pembuktian Kualifikasi Nomor:07/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 12 Nopember 2015 atas CV.Wespandel Grup yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11KULPBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli TengahTA.2015 dengan kesimpulan Tidak Memenuhi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Daftar SIMAK

Sorkam Barat Seluas 200 HaDesa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam BaratHalaman 98Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn36.37.38.39.40.41.42.43.1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar SIMAK Pembuktian KuairfikasiCV. Douglas Mandiri pada pekerjaan Rehabilitasi D.

SorkamBarat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar SIMAK PembuktianKuairfikasi CV.