Ditemukan 2445 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : anggaran anggian anggrani anugrah anggraini anggrian angguan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — Drs.MARDINAS N.SYAIR, MM
106 — 25
  • Sekretariat DPRD Kabupaten PesisirSelatan Tahun Anggaran 2011 yaitu:Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan PenggunaAnggran / Kuasa Pengguna Anggran
    berhak untuk menguji,membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, danmemerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN / APBDdan Pasal ayat 2, untuk melaksanakan ketentuan tersebut PenggunaAnggran / Kuasa Pengguna Anggran berwenang : (a). menguji kKebenaranmaterial suratsurat bukti mengenai hak pihak penagih.e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat 1 yang menyebutkansetiap pengeluaran harus didukung olah bukti
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
197 — 38
  • Mangkubuana Hutama Jaya (Saksi NUR SYAMSI) selakuSite Manager dan Konsultan Pengawas Saksi DUWI SATRIO(selaku Pangawas).Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada saksi danterdakwa barang bukti berupa :SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum nomor : 42 tahun 2014 tentangPenunjukan Dan Pengangkatan Pengawas LapanganSementara Untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar ModernTahun Anggran 2014 (BB12)Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenNatuna (Pengguna Anggaran) Nomor : 01.1 Tahun 2015,tanggal 14
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — RAHMAT REALSON,SH.MH
134 — 11
  • DPRD Kabupaten PesisirSelatan Tahun Anggaran 2011 yaitu :Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutatas namaUndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan PenggunaAnggran / Kuasa Pengguna Anggran
    berhak untuk menguji,membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, danmemerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN / APBDdan Pasal ayat 2, untuk melaksanakan ketentuan tersebut PenggunaAnggran / Kuasa Pengguna Anggran berwenang : (a). mengujikebenaran material suratsurat bukti mengenai hak pihak penagihPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat 1 yangmenyebutkan setiap pengeluaran harus didukung olah bukti yanglengkap
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 06-04-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
TRIMULYONO HENDRADIFEBY DWIYANDOSPENDY
Terdakwa:
ABDUL ROZAQ MUSLIM
348 — 106
  • Rozak menambah kegiatan, namunsaya lupa apakah menjadi 8 kegiatan atau menambahsebanyak 8 kegiatan.Bahwa maksud dari tulisan Pak babay hibah hapus semuadiganti bankokab adalah Pak BABAY merubah usulanaspirasi kegiatan yang sebelumnya dari anggaran hinahmenjadi anggran Bantuan Keuangan Kota/Kabupaten(Banprov) dan yang tau lebih rincinya adalah Staf fraksi danBahwa yang dimaksud tulisan Pak babay adalah Sdr.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - EDDY REFRIANDY, S.KM.,M.AP
158 — 39
  • APBDmengesahkan DPASKPD/DPAASKPDmelakukan pengendalian pelaksanaan APBDMemberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan danpengeluaran kas daerah.melaksanakan pemungutan pajak daerahmenetapkan SPDmenyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atasnama pemerintah daerahMelaksanakan sistem akutansi dan pelaporan keuangan daerahmenyajikan informasi Keuangan daerahmelaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan sertapenghapusan barang milik daerahKuasa Bendahara Umum Daerah:Menyiapkan anggran
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — AMIR HAMZAH Bin MAKMUR
90 — 15
  • 2012 9. 15 Maret 2012 Membuat SK No. 027/Kep5538Pegum tentang perubahankeputusan pengguna anggaran dinkes prov Jabar No.027/Kep.502Pegum 10. 24 April 2012 SK No. 027/Kep.7337Pegum tentang perubahan kedua Halaman 357 Putusan No. 99/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg kepeutusan pengguna anggaran dinas kesprov jabar No.027/Kep.5538Pegum tanggal 15 Maret 11. 4 Januari 2012 Membuat SK No. 027/503Pegum 2012 tentang penunjukanpejabat pengadaan dan panitia pejabat penerimaan barangdan jasa di lingkungan dinkes jabar anggran
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 10-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Muji Achmad Muthaqin, SH
Terdakwa:
POLCE SEMI AGUS NDOLU
117 — 54
  • 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 290/KEP/HK/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Netenaen Periode 2014 -2010 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tanggal 27 September 2014 beserta lampiran
  • 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor Tahun 2017 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen Pada Tanggal 18 Mei 2017 Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 27-05-2022 — Putus : 30-08-2022 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg
Tanggal 30 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
John Freddy. S, SH
Terdakwa:
EKO PANTIYONO Bin ALM. TUPAN
88 — 44
  • (Fotocopy);
  • 1 (satu) rangkap Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Cemaga Selatan (setengar) Tahun Anggaran 2019, Tanggal 30 Desember 2020 (Fotocopy);
  • 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Cemaga Selatan (setengar) Tahun Anggran 2019 Realisasi s.d 31/12/2019, Tanggal 09 Desember 2020 (Fotocopy);
  • 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Cemaga Selatan
    (setengar) Tahun Anggran 2019 Realisasi s.d 31/12/2019, Tanggal 04 Agustus 2021 (Fotocopy);
  • 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Cemaga Selatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemaga Selatan Tahun Anggaran 2018, Tanggal 08 Oktober 2018 (Asli);
  • 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Cemaga Selatan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemaga Selatan (setengar) Tahun Anggaran 2019, Tanggal 25 Oktober 2019 (fotocopy);
  • 1
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1176/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 3 Maret 2014 — AGUS MURDIANTO
248 — 171
  • berdasarkan Undangundang Perbankan yang di maksuddengan anggota dewan komisaris adalah sebagai organ bank yang bertugas melakukanpengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberinasehat kepada Direksi dalam pengurusan bank yang bersangkutan sedangkan Direksiadalah organ bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan banksesuai dengan maksud dan tujuan bank yang bersangkutan serta mewakili bank baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggran
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 27-05-2022 — Putus : 30-08-2022 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg
Tanggal 30 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
John Freddy. S, SH
Terdakwa:
MANSUR Bin PEKAMIN ALM
104 — 47
  • (Fotocopy);
  • 1 (satu) rangkap Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Cemaga Selatan (setengar) Tahun Anggaran 2019, Tanggal 30 Desember 2020 (Fotocopy);
  • 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Cemaga Selatan (setengar) Tahun Anggran 2019 Realisasi s.d 31/12/2019, Tanggal 09 Desember 2020 (Fotocopy);
  • 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Cemaga Selatan
    (setengar) Tahun Anggran 2019 Realisasi s.d 31/12/2019, Tanggal 04 Agustus 2021 (Fotocopy);
  • 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Cemaga Selatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemaga Selatan Tahun Anggaran 2018, Tanggal 08 Oktober 2018 (Asli);
  • 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Cemaga Selatan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemaga Selatan (setengar) Tahun Anggaran 2019, Tanggal 25 Oktober 2019 (fotocopy);
  • 1
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 19 Januari 2017 — IWAN KURNIA, SE Bin TEDDY SUARDI
75 — 23
  • Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa menyetujuipertanggungjawaban yang di buat oleh saksi Ruslan Auhasba, saksiAsnawati, SE dan saksi Afrizal yang tidak sesuai dengan realisasipengeluaran yang sebenarnya atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggran 2015 pada DinasKebersihan, Pertamanan, dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir.Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi AFRIZAL, saksiRUSLAN AUHASBA, SE dan saksi ASNAWATI, SE yang telah membuatpertanggungjawaban
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
129 — 23
  • I SATRIO (selaku Pangawas).Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada saksi danterdakwa barang bukti berupa :1) SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum nomor : 42 tahun 2014tentang Penunjukan Dan Pengangkatan PengawasLapangan Sementara Untuk Pekerjaan Pembangunan PasarModern Tahun Anggran 2014 (BB12)2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenNatuna (Pengguna Anggaran) Nomor : 01.1 Tahun 2015,tanggal 14 Januari 2015 tentang Penunjukan danPengangkatan Pengawas Lapangan di lingkungan DinasPekerjaan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 25 Juli 2013 — 1. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO ; 2.NURYANTO S.Pd Bin YATNO PRAWOTO ; 3NGATINI Binti ATMOWIYADI
69 — 18
  • KAWITONO.92. 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 81 yang sudah di jilid.93. 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82 yang sudah di jilid.94. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas MARYADI sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 10 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
MARDIN, SH.
103 — 55
  • rangkap Surat perintah tugas Nomor : 269.a/RSJD-IA.SF/01/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 untuk mengikuti survey harga, yang sudah dilegalisir;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 163/I/Tahun 2016 tentang Penunjukan penyimpanan barang Milik pemrintah Provinsi Sulawesi Selatan pada satuan kerja perangkat daerah/unitn kerja provinsi Sulawesi Selatan tahun anggran
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 12/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 25 Juli 2013 — 1.SUPARDI BIN ADI SUWITO ; 2.TULUS Bin ADI MIYARSO (Alm) ; 3.RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO
77 — 27
  • KAWITONO.92. 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 81 yang sudah di jilid.93. 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82 yang sudah di jilid.94. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas MARYADI sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk
Tanggal 27 Oktober 2020 — SUMADI Bin ATMO DIMEJO
337 — 365
  • Untuk teknispekerjaan seluruhnya diserahkan kepada Pak Karjo selaku pihak ketigapelaksana yang ditunjuk, semua pembiayaan dikeluarkan oleh pihak ketigakarena karena Desa belum ada anggran untuk pengurukan; Anggaran untuk pengurukan itu adalah anggaran APBDes perubahan yangpengesahannya baru pada bulan yang berakhiran "ber (persisnya saksilupa) sedangkan pengurukan tersebut sudah harus dilaksanakan pada bulanJuni 2017.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
818 — 343
  • Terdakwa sebelum dijadikan tersangkatidak pernah diperiksa dan benar ketika terdakwa dijanjikan whistleblower itu terjadi 6 bulan sebelum terdakwa dijadikan tersangka.Bahwa keterangan yang diminta di KPK yang dijanjikan wihistleblower adalah data terkait anggaran DPID, dimintai menjelaskandata anggran, data terkait DPID, prosedur yang dilanggar, semuasudah terdakwa jelaskan terdakwa pernah dijemput 4 kali untukmemberikan keterangan tersebut.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2551 — 2273
  • ACK.o Bahwa dipersidangan Saksi diperlihnatkan oleh Penuntut Umum barang buktinomor 478, 517, 668, 683, 698, 1045, 1046, 1047 dan 1524 dimana Saksimenerangkan mengetahui dan membenarkan terhadap barang buktitersebut.Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikantanggapan.KURNIA KHAIRI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Oo Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PNBP Sumber Daya AlamKekayaan Negara yang dipisahkan, Direktorat Jenderal Anggran sejakNovember
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-08-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 10 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
ALAMSYAH, S.Sos,M.AP.
100 — 12
  • rangkap Surat perintah tugas Nomor : 269.a/RSJD-IA.SF/01/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 untuk mengikuti survey harga, yang sudah dilegalisir;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 163/I/Tahun 2016 tentang Penunjukan penyimpanan barang Milik pemrintah Provinsi Sulawesi Selatan pada satuan kerja perangkat daerah/unitn kerja provinsi Sulawesi Selatan tahun anggran
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 06-11-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PN PALU Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 25 Februari 2020 — Penuntut Umum:
ARIF MULYANA KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
AMIR, A.Ma.Pd.
107 — 53

  • 13. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap I Tahun 2017

    14. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap II Tahun 2017

    15. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap III Tahun 2017

    16. 1 (satu) Rangkap foto copy dokumen Rekapitulasi Rencana Anggran