Ditemukan 2333 data
138 — 69
Peraturan mengenai Eksekusi Hypoteek yang ada mulai berlakunyaUndangundang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehinggaselama belum ada Peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6Undangundang Hak Tanggungan tersebut, maka Eksekusi Hypoteekyang berlaku yaitu harus melalui Pengadialn Negeri setempat, atau dengankata lain Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan tidak dapat berdirisendirikarenaPasal 26 Undangundang Hak Tanggungan sebagaiPasal Pelaksanaanyadan oleh karena Pelaksanaan atau
Jadiaman Simbolon, S.H.
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
Intervensi:
Nuning Lestari
355 — 368
Kedua bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri tersebutkemudian Tergugat II (yakni JAMIAN) mengajukan upayahukum banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, atas upayahukum banding tersebut kemudian Pengadialn Tinggi JawaTengah menjatuhkan putusan yakni Putusan Pengadilan TinggiJawa Tengah Nomor : 462/Pdt/1991/PT.smg tanggal 17 Oktober 1991 yang amarnya sebagai berikut :Mengadili :1) Menerima permohonan pemeriksaan perkara dalamperadilan tingkat banding dari tergugat II intervensikonvensi / Penggugat II
Bahwa terhadap tersebut yang telah diputuskan sebagaimana putusan Pengadilan negeri semarang Nomor 222/Pid.B/2016/PN.Smgtanggal 21 Juni 2016 jo Putusan Pengadialn Tinggi Jawa Tengah Nomor209/Pid/2016/PT..Smg tanggal 1 September 2016 jo.
66 — 26
XxXXxxXxXXXXxXxx,Pekerjaan pengurus rumah tangga, bertempat tinggal diKota Batam, dalam hal ini berdasarkan surat kuasakhusus Nomor 118/SK/R&P/VII/2020, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadialn Agama Batam dengan NomorRegister 385/SK/VII/2020 21 Juli 2020 memberi kuasakepada Abdul Rachman, S.H,.Ramadani FitriSihombing, S.H. advokad dan Penasehat Hukum padakantor hukum Rachman & Partners yang beralamat diRuko Botania 2 Blok B 21 Nomor 05, Kelurahan Belian,Keacamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya
1.SYAMSIR AHMAD BIN AHMAD BALOKO
2.TASMAN BIN AHMAD BALOKO
3.BUSTAN AHMAD BIN AHMAD BALOKO
4.RUSTAN. A BIN AHMAD BALOKO
5.RAHMAWATY AHMAD BINTI AHMAD BALOKO
Tergugat:
1.LA EDE
2.ASMA AHMAD ALIAS ASMA
129 — 69
Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 3295K/PDT/2018 tanggal 30 November 2018 danoleh karena telah ternyata dan terbukti bahwa dalam Perkara Pembagian WarisNomor: 263/Pdt.G/2020/PA.Bb yang diajukan oleh Para Pelawan di PengadilanAgama Baubau tidak melibatkan Terlawan II (LA EDE) sebagai pihak Tergugatatau setidaktidaknya sebagai pihak Turut Tergugat, maka menurut hukumPutusan Pengadialn Agama Baubau Nomor: 263/Pdt.G/2020/PA.Bb tersebutcacat yuridis serta tidak mengikat Terlawan dan sekaligus
Terbanding/Tergugat I : Drs. FAJAR TIGA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ENREKANG
35 — 14
0:e ccc cee eee cee eeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeasSehingga Majelis Hakim Pengadialn Negeri Enrekang salah dan tidak tepat dalammembuat pertimbangan Hukum oleh Karena keterangan saksisaksi yang di ajukanoleh penggugat terdapat keterangan saksisaksi tersebut yang tidak dipertimbangkandan tidak termuat dalam Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriEnrekangyang tidak cermat, terburuburu dalam membuat pertimbangan hukum dantelah mengabaikan hukum pembuktian dari keterangan saksisaksi para Penggugatdan
ALBERTUS SYAHAILATUA
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
92 — 27
pemohon kaburtetapi termohon tidak menguraikan posita poin berapa yang bertentangandengan petitumnya;bahwa yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah Termohondan kedudukan/domisili termohon adalah di Jakarta pusat maka sudah benarpermohonan ini di ajukan terhadap pemohon melalui Pengadilan Negeri Jakartapusat;Menimbang bahwa, setelah pengadilan membaca secara seksamaeksepsi Termohon dan tanggapan Pemohon atas eksepsi tersebut, dikaitkanbukti bukti yang di ajukan para pihak di persidangan maka pengadialn
1.PRIATMAJI DUTANING PRAWIRO.,SH
2.EKO NURLIANTO, S.H.
3.MUHAMMAD MA'RUF., SH., MH
4.M. PURNAMA SOFYAN.,SH
5.RENALDY RESTAYUDA SH
Terdakwa:
HERLINA alias LINA
47 — 14
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadialn Negeri Jakarta Barat, tanggal12 Mei 2020, Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Brt, sejak tanggal 10 Juni 2020sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,tanggal 09 Juli 2020, Nomor: 2382/Pen.Pid/2020/PT.DKI, sejak tanggal 09Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;9.
15 — 8
hichaf1dbchafOlochf1 3.tabMembebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yangberlaku.par pardplain Itrparqj fi4261i426ri0s1276slmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin426itapOpararsid3091371 rtlchfcs1 af37afs22alang1025 ItrchfcsO f37fs22lang1057langfe1033cgridlangnp1057langfenp1033 rtichfcs1 aflafs24 ltrchfcsO bf1fs24insrsid309 137 1charrsid3091371 SUBSIDER:par rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24insrsid309 137 1charrsid3091371 Atau apabilaMajelis Hakim Pengadialn
164 — 70
Dikarenakanbahwa perkara yang sama berdasarkab Putusan Nomor72/Pdt.G/2007/PHIL.PN.SMDA telah diadili dan diputus oleh PengadilanHubungan Industrial pada Pengadialn Negeri Samarida dan telah berkekuatanhukum tetap (Inkracht)berdasarkan alasan tersebut diatas, sehingga secara hukum surat gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterimaatas Alasan pada eksepsi tersebut diatas adalah merupakan eksepsi absolut,sehingga Majelis Hakim wajib memberikan Putusan SelaSebagai bahwan pertimbangan, disampaikanbeberapa
ARIZKA RAMDANI ANWAR SAPUTRI
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
3.KASAT RESKRIM NARKOBA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
4.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA MEDAN BARAT
89 — 19
Deli Serdang, maka sesuai ketentuanPasal 84 ayat (1) KUHAP yang harus dibuktikan dalam hal ini adalah seluruhadministrasi penyidikan yang telah dilimpahkan atau ditujukan kepada Kejari DeliHalaman 50 dari 57 Putusan Praperdilan No.59/Pid.Pra/2020/PN.Madn.Serdang dan Pengadialn Negeri Lubuk Pakam sehingga Pengadilan NegeriMedan tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan ini karena yangberwenang adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan oleh karenanya HakimPraperadilan pada Pengadilan Negeri
124 — 69
Gistex Chewon Synthetic tanggal 15 Januari 2015;56.Bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat sebagaimana yang telah diuraikantersebut di atas, yang didukung pula dengan buktibukti yang cukup dansah, maka cukup beralasan apabila Gugatan Penggugat ini dinyatakanberdasar dan beralasan menurut hukum, karenanya Penggugat mohondengan hormat kepada Ketua Pengadialn Tata Usaha Negara Cq MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus:1.
93 — 48
Bahwa, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili gugatan @ quo,karena yang berwenang adalah Pengadilan Umum dalam hal ini Pengadialn Negeri Surabaya untuk terlebih dahulu memutus kepemilikan tanah a quo ;Vill. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada poin 14 ; 1.
1.Abdullah Daeng Janji
2.H. S Dg Jarre
3.S. Dg. Ngiji
4.Abd Rahman Dg. Taba
Tergugat:
1.Hamado Dg. Rani
2.Dg. Ngagi
3.Abd Rajab Dg. Serang
4.Iksan Dg. Tika
5.Irmawati
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa
2.Andi Walinono selaku Notaris atau PPAT
3.Dorektorat Ipeda sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gowa
93 — 50
dapat dikabulkan;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum No 14guatan yaitu :Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulumeskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun PeninjauanKembali dari para TERGUGAT atau pihakpihak lain.Menimbang bahwa putusan serta merta memiliki syarat yaitu gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadialn
175 — 42
Dikarenakan bahwa perkara yang sama berdasarkanPutusan Nomor : 72/Pdt.G/2007/PHI.PN.SMDA telah diadili dan diputus oleh PengadilanHubungan Industrial pada Pengadialn Negeri Samarida dan telah berkekuatan hukum tetap(Inkracht).Berdasarkan alasan tersebut diatas, sehingga secara hukum surat gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima.Atas alasan pada eksepsi tersebut diatas adalah merupakan eksepsi absolut, sehinggaMajelis Hakim wajib memberikan Putusan Sela.2021Sebagai bahan pertimbangan
61 — 25
Hakim Pengadialn Negeri Medan sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengantanggal 09 Juni 2016 ;5. Perpanjangan Wakil Ketua PN. Medan sejak tanggal 10 Juni 2016 sampaidengan tanggal 08 Agustus 2016 ;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Agustus 2016sampai dengan tanggal 07 September 2016;7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 05 September 2016 sampaidengan tanggal 04 Oktober 2016;8.
105 — 23
Perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.LKkarena pada wakiu itu Para Tergugat percaya akan apa yang disampaikan oleh Penggugat, maka dengan di saksikan para Tergugatpewas menikah dengan Penggugat, namun belakangan barulah ParaTergugat mengetahui ternyata ayah Para Tergugat Pewaris menikahdengan Penggugat, pada waktu Penggugat masih berstatus istri orang.Setelah menikah dengan ayah Para Penggugat, kemudian Penggugatbaru mengajukan perceraian ke pengadialn agama.Oleh karena pernikahan yang terjadi antara
170 — 528 — Berkekuatan Hukum Tetap
., telah benar dan sesuai dengan fakta yang ada pada kesaksian yangdisampaikan oleh saudar prof pada saat sidang pada Pengadialn NegeriPrabumulih adalah kesaksian yang terjadi dan disaksikan langsung olehsaudara Prof. Rachmad, S.H., M.H., dan ini telah sesuai dengan KUHPerdata/HIR Pasal 1866 dan kesaksian yang disampaikan oleh Prof. Rachmad, S.H.
56 — 28
pertimbangan pertimbangan yang sudah tepat dan benar serta beralasanmenurut hukum menjatuhkan putusan,maka Majelis Hakim Tingkat Bandingmengambil alihpertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut,sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankanuntuk dikuatkan.Menimbang bahwa setelah Majelis hakim Tingkat Banding memeriksa danmeneliti Memori Banding dari Penasehathukum Terdakwa, ternyata tidak terdapathalhal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadialn
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuanUndangUndang merupakan Penerapan Peraturan Hukum yang tidaksemestinya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 253 ayat (1) Hurufa KUHAP ;e Selanjutnya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalamputusannya telah melampaui batas wewenangnya dalammemberikan putusan pidana Penjara dan pidana UangPengganti (sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf cKUHAP) serta dalam hal perbaikan / perubahan putusan, halini dibuktikan dengan :1 Ditunjukkan dengan putusan pidana penjara yangdijatuhkan Majelis Hakim Pengadialn
Terbanding/Tergugat : H. USMAN DALIMUNTE dan HEFNI ASNAWIE
83 — 34
Dalam hal ini setelan Terlawan melakukananalisis letak tanah sengketa berdasarkan koordinat pada letak Lintangdan Bujur yang Terlawan maksud, sehingga tidak dibenarkan adanyapendelegasian ke Pengadialn negeri Pelalawan dan lagi pula secara tegasdan jelas secara hukun tanah objek sengketa terletak di wilayah hukumPengadilan negeri Bangkinang , untuk itu dalil Permohonan Pelawanharuslah dikesampingkan ;Bahwa mengenai dalil Pelawan pada halaman 8 ke halaman 9 yang telahmemberikan kesimpulan menyatakan