Ditemukan 822 data
21 — 6
Oleh karenanya melindungi hak anak jauh lebihpenting dan harus didahulukan dari pada tertib administrasi (hukumsubjektif harus lebih didahulukan dari pada tertip administrasihukum objektif);Halaman 9 dari 12Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2020/MS.LskMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadappetitum poin dua (2) permohonan para Pemohon, majelismemandang dengan merujuk pada aturan hukum itsbat nikah hanyadapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yangdiatur dalam Pasal 7
30 — 9
Sedangkan Buku Nikah tersebut sangat perlu sangat perlubagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti nikah serta untuk keperluan AktaKelahiran dan keperluan administrasi lainnya oleh sebab itu Pemohon mohonkepada bapak mahkamah Syariyah Calang pernikahan antara Pemohon I danpemohon II untuk diistbatkan;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukan sebagaimanadi maksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon
27 — 9
tempatdikediaman di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya, yang duluKecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, sampai sekarang dan telahbergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 ( dua )anak bernama :anakanakBahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam ( Murtad ).Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II tidak tercatat diKantor Urusan Agama Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
13 — 1
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai denganTergugat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;wonnn Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta olen Penggugat dalam petitumgugatannya agar dicantumkan perintah penyampaian salinan putusan olehPanitera kepada Pegawai Pencatat Nikah penggugat dan tergugat, akan tetapidemi terpenuhinya tertip
22 — 7
Oleh karenanya melindungi hak anak jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertid administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada tertip administrasi hukum objektif);Menimbang, bahwa terhadap petitum poin dua (2) permohonan paraPemohon, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas dandengan merujuk pada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukanterbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga pernikahan
21 — 7
Oleh karenanya melindungi hak anak jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertid administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada tertip administrasi hukum objektif);Menimbang, bahwa terhadap petitum poin dua (2) permohonan paraPemohon, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas dandengan merujuk pada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukanterbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga pernikahan
16 — 4
sesuai dengan nama tercatat/tutulis pada ljazah yangdimiliki oleh anak Pemohon dan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon; Bahwa suami Pemohon (JASMANI) telah meningal dunia karena sakit,meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2006 ; Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini, adalah mohonpenetapan pembetulan nama anak Pemohon yang berbeda, yang nantinyanama anak Pemohon yang dipakai adalah MUHAMMAD SYARIFUDINHIDAYATULLAH, agar tidak mengalami kesulitan dalam hal anakPemohon untuk tertip
14 — 7
Olen karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif yang diatur dalam Pasal
34 — 13
Januari 1997;Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak pernah berceraidan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II ada memiliki surat nikah,namun surat tersebut telah hilang dalam musibah Gempa Bumi dan Tsunamipada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, di , Kabupaten Aceh Jaya.Sedangkan surat nikah tersebut sangat perlu bagi Pemohon dan Pemohon IIuntuk memiliki bukti nikah serta keperluan lainnya;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
11 — 7
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antaraPemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud dantujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karenanyaMajelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon agar MajelisHakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji atasdiri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon patut dikabulkan,Menimbang, bahwa untuk tertip
85 — 23
telahdiuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut denganmenyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilaksanakan di Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, padatanggal 10 Oktober 2010;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Peraturan MenteriAgama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 danPasal 35, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, untuk tertip
31 — 9
(Sembilan) bulan ;Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernah berceraidan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam ( Murtad ).Bahwa, pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak tercatat pada PegawaiPencatat Nikah, dalam masa komplik oleh karena itu mohon diisbatkan ;Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Isbat nikah dari MahkamahSyariyah Calang untuk bukti pernikahan, mengurus akta kelahiran sertakeperluan Administrasi lain yang dianggap perlu ;Bahwa untuk kepastian hukum dan tertip
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIYEN MULIANA, SH.
23 — 16
pidana tersebut tidak sesualdengan kwalifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan olehTerdakwa, sehingga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama tidak dapat dipertahankan;Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentubukanlah semata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telahdilakukannya, akan tetapi merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agardikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindakpidana lainnya, serta mampu hidup lebih tertip
18 — 7
Olehkarenanya melindungi hak anak jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebih didahulukan dari padahukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan juga pernikahan antara
9 — 0
0035/Pdt.G/2016/PAKraArtinya : " Dan jika mereka beraam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya AllahMaha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor : 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelistelah patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;Menimbang bahwa untuk menciptakan tertip
10 — 1
M E N G A D I L I
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Yunanto bin Sudarto ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( Tertip Elyani binti Subagiyo) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung ;<
KARMINI
32 — 2
orang yang sama dengan nama MIN KARMINI umur 25 tahun seperti yangtertulis pada Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/88/IV/1998, dikeluarkan olehKUA Pagaden tanggal 15 April 1998 (bukti P 3) adalah orang yang sama dengannama KARMINI lahir di Subang tanggl 26 Februari 1969 seperti yang tertulis pada FotoCopy KTP NIK. 3213096602690001 atas nama Karmini (bukti P 1) dan pada Fotocopy Kartu Keluarga No 3213092602090127 atas nama kepala keluarga Muhaemin(bukti P 2);Menimbang, bahwa sebagai bagian dari tertip
30 — 13
sekarang, sampaisekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta dandikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. anak, dan 2.anak (alm).Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtaq); Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II dan tercatat diada KantorUrusan Agama Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, tetapi buku nikahtelah hilang dalam musibah gempa bumi / Tsunami 2004;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
27 — 9
Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kKependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka ParaPemohon akan melaporkan Penetapan Mahkamah Syariyah atas perkaraini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Aceh Jaya untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;.
29 — 10
Sedangkan Surat nikahtersebut sangat perlu bagi Pemohon dan Pemohon II sebagai bukti nikahserta untuk keperluan naik haji dan keperluan administrasi lainnya oleh sebabitu pemohon mohon kepada Mahkamah Syariyah Calang pernikahan antarapemohon dan Pemohon II untuk di istobatkan;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohonakan melaporkan Penetapan