Ditemukan 2445 data
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.ASRI KOMSANI, SIP. MSI. Als ASRI Bin M RASIDI
2.ZAINAL ARIFIN, M.Pd Als ZAINAL Bin H. BEDULANA
3.ALFRIYANSYAH, ST Als YAN Bin SYAMSUL EFENDI
151 — 80
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian KeempatPelaksanaan Anggran Belanja Daerah : Pasal 132 Ayat (1): Setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan sah.6. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara:Hal 49 dari 250 Hal Putusan Nomor : 33/Pid.SusTPK/2019/PN Bgla.
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ALUDIMAN, S.Si.
128 — 73
Bahwa untuk kegiatan pelatihanSISKEUDES tahun anggran 2020 saksi Andi Mustafa menghubungi terdakwaselaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan yang sudah saksiAndi Mustafa kenal sebelumnya ditahun 2018 untuk membicarakan masalahkegiatan pelatihnan yang akan diadakan oleh Dinas PMD kabupaten Konawekepulauan dan terdakwa menyampaikan komitmen fee sebesar Rp. 2000.000,(dua juta rupiah) dari masingmasing peserta apabila saksi Andi Mustafa yangterpilin sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan
101 — 41
berdasarkan apa yang telah terurai sebagaimanatersebut di atas, maka ditemukan faktafakta ataupun keadaan yang terungkapdalam persidangan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalampersidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaanbernama Drs.MOCH .RIDWAN bin ABDUL MUHYI dan diuraikan pula secara lengkapmengenai identitas maupun kedudukan yang melekat pada dirinya, yaitu sebagaiBendahara pada STAIN Cirebon/IAIN Syekh Nur Jati Cirebon sebagai pemegangKuasa Penmgguna Anggran
Herdianto, SH
Terdakwa:
M.IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS
80 — 18
- 1 (Satu) Eksemplar Peraturan Kepenghuluan Panipahan Laut Tentang APBKP (Anggran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan) TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
- 1 (Satu) Eksemplar Buku Bank Kepenghuluan Bulan Januari TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
277 — 150
perencanaan Kemenporaselaku PPK tentang perubahan informasi jadwal pelaksanaan kegiatan danbiaya tiap bangunan dalam kontrak tahun jamak berdasar tahun anggarankegiatan pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraganasional dengan 2(dua) lembar fotocopy lampirannya.l(satu) bundel lembar fotocopy Rencana Anggaran dan Biaya proyekpembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasionalHambalang Bogor.1(satu) lembar asli surat dari Seskemenpora Wafid Muharam selaku Kuasapengguna Anggran
94 — 42
Rp. 8.047.720.000Halaman 31 dari 239, Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl(Delapan millyar empat ratus tujuh pulu juta tujuh nratus dua puluhribu rupiah), bahwa dari Anggran tersebut terbagi untuk :1.23.Pekerjaan Perencanaan sejumlah 390.192.000Paket Pekerjaan Kagiatan kegiatan Peningkatan jalan dengankonstruksi hotmix rumah ampar gading Pematang aur sejumlahRp. 8.029.873.000 ( Delapan millyar dua puluh sembilan jutadelapan ratus tujuh puluh ntiga ribu rupiah )Pekerjaan Pengawasan sejumlah Rp.
Pst.dapatkan dari YOGAN ASKAN.Bahwa YOGAN ASKAN tidak menyampaikan kepada saksi, bahwa yangbersangkutan juga meminjam uang kepada pengusaha lainnya.Bahwa dari awal saksi memang tidak tahu sama sekali terkait denganpengurusan anggran ternyata setelahn YOGAN ASKAN di Jakarta danmenanyakan pengiriman uang yang sisanya yang saksi kirim hanya Rp25 jutadengan cara bertahap baru saksi mengetahui.Bahwa terkait dengan uang Rp500 juta saksi tahu dari YOGAN ASKAN waktuYOGAN ASKAN menelepon saksi.Bahwa sedangkan
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
91 — 53
Bersama Kepala Desa dan Bendahara Desa Membuat dokumenpersaksiratan permintaan pencairan dana;Bahwa ada disusun dan ditetapbkan APBDdesa tahun anggaran 2015,namun tidak disusun sesuai tahapan yang benar, Yang mana APBDdesaTahun 2015 sepengetahuan saksi dibuat oleh Fasilitator Teknik ProgramDesa Maju inhil Jaya yang bernama AMAL;Bahwa Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam APBDesa PanglimaRaja Tahun Anggaran Tahun 2015, Yang saksi ketahui dari laporan RealisasiPelaksanaan Anggran Pendapatan
89 — 11
Banggai Tahun 2015 yaitu pada tahun 2014, kita dari perencanaan minta kepada masingmasing bidang tentang rencana kegiatan untuk tahun 2015, kemudian dari masing masing bidangmengirimkan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, kemudian setelah semuarencana dari masingmasing bidang menghimpun dan menyusun rencana kegiatan dari masingmasing bidang dan usulan Musrembang dalam bentuk Rencana Kerja kemudian dikirim keBAPEDA, kemudian kita menyusun KUA PPAS kemudian muncul Rencana Kegiatan Anggran
189 — 423
2009sampai sekarang pada komisi C yang membidangi Keuangan dan Infrastrukturdan mempunyai tugas dan wewenang :a) Fungsi legislasi antara lain : bersamasama dengan pemerintah daerahprovinsi Maluku membentuk peraturan daerah dan menetapkan Perdaturandaerah (Perda);b) Fungsi Anggaran antara lain: Bersamasama dengan pemerintah daerahprovinsi Maluku membahas anggaran dan menetapkan APBD;c) Fungsi Pengawasan antara lain : Bersamasama dengan pemerintah daerahprovinsi Maluku melakukan pengawasan terhadap anggran
232 — 153
2009sampai sekarang pada komisi C yang membidangi Keuangan dan Infrastrukturdan mempunyai tugas dan wewenang :a) Fungsi legislasi antara lain : bersamasama dengan pemerintah daerahprovinsi Maluku membentuk peraturan daerah dan menetapkan Perdaturandaerah (Perda);b) Fungsi Anggaran antara lain: Bersamasama dengan pemerintah daerahprovinsi Maluku membahas anggaran dan menetapkan APBD;c) Fungsi Pengawasan antara lain : Bersamasama dengan pemerintah daerahprovinsi Maluku melakukan pengawasan terhadap anggran
92 — 54
Rp.51.310.624.Rp.546.416.450.Bahwa mekanisme pencairan anggaran yaitu :Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPLS yangdiketahui PPTK kepada Pengguna Anggran (Ka Dinas),melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) danPejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menelitikelengkapannya.Berdasar SPPLS tersebut, Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) menyiapkan SPMLS untukditandatangani Pengguna Anggaran dan dikirimkan keKepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.193Berdasar SPMLS tersebut Kepala DPPKADmengeluarkan
117 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2134 K/PID.SUS/2016Bahwa oleh karena Gatot Sugeng Widodo selakubendahara pengeluaran bawaslu Provinsi Jawa Timurtidak mau menyelesaikan peratanggungjawaban keuangandan tidak mau menyetorkan sisa anggran ke kas Daerahsmesikpun sudah dilakukan pemanggilan secara patutsebelum dan sesudah keluarnya audit Reviu BPKPProvinsi Jawa Timur Maka Terdakwa selaku kepalasekretariat dan kuasa pengguna anggaranmenindaklanjutinya dengan : melaporkan ke Bapak Gubernur secara langsung digedung Negara Grahadi Surabaya
106 — 22
(KepalaDinas Pendidikan kota Bontang) di Bontang, lalu pada tanggal 27 Desember 2010bahwa PT Yudistira Borneo Mandiri telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa 1(satu) unit Kapal Latih kepada Pengguna barang/jasa dilakukan di Bontang danditerima, padahal phisik kapal latih masih berada di Jakarta,hal tersebut dilakukankarena untuk menyelesaikan administrasi guna kelengkapan persyaratan admmistrasiuntuk proses pencairan di DPPKA kota Bontang, untuk menghidari proses pembayaranyang melewati tahun Anggran
92 — 24
SDNBanulu belum dibayar 50 % baik DAK maupun DAU, dan SDNSipi belum dibayar 50 % baik DAK maupun DAU ;Bahwa penyebab kedelapan sekolah dimaksud tidak dibayarkan50 % tahap ke II karena dana yang berasal dari DAK sejumlahRp. 1.322.800.000, sudah diblokir oleh KPKN Atambua,penyebab dana tersebut diblokir saksi tidak tahu ;Bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut maka Pemda TTUtelah menetapkan anggaran yang bersumber dari DAU sebesarRp. 1.322.800.000, untuk menyelesaikannya ;Bahwa pada akhir tahun anggran
AFRIADI ASMIN, SH
Terdakwa:
MUSIKA ALIAS ITEM MUSIKA ALIAS MUSTIKA BIN M. NASIR
365 — 42
2 (Dua) lembar foto copy lampiran peraturan perubahan Kampung Gele Pulo Nomor 05 Tahun 2015 Tanggal 29 Oktober 2015 Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung perubahan Kampung Gele Pulo Kecamatan Bintang Tahun Anggran 2015.
46.
Register : 28-01-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 02-12-2016Putusan PN MEDAN Nomor 13/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 19 Juni 2014 — - Drs. YUSNI ALI
68 — 18MAJU CITRA UTAMA selakuPenyedia, anggran yang digunakan sebesar Rp.1.099.912.00.
Putus : 26-11-2013 — Upload : 14-11-2016Putusan PN SEMARANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 26 Nopember 2013 — HARSONO, ST. Bin DARTO SUTARJO
73 — 25Wonosegoro yang saksi siapkansebanyak 2 (dua);Bahwa mekanisme pencairan anggaran adalah sebagai berikut :e Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPLS yang diketahui PPTKkepada Pengguna Anggran (Ka Dinas), melalui Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menelitikelengkapannya.e Berdasar SPPLS tersebut, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)menyiapkan SPMLS untuk ditandatangani Pengguna Anggaran dandikirmkan ke Kepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.e Berdasar SPMLS
Register : 15-11-2021 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 10-05-2022Putusan PN SURABAYA Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 26 April 2022 — Penuntut Umum:
DODY NOVALITA, SH
Terdakwa:
Drs. GATHOT PURWANTO, M.Si Bin SUPARDI
148 — 72li>1 (satu) bendel pendapat akhir Fraksi Kebangkitan bangsa DPRD Kabupaten Trenggalek terhadap Rancangan peraturan daerah Kabupaten Trenggalek tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 tanggal 25 Agustus 2009
- 1 (satu) bendel pandangan akhir Fraksi Partai demokrat terhadap pembahasan Rancangan peraturan daerah Kabupaten Trenggalek tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggran
Register : 27-05-2022 — Putus : 30-09-2022 — Upload : 03-10-2022Putusan PN PEKANBARU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr
Tanggal 30 September 2022 — Penuntut Umum:
Herdianto, SH
Terdakwa:
HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin M.IDRIS
101 — 18- 1 (Satu) Eksemplar Peraturan Kepenghuluan Panipahan Laut Tentang APBKP (Anggran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan) TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
- 1 (Satu) Eksemplar Buku Bank Kepenghuluan Bulan Januari TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.