Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-09-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 32/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 19 September 2013 — I.DRS.H.ZULKARNAEN DJABAR, MA II.DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PURBA
233 — 141
  • RakyatRepublik Indonesia tanggal 01 November 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisirLampirannya.1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 3/PERSEKJEN/2010tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 TentangOrganisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3 (tiga) lembar foto copy legalisir RincianTugas Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII, Kepala Subbagian
    Indonesia tanggal 01 November 2010 beserta 1 (satu)lembar foto copy legalisir Lampirannya.595).1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 3/PERSEKJEN/2010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3 (tiga) lembarfoto copy legalisir Rincian Tugas Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII,Kepala Subbagian
    Rapat, Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.596).1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepadaPimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIU/X/2011 tanggal 24Oktober 2011 Perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasi APBN Tahun2012.597).1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepadaPimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/336/KOM.VIII/X/2011 tanggal 12Oktober 2011 Perihal Penyampaian hasil
    Rapat, Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.596).1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepadaPimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIU/X/2011 tanggal 24Hal.369 dari 458 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-03-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/PID.SUS/2012
Tanggal 19 Maret 2012 — Hi. SATONO, SH.SP. bin Hi. DARMO SUSISWO
171 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah adalah lebih tepat dari pada PP 39Tahun 2007 dengan alasan PP 39 Tahun 2007 bersifat lebih umum adalah telahsalah dalam menerapkan asas hukum di mana dalam pertimbangannya JudexFacti telah menempatkan PP 58 Tahun 2005 sebagai Lex Specialis dan PP 39Tahun 2007 tentang Pengelolan Keuangan Negara/Daerah sebagai Lex Generalisadalah tindakan yang keliru dikarenakan PP 58 Tahun 2005 maupun PP 39Tahun 2007 tentang Pengeloaan Keuangan Negara/Daerah merupakan subbagian
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 175/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 12 Februari 2018 — -. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAF TNI AD cq. PANGDAM IX UDAYANA cq. DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG cq. KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANG vs -. ALFRED PATTIWAELLAPIA, S.H., dkk
162 — 63
  • ., berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dina Simbolon, SH.MH, jabatanKepala Subbagian Advokasi Hukum Sekretariat Jendral danPengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Advokasi Hukum , BiroHukum, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/SKS/M/2017 tanggal 17Januari 2017, sebagai TURUT TERBANDING Ill semula TERGUGAT III;4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 19/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 10 Nopember 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : TOTO HARMIKO, SH.
Terbanding/Terdakwa : Drs. SUTIMAN, M.M. Bin KARYO LESONO (Alm)
65 — 45
  • BIN H.AIDILselaku Kepala Subbagian Pertanahan pada bagian pertanahan sekretariat daerah Kab.PPU, sekaligus sebagai PPTK proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah,keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-05-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg
Tanggal 26 Mei 2016 — RIZAL SYAMSU MAULANA,SE,MM Bin (Alm) SUARDI
61 — 17
  • Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa RIZAL SYAMSUMAULANA,SE,MM Bin (Alm) SUARDI, juga telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terdakwa tahu menjadi Terdakwa dalam perkara Tindak PidanaKorupsi Penyimpangan Penyaluran Dana Hibah dan Bansos PropinsiBanten TA.2010/211 kepada Pondok Pesantren dan Majelis Talim diKabupaten Pandeglang ;Bahwa Terdakwa bekerja pada tahun 2010/2011 tersebut di Biro Kesra(Kesejahteraan Rakyat ) Pemda Provinsi Banten diBidang Staf.Pelaksanapada SubBagian
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
1124 — 1571
  • .> Melaksnaakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitandengan tugas subbagian akuntansi untuk kelancaran pelaksanaantugas.> Mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidangtugas subbagian akuntansi untuk kelancaran pelaksanaan tugasdengan memberi petunjuk membimbing agar tugas dialksanakansesuai ketentuan secara efektif dan efisien.Hal. 156 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.SmgPerkara Tindak Pidana KorupsiMelaksanakan kegiatan akuntansi dan verifikasi meliputi tatausaha
    daerah Kraton sebagai berikut:Melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi, arsip,perlengkapan kantor penatalaksanaan rumah tangga danmengkoordinasikan produk hukum, telaah hukum umtuk setiapproduk hukum dan tata naskah di lingkungan rumah sakit sertapenyelesaian masalah hukum.Uraian tugas sebagai berikut :Mengkonsep rencana perubahan kerja dan kegiatan subbagumum dan hukum dengan mempelajari dan mengolah bahansebagai pedoman pelaksanaan tugas;Mengkonsep pedoman dan petunjuk tehnis bidang tugas subbagian
    Subbagian Perencanaan membuat kesimpulan rangkaianpembahasan serta hasilhasil yang dicapai dan hambatan dalammelaskanakan kegiatan serta upaya pemecahan masalah.i. Subbagian Perencanaan menyusun draf RBA denganmengakomodir seluruh data dari masingmasing bagian terkait;j. Subbagian Perencanaan mengajukan konsep draft RBA untukmendapat persetujuan Direktur.k.
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Khusus
Register : 04-07-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Lbj
Tanggal 23 Juli 2018 — Pemohon:
Ir. THEODORUS SUARDI, M.Si
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT
136 — 55
  • SABINI selaku Kepala SubBagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat tersebut;6. Bahwa tidak diberikannya salinan Berita AcaraPenggeledahaan kepada selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan danPariwisata Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2017 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — dr. SAFARUDDIN REFA, Sp.M;
237 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saiful AnwarMalang kepada Kepala Instalasi Rawat Inap Il (IRNA Il) agar segeraberkoordinasi dengan Ketua SMF Mata untuk melakukan penyelesaianselisin kurang penerimaan jasa sarana atas pelayanan ODC sebesarRp60.400.000,00 (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada SubBagian Mobilisasi Dana RSU dr.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 18 Desember 2014 — LALANG NUHAR, S. Sos Bin SAHIBAB KALANG
79 — 19
  • ,M.H selaku atasan langsung Pemegang Kas telah mencairkandana untuk keperluan Biaya kegiatan Pemeliharaan alat alatangkutan roda 4 dan roda 2 DPRD dan Sekretraiat DPRD melaluiBeban Tetap sebesar Rp. 152.920.000, (Seratus Lima Puluh duajuta Sembilan ratus duapuluh ribu rupiah) ke Rekening PemegangKas dan atas dasar tersebut saksi BAKHRUDIN selaku Kepala SubBagian Perbendaharaan Daerah menerbitkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU), dengan nomor, tanggal dan jumlah SPPserta SPMU Beban Tetap sebagai
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pilkada
Register : 03-05-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PTUN MANADO Nomor 39/G/2016/PTUN.Mdo
Tanggal 31 Agustus 2016 — Penggugat : SYARIF DAREA Tergugat I : MENTERI DALAM NEGERI R.I Tergugat II : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO Tergugat III : GUBERNUR SULAWESI UTARA Tergugat Interv. : DR. Ir. G.S. VICKY LUMENTUT, SH., M.Si, dk
171 — 65
  • ,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubBagian Hukum KPU Kota Manado; Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Mei 2016,11 Juli 2016 dan 22 Juli 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;Hal. 3 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO3. Nama JabatanTempat Kedudukangente GUBERNUR SULAWESI UTARA:Jl. 17 Agustus, No. 69, Kota Manado; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :Dalam hal ini telah memberi kuasa SubstitusiGLADY N.L.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 17-11-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Kag
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
H. USMAN BIN H. YUSUF
Tergugat:
1.H.IBRAHIM BIN RAHMAN
2.DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
3.BUPATI OGAN KOMERING ILIR
116 — 14
  • yang dihadirkan oleh para pihak;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I menyatakanseharusnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaipihak ditarik sebagai pihak, Majelis Hakim menilai dapat pula merujuk padaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum KamarPerdata poin 1 Tentang Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah pada subbagian
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2425 — 1031
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
  • Keterangan pada bagian ini akan ahli bagimenjadi 2 subbagian, yaitu tentang konsep atau teori hubungan antarakemerdekaan, kekuasaaan kehakiman, dan masa jabatan hakim. Kedua,tentang konsep dan/atau teori bersamaan di depan hukum dan tentangjaminan UndangUndang Dasar 1945 atas kekuasaan kehakiman yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 17-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
M. Ali Rizza, SH, MH
Terdakwa:
ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING
199 — 47
  • sertifikat tersebut uangnya maudiapakan bila sudah terkumpul, saksi tidak mengetahui apakah akandibagi atau bagaimana karena sebelumnya belum ada kesepakatan yangdibuat mengenai hal tersebut.Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi KASRUN bin ( Alm )SUWITO PARMIN :Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;11.Saksi AGUS SALIM bin ( Alm ) HASBULLAH, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RINomor 5 tahun 2008 tentang uraian tugas subbagian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi - DR. ZAINAL SOLEMAN
136 — 29
  • Berdasarkan PergubNomor 75 Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 apabila PPK akan mengusulkanpengadaan barang/jasa maka melalui mekanisme sbb:1) PPK membuat surat usulan pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULPDdengan dilengkapi dokumendokumen pendukung yang dipersyaratkan2) Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) meneliti dokumen usulantersebut.3) Apabila dokumen lengkap, maka Kasubbag TU mendistribusikan kepadaKoordinator Himpunan.
    Mekanisme pelaksanaan lelang adalah :Halaman 231, Putusan Perkara No. :10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST PPK membuat surat usulan pengadaan barang/jasa kepada KepalaULPD dengan dilengkapi dokumendokumen pendukung yangdipersyaratkan; Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) meneliti dokumenusulan tersebut. Apabila dokumen lengkap, maka Kasubbag TU mendistribusikankepada Koordinator Himpunan.
    Berdasarkan PergubNomor 75 Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 apabila PPK akan mengusulkanpengadaan barang/jasa maka melalui mekanisme sebagai berikut :1) PPK membuat surat usulan pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULPDdengan dilengkapi dokumendokumen pendukung yang dipersyaratkan2) Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) meneliti dokumen usulantersebut.3) Apabila dokumen lengkap, maka Kasubbag TU mendistribusikan kepadaKoordinator Himpunan.
    Berdasarkan PergubNomor 75 Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 apabila PPK akan mengusulkanpengadaan barang/jasa maka melalui mekanisme sbb :Halaman 260, Putusan Perkara No. :10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST1) PPK membuat surat usulan pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULPDdengan dilengkapi dokumendokumen pendukung yang dipersyaratkan2) Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) meneliti dokumen usulantersebut.3) Apabila dokumen lengkap, maka Kasubbag TU mendistribusikan kepadaKoordinator Himpunan.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 21-01-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 2/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
NURMA RUSIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Intervensi:
1.Hj Kalsum
1.Ir. Jhoni Hartono, S. Msc
2.Sri Wahyuni
3.Sri Wahyuni 2
4.I Nyoman Indraprasta Gowinda
357 — 241
  • Ayat (3) Kepala Subbagian, dan Kepala Seksiadalah jabatan struktural eselon IV.a atau JabatanPengawas. (4) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalahjabatan struktural eselon V.a atau Jabatan Pelaksana;* Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 69 dijelaskan mengenaipengangkatan dan pemberhentian.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.AB
Tanggal 21 Agustus 2014 — VENTJE N. LESNUSSA
129 — 53
  • SUKANTA.Bahwa Saksi sejak tanggal 11 Agustus 2008 menjabat sebagai Kepala SubBagian Pengamanan Pejabat dan Personil pada Sekretariat Jenderal KomisiPemilihan Umum Republik Indonesia, dengan tugas mengawasi Pejabat danPersonil selama berada di Gedung Kantor Sekretariat KPU R.1;Bahwa selain itu tugas saksi selaku Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabatdan Personil yaitu saksi berserta staf saksi yaitu mengontrol situasi keamanankantor Sekretariat KPU R.1;Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 24-05-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 117/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 10 Nopember 2016 — DOLOROSA SINAGA, DKK;KEPALA UNIT PENGELOLA PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI
150 — 165
  • Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan fungsional ;c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD / UKPDdan/atau Instansi Pemerintah / Swasta dalam rangka kelancaran danpeningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola PKJ TIM ; Halaman 5 dari 104 halaman, Putusan Nomor : 117/G/2016/PTUNJKT.d.
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 27-03-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
1.RINAN bin GANENG
2.RIMAN
3.RIMAH binti GANENG
4.MARTAN
5.MARDIAH binti GANENG
6.NENGSIH
Tergugat:
1.PT. Pembangkitan Jawa Bali di Kabupaten Bekasi
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
3.PT. Perusahaan Listrik Negara
Turut Tergugat:
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
126 — 94
  • UmarFauzi selaku Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, danHalaman 2 dari 106Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN CkrPariwisata lla, Sukendar selaku Kepala Sub, bagian Bantuan Hukum I,Fahresa Muchtar selaku Kepala Subbagian Bantuan Hukum II, Moch.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2014 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 31/Pid. Sus.TPK/2014/PN. DPS
Tanggal 2 April 2015 — I WAYAN SURADIKA ALS AJUS
118 — 48
  • untuk melakukanBahwa menurut saksi tidak dibenarkan pemberian dana hibah denganmenggunakan sistem fasilitator menurut Permendagri Nomor 32 tahun 2011dan Permendagri 39 tahun 2012 ; terdakwa membenarkan keterangan saksi.I GEDE SUYADNYA, SH, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi sejak tahun 2011 dimutasi ke Sekretariat DPRD sebagai KasubagProtokol sampai sekarang;Bahwa tugas Pokok dan fungsi saksi selaku staf di Sekretariat DPRD Kab.47Karangasem:e Menyusun rencana kegiatan subbagian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-12-2020 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 224/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 26 April 2021 — Penggugat:
PT. Sinar Damai yang diwakili oleh: Eko Gunawan Ang ( Direktur)
Tergugat:
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
627 — 458
  • ,MPA, Jabatan, Kepala SubBagian Tata Usaha, Badan Koordinasi PenanamanModal ;8. Ridhani Hanulari., S.H., M.H., Jabatan, PenyusunAbtraksi Hukum, Badan Koordinasi PenanamanModal ;Hal. 2 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUNJKT9. Detica Pakasih, S.H., M.H., Jabatan, AnalisBantuan Hukum, Badan Koordinasi PenanamanModal ;10.