Ditemukan 6224 data
113 — 19
. : AA4768M, milik IBNU SOLEH tanpa seijin pemiliknya,sehinggaberdasarkan fakta tersebut unsur kedua telah terpenuhi.Ad. 3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itusepenuhnya atau sebagiannya dapat
24 — 5
kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuanyang berlaku.Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukanpembangunan fasilitas dan sarana.Bahwa disamping syaratsyarat tersebut diatas, Peraturan Pemerintah No. 36Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 15 ayat(1) juga mensyaratkan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksuddalam pasal 13, Badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri denganmelampirkan persyaratan administrasi dan tekhnis
RACHMAT IDRAK, SH. MH
Terdakwa:
ABD. RAHIM BUSTAM. SH
110 — 21
- Foto Copy Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pentunjuk tekhnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengurusan pasar dalam Daerah Kota Makassar.
- Foto Copy Peraturan Walikota Makassar Nomor 12 tahun 2006 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar.
Timur.3 (tiga) lembar denah pembangunan lods / kios pada PD PasarPa'baeng baeng Timur.Foto Copy Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 4 Tahun1999 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah PasarMakassar Raya Kotamadya Daerag Tingkat II Ujung Pandang.Foto Copy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar.Foto Copy Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 126/Pid.SusTPK/2017/PN Mks.10.11.12.13.Tentang Pentunjuk tekhnis
Foto Copy Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 4 Tahun 1999Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 126/Pid.SusTPK/2017/PN Mks.10.11.12.13.Tentang Pembentukan Perusahaan daerah Pasar Makassar RayaKotamadya Daerag Tingkat Il Ujung Pandang;Foto Copy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar;Foto Copy Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004 TentangPentunjuk tekhnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor12 Tahun 2004 tentang pengurusan
Foto Copy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 126/Pid.SusTPK/2017/PN Mks.10.11.12.tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar.Foto Copy Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004Tentang Pentunjuk tekhnis Pelaksanaan Peraturan Daerah KotaMakassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengurusan pasar dalamDaerah Kota Makassar.Foto Copy Peraturan Walikota Makassar Nomor 12 tahun 2006tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PerusahaanDaerah
92 — 9
Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 19 Mei 2014yang selanjutnya diberitanda bukti P.2;Fotocopy Surat Izin Gangguan Umum (HO) tertanggal 19 Mei 2014 yangselanjutnya diberi tanda bukti P.3;Fotocopy Surat Izin Usaha (SITU) tertanggal 19 Mei 2014 yangselanjutnya diberi tanda bukti P.4;Fotocopy Tanda daftar perusahaan perorangan tertanggal 19 Mei 2014yang selanjutnya diberitanda bukti P.5;Fotocopy Rekomendasi Kepolisian tertanggal 20 Mei 2014 yangselanjutnya diberi tanda bukti P.6;Fotocopy Surat Advis Tekhnis
Fotocopy Surat Advis Tekhnis / Rekomendasi UsahaKepariwisataan yang selanjutnya diberi tanda bukti P.7;8. Fotocopy Sertifikat Tanda bukti Hak milik bangunan yangselanjutnya diberi tanda bukti P.8;9.
104 — 46
urusan Pengadilan oleh pihak lain dalam kekuasaankehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam UUDNegara RI Pasal 3 Ayat (2) dan lagi pula kekuasaan kehakiman adalahkekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan;Pembanding mungkin lupa bahwa dari persfektif normatif, asas, dan praktekdimensi dasar hukum sistem peradilan perdata di Indonesia sangat kuatsebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, meski secara tekhnis
Para Penggugat)dalam kontra memori banding a quo teguh berpegang bahwa prinsip, caradan tekhnis menyampaikan ketidak setujuan, bantahan, kritikan bahkanperlawanan haruslah dalam kepantasan, kehormatan dan kesantunan,itulah sebabnya Para Terbanding (dh.
102 — 43
Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah saksi Lamriana Sinagaselaku Pejabat Pengadaan setelah melalui mekanisme yang diatur olehperaturan terkait pengadaan barang dan jasa;Bahwa meskipun penetapan pemenang adalah menjadi wewenang PejabatPengadaan Barang dan Jasa, namun sebelum ditetapbkan sebagai pemenangpenyedia/ rekanan harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang sesuaidengan peraturan pengadaan barang dan jasa tentang mekanisme pengadaanlangsung diantaranya yaitu melakukan evaluasi administrasi, tekhnis
Muhammad Faidul Aliim Romas, S.H.
Terdakwa:
ALI HARAHAP Alias ALI Bin MARA OLOAN HARAHAP Alm
154 — 37
badanusaha dalam melakukan usaha kegiatan pengolahan, pengangkutan,penyimpanan dan niaga migas yaitu izin usaha niaga terbatas dan usaha niagaumum.Bahwa ahli menerangkan cara agar perorangan/badan usaha untuk dapat memilikiperizinan berupa izin usaha pengolahan, penyimpanan dan niaga migasberdasarkan Pasal 15 PP No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyakdan gas bumi yaitu :Perorangan/badan usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri denganmelampirkan persyaratan administrasi dan tekhnis
Informasi mengenai rencana dan surat tekhnis berkaitan dengan kegiatan usahaBahwa ahli menerangkan perizinan berupa izin usaha pengolahan, pengangkutan,penyimpanan dan niaga migas tersebut dibuat/diterbitkan oleh Menteri ESDMtersebut dalam bentuk keputusan Menteri ESDM;Bahwa Menteri ESDM sampai dengan saat ini Kewenangan untuk memberikan ijinusaha tertentu untuk kegiatan hilir minyak dan gas bumi belum melimpahkankewenangan tersebut kepada Pemerintah Daerah karena itu Pemerintah Daerahbelum diperkenankan
35 — 4
kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
30 — 3
Kelapa Sawit PT.TPP ( TunggalPerkasa Plantations ) Afdelling Delta 9 Desa Mekar Sari melalui Afdeling 6/7Menimbang, bahwa dengan demikian unsur wengambil sesuatu barang telah terpenuhtUnsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain,yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilatekonomis ataubersifat nilai tekhnis
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Kasasi/Tergugat (sebagai pihak yang benar)terhalang mendapatkan haknya dan/atau belum memperoleh kepastian hukumdikarenakan baik judex facti Pengadilan Agama Padang maupun judex factiPengadilan Tinggi Agama Padang mendasarkan keputusannya pada halhal yangbersifat tekhnis hukum acara sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangannyahalaman 26 sampai dengan halaman 30 putusan sebagaimana yang tertuang dalamputusan Pengadilan Agama Kelas I.A Padang Nomor 10/Pdt.G/2012/PTA.Pdg., Jo.Putusan judex
118 — 34
/1999 tanggal 03 September 1999 dari Markas Besar Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Pusat Laboratorium Forensik terhadap dokumen bukti yangdipersoalkan berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960 dengan kesimpulan bahwa :hal 7 dari 20 hal Put.No.80/PID/2013/PT.PLGTulisan Ketik bukti yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat KeteranganTanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960 (tk).tidak dapatdilakukan pemeriksaan secara tekhnis
33 — 7
) dan untuk obat jenis Carnophenadalah termasuk golongan Obat keras, yang harus dijual olehApotek berizin dan untuk membelinya pun harus dengan resepdokter ;Bahwa fungsi obat carnophen adalah sebagai obat penenangsusunan syaraf pusat yang biasanya dipergunakan oleh orangyang mengalami gangguan jiwa ;Bahwa ahli menerangkan Persyaratan yang harus di penuhiseseorang dalam melakukan pekerjaan Kefarmasian adalah :Wajib memiliki surat tanda registrasi berupa : STRA bagi apotekerdan STRTTK bagi tenaga tekhnis
24 — 4
Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.
AGUS SALIM TAMPUBOLON, S.H
Terdakwa:
HUSAINI, S.P., Bin HASBALLAH
425 — 34
Satwa Sitaan,Koordinator Barang Bukti dan Saksi Ahli Kasus Satwa Liar di BKSDAAceh;Bahwa Ahli mendapat sertifikat keahlian setelah mengikuti Pendidikandan Latihan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) lanjutan di Bogorpada tahun 2014 dan peserta pada sosialisasi pengenalan jenistumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan pada tanggal 03 Mei2011 di Banda Aceh dan selanjutnya Ahli mendapatkan SertifikatSosialisasi Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yangdiperdagangkan serta Sertifikat Bimbingan Tekhnis
59 — 22
Dyah Araiyani Yuningsih, Apt sebagai manejer tekhnis bidangpengujian Teranokoko yang mengetahui Plh. Kepala Badan POM R. diJayapura Imelda Gunawan, S.Si,, Apt yaitu:Hasil Pengujian :O Pemberian berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarnacokelat kehitaman.
29 — 2
Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan se/uruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat.
60 — 30
akan menerangkan dan atau menjelaskan kepada Penggugat serta menjadimasukan serta akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini bahwa kerja sama yang sesungguhnya terjadi antaraTergugat dengan Penggugat yaitu dalam hal sewaktu Penggugat mendirikan PT.ASIA CORP SOLUTION berkedudukan di Mataram yang bergerak di bidang10agricultur dan pembelian komoditi hasil pertanian, penggugat pada saat itu memintabantuan baik moril dan materiil kepada Tergugat untuk secara tekhnis
ASIA CORP SOLUTIONberkedudukan di Mataram yang bergerak di bidang agricultur dan pembeliankomoditi hasil pertanian, dimana penggugat pada saat itu meminta bantuan baik27moril dan materiil kepada Tergugat untuk secara tekhnis dan finansial agarterwujud dan berdirinya PT. ASIA CORP SOLUTION3. Bahwa dari perjanjian antara Tn. YAMANEE ( PT. BIO GREENLAND ) denganMIKIO TAKEDA ( PT. ASIA CORP SOLUTION ), sehubungan dengan pendiriandan pembangunan PT.
43 — 31
34A, 34B, 34C, 34D, 35A, 35B, 35C, 35D, 36A,36B, 36C, 36D, 37B, 37C,37D, 39A dan 39B dengan total luas keseluruhansekitar + 633 Ha yang berada HGU No. 01 tahun 2001 tanggal 28 Februari2001 an Penggugat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Ogan Komering Ilir.Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka sudah seharusnyaselama proses pemeriksaan perkara ini dilakukan harus tetap dilakukanpengelolaan terhadap tanaman sawit yang ada diatas lahan sengketa sesuaidengan tekhnis
perkebunan, untuk menghindari kerugian yang semakinbesar, meliputi kegiatan pemeliharan, panen TBS, melakukan penjualan TBS.Bahwa alasan harus tetap dilakukan pengelolahan terhadap tanaman sawityang ada diatas lahan sengketa adalah untuk menghindari kerugian yanglebih besar termasuk kemungkinan yang dapat membahayakan lingkungan.Hal ini dapat terjadi karena :a Pemeliharaan yang tidak memenuhi tekhnis perkebunan atau bahkantidak dirawat akan berdampak pada matinya tanaman sawit dimaksud.b Panen yang
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebab, secara tekhnis,proses pembagian waris bisa dilakukan dengan berbagai macamcara, seperti (a) penunjukan bagianbagian ahli waris sebelummeninggalnya pewaris yang dilakukan secara damai denganmelibatkan pewaris dan seluruh ahli waris. Penunjukan tersebutmemang belum merupakan peristiwa waris, namun dilakukan29sekedar sebagai persiapan untuk menghindari kemungkinanterjadi konflik pasca kematian pewaris.
Karena itu, membuktikan pembagian waristidak bisa dan tidak cukup dengan hanya mengemukakan faktafakta telah terjadi peristiwa waris.Penggugat/Termohon Kasasi ternyata tidak mengungkapkan faktaapapun mengenai tekhnis pembagian waris yang didalilkannya,hanya melulu menyatakan obyek sengketa telah dibagi waris.Dalil yang tidak didukung dengan fakta apapun tentunya tidakbisa pula diperpegangi dan dijadikan dasar dalam membangunsatu konstruk kesimpulan apapun juga.3 Penggugat/Termohon Kasasi tidak menguraikan
Terbanding/Terdakwa : GAZALI T. PARENTA, SH Alias GAZALI BIN TAHIR PARENTA.
63 — 32
SUAIB,SE ALIAS SUAIB BINARSYAD menyampaikan kepada Terdakwa bahwa proposal dari KSUCemapaka raya yang dikirim oleh Terdakwa telah mendapatkan suratkeputusan (SK) dari Deputi untuk menerima dana dan semua koperasipenerima dana diundang ke Makassar untuk menghadiri bimbingan tekhnis dariHal. 8 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.
SUAIB,SE ALIAS SUAIB BINARSYAD menyampaikan kepada Terdakwa bahwa proposal dari KSUCemapaka raya yang dikirim oleh Terdakwa telah mendapatkan suratkeputusan (SK) dari Deputi untuk menerima dana dan semua koperasipenerima dana diundang ke Makassar untuk menghadiri bimbingan tekhnis daripihak Kemenkop dan UKM RI, dan sekitar bulan Oktober 2013 dana bantuantersebut langsung ditransfer kerekening KSU Cempaka Raya sebesarRp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).Bahwa setelah dana bantuan