Ditemukan 1134 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-04-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 12/PDT/2015/PT.BTN Tanggal 21 April 2015 — FAUZI SALAM, S.H. ; TUBAGUS IMAM ARIADI, S. Ag., M. Si., ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON, ;
42 — 36
42 — 36
Berdasarkan halhal tersebut di atas mengenai halhal yangberkaitan dengan titik singgung perbuatan hukum TataAdministrasi Negara yang berkaitan dengan tugas sertakewenangan dari Tergugat II seharusnya menjadi kewenangandari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan Penggugatdiajukan di Pengadilan Negeri Serang, maka Tergugat II denganini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriSerang yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini untukmemutus dengan Putusan Sela dengan MenyatakanHal
Register : 24-11-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 25-04-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 38/G/2017/PTUN.SRG Tanggal 25 April 2018 — AHMAD SUBANDI
MELAWAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
PT TJITARIK
211 — 111
211 — 111
Eksepsi Kewenangan Absolut, alasan hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akantetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 56/CurugSangereng
Register : 12-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/TUN/2017 Tanggal 7 Maret 2017 — I. PT. SINAR SUKSES LESTARI., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN VS REGINA;
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengenai Kompetensi Absolut, Menilik dan mencermati (oundamentumpetendi) posita gugatanPenggugat pada halaman 1, paragraph 1 angka 1, halaman 2, angka 2,halaman 3, 4, 5 dan halaman 6, halaman 7, halaman 8, halaman 9,halaman 10, halaman 11; secara substansial, materi permasalahannyalebih condong menitik beratkan pada titik singgung atas objek hakkeperdataan atau Kepemilikan hak atas tanah; Bahwa dalildalil tersebut dapat dilinat pada halaman 2, halaman 3 danhalaman 4 dst.
sebagaikepemilikan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, karena Buktikepemilikan tanah bukan wewenang Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara,sehingga majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dalam mengadili, memutuskan perkara a quo Nomor242/B/2016/PTTUN.JKT tanggal 31 Oktober 2016, terbukti tidakberwenang atau telah melampaui kewenangannya Pasal 1 huruf (a)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung karenaternyata terjadi titik singgung
Karena nyatanyata gugatan tidak didasarkanpada alasanalasan yang layak, dan Penggugat telah mencampuradukan titik singgung wewenang Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, karena di dalam bukti girik atas 6 bidang tanah yangdiajukan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi mengandung Buktikepemilikan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/TUN/2003tangga 8 Oktober 2003; Demikian pula dengan BuktiBukti (P3 s/d P7)tanahnya sudah habis dan terletak di Babakan Gondang bukanBabakan Pakis, in casu objek
Putus : 26-07-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809 K/Pdt/2016 Tanggal 26 Juli 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH VS Ir. ZULHEIDI JAFAR
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
. , dst namun Penggugat tidak cermat,karena dalam gugatannya tidak menyebutkan apa hubungan hukumPenggugat dengan Tergugat III kaitannya dengan petitum tersebut;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IllHalaman 12 dari 23 hal. Put.
Putus : 25-11-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1646 K/Pdt/2015 Tanggal 25 Nopember 2015 — CV BUAY BULAN
lawan
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN cq KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG
BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN, dk
122 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada umumnya, suatu putusan yangdikategori onvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukandalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dankomprehensif...;Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding sama sekali tidak menjelaskanmengenai alasan dan dasar putusan.
Putus : 01-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463 K/TUN/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — RONA Binti ROHIM, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, dk
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
membayar biaya perkara yang timbul;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan ParaTergugat Il Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Eksepsi dari Tergugat:A.Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 5 sampaidengan halaman 9 dalam gugatannya secara subtansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung
Putus : 19-12-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1783 K/Pdt/2014 Tanggal 19 Desember 2014 — YUPITER NDUN, dkk. VS YONATAN EKLEMIS, dkk.
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada umumnya suatu putusanyang dikategori onvoldoende gemotiveerd, bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukandalam persidangan tidak dipertimbangkan secara saksama, menyeluruhdan komprehensif (Vide: M. Yahya Haragap, S.H., KekuasaanMahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi, dan Peninjauan KembaliPerkara Perdata, Sinar Grafika, Agustus 2008, halaman 343). Penjelasantersebut memperoleh penegasan dalam Putusan MA Nomor 3388 K/Pdt/1985, tanggal 18 Juni 1985;.
Putus : 21-08-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694 K/PID/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 — ZULFIKAR BACHSIN
127 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
dakwaan subsidairadalah bentuk dakwaan yang terdiri dari atau dua atau beberapa dakwaanyang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana terberatsampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan, dan dakwaantersebut sering disebut dakwaan pengganti dari dakwaan primair atauterhadap dakwaan seterusnya;Bahwa ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidairdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatuakibat dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung
Register : 21-06-2018 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 21-06-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 153/Pdt.G/2017/PN Jap Tanggal 29 Januari 2018 — Randongkir Dorus X Novela Wonatorey
80 — 29
80 — 29
menjawab pertanyaantetapi tidak mendatangkan seorang pengacara dan kuasa hukum dalamkasus ini .Tergugat mengharapkan kebenaran dapat ditegakkan berdasarkanfakta , karena ada ganjaran dari Yang maha kuasa bagi setiap orang yangberupaya memutarbalikkan kebenaran, baik secara sengaja maupun tidaksengaja didalam ruang sidang ini.Dalam hal memberikan jawaban, tergugat sebagai seorang awamtidak memiliki dasar hukum sipil , hanya memiliki dasar fakta ilmiah, nilai nilai dan norma kristiani yang bertitik singgung
Putus : 02-03-2015 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 2 Maret 2015 — SOO JOONG UE
48 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kami khawatir Hakim dalam mencari kebenaranmateriil bersifat tidak independent mengikuti bentuk dakwaan yangdisodorkan oleh Penuntut Umum ;Bahwa terhadap dakwaan yang bersifat subsideritas M Yahya Harahapdalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAPmenyampaikan Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentukdakwaan subsidair diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi> menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul itu meliputi ataubertitik singgung dengan beberapa ketentuan
Register : 19-03-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 19-03-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 5/PDT/2018/PT BTN Tanggal 8 Maret 2018 — HASAN BASRI TUKIMAN, Laki-laki, Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Taman S. Parman, A/ 17, RT/ RW. 007/ 008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya E.F Thana Yudha, SH,MH,MA dan Reni Sunarty.SH,MH.,Lusda Astri,SH,MH Advokat pada THANA YUDHA & partners berkedudukan di Graha Kencana No.CF-CG Jalan Raya Perjuangan Nomor 88 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Pebruari 2017 No.001/SK.THAP/I/2017 selanjutnya disebut Pembanding semula Terlawan I;
M e l a w a n
1. Hj. ENENG MARYAM, perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Bitung, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten ;
2. MAYA SUNATA, perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Bitung, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;
3. ABDUL ROJAK, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Bitung, No. 25, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;
4. M. ROMDONI, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Bitung, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;
5. UMU KULSUM, Drg. perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Bitung, No. 25, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;
6. DEDE KURNIA; laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Dahulu beralamat di Kp. Bitung, No. 25, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, sekarang beralamat di Jl. Ratu Dipuncak, G. Al Ikhlas 81, Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung
Dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. Dadi Waluyo, S.H.,M.H. 2. Wahyu Baskoro, S.H.,M.H., 3. Joko Santoso, S.H. dan 4. Dede Kurniawan, S.H., Para Advokat pada Kantor âÃÂÃÂWALUYO BASKORO & REKANâÃÂàberalamat di Jalan Aria Jaya Sentika No. 38, Cibadak Cikupa Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2017 dan 26 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Pelawan;
H. SUNATA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di KP. Bitung, RT/ RW. 10/ 03, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Hidayat, SH dan Hesty Komala Ningrum, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LBH PROGRESIF, beralamat di Jalan Padamulya VI Rt003/09 Angke Jakarta Barat 11330 selanjutnya disebut Terbanding II semula Terlawan II ;
90 — 40
90 — 40
beragamaIslam, maka menurut UndangUndang Peradilan Agama, Pasal 49 UU No 7Tahun 1989 jo UndangUndang No.3 Tahun 2006 jo Undangundang No.50Tahun 2009 menyebutkan :"Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : "Perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh dan ekonomi syari'ah.Bahwa, Oleh karena dalam Posita dan Petitumnya adalah Penetapan status Ahliwaris terdapat titik singgung
M2"Merupakan bagian dari boedel warisan yang belum dibagi oleh Pelawan".Bahwa Selanjutnya meminta untuk membatalkan Penetapan Sita Jaminan No.30/Pen/2016/PN.TNG tanggal 01 Juni 2016.Halaman 2 dari83 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BTN.Bahwa, Dengan posita dan petitum gugatan seperti itu, telah menunjukkanketidaksempurnaan, dan/atau ketidakjelasan dan tidak tegas apa yangdiinginkan oleh Pelawan, apalagi adanya titik singgung dua Badan Peradilanyang berwenang sebagaimana telah diuraikan tersebut dalam
Plurium Litis Consortium)Bahwa, Gugatan Perlawanan ini diajukan Pelawan dengan Mengkomulasiobyektif, sedangkan satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya ataukoneksitasnya antara permohonan pengesahan Pelawan sebagai ahli waris Hj.SUHATI atau Nyi SUHATI atau Hj.SOEHATI, dengan Keberatan terhadappeletakan sita jaminan dan pembatalan Penetapan Sita Jaminan No.30/Per/2016/PN.TNG tanggal 01 Juni 2016.Bahwa, Karena Pelawan telah menggabungkan dengan permohonansebagaimana uraian diatas, dan mempunyai titik singgung
Putus : 04-01-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1085 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 Tanggal 4 Januari 2017 — PT MANDIRI TUNAS FINANCE SURABAYA VS SUGENG HARI PURNOMO
111 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
PermohonanKeberatan dari Pemohon Keberatan seluruhnya tidak dapat dibenarkankarena telah melanggar ketentuan paal 178 ayat (2) HIR dan mengakibatkanputusan a quo telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan UndangUndang dan sudah seharusnya putusan tersebut menjadi batal;Bahwa Hakim/Judex Facti Pengadilan Negeri Bangil dalam memutusPerkara 29/Pdt.SusBPSK/2016/PN Bil, ini telah salah dalam menerapkanhukumnya atau melanggar hukum yang berlaku karena Majelis Hakimdalam pertimbangan putusan tidak saksama dan bertitik singgung
Register : 02-07-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Krs Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
Sebenarnya bukan untuk mencari alasan pemohon kepadapihak termohon akan tetapi jika termohon di singgung masalahmerawat orang tua pemohon selalu beralasan sungkan ( malu ),padahal pada dasarnya baik orang tua pemohon atau termohon sama sama tanggung jawab bersama jadi hal semacam inilah yang selaludi anggap sepele oleh pihak termohonb.
Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 135/Pdt.G/2013/PN BB Tanggal 17 April 2014 — Penggugat : ïÃÂàIRIANTONO,
Tergugat : ïÃÂàHj. SITI KOMARIAH,
91 — 10
91 — 10
Dalam bidangperdata, terbatas perdata umum dan niaga, sedang perkara perdatalain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragam islam, jatuhmenjadi yurisdiksi absolute lingkungan Peradilan Agama;... dikaitkan dengan titik singgung yang terdapat antara yurisdiksiPeradilan Umum dengan Peradilan agama dan Peradilan TUN. Sebelummengajukan gugatan harus diteliti lebih dahulu apakah perkara itutermasuk yurisdiksi absolute PN (Peradilan Umum) atau tidak.
Register : 13-04-2009 — Putus : 14-08-2009 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/G/2009/PHI.BDG Tanggal 14 Agustus 2009 — WANDA ARSYAD;' LAWAN;PT. SEIWA INDONESIA;
165 — 6
165 — 6
Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai pekerja juga diikut sertakan dalamAsuransi Kesehatan, dimana biaya pengobatan yang ditanggung PenggugatRekonpensi adalah sebagai berikut:Untuk rawat jalan sebesar Rp. 3.600.000, per tahun ;untuk rawat inap sebesar Rp. 27.500.000, per tahun;untuk perawatan gigi sebesar Rp. 800.000, per tahun;Bahwa sebagaimana telah Penggugat singgung dalam Konpensi, TergugatRekonpensi sepanjang tahun 2008 telah menggunakan Kartu Asuransinyauntuk berobat jalan (rawat jalan) sebanyak
Putus : 21-02-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2210 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 21 Februari 2012 — YUSMANTO, S.Sen., M.Sn. bin PARTADIWIRYA
44 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. dengan ancamanhukuman minimal 1 (satu) tahun penjara .... dan seterusnya ;Surat dakwaan tersebut di atas dilinat dari bentuknya adalah bersifatSubsidaritas, penyusunan bentuk tersebut didasarkan pada beberapapasal/ketentuan pidana yang saling bertitik singgung
Register : 25-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 14-10-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 170 /Pid.B/2015/PN.KPG Tanggal 30 September 2015 — JONIOR MORISON KAAT alias JONI alias KENZO
100 — 53
100 — 53
Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :PrimerSubsider: Melanggar Pasal 338 KUHPidana;: Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidanaHalaman 21 dari 28 Putusan NO : 295 /Pid.B/2014/PN.KPGMenimbang, bahwa Majelis Hakim akan menelaah dari segi doktrin bahwa padalazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan, apabilaperistiwa tindak pidana yang terjadi :e menimbulkan suatu akibat;e akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung
Putus : 14-04-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1111 K/PID.SUS/2009 Tanggal 14 April 2010 — NIKO WALELA
403 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
403 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK SEMPURNA PERTIMBANGANHUKUMNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) ;Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung di atas,dalam memutus perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan TinggiJayapura tidak sempurna dalam memberikan petimbanganhukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) karena di dalamputusannya halaman 9 (sembilan), Majelis Hakim hanyamengambil alin semua pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama dan sama sekali tidak memeriksa faktafaktanya maupunsoal penerapan hukumnya, yang kemudian
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2472 K/Pdt/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH vs MANSURIADY
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada TergugatII dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutperdata karena masalah perdata adalah masalah yang menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka menurut Tergugat Ill, DPR (Lembaga Legislatif) tidak bisadituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat publik
Putus : 22-12-2017 — Upload : 06-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1505 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — PT MANDALA MULTI FINANCE VS DENI MARTANA
83 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya.Hal. 20 dari 23 hal.Put.Nomor 1505 K/Pdt.SusPHI/2017Ayat 3:la tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat,atau memberikan lebih dari pada yang digugat;Penjelasan:Melarang Hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidakdigugat atau meluluskan yang lebih daripada yang