Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nasionla nasianna nasiona nasibta nasibni nasabnya nosimnya nosinnya
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-08-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 6/PDT.G/2014/PN Pdl
Tanggal 27 Agustus 2014 — YANA SURYANA, dkk Melawan 1. BUPATI PANDEGLANG 2. PT. TAMAN SARI RAYA
96 — 28
  • ;Bahwa Penggugat terhadap permasalahan ini pernah mengadukan kepadaKepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pasar/Tergugat Ill, gunamengadukan nasibnya tentang keberatan dilaksanakan Pemugaran danRelokasi Pasar Menes, tetapi Kepala Dinas tidak menanggapi dan padadasarnya malah mendukung pelaksanaan Relokasi dan Pemugaran pasarMenes.
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 13-03-2014 — Putus : 07-05-2014 — Upload : 06-06-2014
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 10-K/PM.II-10/AD/III/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — Moh. Syaifudin Nandip Serda NRP 31960135140176
76 — 29
  • TA. 2013 bukan karena Saksi tidak memberikan sejumlahuang kepada Terdakwa tetapi karena belum nasibnya saja untuklulus mungkin pada pendaftaran berikutnya benarbenar harusdipersiapkan lebih dulu.6. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Saksi dipanggil keKodam IV/Dip. dan diberi arahan oleh mantan Kasdam IV/Dip.yang berisi antara lain masalah Sdr. Trisno apakah dalampendaftaran Secata PK TNIAD Gel.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-02-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2625 K/PDT/2013
Tanggal 20 Februari 2014 — 1. TUAN HAJI MOHAMMAD FAUZI MA’RUF, Bc.M, DKK VS TUAN HAJI MOHAMMAD FACHRI THAHA MA’ROEF
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tertanggal30032011;Keempat judul berita tersebut, memberitakan tentang banyaknyayayasanyayasan di Indonesia yang nasibnya terancam bubar karenabelum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undangundang yayasan;Bahwa bukti P18 ini membuktikan yangmenguatkan betapa gugatan a quo sangatpenting dan urgent diajukan oleh ParaPemohon Kasasi untuk kepentinganYayasan AlMa'ruf agar terhindar dariancaman pembubaran karena belummenyesuaikan anggaran dasarnya denganketentuan undangundang yayasan, disamping
Pengadilan PN MEDAN
Register : 25-06-2013 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn(Renvoi Prosedur)
Tanggal 25 Februari 2015 —
86 — 26
  • Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) sudah lebih dari10 (sepuluh) tahun nasibnya diperlakukan tidak jelas oleh PT. IndustriesBadja Garuda, tidak digaji, tidak diberhentikan (Pemutusan Hubungan Kerja),tidak diberikan pesangon, atau hakhak lainnya sebagai Karyawan.2. Oleh karena tidak diperlakukan sebagaimana hakhaknya sebagai Pekerja,Kami sebagai dan rekanrekan karyawan lainnya mengajukan permohonanPemutusan Hubungan Kerja melaui Pengadilan Hubungan Industrial.3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-04-2017 — Putus : 02-01-2018 — Upload : 12-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 259/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 2 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
283 — 184
  • Bahari Lines Indonesia menghidupi beberapa karyawan yangmenggantungkan nasibnya di perusahaan, apabila perusahaan hancur akibattidak dikelola dengan baik oleh orang atau pihak yang tidak punya kemampuanuntuk itu seperti halnya Tergugat Rekonvensi, maka akan banyak orangkehilangan mata pencaharian atau pekerjaan ;TERGUGAT REKONVENSI TELAH KEHILANGAN KEDUDUKAN (LEGALSTANDING) DI PT.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 08-12-2015 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 57/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 17 Mei 2016 — PT. TALENTA ANUGERAH PRATAMA MELAWAN: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG 1. HANDOYO SANTOSO 2. RUDI KURNIA
140 — 75
  • Akan adaberapa ratus keluarga yang nasibnya akan terlantar?.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-09-2017 — Upload : 10-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/PID.SUS/2017
Tanggal 26 September 2017 — SYAHRIZAL, S.Pi;
96 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KaryaNusantara;Bahwa realisasi kegiatan pengadaan sarana dan alat tangkapikan yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Kelautan KotaMedan bermasalah, baik dari segi administerasi dimana dokumentidak ditandatangani yang berwenang, pembayaran 100 persensudah dilaksanakan tetapi ada sarana dan alat penangkap ikanberupa bubu kepiting sebanyak 568 unit yang belumdirealisasikan, tidak jelas nasibnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Syahrizal selaku PPTK dan Ir.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 06-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 152/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 6 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Terbanding/Penggugat I : Ardiansyah
Terbanding/Penggugat II : Mansyur HS
Terbanding/Penggugat III : Hendra Kesuma
Terbanding/Penggugat IV : Agus Supriyanto
Terbanding/Penggugat V : Sugiyo
Terbanding/Penggugat VI : Santoso
Terbanding/Penggugat VII : Ahmad Nurkholis
Terbanding/Penggugat VIII : Bakri Ibas
Terbanding/Penggugat IX : Rasidah
Terbanding/Penggugat X : Suriansyah HM
Terbanding/Penggugat XI : Abdul Sahid
Terbanding/Penggugat XII : Suyanto
Terbanding/Penggugat XIII : Seni Tantoko
Terbanding/Penggugat XIV : Suriansyah Herman
Terbanding/Penggugat XV : Dewi Asmarani
Terbanding/Penggugat XVI : Isnaniah
Terbanding/Penggugat XVII : Sarijan
Terbanding/Penggugat XVIII : Ning Rahayu
Terbanding/Penggugat XIX : Jery Irawan
Terbanding/Penggugat XX : Nurul Nawasih
Terbanding/Penggugat XXI : Alif Hidayatul Aslamiyah
Terbanding/Penggugat XXII : Rini R
Terb
71 — 60
  • Bahwa Masyarakat Korban Tanah Longsor akibat PembangunanIPA PDAM Selili, yang berjumlah 26 rumah, telah berupayamemperjuangkan nasibnya, baik mengadu langsung kepada Tergugat maupun Tergugat II, bahkan meminta dukungan ke DPRD KotaSamarinda, namun sampai sekarang belum ada tanda tandapenyelesaian :Halaman 16 dari 74 Putusan No.152/PDT/2020/PT SMR1.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 11 Agustus 2016 — - DARMAWAN
243 — 65
  • Rani KUB Nelayan Usaha Rakyat/ 10 KepalaKelurahan Labuhan DeliJumlah 140 Bahwa sisa alat penangkap ikan berupa bubu kepiting sebanyak 568 unityang belum direalisasikan tidak jelas nasibnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Syahrizal selaku PPTK dan Ir. Ahyar selaku Kuasa PenggunaAnggaran serta Boy MF Tampubolon sebagai pelaksana penyedia barang alatpenangkap ikan yang tampil mengatas namakan CV.
    pertanian dan kelautan kotamedan tahun anggaran 2014 yang dibuat oleh badan pengawasan keuangandan pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 ditemukan adanyapenyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp.492.781.650, (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapanpuluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah)Bahwa sisa alat penangkap ikan berupa bubu kepiting sebanyak 568 unityang belum direalisasikan tidak jelas nasibnya
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 11 Agustus 2016 — - Drs. HADAMEAN DONGORAN, M.Si
60 — 23
  • Rani KUB Nelayan Usaha Rakyat/ 10 KepalaKelurahan Labuhan DeliHalaman 97Putusan Tipikor No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn Jumlah 140 Bahwa sisa alat penangkap ikan berupa bubu kepiting sebanyak 568 unit yangbelum direalisasikan tidak jelas nasibnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Syahrizal selaku PPTK dan Ir. Ahyar selaku Kuasa PenggunaAnggaran serta Boy MF Tampubolon sebagai pelaksana penyedia barang alatpenangkap ikan yang tampil mengatas namakan CV.
    Rani KUB Nelayan Usaha Rakyat/ 10 KepalaKelurahan Labuhan DeliJumlah 140 Halaman 109Putusan Tipikor No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn Bahwa sisa alat penangkap ikan berupa bubu kepiting sebanyak 568 unityang belum direalisasikan tidak jelas nasibnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Syahrizal selaku PPTK dan Ir. Ahyar selaku Kuasa PenggunaAnggaran serta Boy MF Tampubolon sebagai pelaksana penyedia barang alatpenangkap ikan yang tampil mengatas namakan CV.
Pengadilan PN NEGARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-03-2020 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PN NEGARA Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Nga
Tanggal 26 Mei 2020 — . pidana -RICHARD WAHYU PRADITYANTONO ALS.RICHAR -MAHMUL ARBIANSYAH GULTOM ALS.MAHMUL -PETRUS RIDANTO BUSONO RAHARJO ALS.DANTO -MUHAMMAD ALI NURDIN ALS.ALI
228 — 95
  • Bahwa Pertimbangan Sosial, Terdakwa Il, Ill, dan IV masih relative usiamuda dan masih punya masa depan untuk merubah nasibnya agar lebihbaik, disamping itu mereka telah berjanji dan siap mengangkat sumpahuntuk tidak mengulangi perbuatannya;Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yangpada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesaliperbuatan yang telah dilakukannya serta Para Terdakwa sebagai tulangpunggung keluarganya kepada Majelis Hakim;Setelah mendengar Replik dari
Pengadilan PA TANJUNG PINANG Perdata Agama
Register : 22-01-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 16-04-2019
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.TPI
Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 3
  • Bahwa sebagai Kepala Keluarga, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga tidak dapat langsung memelihara danmengasuh kedua orang anak tersebut, karena harus mencari nafkahuntuk menghidupi keluarganya yang sampai saat ini masih bekerjasebagai ABK yang kapalnya beroperasi di luar negeri (Sungapura).Bahwa apabila anak pertama Aanak Perempuan, Umur 5 Tahun, hakasuhnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi,maka sudah dapat dipastikan anak tersebut akan terlantar nasibnya,pendidikannya
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 30-09-2015 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 416/PDT.G/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Maret 2017 — Penggugat:
Tuan. JOHANES
Tergugat:
1.JESSICA
2.SYLVIA SUMARTIO
3.ELZA GAZALI
188 — 96
  • itutidak benar ;Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUHP), kalau syaratsepakat dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, itu syarat subyektif.Kalau syarat itu tidak terpenuhi, nasib dari perjanjian itu dinyatakan tidak sah,tidak berharga, dan tidak mempunyai kekuatanBahwa sepanjang terbitnya suatu akte itu mungkin dilakukan secara tidakbenar, tetapi yang membantah tadi tidak berhasil membuktikan yang tidakHalaman 69 dari 100 Halaman Putusan Nomor : 416/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR.itu, nasibnya
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 14-08-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 28-01-2019
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Slw
Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat:
Tiolina Lumban Tobing
Tergugat:
1.Bupati Tegal
2.Kepala DPU Kabupaten Tegal
3.PPKom Kegiatan Peningkatan Jalan
4.Kunarto
78 — 24
  • Tindakan itu jelas jelas banyak membuangwaktu Kami dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yangdialokasikan dalam kontrak.Bahwa karena pada posisi seperti itu, Kami selaku pihak yang sangatmembutuhkan dan menggantungkan nasibnya kepada PPHP agarHalaman 8 dari 81 Putusan Nomor 29/Padt.G/2018/PN Slw.20.21.pekerjaan Kami dapat diterima meskipun pekerjaan tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan kontrak dan dilaksanakan dalampengawasan dan pendampingan dari Konsultasn Pengawas yang yangtelah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-04-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 22-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 58/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 7 Nopember 2013 — 1. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 2. FEDERASI SERIKAT BURUH INDONESIA (FSBI);1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA, 2. PT. HANSOLL INDO
144 — 54
  • menyelamatkan ribuan orang dan keluarganyadari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja akibat ketidakmampuan perusahaanmembayar upah para pekerja/ buruhnya ;Bahwa selain itu, sesuai asas proporsionalitas Tergugat harus mempertimbangkanantara kewajiban dan hak, dimana Tergugat berkewajiban mendengarkan semuakebutuhan dan kepentirgan para pihak termasuk kepentingan pekerja/buruh danjuga kepentingan para pengusaha/perusahaan ;Bahwa pengusaha/perusahaan yang tidak mampu memenuhi upah minimum jugaharus diperhatikan nasibnya
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Pidana Khusus
Register : 12-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ktg
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pemohon:
1.Rekso Siswoyo
2.Aziz Ibrahim
Termohon:
Bea dan Cukai Manado
85 — 40
  • Prinsip dasar habeascorpus ini memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yangmemberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedangmenderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untukmengadukan nasibnya sekaligus menguji kKebenaran dan ketepatan daritindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (dwang middelen),baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupunpembukaan suratsurat yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan,atau kekuasaan lainnya.10.11.12.14Berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-04-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — PERKUMPULAN ASOSIASI EKSPORTIR IMPORTIR BUAH DAN SAYURAN SEGAR INDONESIA (ASEIBSSINDO) vs MENTERI PERTANIAN RI;
472 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Komitmen ini dinyatakan dalam UUD1945 dimana mengenai pengakuan dan perlindungan hakhak asasi manusia diatur secara khusus dalam Bab XAtentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 Pasal (28A 28J);Bahwa Hak asasi manusia secara universal pada dasarnyaterbagi ke dalam 3 (tiga) Kerangka besar yaitu hak sipil danpolitik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak manusiasebagai suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.Hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap individumencakup juga hak asasi
Pengadilan PN CIANJUR Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Register : 09-07-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN CIANJUR Nomor 181/Pid.B/2019/PN Cjr
Tanggal 21 Nopember 2019 — I. Santi Junitha Soekarno dan Terdakwa II Dian Wisdianawati
166 — 35
  • berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hakhak dasar (azazi) ParaTerdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;Menimbang, bahwa Terdakwa Il juga telah menyampaikanpembelaannya (pledooi) secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa II mohonkeadilan dari majelis hakim yang mulia untuk mempertimbangkan segaladampak dan resiko yang menimpa diri Terdakwa II pribadi, anak2, anak asuhdan juga pelaku UKM yang jadi tidak jelas nasibnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 19-05-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K/TUN/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — I. PT. MIKGRO METAL PERDANA., II. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI VS SERSIA BALAATI, DKK DAN OKTAVIANUS BAWEKES, DKK;
466 — 407 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ObjekSengketa adalah merupakan malapetaka hukum bagi Para Penggugatsebagai pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana nyatanyata kepentingan Para Penggugat berupa hak atas keadilan telahdirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa tersebut, merupakan faktapencederaan Tergugat terhadap supremasi hukum dan eksistensi hukumpublik Indonesia dan/atau pencederaan Tergugat terhadap wibawaPengadilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung RI oleh karenahendak kemana lagi Para Penggugat mengadukan nasibnya
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-04-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 44/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 11 September 2012 — UNIVERSITAS DARUL ‘ULUM JOMBANG, YAYASAN UNIVERSITAS DARUL ‘ULUM TRISULA JOMBANG melawan KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VII
105 — 68
  • Adanya .....c Adanya unsur keberpihakan dari Tergugat terhadap YayasanUniversitas Darul Ulum Jombang, hal mana salah satunyaadalah dengan memberikan perpanjangan Ijin PenyelenggaraanProgram Studi kepada Universitas Darul Ulum Jombang yangberada dibawah naungan Yayasan Universitas Darul UlumJombang, yang akibat tindakan dari Tergugat tersebutmenimbulkan kerugian bagi ParaPenggugat ;d Mahasiswa yang sudah lulus pendidikan dan yang sedangmenempuh pendidikan tinggi pada Pengugat I menjadi tidakjelas nasibnya