Bahwa terdakwa Dalam penyaluran fasilitas Pembiayan kepada PT. AkbarMaulana Abadi (PT AMA) antara lain telah melakukan :oO Terdakwa merekayasa pembiayaan kepada PT. Akbar Maulana Abadi (PTAMA), pada pembuatanMRP . No 013/MRP/JAA/13 Tanggal 23 Juli 2013(khususnya pada poin tujuan pembiayaan, analisa cash flow, dan jangkawaktu) dan pemenuhan syarat pencairan saat pengajuan MPP. Padaakhirnya, dana pencairan pembiayaan PT. AMA dipindahbukukan darirekening PT.

Bahwa terdakwa Dalam penyaluran fasilitas Pembiayan kepada PT. AkbarMaulana Abadi (PT AMA) antara lain telah melakukan :o Terdakwa merekayasa pembiayaan kepada PT. Akbar Maulana Abadi (PTAMA), pada pembuatan MRP . No 013/MRP/JAA/13 Tanggal 23 Juli 2013(khususnya pada poin tujuan pembiayaan, analisa cash flow, dan jangkawaktu) dan pemenuhan syarat pencairan saat pengajuan MPP. Padaakhirnya, dana pencairan pembiayaan PT. AMA dipindahbukukan darirekening PT.

Pengalihan pembiayaan berdasarkan o/s terakhir atas pembiayan 3unit mesin KIP PLN dan pembiayaan modal kerja untuk perbaikanmesin oleh PT AMA.d. Memastikan bahwa jangka waktu yang diberikan tidak lebih lamadarisisa jangka waktu pembiayaan dari nasabah sebelumnyasehingga tidak termasuk katagori reschedule.Berdasarkan Kebijakan Bank Panin Syariah bahwa dalam kegiatanpenyaluran dana, Bank wajib melakukan analisis yang meliputi aspek5C dan telah memenuhi kebijakan pembiayaan PBS.

AMA (Bambang RiyantoKomisaris, Bambang SetiawanDirektur), dengan PBS ( saksi Dirut, Bapak Hadi PurnomoDirbis, dan ZulAkmal Syafei Pimcab Sangaji) tersebut.Bahwa benar meeting tersebut terkait pembahasan anggaran biayaperbaikan mesin genset No. 3, 4 dan 6 di Gorontalo, namun terkaitkenaikan pembiayan dari Rp.

Setelah dilakukan analisa oleh reviewer, dokumen persyaratan, MRP(memorandum rekomendasi pembiayaan), LPKP (Lembar persetujuankeputusan pembiayaan) dan hasil analisa dibawa kepala divisi bagianpembiayaan (komite pembiayan; terdiri dari kepala divisi, direksi dankomisaris).

Riau Mas Bersaudara berikut dengan Sertifikat Fidusia;

Rp. 6.906.250.000, (enam milyat sembilan ratus enamjuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ATAS OBYEK JAMINANfidusia berupa1 (satu) unit kendaraanbermontor roda empatyangbernilai Rp. 8.125.000.000, (delapanmilyatseratus duapuluh lima juta rupiah) padahal didalam Perjanjian Pembiayaankonsumen tersebut dikatakan dalam Pasal 14 tentang IkhtisarFasilitas Pembiayan konsumen dengan rincian jumlah Fasilitassebagai berikut :a. Harga Perolehan Rp. 8.125.000.000.b. Uang Muka Rp. 1.218.750.000,c.

Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensitelah mengadakan Perjanjian Pembiayaan yang sah dan mengikat bagikedua belah pihak, hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syaratsyarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonpensi sampaikan padaJawaban Konpensi, sesungguhnya Tergugat Rekonpensi telahmengakui telah terjadi hubungan hukum sebagaimana dituangkandidalam Perjanjian Pembiayan Konsumen, sehingga atas pengakuandimaksud merupakan

Memberikan nafkah dan pembiayan kesehatan pendidikan anak duaOrang sampai dengan selesainya kedua anak tersebut kuliah sebesarRp3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan dan memberikansebahagian bonus tahunan Pemohon sebesar Rp10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) setiap tahunnya;4. Memerintahkan kepada perusahaan tempat Pemohon bekerja dan/ataudi manapun Pemohon bekerja, melakukan pembayaran langsung kerekening Termohon sebesar jumlah tersebut yang diambiil dari gajiPemohon dan bonus Pemohon;5.

FINANSIA MULTIFINANCE yang kemudian diketahui fiktif bukan karena Terdakwa mengambiluang pencairan pembiayan kredit mobil sebesar Rp1.051.984.962,00 (satumilyar lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilanratus enam puluh dua rupiah) tersebut tanpa diketahui oleh PT. FINANSIAMULTI FINANCE. Sehingga penguasaan Terdakwa atas sejumlah uang itu bisaterjadi karena Terdakwa punya posisi dan hubungan kerja dengan pihak PT.FINANSIA MULTI FINANCE.

Nomor 169 PK/Pdt.SusPailit/2017Tidak ada pembiayan sepeser pun dari para kreditur lainnya yaitu:a)b)Cc)d)PT. Bank Permata Tbk;PT. Bank DBS Indonesia;PT. Bank ICBC Indonesia;PT. Bank Rakyat Indonesia;Sehingga sudah sangat terbukti dan sepatutnya, bahwa hasil penjualanatas tanah dan bangunan & cluster Royal Golf.

Tergugat dalil nomor 6 badalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat berangkat ke luar negeritanggal 20 Aril 2016;Bahwa apa yang di dalilkan Tergugat dalam jawaban Tergugat dalil nomor 6 cadalah benar;Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam jawaban Tergugat dalil nomor 6 ds/s 6 g adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak disuruhmerenovasi rumah dan Tergugat hanya merenovasi cat tembok saja karenauntuk kebutuhan seharihari saja kurang , Penggugat tidak meminta Tergugatuntuk menanggung pembiayan

Saat itu, PENGGUGATmempercayakan pengurusan pembiayan hutang kepada TERGUGAT,akan tetapi TERGUGAT menyatakan ketidakmampuannya untukmembayar lagi sisa hutang sejumlah Rp. 65.000.000, (enam puluhlima juta rupiah) tersebut kepada Ibu Kaori.

luas 504 M2 yang terletak di Nagari Lingkuang AuaKecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atas nama PENGGUGATyang dibuat dihadapan Martin Hakim,SH,MKn Notaris di PasamanBarat(posita 1 dan 2)Halaman 14 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Padt.G/2020/PN Psb.Posita yang menjadi dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum padaAngka 8, Angka 9, Angka 10, Angka 1 1, Angka 12 dan Angka 13 adalahpelaksanaan perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGATDalam Petitum Gugatan PENGGUGAT : Menyatakan Perjanjian Pembiayan

Maka wajarlah terhadap Termohon rekonpensidihukum untuk membayar uang mut'ah dan iddah kepada pemohon rekonpensisecara tunai ; 39 oooBahwa berdasarkan pasal 149 ayat a, b, c Kompilasi Hukum Islam maka bekassuami wajib memberikan uang mut'ah, iddah, madliah ;Bahwa pembiayan riil dapat diperinci sebagai berikut ; Uang mut'ah (pedot tresno) Rp. 35.000.000, (Tiga puluh lima juta rupiah); Uang Iddah 3 (tiga) bulan @ Rp. 2.000.000, (Dua juta rupiah) ;Maka berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas Termohon

ditunjukharus membiayai terlebih dahulu proyek Pembangunan Terminal CargoTahap IV Tahun Anggaran 2005, mengingat Pemkot Samarinda belummempunyai/tersedia dananya sementara disisi lain pekerjaan harusdiselesaikan; 222 nana nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn Bahwa adalah fakta hukum Walikota Samarinda dalam menempuhkebijakan voor financering sharing, meminta persetujuan DPRDSamarinda dengan Surat Nomor: 72/LIV/Pemb/KS/2004 Tanggal.24 Mei Bahwa adalah fakta hukum DPRD Samarinda memberi persetujuanperihal pembiayan

.> Bahwa anggaran sebesar Rp. 3.427.501.172, (tiga milyar empat ratus duapuluh tujuh juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) tersebutdialokasikan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu. sebesar Rp.2.596.701.172, (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratussatu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan Kegiatan Pembiayan LainLainsebesar Rp. 830.800.000, (delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus riburupiah).> Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai PandanKabupaten

Hulu Sungai Utara mendapatAnggaran sebesar Rp. 3.427.501.172, (tiga milyar empat ratus dua puluhtujuh juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).> Bahwa anggaran sebesar Rp. 3.427.501.172, (tiga milyar empat ratus duapuluh tujuh juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) tersebutdialokasikan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp.2.596.701.172, (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratussatu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan Kegiatan Pembiayan

Hulu Sungai Utara mendapatAnggaran sebesar Rp. 3.427.501.172, (tiga milyar empat ratus dua puluhtujuh juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).> Bahwa anggaran sebesar Rp. 3.427.501.172, (tiga milyar empat ratus duapuluh tujuh juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) tersebutdialokasikan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu. sebesar Rp.2.596.701.172, (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratussatu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan Kegiatan Pembiayan

Bahwa benar meeting tersebut terkait pembahasan anggaran biayaperbaikan mesin genset No. 3, 4 dan 6 di Gorontalo, namunterkaitkenaikan pembiayan dari Rp. Rp. 2.500.000.000, mengalami kenaikansebesar Rp. 2.000.000.000, menjadi Rp. 4.500.000.000, tersebut saksitidak tahu.Hal. 95 dari 203 Hal. Putusan No. 444 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.

Bahwa proses pencairan pembiayan PT. AMA di Bank Panin Syariahharus sesuai dengan persyaratan pencairan yang tercantum di SKKP danketika ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi maka ada 2 (dua)kemungkinan yaitu : pertama pencairan ditolak dan kedua dapat dicairkandengan persetujuan Direksi yang berwenang. Bahwa syarat pencairan pembiayaan PT. AMA di Bank Panin Syariahsesual SKKP ada 9 (Sembilan) point yaitu :a. PT. AMA telah menanda tangani akad pembiayaan.b.PT.

Terarahnya tujuan penggunaan pembiayaan (Suitability), yaitubahwa fasilitas pembiayan akan digunakan untuk tujuan yang sejalandengan kepentingan masyarakat/sekurangkurangnya tidakbertentangan dengan peraturan yang berlaku.C.

Sedangkanmesin tersebut belum pernah dilakukan Commercial Operating Date(COD) karena dari data tagihan KIP PLN bahwa mesin tersebutproduksi dayanya tidak mencapai 7 MW.Perbuatan Tersangka ZUL AKMAL SYAFEI ini patut diduga melanggar Pasal63 ayat (1) a karena patut diduga memenuhi unsur memberikan data palsuatau tidak valid Dalam penyaluran Pembiayan kepada PT. AMA bahwaTersangka ZUL AKMAL SYAFE!

(terdakwa dalam berkas terpisah)Dalam penyaluranfasilitas Pembiayan kepada PT. Akbar Maulana Abadi (PTAMA) antara lain telah melakukan / merekayasa pembiayaan kepada PT.Akbar Maulana Abadi (PT AMA), pada pembuatan MRP. No013/MRP/JAA/13 Tanggal 23 Juli 2013 (khususnya pada poin tujuanpembiayaan, analisa cash flow, dan jangka waktu) dan pemenuhan syaratpencairan saat pengajuan MPPdan terungkap bahwa akhirnya, danaHal. 200 dari 203 Hal.

Sinubu disaksikan oleh Hawa Pakaya yangmerupakan isteri Hasan Antu dan Husain Habi, dengan perjanjian selama 5(lima) tahun segala pembiayan atas pengolahan tanah ditanggung oleh P.L.Sinubu. Dengan demikian tidak terjadi transaksi gadai sebagaimana surat yangdipalsukan oleh Nurdin Dama. Dimana dalam surat tersebut Nurdin Damabertindak sebagai saksi;6.Disaat Alm. Hasan Antu sudah sakitsaanda tangakitan, datanglah P.L.

haltersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa mengenai sah tidaknyaperjanjian sudah tidak menjadi beban penuntut umum untukmembuktikannya oleh karena buktibukti yang diajukan telah cukuptermasuk dengan adanya sertifikat jaminan fidusia (bukti terlampir dalamBAP) yang membuktikan bahwa lembaga yang berwenang juga telahmelakukan telaah terhadap perjanjian pokok dan menyetujui terbitnyaperjanjian asesoir dari perjanjian pokok tersebut berupa jaminan fidusia,oleh karena itu dalam hal Terdakwa memandang akad pembiayan

ini diajukan oleh Pemohon hingga diperiksa Pengadilan Agama Surabaya, Pemohon sudah tidak memberikannafkah lagi kepada Termohon;Bahwa Termohon sudah berusaha untuk mempertahankan perkawinanyadengan Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga denganberat hati Termohon harus menerima Permohonan Cerai Talak yangdiajukan oleh Pemohon, dengan harapan bila terjadi perceraian maka akanterjadi dengan secara baikbaik atau bil maruf serta tetap terpenuhinya apayang menjadi hakhak Termohon serta pembiayan

;Menimbang, bahwa oleh karena dasar Pemohon Keberatan mengajukan keberatanadalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatubaraNomor : 522/Arbitrase/BPSKBB/XII/2015 tertanggal 22 Februari 2016, sehingga yangmenjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor : 522/Arbitrase/BPSKBB/XII/2015 tertanggal 22 Februari 2016, akan tetapi berdasarkan bukti surat bertanda P.1berupa Syaratsyarat Perjanjian Pembiayan

tersebut berkekuatan hukum;5 Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolakatau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On VankerlijkVerklaard);Dalam Konvensi1 Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugatkecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam jawapan ini;2 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat II adalah pasangan suami istri danTergugat I tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat II bercerai karena pada saatpembuatan perikatan perjanjian pembiayan

BL 367 LE baru di ketahui Penggugat padaBulan Februari 2012 karena Penggugat menandatangani surat Persetujuanpengambilan kredit tersebut tertanggagal 25 Mai 2011 dan Penggugat jugapernah dua kali menyetor/membayar cicilan kredit/pembiayan tersebut kepadaTergugat I yaitu pada tanggal 05 Januari 2012 dan tanggal 02 Februari 2012;Bahwa tidak benar penarikan kendaraan tersebut di lakukan oleh orang GAMseperti tersebut dalam posita 10 Penggugat karena Tergugat I tidak pernahbekerjasama dengan pihak manapun

(dua belas) sepeda motor itu Terdakwamendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);Bahwa dari 12 (dua belas) orang nama Pemohon yang diajukanpermohonan kredit di PT Adira itu untuk data KTP dan Kartu Keluarganyatidak dipalsukan oleh Terdakwa semuanya asli hanya tanda tangan dari12 (dua belas) orang itu Saja Semuanya yang Terdakwa palsukan;Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN RkbBahwa dari 12 (dua belas) orang itu sebenarnya tidak ada yangmemesan sepeda motor melalui pembiayan

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),sehingga total keuntungan dari 12 (dua belas) sepeda motor itu Terdakwamendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);Bahwa dari 12 (dua belas) orang nama Pemohon yang diajukanpermohonan kredit di PT Adira itu untuk data KTP dan Kartu Keluarganyatidak dipalsukan oleh Terdakwa semuanya asli hanya tanda tangan dari12 (dua belas) orang itu saja Semuanya yang Terdakwa palsukan;Bahwa dari 12 (dua belas) orang itu sebenarnya tidak ada yangmemesan sepeda motor melalui pembiayan

Utang ke Perusahan Pembiayan (leasing) untuk ansuran mobil44.4.5.merek Suzuki model Splash Tahun 2012 keseluruhannya sebesarRp. 30.520.000 ( tiga puluh juta rupiah);Utang Kepada Perusahaan Pembiayaan (PT.SWASTA) Untukansuran motor beat Tahun 2013 Keseluruhannya Sebesar Rp.9.828.000.