Ditemukan 2455 data
86 — 50
SANG HYANG SERI (PERSERO)pasal 9 ayat (2) huruf b perjanjian No.IIL BENIH/PPK/SP/15/BLBU/IV/201 1 dan 47/SHS.02/SP/201 1tertanggal 25 April 2011 tentang Perjanjian Pelaksanaan KegiatanPengadaan Dan Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul(BLBU) tahun anggran 2011 beserta adendumnya ;3.
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHU,S.H
4.AMRI KURNIAWAN, S.H., M.H.
5.OBETH ANSANAY, S.H., M.H
6.ESTER WATTIMURY, SH.
7.NITA TEHUAYO,SH
8.SUDARMONO TUHULELE
9.ANDI ABDURROZZAK RIFAN ADHA, SH
10.RAIMOND CHRISNA NOYA, SH
Terdakwa:
Drs. MOCHAMAD DJEFRI LESSY
115 — 30
- Asli Kwitansi nomor 0883 tanggal April 2017 sejumlah Rp.5.550.000,-untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka melakasanakan realisasi anggran pilkada PPK/PPS Kec. Huamual belakang, pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBB 2017. (nota terlampir).
John Freddy. S, SH
Terdakwa:
MANSUR Bin PEKAMIN ALM
111 — 55
(Fotocopy);
- 1 (satu) rangkap Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Cemaga Selatan (setengar) Tahun Anggaran 2019, Tanggal 30 Desember 2020 (Fotocopy);
- 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Cemaga Selatan (setengar) Tahun Anggran 2019 Realisasi s.d 31/12/2019, Tanggal 09 Desember 2020 (Fotocopy);
- 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Cemaga Selatan
(setengar) Tahun Anggran 2019 Realisasi s.d 31/12/2019, Tanggal 04 Agustus 2021 (Fotocopy);
- 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Cemaga Selatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemaga Selatan Tahun Anggaran 2018, Tanggal 08 Oktober 2018 (Asli);
- 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Cemaga Selatan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemaga Selatan (setengar) Tahun Anggaran 2019, Tanggal 25 Oktober 2019 (fotocopy);
- 1
118 — 25
Sekretariat DPRD Kabupaten PesisirSelatan Tahun Anggaran 2011 yaitu:Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan PenggunaAnggran / Kuasa Pengguna Anggran
berhak untuk menguji,membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, danmemerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN / APBDdan Pasal ayat 2, untuk melaksanakan ketentuan tersebut PenggunaAnggran / Kuasa Pengguna Anggran berwenang : (a). menguji kKebenaranmaterial suratsurat bukti mengenai hak pihak penagih.e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat 1 yang menyebutkansetiap pengeluaran harus didukung olah bukti
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
208 — 38
Mangkubuana Hutama Jaya (Saksi NUR SYAMSI) selakuSite Manager dan Konsultan Pengawas Saksi DUWI SATRIO(selaku Pangawas).Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada saksi danterdakwa barang bukti berupa :SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum nomor : 42 tahun 2014 tentangPenunjukan Dan Pengangkatan Pengawas LapanganSementara Untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar ModernTahun Anggran 2014 (BB12)Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenNatuna (Pengguna Anggaran) Nomor : 01.1 Tahun 2015,tanggal 14
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
KARYONO
147 — 55
Panderman Raya No. 37 Mojokertodingan nilai kontrak pelaksanaan sebesar Rp. 1.858.035.000, (SatuMilyar Delapan Ratus ima Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Lima RibuRupiah) melalui APBD Permerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran2014 dengan bentuk kontrak gabungan harga satuan (unit price)dan Lumpsum (fixed price).Berdasarkan Surat perintah Mulai Kerja No. 602/156/417/409/2014tertanggal 14 Agustus 2014, jangka penyelesaian pekerjaanPembangunan Gedung Perputakaan dan Arsip Kota MojokertoTahun Anggran 2014
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. TOYIB Bin AHMAD DASUKI S.IP
208 — 159
1 (satu) Bendel Copy Peraturan Desa Sidamulya nomor : 1 tahun 2017 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggran pendapatan dan belanja desa TA. 2016
2 (dua) bendel Peraturan Desa Sidamulya TA. 2016
1 (satu) Copy Buku Data kegiatan BPD tahun 2016
1 (satu) Bendel copy Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kab. Cilacap dengan No. sertifikat : 11.30.02.12.1.00166, atas nama sertifikat : NGAJI.
96 — 15
2012 9. 15 Maret 2012 Membuat SK No. 027/Kep5538Pegum tentang perubahankeputusan pengguna anggaran dinkes prov Jabar No.027/Kep.502Pegum 10. 24 April 2012 SK No. 027/Kep.7337Pegum tentang perubahan kedua Halaman 357 Putusan No. 99/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg kepeutusan pengguna anggaran dinas kesprov jabar No.027/Kep.5538Pegum tanggal 15 Maret 11. 4 Januari 2012 Membuat SK No. 027/503Pegum 2012 tentang penunjukanpejabat pengadaan dan panitia pejabat penerimaan barangdan jasa di lingkungan dinkes jabar anggran
179 — 24
Sekretariat DPRD Kabupaten PesisirSelatan Tahun Anggaran 2011 yaitu :Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan PenggunaAnggran / Kuasa Pengguna Anggran
berhak untuk menguji,membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, danmemerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN / APBDdan Pasal ayat 2, untuk melaksanakan ketentuan tersebut PenggunaHalaman 733 dari 1140 Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PdgAnggran / Kuasa Pengguna Anggran berwenang : (a). mengujikebenaran material suratsurat bukti mengenai hak pihak penagihPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal
92 — 26
peraturanperundangundangan.Bahwa Ahli menjelaskan sesuai Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara pada pasal pasal 3 ayat (3) disebutkan setiap pejabatdilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atautidak cukup tersedia, kemudian dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 122 ayat (6) disebutkan"Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggran
tidak ada.Bahwa bagaiaman cara untuk pelunasan pajak Nagari Cubadak tahun 2013terdakwa sudah lupa.Bahwa bagaiaman cara untuk pelunasan pajak Nagari Cubadak tahun 2013terdakwa sudah lupa.Bahwa bagaiaman cara untuk pelunasan pajak Nagari Cubadak tahun 2013terdakwa sudah lupa.Bahwa selain yang diperlihatkan, terdakwa tidak ada memilki suratpertanggungjawaban (SPJ) keuangan Nagari Cubadak tahun 2012 dan LPKJtahun 2012Bahwa terdakwa mengenal Peraturan Nagari Cubadak Nomor 5 tahun 2012tentang perubahan Anggran
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
156 — 51
I SATRIO (selaku Pangawas).Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada saksi danterdakwa barang bukti berupa :1) SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum nomor : 42 tahun 2014tentang Penunjukan Dan Pengangkatan PengawasLapangan Sementara Untuk Pekerjaan Pembangunan PasarModern Tahun Anggran 2014 (BB12)2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenNatuna (Pengguna Anggaran) Nomor : 01.1 Tahun 2015,tanggal 14 Januari 2015 tentang Penunjukan danPengangkatan Pengawas Lapangan di lingkungan DinasPekerjaan
John Freddy. S, SH
Terdakwa:
EKO PANTIYONO Bin ALM. TUPAN
95 — 57
(Fotocopy);
- 1 (satu) rangkap Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Cemaga Selatan (setengar) Tahun Anggaran 2019, Tanggal 30 Desember 2020 (Fotocopy);
- 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Cemaga Selatan (setengar) Tahun Anggran 2019 Realisasi s.d 31/12/2019, Tanggal 09 Desember 2020 (Fotocopy);
- 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Cemaga Selatan
(setengar) Tahun Anggran 2019 Realisasi s.d 31/12/2019, Tanggal 04 Agustus 2021 (Fotocopy);
- 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Cemaga Selatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemaga Selatan Tahun Anggaran 2018, Tanggal 08 Oktober 2018 (Asli);
- 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Cemaga Selatan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemaga Selatan (setengar) Tahun Anggaran 2019, Tanggal 25 Oktober 2019 (fotocopy);
- 1
79 — 23
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa menyetujuipertanggungjawaban yang di buat oleh saksi Ruslan Auhasba, saksiAsnawati, SE dan saksi Afrizal yang tidak sesuai dengan realisasipengeluaran yang sebenarnya atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggran 2015 pada DinasKebersihan, Pertamanan, dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir.Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi AFRIZAL, saksiRUSLAN AUHASBA, SE dan saksi ASNAWATI, SE yang telah membuatpertanggungjawaban
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
132 — 23
I SATRIO (selaku Pangawas).Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada saksi danterdakwa barang bukti berupa :1) SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum nomor : 42 tahun 2014tentang Penunjukan Dan Pengangkatan PengawasLapangan Sementara Untuk Pekerjaan Pembangunan PasarModern Tahun Anggran 2014 (BB12)2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenNatuna (Pengguna Anggaran) Nomor : 01.1 Tahun 2015,tanggal 14 Januari 2015 tentang Penunjukan danPengangkatan Pengawas Lapangan di lingkungan DinasPekerjaan
TRIMULYONO HENDRADIFEBY DWIYANDOSPENDY
Terdakwa:
ABDUL ROZAQ MUSLIM
355 — 106
Rozak menambah kegiatan, namunsaya lupa apakah menjadi 8 kegiatan atau menambahsebanyak 8 kegiatan.Bahwa maksud dari tulisan Pak babay hibah hapus semuadiganti bankokab adalah Pak BABAY merubah usulanaspirasi kegiatan yang sebelumnya dari anggaran hinahmenjadi anggran Bantuan Keuangan Kota/Kabupaten(Banprov) dan yang tau lebih rincinya adalah Staf fraksi danBahwa yang dimaksud tulisan Pak babay adalah Sdr.
165 — 39
APBDmengesahkan DPASKPD/DPAASKPDmelakukan pengendalian pelaksanaan APBDMemberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan danpengeluaran kas daerah.melaksanakan pemungutan pajak daerahmenetapkan SPDmenyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atasnama pemerintah daerahMelaksanakan sistem akutansi dan pelaporan keuangan daerahmenyajikan informasi Keuangan daerahmelaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan sertapenghapusan barang milik daerahKuasa Bendahara Umum Daerah:Menyiapkan anggran
146 — 11
DPRD Kabupaten PesisirSelatan Tahun Anggaran 2011 yaitu :Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutatas namaUndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan PenggunaAnggran / Kuasa Pengguna Anggran
berhak untuk menguji,membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, danmemerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN / APBDdan Pasal ayat 2, untuk melaksanakan ketentuan tersebut PenggunaAnggran / Kuasa Pengguna Anggran berwenang : (a). mengujikebenaran material suratsurat bukti mengenai hak pihak penagihPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat 1 yangmenyebutkan setiap pengeluaran harus didukung olah bukti yanglengkap
Muji Achmad Muthaqin, SH
Terdakwa:
POLCE SEMI AGUS NDOLU
122 — 55
- 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 290/KEP/HK/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Netenaen Periode 2014 -2010 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tanggal 27 September 2014 beserta lampiran
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor Tahun 2017 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen Pada Tanggal 18 Mei 2017 Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI
255 — 178
berdasarkan Undangundang Perbankan yang di maksuddengan anggota dewan komisaris adalah sebagai organ bank yang bertugas melakukanpengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberinasehat kepada Direksi dalam pengurusan bank yang bersangkutan sedangkan Direksiadalah organ bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan banksesuai dengan maksud dan tujuan bank yang bersangkutan serta mewakili bank baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggran
79 — 27
KAWITONO.92. 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 81 yang sudah di jilid.93. 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82 yang sudah di jilid.94. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas MARYADI sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas