Ditemukan 1871 data
86 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
TaramitraIndosejahtera nasibnya tidak seperti Terdakwa/Pemohon PK duduk dikursi panas sebagai Terdakwa;YA TUHANYANG MAHA ADIL..... mengapa Terdakwa/Pemohon PK yangharus menanggung beban konflik hukum tersebut, dengan cara dinyatakanselaku pembeli yang beriktikad buruk dimanakah bersemayamnya hatinurani keadilan hukum di bumi lbu pertiwi ini, sungguh pilu, persis bagaikansyair :Kulihat lbu PertiwiSedang bersedih hatiAir matanya berlinangMas,intan yang dikenangHutan,sawah,gunung,lautanSimpanan kekayaanKini
106 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
KaryaNusantara;Bahwa realisasi kegiatan pengadaan sarana dan alat tangkapikan yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Kelautan KotaMedan bermasalah, baik dari segi administerasi dimana dokumentidak ditandatangani yang berwenang, pembayaran 100 persensudah dilaksanakan tetapi ada sarana dan alat penangkap ikanberupa bubu kepiting sebanyak 568 unit yang belumdirealisasikan, tidak jelas nasibnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Syahrizal selaku PPTK dan Ir.
Terbanding/Penggugat I : Ardiansyah
Terbanding/Penggugat II : Mansyur HS
Terbanding/Penggugat III : Hendra Kesuma
Terbanding/Penggugat IV : Agus Supriyanto
Terbanding/Penggugat V : Sugiyo
Terbanding/Penggugat VI : Santoso
Terbanding/Penggugat VII : Ahmad Nurkholis
Terbanding/Penggugat VIII : Bakri Ibas
Terbanding/Penggugat IX : Rasidah
Terbanding/Penggugat X : Suriansyah HM
Terbanding/Penggugat XI : Abdul Sahid
Terbanding/Penggugat XII : Suyanto
Terbanding/Penggugat XIII : Seni Tantoko
Terbanding/Penggugat XIV : Suriansyah Herman
Terbanding/Penggugat XV : Dewi Asmarani
Terbanding/Penggugat XVI : Isnaniah
Terbanding/Penggugat XVII : Sarijan
Terbanding/Penggugat XVIII : Ning Rahayu
Terbanding/Penggugat XIX : Jery Irawan
Terbanding/Penggugat XX : Nurul Nawasih
Terbanding/Penggugat XXI : Alif Hidayatul Aslamiyah
Terbanding/Penggugat XXII : Rini R
Terb
91 — 81
Bahwa Masyarakat Korban Tanah Longsor akibat PembangunanIPA PDAM Selili, yang berjumlah 26 rumah, telah berupayamemperjuangkan nasibnya, baik mengadu langsung kepada Tergugat maupun Tergugat II, bahkan meminta dukungan ke DPRD KotaSamarinda, namun sampai sekarang belum ada tanda tandapenyelesaian :Halaman 16 dari 74 Putusan No.152/PDT/2020/PT SMR1.
84 — 42
TA. 2013 bukan karena Saksi tidak memberikan sejumlahuang kepada Terdakwa tetapi karena belum nasibnya saja untuklulus mungkin pada pendaftaran berikutnya benarbenar harusdipersiapkan lebih dulu.6. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Saksi dipanggil keKodam IV/Dip. dan diberi arahan oleh mantan Kasdam IV/Dip.yang berisi antara lain masalah Sdr. Trisno apakah dalampendaftaran Secata PK TNIAD Gel.
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tertanggal30032011;Keempat judul berita tersebut, memberitakan tentang banyaknyayayasanyayasan di Indonesia yang nasibnya terancam bubar karenabelum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undangundang yayasan;Bahwa bukti P18 ini membuktikan yangmenguatkan betapa gugatan a quo sangatpenting dan urgent diajukan oleh ParaPemohon Kasasi untuk kepentinganYayasan AlMa'ruf agar terhindar dariancaman pembubaran karena belummenyesuaikan anggaran dasarnya denganketentuan undangundang yayasan, disamping
91 — 26
Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) sudah lebih dari10 (sepuluh) tahun nasibnya diperlakukan tidak jelas oleh PT. IndustriesBadja Garuda, tidak digaji, tidak diberhentikan (Pemutusan Hubungan Kerja),tidak diberikan pesangon, atau hakhak lainnya sebagai Karyawan.2. Oleh karena tidak diperlakukan sebagaimana hakhaknya sebagai Pekerja,Kami sebagai dan rekanrekan karyawan lainnya mengajukan permohonanPemutusan Hubungan Kerja melaui Pengadilan Hubungan Industrial.3.
105 — 28
;Bahwa Penggugat terhadap permasalahan ini pernah mengadukan kepadaKepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pasar/Tergugat Ill, gunamengadukan nasibnya tentang keberatan dilaksanakan Pemugaran danRelokasi Pasar Menes, tetapi Kepala Dinas tidak menanggapi dan padadasarnya malah mendukung pelaksanaan Relokasi dan Pemugaran pasarMenes.
280 — 65
Rani KUB Nelayan Usaha Rakyat/ 10 KepalaKelurahan Labuhan DeliJumlah 140 Bahwa sisa alat penangkap ikan berupa bubu kepiting sebanyak 568 unityang belum direalisasikan tidak jelas nasibnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Syahrizal selaku PPTK dan Ir. Ahyar selaku Kuasa PenggunaAnggaran serta Boy MF Tampubolon sebagai pelaksana penyedia barang alatpenangkap ikan yang tampil mengatas namakan CV.
pertanian dan kelautan kotamedan tahun anggaran 2014 yang dibuat oleh badan pengawasan keuangandan pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 ditemukan adanyapenyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp.492.781.650, (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapanpuluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah)Bahwa sisa alat penangkap ikan berupa bubu kepiting sebanyak 568 unityang belum direalisasikan tidak jelas nasibnya
1.Rekso Siswoyo
2.Aziz Ibrahim
Termohon:
Bea dan Cukai Manado
89 — 40
Prinsip dasar habeascorpus ini memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yangmemberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedangmenderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untukmengadukan nasibnya sekaligus menguji kKebenaran dan ketepatan daritindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (dwang middelen),baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupunpembukaan suratsurat yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan,atau kekuasaan lainnya.10.11.12.14Berdasarkan
524 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
Komitmen ini dinyatakan dalam UUD1945 dimana mengenai pengakuan dan perlindungan hakhak asasi manusia diatur secara khusus dalam Bab XAtentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 Pasal (28A 28J);Bahwa Hak asasi manusia secara universal pada dasarnyaterbagi ke dalam 3 (tiga) Kerangka besar yaitu hak sipil danpolitik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak manusiasebagai suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.Hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap individumencakup juga hak asasi
69 — 23
Rani KUB Nelayan Usaha Rakyat/ 10 KepalaKelurahan Labuhan DeliHalaman 97Putusan Tipikor No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn Jumlah 140 Bahwa sisa alat penangkap ikan berupa bubu kepiting sebanyak 568 unit yangbelum direalisasikan tidak jelas nasibnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Syahrizal selaku PPTK dan Ir. Ahyar selaku Kuasa PenggunaAnggaran serta Boy MF Tampubolon sebagai pelaksana penyedia barang alatpenangkap ikan yang tampil mengatas namakan CV.
Rani KUB Nelayan Usaha Rakyat/ 10 KepalaKelurahan Labuhan DeliJumlah 140 Halaman 109Putusan Tipikor No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn Bahwa sisa alat penangkap ikan berupa bubu kepiting sebanyak 568 unityang belum direalisasikan tidak jelas nasibnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Syahrizal selaku PPTK dan Ir. Ahyar selaku Kuasa PenggunaAnggaran serta Boy MF Tampubolon sebagai pelaksana penyedia barang alatpenangkap ikan yang tampil mengatas namakan CV.
239 — 98
Bahwa Pertimbangan Sosial, Terdakwa Il, Ill, dan IV masih relative usiamuda dan masih punya masa depan untuk merubah nasibnya agar lebihbaik, disamping itu mereka telah berjanji dan siap mengangkat sumpahuntuk tidak mengulangi perbuatannya;Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yangpada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesaliperbuatan yang telah dilakukannya serta Para Terdakwa sebagai tulangpunggung keluarganya kepada Majelis Hakim;Setelah mendengar Replik dari
17 — 3
Bahwa sebagai Kepala Keluarga, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga tidak dapat langsung memelihara danmengasuh kedua orang anak tersebut, karena harus mencari nafkahuntuk menghidupi keluarganya yang sampai saat ini masih bekerjasebagai ABK yang kapalnya beroperasi di luar negeri (Sungapura).Bahwa apabila anak pertama Aanak Perempuan, Umur 5 Tahun, hakasuhnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi,maka sudah dapat dipastikan anak tersebut akan terlantar nasibnya,pendidikannya
482 — 423 — Berkekuatan Hukum Tetap
ObjekSengketa adalah merupakan malapetaka hukum bagi Para Penggugatsebagai pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana nyatanyata kepentingan Para Penggugat berupa hak atas keadilan telahdirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa tersebut, merupakan faktapencederaan Tergugat terhadap supremasi hukum dan eksistensi hukumpublik Indonesia dan/atau pencederaan Tergugat terhadap wibawaPengadilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung RI oleh karenahendak kemana lagi Para Penggugat mengadukan nasibnya
174 — 35
berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hakhak dasar (azazi) ParaTerdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;Menimbang, bahwa Terdakwa Il juga telah menyampaikanpembelaannya (pledooi) secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa II mohonkeadilan dari majelis hakim yang mulia untuk mempertimbangkan segaladampak dan resiko yang menimpa diri Terdakwa II pribadi, anak2, anak asuhdan juga pelaku UKM yang jadi tidak jelas nasibnya
Tiolina Lumban Tobing
Tergugat:
1.Bupati Tegal
2.Kepala DPU Kabupaten Tegal
3.PPKom Kegiatan Peningkatan Jalan
4.Kunarto
84 — 24
Tindakan itu jelas jelas banyak membuangwaktu Kami dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yangdialokasikan dalam kontrak.Bahwa karena pada posisi seperti itu, Kami selaku pihak yang sangatmembutuhkan dan menggantungkan nasibnya kepada PPHP agarHalaman 8 dari 81 Putusan Nomor 29/Padt.G/2018/PN Slw.20.21.pekerjaan Kami dapat diterima meskipun pekerjaan tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan kontrak dan dilaksanakan dalampengawasan dan pendampingan dari Konsultasn Pengawas yang yangtelah
Tuan. JOHANES
Tergugat:
1.JESSICA
2.SYLVIA SUMARTIO
3.ELZA GAZALI
200 — 102
itutidak benar ;Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUHP), kalau syaratsepakat dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, itu syarat subyektif.Kalau syarat itu tidak terpenuhi, nasib dari perjanjian itu dinyatakan tidak sah,tidak berharga, dan tidak mempunyai kekuatanBahwa sepanjang terbitnya suatu akte itu mungkin dilakukan secara tidakbenar, tetapi yang membantah tadi tidak berhasil membuktikan yang tidakHalaman 69 dari 100 Halaman Putusan Nomor : 416/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR.itu, nasibnya
155 — 61
menyelamatkan ribuan orang dan keluarganyadari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja akibat ketidakmampuan perusahaanmembayar upah para pekerja/ buruhnya ;Bahwa selain itu, sesuai asas proporsionalitas Tergugat harus mempertimbangkanantara kewajiban dan hak, dimana Tergugat berkewajiban mendengarkan semuakebutuhan dan kepentirgan para pihak termasuk kepentingan pekerja/buruh danjuga kepentingan para pengusaha/perusahaan ;Bahwa pengusaha/perusahaan yang tidak mampu memenuhi upah minimum jugaharus diperhatikan nasibnya
218 — 106
pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakanYayasan Rumah Sakit Islam Surakarta adalah yayasan yangmempunyai hak untuk memiliki dan mengelola aset/kekayaan YayasanRumah Sakit Islam Surakarta dalam hal ini adalah Rumah Sakit IslamSurakarta, dan dengan mengingat semangat awal pembentukanRumah Sakit Islam Surakarta yaitu untuk menyediakan pelayanankesehatan bagi masyarakat dengan tidak memandang, golongan,agama dan kedudukan, serta mengingat kepentingan karyawanRumah Sakit Islam Surakarta yang menggantungkan nasibnya
38 — 22
disuruh oleh Dedi Adrianuntuk membuat baju dinas, dan saksi pernah melihatkorban mengenakan pakaian tersebut, dan setahu saksiwarna baju dinas tersebut adalah Hitam;Bahwa korban memakai seragam dinas tersebut hanyasatu kali yaitu pada pertengahan Tahun 2011 dan itupunhanya sebentar saja dipakai oleh korban saat korbankerja di LP Raja Basa, karena pada saat itu siangnyakorban di suruh pulang lagi dan saksi tidak tahualasannya kenapa korban saat itu pulang kerumah;Bahwa setahu saksi, Antoni juga sama nasibnya