Ditemukan 822 data
OLAF M
37 — 1
Perkawinan Pemohon yang terlambat tersebut diKantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif JakartaPusat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku, karena dengan didaftarkannya perkawinan tersebut maka hubungan antaraPemohon dengan Elizabet T Darmasela secara hukum formil adalah suami istri dansetelah Elizabet T Darmasela meninggal dunia, maka status Pemohon adalah dudayang ditinggal mati istrinya, sehingganya adminitrasi kependudukan menjadi tertip
15 — 10
hak anak jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebih didahulukan dari padahukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan juga pernikahan antara para pemohon telah
14 — 2
perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilaksanakan di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan,Kota Prabumulih pada tanggal 15 April 1992;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 Ayat (5)UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talakdan Rujuk yang diberlakukan dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun1954, dan Pasal 35, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, untuk tertip
90 — 15
masingmasing nama Pemohon tertulis EKO PURNOMO, Tempat lahir diSragen, Tanggal lahir 1 Januari 1984, adalah yang benar (2 Foto copy Kartutanda penduduk dan kartu Keluarga ijazah terlampir); Bahwa dalam dokumendokumen Pemohon miliki tersebut diatas tertulisPARYANTO EKO PURNOMO tempat lahir di Sragen, tanggal lahir 1September 1984, adalah yang menunjukan subyek permohonan ini adalahsatu orang yang sama yaitu Pemohon 5 Bahwa maksud dan tujuaan Pemohon mengajukan permohonan penetapan iniadalah untuk tertip
15 — 9
pertimbanganpertimbangan yang telahdiuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut denganmenyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan di KecamatanPrabumulih Timur, Kota Prabumulih, pada tanggal 01 Januari 2000;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Peraturan MenteriAgama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 danPasal 35, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, untuk tertip
17 — 7
tersebut denganmenyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal26 Agustus 2018 di Perum Griya Prabu Damai, Blok F, Rt. 006, Rw. 004,Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Peraturan MenteriAgama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 danPasal 35, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, untuk tertip
25 — 9
Kecamatan Teunom KabupatenAceh Jaya, sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri serta telah dikaruniai 1 ( satu ) anak bernama Anak (Almh);Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam ( Murtad );Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II ada memiliki suratNikah, namun surat tersebut sudah hilang waktu terjadinya Gempa danGelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
34 — 13
Januari 1997;Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak pernah berceraidan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II ada memiliki surat nikah,namun surat tersebut telah hilang dalam musibah Gempa Bumi dan Tsunamipada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, di , Kabupaten Aceh Jaya.Sedangkan surat nikah tersebut sangat perlu bagi Pemohon dan Pemohon IIuntuk memiliki bukti nikah serta keperluan lainnya;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
11 — 7
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antaraPemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud dantujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karenanyaMajelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon agar MajelisHakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji atasdiri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon patut dikabulkan,Menimbang, bahwa untuk tertip
85 — 23
telahdiuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut denganmenyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilaksanakan di Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, padatanggal 10 Oktober 2010;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Peraturan MenteriAgama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 danPasal 35, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, untuk tertip
31 — 9
(Sembilan) bulan ;Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernah berceraidan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam ( Murtad ).Bahwa, pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak tercatat pada PegawaiPencatat Nikah, dalam masa komplik oleh karena itu mohon diisbatkan ;Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Isbat nikah dari MahkamahSyariyah Calang untuk bukti pernikahan, mengurus akta kelahiran sertakeperluan Administrasi lain yang dianggap perlu ;Bahwa untuk kepastian hukum dan tertip
29 — 3
Sedangkan Buku Nikah tersebut sangat perlu sangat perlubagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti nikah serta untuk keperluan AktaKelahiran dan keperluan administrasi lainnya oleh sebab itu Pemohon mohonkepada bapak mahkamah Syariyah Calang pernikahan antara Pemohon I danpemohon II untuk diistbatkan;e Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukan sebagaimanadi maksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon
17 — 2
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai denganTergugat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;wonnn Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitumgugatannya agar dicantumkan perintah penyampaian salinan putusan olehPanitera kepada Pegawai Pencatat Nikah penggugat dan tergugat, akan tetapidemi terpenuhinya tertip
29 — 9
III, lahir 06061991;Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak pernah berceraidan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II ada memiliki surat nikah,namun surat tersebut telah hilang dalam musibah Gempa Bumi dan Tsunamipada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, di , Kabupaten Aceh Jaya.Sedangkan surat nikah tersebut sangat perlu bagi Pemohon dan Pemohon IImemiliki bukti nikah serta keperluan lainnya;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
28 — 9
Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, sampaisekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telahdikaruniai 3 ( tiga ) anak bernama :anakAnakanakBahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam ( Murtad ).Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II ada memiliki suratNikah, namun surat tersebut sudah hilang waktu terjadinya Gempa danGelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004,Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
26 — 10
Sedangkan Buku Nikah tersebut sangat perlusangat perlu bagi Pemohon dan Pemohon II sebagai bukti nikah sertauntuk keperluan Akta Kelahiran dan keperluan administrasi lainnya olehsebab itu Pemohon mohon kepada bapak mahkamah Syariyah Calangpernikahan antara Pemohon dan pemohon II untuk diistbatkan;e Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukansebagaimana di maksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang UndangNomor 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka ParaPemohon
28 — 9
Sedangkan Buku Nikah tersebut sangat perlusangat perlu bagi Pemohon dan Pemohon II sebagai bukti nikah sertauntuk keperluan Akta Kelahiran dan keperluan administrasi lainnya olehsebab itu Pemohon mohon kepada bapak mahkamah Syariyah Calangpernikahan antara Pemohon dan pemohon II untuk diistbatkan;e Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukansebagaimana di maksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang UndangNomor 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka ParaPemohon
17 — 9
Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut denganmenyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal12 Desember 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan PrabumulihTimur, Kota Prabumulih;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Peraturan MenteriAgama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 danPasal 35, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, untuk tertip
1.WARDOYO
2.LUCKI TRI NUGROHOWATI
27 — 9
selamaperkawinannya Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu DimasBagus Balanawa Nugrahadi Wardoyo, Respati Rahnu Yudho Wardoyo,Michelle Aruna Mulyawati Wardoyo;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon danketerangan saksisaksi dihubungkan dengan bukti P2, P3, P4, P5, anakPara Pemohon yang bernama Respati Rahnu Yudho Wardoyo di dalam KKdan Kutipan Akta Kelahiranya tertulis berjenis kelamin perempuan padahalfaktanya anak Para Pemohon tersebut berjenis kelamin lakilaki, untuk ituguna menjaga tertip
22 — 7
Oleh karenanya melindungi hak anak jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertid administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada tertip administrasi hukum objektif);Menimbang, bahwa terhadap petitum poin dua (2) permohonan paraPemohon, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas dandengan merujuk pada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukanterbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga pernikahan