Ditemukan 3977 data
140 — 29
suatutindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akandiuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutanserta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawabpembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR : Melangar
Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1.e KUHP;;SUBSIDAIR : Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan .UndangUndang Nomor. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat 1kele KUHP
DEDDY WIJAYA
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR SUMUR BANDUNG
114 — 79
Bahwa berkas pemeriksaan perkara belum selesai dan belum sempurna dilakukanoleh Termohon, karena faktanya bahwa Termohon telah mengirimkan berkasperkara untuk diperiksa oleh Penuntut Umum dan penuntut umum telahmengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik (P19) Nomor B1921/0.2.10/Ep.1/08/2016, tanggal 8 agustus 2016, selanjutnya pihak penyidiktelah mengembalikan berkas perkara atas nama Donny Sopandy, ST, MM dkk172.yang disangka melangar pasal 362 KUHPidana kepada penuntut umum, akantetap penuntut
Termohon) ;b.Bahwa berkas pemeriksaan perkara belum selesai dan belum sempurnadilakukan oleh Termohon, karena faktanya bahwa Termohon telahmengirimkan berkas perkara untuk diperiksa oleh Penuntut Umum danpenuntut umum telah mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik (P19)Nomor B1921/0.2.10/Ep.1/08/2016, tanggal 8 Agustus 2016, selanjutnyapihak penyidik telan mengembalikan berkas perkara atas nama DonnySopandy, ST, MM dkk yang disangka melangar pasal 362 KUHPidana kepadaPenuntut Umum, akan tetapi
76 — 59
enam puluh dua ribu limaratusrupiah) (DIKURANGI) Rp.7.179.648.000,(tujuh miliar seratus tujuhpuluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)yang berjumlah Rp.2.895.814.500, (dua miliar delapan ratus sembilanpuluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menolak eksepsi TERGUGAT DANTERGUGAT II yang menyatakan di hal 31 putusan pengadilan menimbangbahwa apabila menurut pandangan TERGUGAT dan TERGUGAT Il, kuasaHukum PENGGUGAT melangar
Mencabut Surat GugatanTersebut.Halaman 21 dari 82 halaman, Putusan Nomor 58/PDT/2016/PT.BJM710.Bahwa T 16 Bukti Ini menerangkan bahwa adanya PENGELAPAN uangdidalam perusahaan yang diduga dilakukan oleh Adi suraya Putra Dewa (PENGGUGAT / TERBANDING) yang bekerja sama dengan Kepala cabangsampit dan kepala cabang pangkalan Bun yang telah jelas berdasarkan buktiaudit T 7, T 8 dan T 9 yang menerangkan aliran dana dari cabangpangkalan bun dan sampit yang langsung mengalir kerekening adisuraya dewa dimana melangar
PT BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR dalam hal ini diwakili oleh M HIJRIAH S RUSSENG
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
Intervensi:
PT ERA LIARDY HAFZA dalam hal ini diwakili oleh FIRDAUS AYS
239 — 108
BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR mempunyai SKP lebihdari 5 paket, sehingga melangar aturan yang telah di tetapkandalam Dokumen Lelang2. PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR dalam menyampaikanData Kualifikasi yang diisikan dalam lembaran Aplikasi SPSEtidak benar, dimana PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTORsudahmendapatakanpekerjaan8 Paket tapi di isi dalamAplikasi SPSE hanya sebagian saja.3. PT.
BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR melangar SuratPernyataan yang berbunyi : Data kualifikasi yang diisikan benar,Halaman 43 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUNPBR.dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data / dokumen yangdisampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direkturutama /pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepalacabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja samaoperasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain bersadia dikenakansanksi administrasi, sanksi pencantuman dalam daftar hitam
WAYAN ARYAWATI, S.kom.M,Kes
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
194 — 147
Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar Asas Bertindak Cermat danAsas tidak menyalahgunakan kewenangan ;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan pokok perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga olehkarenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan DirektoriPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) yaitu melangar
53 — 26
ditunjuk PDPDE dan uangnya disetorkan ke kasirPDPDE dan dimasukan kerekening PT.PDPDE Hilir bukanrek.joint account.e Deposit yang melalui transferan masuk ke rekening PDPDE Hilir,bukan ke rekening Joint Acount.Berdasarkan faktafakta diatas sejak dimulainya kerjasama ini sudah bisadipastikan bahwa operasional dan manajemen SPBU bukan dijalankan olehPenggugat tetapi sepenuhnya dijalankan Tergugat dan hal ini juga diketahuioleh Dewan Komisaris sebagai penandatanganan Joint Account.Halhal tersbut diatas melangar
129 — 27
Kesimpulan dan Permintaan Penasihat Hukum Terdakwa:Berdasarkan teori hukum tentang dakwaan dan PutusanPutusan Mahkamah Agungtersebut diatas, jika dibandingkan dengan perkara ini, maka kami berkesimpulan,bahwa walaupun terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika terobukti mengkonsumsiNarkotika jenis shabu, namun karena dalam persidangan ini terdakwa dapatmembuktikan bahwa urine terdakwa positif mengandung Methaphetahamine bagidirinya sendiri, maka terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Subsidairyaitu melangar
GUSMAN
Tergugat:
1.SONY WAHYUDI
2.RIDWANSYAH
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kab Kaur.ATR.BPN
123 — 69
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);f. Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kekuatan hukummengikat.Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bhn3. Menetapbkan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatanmelawan hukum.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.ll.
162 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
KualaKapuas melakukan perbuatan melanggar hukum tentang penadahan baranghasil tindak pidana melangar Pasal 480 KUHP di ancam dengan pidanapenjara selama empat tahun;54.Bahwa dengan telah di terimanya oleh Koperasi Pulau Telo Lestari danCV Tiga Saudara cab. Kuala Kapuas Mesinmesin milik Penggugat (inlitis),barang bukti dari Tergugat pada tanggal16 September 2002 maka telahterjadi Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Koperasi Pulau TeloLestari dan Turut Tergugat ;55.
116 — 33
Nomor 528.K/Pdt.G/2007 telah diputus danmempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini melangar prinsip Hukum AcaraPerdata dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI) menjadi preseden buruk bagi Hukum acaraPerdata di Indonesia;2. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan kabur (obscuur libel).
Nomor 528.K/Pdt.G/2007 telahdiputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini melangar prinsipHukum Acara Perdata dan bertentangan dengan hukum yang berlaku diNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi preseden burukbagi Hukum acara Perdata di Indonesia;. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan kabur (obscuur libel).
382 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 234 K/Pdt.SusHKI/2015Pasal 85 dan 86 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,untuk menerbitkan surat penetapan yang sederhana dan efektif untukmencegah berlanjutnya pelanggaran hak atas merek milik Penggugat,khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melangar hak atssmerek milik Penggugat ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakanimportasi;18.Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai sangkalan yang cukup beralasanTergugat dan Tergugat Il untuk menghindar dari tuntutan Penggugatmembayar
96 — 12
pasalyang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan Dakwaan yang berbentuk Susideritas yaitu Primair melanggar Pasal 81ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Subsidair Pasal 82Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Susideritas maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Primair terlebin dahulu yaitu melangar
HARIYADI
Tergugat:
1.SRI SUSANA
2.HARYONO
3.HARTINI
4.PATEMI
91 — 35
hubungan kausal.Bahwa hubungan kausal adalah hubungan sebab akibatantara perbuatan melanggar hukum dengan akibat yangditimbulkannya sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan.Oleh karena itu. sebagaimana di dalam dalil GugatanPenggugat yang menurut Penggugat kalau Para Tergugattelah menempati dan menguasai tanah dan bangunan miliknyabelum lah bisa dibuktikan kebenaranya dan masih di dalamproses persidangan saat ini, maka dari itu tidak dapatdikualifikasikan kalau Para Tergugat telan melakukanperbuatan melangar
55 — 4
Menyatakan terdakwa KABUL SUCIPTO Als.WAHYU Bin SUPARJO(Alm)bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalamdakwaan KEDUA melangar pasal 378 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KABUL SUCIPTO Als WAHYU BinSUPARJOdengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun di kurangiselama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetapberada dalam tahanan;3.
281 — 227
hartahartanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pat.G/2019/PNSgr1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak ataspersetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yangdisahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlakujuga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melangar
106 — 65
Bahwa dengan telah beralinnya sebidang tanah tersebut sesuai denganprosedur maka tindakan Syawaluddin Batu Bara Bin Abdul Karim Batu Baramenjadikan sebidang tanah seluas 8.154 m2 (delapan ribu seratus lima puluhempat meter persegi) menjadi obyek gugatan warisan yang harus dibagikanmerupakan suatu tindakan yang keliru dan melangar hukum serta harus ditolak;12.
113 — 92
Haltersebut secara tidak langsungmengakibatkan penundaan penetapan danpengangkatan Dekan di Fakultas FilsafatUGM (vide uraian tersebut di ataskhususnya butirBahwa Tergugat tidak melangar Keputusan MWAUGM No. 12/SK/MWA/2003 tanggal 18 Desember 2003tentang Anggraan Rumah Tangga UGM, dan jugatidak melanggar Keputusan Rektor UGM Nomor114/P/SK/HT/20024 tanggal 17 Mei 2004 tentangTata Cara Pemilihan Dan Penetapan Dekan SertaPengangkatan Wakil Dekan. Adapaun alasan alasan sebagaiberikut : 8.2.1.
Tn. IRWAN RUDIANSYAH RIMBA
Tergugat:
1.SUHARDI
2.SAUNAN
3.DARIYAH
4.JAMHER SAMAT
5.SURYADI
6.ARIFIN
7.NG A HENG
8.DJUTINA
9.ABDUL HAKIM
10.ADITYA FACHREZA
11.KEPALA DESA SUNGAI NANJUNG
12.KEPALA DESA PAGAR MENTIMUN
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KETAPANG
93 — 12
, tercatat atas nama DJUTINA,sehingga penerbitan sertipikat tersebut bukan merupakan perbuatan melanggarhukum, dan Penggugat tidak dapat membuktikan proses pendaftaran tanahtersebut telah melangar hukum ataukah tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelishakim berpendapat petitum nomor 2, 3 dan 4 Penggugat tidak beralasanmenurut hukum untuk dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2, 3 dan 4 Pengugatsebagai
Yayasan Suluh Mulia Pionir y diwakili oleh Riama Roska Sihombing
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
244 — 286
Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 tahun 2011 TentangBangunan Gedung, Bab XI Sanksi Dan Denda; Pasal 164, ayat 1:Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 163ayat (1) dan (2) meliputi pada tahap pembangunan dan/ataupemanfaatan berupa : Peringatan tertulis, jika pemilik melangar pasal 5, .........
53 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebenarnya telah disadari oleh Judex Facti untuk beban pembuktianperbuatan melawan hukum telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 1365KUHPerdata, yang menyatakan : Tiap perbuatan melangar hukum, yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.; Dalam ketentuan perbuatan melawan hukum, terdapat dua unsur yang harusdibuktikan, yang terdiri dari :e Adanya kesalahan pelaku baik disengaja (wilfull) atau karena kalalaian