Berita Acara Penyidik Kejaksaan tidakmerasa dipaksa ;Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jabar sebanyak 4(empat) kali;Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini mengenai suratkuasa dan kuitansi;Bahwa dana bantuan sosial tersebut sejak tahun 2010;Bahwa tupoksi saksi :Melaksanakan tugas membantu Kepala Sub Bagian Keuangan SekretariatDaerah di Bidang tugasnya;Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan;Melaksanakan pengadministrasian surat masuk dan surat keluar pada subbagian

Kirana;32.1 ( satu ) bendel Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/PenggunaAnggaran Nomor 602.1/1819/DPU/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentangPenunjukan PT AK sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan KonstruksiJaringan Air Bersih/air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggisdan Kubu Tahun Anggaran 2009;33.1 ( satu ) bendel Kontrak ammdemen nomor 602.1/4831/DPU/2009 tanggal24 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;34.1 (satu ) bendel Buku Register surat keluar tahun 2009 yang dibuat oleh Subbagian

atasnama Mery Sonlay;Tanggapan Terdakwa:Bahwa terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.Saksi FRANSISCO ARIES KAPITEN dalam persidangan memberi keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga;bahwa pada tahun 2009 di Dinas Kelautan dan Perikanan TTUada kegiatan pengadaan kapal pengawas/speedboat senilaikontrak Rp757.201.500,00 dengan kontraktor pelaksana CVInna Mandiri;bahwa pada tahun 2009 saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian

terdakwa) untuk dikoreksi kembali;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang isi dari setiap berkas yang saksi periksa,akan tetapi keberadaan kelengkapan draf SKIMB saksi tahu, seperti foto copisertifikat, PBB dan sebagainya;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat nota pertimbangan teknis,apakah suatu permohonan IMB dalam diproses selanjutnya atau tidak bisa;Bahwa mekanisme permohonan IMB adalah pemohon mendaftarkannya di loketpendaftaran kemudian diperiksa kelengkapannya kemudian diserahkan ke subbagian

;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/1403/BBK/LS/KEUuntuk Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru TahunAnggaran 2011 untuk Kota Bekasi) berdasarkan Surat PerintahMembayar (SPM) Provinsi Jawa Barat, Nomor SPM: 931/1459/BanKeu/LS/2011 tanggal 24 Nopember 2011, SKPD Sekretariat Daerah,KasDaerah Provinsi Jawa Barat atas Pencairan Uang sebesar Rp.482.280.000, pada; Bupati / Walikota di Masingmasing Kabupaten / Kota(selaku Pihak Ketiga); sebagaimana yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/1403/BBK/LS/KEU untukBantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Tahun Anggaran 2011untuk Kota Bekasi) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Provinsi JawaBarat, Nomor SPM: 931/1459/BanKeu/LS/2011 tanggal 24 Nopember 2011,SKPD Sekretariat Daerah, Kas Daerah Provinsi Jawa Barat atas Pencairan Uangsebesar Rp. 482.280.000, pada; Bupati / Walikota di Masingmasing Kabupaten /Kota (selaku Pihak Ketiga); sebagaimana yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian

Merencanakan kegiatan subbagian anggaran dengan sumber datayang ada, sesuai dengan kebijakan dan pertauran perundangundangan yang telah ditetapkan.2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan,kebijakan tekhnis, pedoman dan petunjuk tekhnis, serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan tugas subbagiananggaran sebagai pedoman dan landasan kerja.3.

Membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbagian anggaransesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatanyang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagi bahan masukanbagi atasan.15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kabag Keuanganbaik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnyadalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bagian keuangan. Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi secara Fungsional TA. 2012selaku selaku Anggota TAPD adalah sebagai berikut: 1.

SANTI di SubBagian Tata Usaha Setda Kab. Bengkallis;b. Setelah diagendakan diteruskan ke Bupati Bengkalis;c. Bupati Bengkalis mendisposisikan kepada Setda Kab. Bengkalisselaku ketua TAPD;d. Setda Mendisdposisikan kepada PPKSKPD untuk dilakukanverifikasi;e. Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan;f. Tim verifikasi menyampaikan berkas permohonan kepada ketua TimTAPD;g. Tim TAPD menyampaikan kepada anggota Tim untuk dianggarkandi dalam Anggaran tahun 2012.

tanggung jawab Saksi;Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bertugas di Kecamatan Wara Timursejak pertengahan tahun 2016, dan pada saat itu yang bersangkutanlangsung duduk di ruangan bendahara pengeluaran;Bahwa berdasarkan informasi yang pernah Saksi dengar bahwakeberadaan Terdakwa di kantor Kecamatan Wara Timur Terdakwa danisterinya pernah menghadap langsung pada Saksi Baso Aznur, S.Pi,M.Si. dalam rangka dipekerjakan di kantor Kecamatan Wara Timur;Bahwa yang Saksi ketahui keberadaan Terdakwa sebagai Staf di SubBagian

., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikan keteranganpada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa iniadalah bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan danabantuan sosial Tahun 2009 dan masalah stempel palsu ;Jabatan saksi pada tahun 2009 adalah sebagai sebagai staf Subbagian Umum dan Kepegawaian DPPKAD Lombok Barat ;Tugas saksi adalah saksi disuruh oleh Juandi

Saksi MARZUKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikan keteranganpada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa iniadalah bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan danabantuan sosial tahun 2009 dan masalah stempel palsu ;Jabatan saksi pada tahun 2009 adalah sebagai sebagai staf Subbagian Umum dan Kepegawaian DPPKAD Lombok Barat ;Tugas saksi adalah saksi disuruh

tanggal 30Desember 2010.Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung antaralain memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalammelaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah Hukum KejaksaanNegeri Bandar Lampung serta membina aparatur Kejaksaan di lingkunganKejaksaan Negeri Bandar Lampung agar berdaya guna dan berhasil guna.Bahwa struktur organisasi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung adalah KepalaKejaksaan Negeri Bandar Lampung membawahi SubBagian

Subbagian pembinaan terdiri dari UrusanKepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha danUrusan Daskrimti dan Perpustakaan.Bahwa saksi menjelaskan prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diKejaksaan Negeri Bandar Lampung antara lain :PNBP perkara tilang; Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Jaksa tilang untukmelakukan penyetoran denda dan biaya tilang berdasarkan Surat PerintahPenyerahan denda dan atau Biaya Perkara (D4) kepada bendahara khusus / penerima.Untuk hasil

., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikanketerangan pada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB~ danketerangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa iniadalah bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan danabantuan sosial Tahun 2009 dan masalah stempel palsu ;Jabatan saksi pada tahun 2009 adalah sebagai sebagai staf Subbagian Umum dan Kepegawaian DPPKAD Lombok Barat ;Tugas saksi adalah saksi disuruh oleh Juandi

Saksi MARZUKI, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikanketerangan pada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB= danketerangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwainiadalah bahwa terdakwa telah melakukan penyelewengan danabantuan sosial tahun 2009 dan masalah stempel palsu ;Jabatan saksi pada tahun 2009 adalah sebagai sebagai staf Subbagian Umum dan Kepegawaian DPPKAD Lombok Barat ;Tugas saksi adalah saksi disuruh

DED PLTADanau Paniai dan istilah FS untuk FS PLTA Danau Sentani;Bahwa benar terkait pembayaran DED PLTA Danau Paniai dan Sentani, saksimenerima imbalan uang melalui orang suruhan LA MUSI DIDI sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;22.YULIAN MAGA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik ;Bahwa pada saat ada kegaitan DED PLTA, saksi menjabat selaku Kepala SubBagian

Keanggotaannya berasal dari instansiyang bersangkutan, instansi teknis diluar instansi yang bersangkutan (biladipandang perlu) dan unsur pengendali pelaksanaan pembangunan darisekda ; Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat KeputusanBupati Mojokerto tahun 2005 dan saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian Pengendalian Bag Pembangunan Setda Kab.

Subbagian Tata Usaha;Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan;Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan;7~o9 29 5Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;Bahwa selaku kepala kantor pertanahan Kabupaten Musi Rawas daritahun 20032010, saksi mengetahui adanya kerjasama pengadaansertifikat tahun 2007 antara Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawasdan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, tentang PenyelesaianSurat Keputusan Pemberian Hak

Indonesia Nomor 52 tahun 2013.Bahwa rincian tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat jenderalPendidikan Tinggi yaitu. melakukan penyusunan program kerjasubbagian.Bahwa jabatan saksi sebagai Kasubag Program dan Anggaran BagianPerencanaan khusus untuk DITJEN DIKTI (Direktorat JenderalPendidikan Tinggi).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasubag Programdan Anggaran Bagian Perencanaan di Kementerian adalah melakukanpenyusunan program kerja Subbagian.Bahwa rincian dari penyusunan program kerja subbagian

tinggi membutuhkan alokasi anggaranuntuk melaksanakan program yang telah direncanakan, makaHalaman 157 dari Putusan Nomor. 6/Pid.Sus /TPK/2018/PN TpgPerguruan tinggi tersebut harus menyampaikan surat permohonankepada Kemenristek Dikti.Bahwa tindak lanjut atas permohonan tersebut selanjutnya Dirjen Diktikemendikbud akan mendisposisinya.Bahwa sekretariat jenderal Dikti akan mendisposisi ke kepala Bagianperencanaan dan pengganggaran.Bahwa kepala Bagian perencanaan dan pengganggaran akanmendisposisi ke Subbagian

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri56/2019 menyatakan:Bupati/wali kota dapat melakukan penyesuaian nomenklatur,pembagian tugas dan fungsi bagian dan subbagian padaHalaman 134 dari 206 halaman. Putusan Nomor 2 P.KHS/2020masingmasing bagian sekretariat daerah kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal20 dan pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhanpenyelenggaraan pemerintahan daerah. (Bukti T75)c.

Nias yang anggarannyabersumber dari DAK TA.2016 adalah staf subBagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Niasserta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuaidenganpelimpahan kewenangan yang telahdiberikan kepada KPA yakni melakukan pengujianatas tagihan dan memerintahkan pembayaran, dansaya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PA)hanyamengetahui dan menandatanganiRekomendasi yang membenarkan Nilai SPM yangdiminta oleh Kuasa Pengguna Anggaran benar untukpembayaran Pembangunan Ruang Kelas Baru diSDN 078441

setiap kecamatan se Kota BatamBahwa Terdakwa selaku Kabag Bansos Bagian Kesra Sekretariat DaerahKota Batam yang memberikan rekomendasi terhadap proposal yang telahTerdakwa verifikasi.Bahwa sebagai Kabag Banson Bagian Kesra mempunyai fungsipelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dankoordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasidi bidang pengelolaan bantuan social.Bahwa disamping itu tugas Terdakwa selaku Kabag Bansos Bagian Kesramenyusun rencana kegiatan Subbagian

PPABP menerima data pegawai dinas luar, cutitahunan, dan absensi manual (dalam hal pegawaikumandah) dari Pelaksana Subbagian Umum danmembuat Daftar Perhitungan Uang Makan sesuaijumlah hari masuk kerja masingmasing pegawai sertamenghitung potongan PPh Pasal 21 bagi pegawaiGolongan IlVa ke atas, menerima Surat PermintaanPembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM)dari Operator SPM, dan Surat Setoran Pajak (SSP)dari aplikasi GPP, konsep Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak (SPTJM) dan menyerahkannya

AGUSAKHIRUL adalah selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada SekretariatDaerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Surat Keputusan Bupati DharmasrayaNomor :821.23/61/BKD2009 tanggal 03 September 2009 ditugaskan sebagai Anggota PanitiaPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten DharmasrayaTahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/88/KPTSBUP/2009 tanggal 27 Juli 2009 dan Terdakwa IIT AGUSTIN IRIANTO selaku Kepala SubBagian Tata

SusTPK/2019/PN AMB /fBahwa saksi pernah membuat dokumen pencaian berupa SPP dan SPM,sebelum di buat SPP dan SPM saksi melihat Surat penyaluran darisekertaris daerah yang diberikan oleh Kuasa BUD saudara Wati Rumalutur;Bahwa mekanisme pembuata SPP dan SPM awalnya adalah suratpenyaluran dari Sekda yang dikirim ke Badan Pendapatn PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui SubBagian Umum, kemudian surat di serahkan kepada Kepala Badan untukdidisposisi dan diteruskan surat