Ditemukan 1138 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 29-06-2016
Putusan PN JANTHO Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN Jth Tanggal 22 Juni 2016 — Bustami Bin Dahlan
24 — 12
24 — 12
perkara;Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN Jth. .Menimbang, bahwa pemahaman Majelis Hakim terhadap dakwaanberbentuk subsidairitas mengandung arti bahwa dakwaan tersebut disusunsecara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat yangberkedudukan sebagai dakwaan utama sampai dengan tindak pidana yangteringan, yang mana bentuk dari subsidairitas tersebut ditinjau dari teori danpraktek haruslah memiliki karakter yaitu menimbulkan suatu akibat dan akibattersebut bertitik singgung
Putus : 26-02-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1981 K/Pdt/2012 Tanggal 26 Februari 2013 — MARKUS SAWEDULING VS PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI DI JAKARTA cq. MENTERI PERHUBUNGAN RI DI JAKARTA Cq, DIRJEN PERHUBUGAN UDARA DI JAKARTA cq. KAKANWIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN SULAWESI UTARA DI MANADO cq. KEPALA BANDARA MELONGUANE DI MELONGUANE, DK
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan perbuatan melawanhukum, akan tetapi dalam posita dan dan petitum gugatan jugamenitikberatkan pada titik singgung mengenai permohonan gantirugi atas hak kepemilikan Penggugat serta juga membahasHal. 10 dari 26 hal. Put.
Register : 28-02-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN MALINAU Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Mln Tanggal 5 April 2018 — Terdakwa Prastika Binti Abdul Rahim
22 — 11
22 — 11
pasal yang tepatdikenakan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim berbeda pendapat denganPenuntut Umum karena menurut Majelis Hakim perbuatan yang tepatdikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 112 Ayat (1) Undangundang RINomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pertimbangan bahwa jikaMajelis Hakim memperhatikan faktafakta hukum dipersidangan diatas MajelisHalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN MinHakim mendapatkan antara keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwasendiri terdapat titik singgung
Register : 02-12-2020 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1013/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Tanggal 15 September 2021 — Penggugat:
1.Soegiarti Sanjoto
2.Rini Ekowati
3.Ina Dwi Lestari
4.Bambang Nugroho Sanjoto
5.Wiwiek Tjiptaningsih
6.Priyono Wibowo
Tergugat:
1.PT Pertamina (Persero)
2.PT Pertamina Training & Consulting
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan
159 — 119
1.Soegiarti Sanjoto
2.Rini Ekowati
3.Ina Dwi Lestari
4.Bambang Nugroho Sanjoto
5.Wiwiek Tjiptaningsih
6.Priyono Wibowo
Tergugat:
1.PT Pertamina (Persero)
2.PT Pertamina Training & Consulting
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan
159 — 119
2009 ; UURI Nomor 3 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah dirubah terakhir dengan UURI No. 50 Tahun 2009 ; UURI No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah dirubah terakhir dengan UURI No. 51 Tahun 2009 UURI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;Halaman 70 dari 75 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1013/Padt.G/2020/PN JKT.SELMenimbang bahwa dalam kaitan dengan batasan kewenanganmasingmasing lingkungan badan peradilan maka dimungkinkan terjadinyatitik singgung
Secara khusus titik singgung kKewenangan yang terjadi antarabadan peradilan umum dengan badan peradilan tata usaha negara terjadiantara lain berkaitan dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah, karena disatu pihak sertifikat ha katas tanah sebagai suatu beschikking merupakanyuridiksi Badan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan di sisi lainsengketa kepemilikan hak atas tanah berada dalam yuridiksai BadanPeradilan Umum ;Menimbang bahwa dalam perkara aquo, dalam petitum gugatannyaPenggugat menuntut
Putus : 19-12-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1783 K/Pdt/2014 Tanggal 19 Desember 2014 — YUPITER NDUN, dkk. VS YONATAN EKLEMIS, dkk.
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada umumnya suatu putusanyang dikategori onvoldoende gemotiveerd, bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukandalam persidangan tidak dipertimbangkan secara saksama, menyeluruhdan komprehensif (Vide: M. Yahya Haragap, S.H., KekuasaanMahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi, dan Peninjauan KembaliPerkara Perdata, Sinar Grafika, Agustus 2008, halaman 343). Penjelasantersebut memperoleh penegasan dalam Putusan MA Nomor 3388 K/Pdt/1985, tanggal 18 Juni 1985;.
Putus : 01-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463 K/TUN/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — RONA Binti ROHIM, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, dk
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
membayar biaya perkara yang timbul;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan ParaTergugat Il Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Eksepsi dari Tergugat:A.Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 5 sampaidengan halaman 9 dalam gugatannya secara subtansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung
Putus : 21-08-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694 K/PID/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 — ZULFIKAR BACHSIN
114 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
dakwaan subsidairadalah bentuk dakwaan yang terdiri dari atau dua atau beberapa dakwaanyang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana terberatsampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan, dan dakwaantersebut sering disebut dakwaan pengganti dari dakwaan primair atauterhadap dakwaan seterusnya;Bahwa ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidairdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatuakibat dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung
Register : 24-11-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 25-04-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 38/G/2017/PTUN.SRG Tanggal 25 April 2018 — AHMAD SUBANDI
MELAWAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
PT TJITARIK
187 — 102
187 — 102
Eksepsi Kewenangan Absolut, alasan hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akantetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 56/CurugSangereng
Register : 19-03-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 19-03-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 5/PDT/2018/PT BTN Tanggal 8 Maret 2018 — HASAN BASRI TUKIMAN, Laki-laki, Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Taman S. Parman, A/ 17, RT/ RW. 007/ 008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya E.F Thana Yudha, SH,MH,MA dan Reni Sunarty.SH,MH.,Lusda Astri,SH,MH Advokat pada THANA YUDHA & partners berkedudukan di Graha Kencana No.CF-CG Jalan Raya Perjuangan Nomor 88 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Pebruari 2017 No.001/SK.THAP/I/2017 selanjutnya disebut Pembanding semula Terlawan I;
M e l a w a n
1. Hj. ENENG MARYAM, perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Bitung, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten ;
2. MAYA SUNATA, perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Bitung, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;
3. ABDUL ROJAK, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Bitung, No. 25, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;
4. M. ROMDONI, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Bitung, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;
5. UMU KULSUM, Drg. perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Bitung, No. 25, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;
6. DEDE KURNIA; laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Dahulu beralamat di Kp. Bitung, No. 25, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, sekarang beralamat di Jl. Ratu Dipuncak, G. Al Ikhlas 81, Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung
Dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. Dadi Waluyo, S.H.,M.H. 2. Wahyu Baskoro, S.H.,M.H., 3. Joko Santoso, S.H. dan 4. Dede Kurniawan, S.H., Para Advokat pada Kantor âÃÂÃÂWALUYO BASKORO & REKANâÃÂàberalamat di Jalan Aria Jaya Sentika No. 38, Cibadak Cikupa Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2017 dan 26 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Pelawan;
H. SUNATA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di KP. Bitung, RT/ RW. 10/ 03, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Hidayat, SH dan Hesty Komala Ningrum, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LBH PROGRESIF, beralamat di Jalan Padamulya VI Rt003/09 Angke Jakarta Barat 11330 selanjutnya disebut Terbanding II semula Terlawan II ;
84 — 39
84 — 39
beragamaIslam, maka menurut UndangUndang Peradilan Agama, Pasal 49 UU No 7Tahun 1989 jo UndangUndang No.3 Tahun 2006 jo Undangundang No.50Tahun 2009 menyebutkan :"Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : "Perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh dan ekonomi syari'ah.Bahwa, Oleh karena dalam Posita dan Petitumnya adalah Penetapan status Ahliwaris terdapat titik singgung
M2"Merupakan bagian dari boedel warisan yang belum dibagi oleh Pelawan".Bahwa Selanjutnya meminta untuk membatalkan Penetapan Sita Jaminan No.30/Pen/2016/PN.TNG tanggal 01 Juni 2016.Halaman 2 dari83 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BTN.Bahwa, Dengan posita dan petitum gugatan seperti itu, telah menunjukkanketidaksempurnaan, dan/atau ketidakjelasan dan tidak tegas apa yangdiinginkan oleh Pelawan, apalagi adanya titik singgung dua Badan Peradilanyang berwenang sebagaimana telah diuraikan tersebut dalam
Plurium Litis Consortium)Bahwa, Gugatan Perlawanan ini diajukan Pelawan dengan Mengkomulasiobyektif, sedangkan satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya ataukoneksitasnya antara permohonan pengesahan Pelawan sebagai ahli waris Hj.SUHATI atau Nyi SUHATI atau Hj.SOEHATI, dengan Keberatan terhadappeletakan sita jaminan dan pembatalan Penetapan Sita Jaminan No.30/Per/2016/PN.TNG tanggal 01 Juni 2016.Bahwa, Karena Pelawan telah menggabungkan dengan permohonansebagaimana uraian diatas, dan mempunyai titik singgung
Putus : 25-11-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1646 K/Pdt/2015 Tanggal 25 Nopember 2015 — CV BUAY BULAN
lawan
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN cq KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG
BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN, dk
109 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada umumnya, suatu putusan yangdikategori onvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukandalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dankomprehensif...;Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding sama sekali tidak menjelaskanmengenai alasan dan dasar putusan.
Putus : 26-07-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809 K/Pdt/2016 Tanggal 26 Juli 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH VS Ir. ZULHEIDI JAFAR
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
. , dst namun Penggugat tidak cermat,karena dalam gugatannya tidak menyebutkan apa hubungan hukumPenggugat dengan Tergugat III kaitannya dengan petitum tersebut;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IllHalaman 12 dari 23 hal. Put.
Putus : 02-03-2015 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 2 Maret 2015 — SOO JOONG UE
38 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kami khawatir Hakim dalam mencari kebenaranmateriil bersifat tidak independent mengikuti bentuk dakwaan yangdisodorkan oleh Penuntut Umum ;Bahwa terhadap dakwaan yang bersifat subsideritas M Yahya Harahapdalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAPmenyampaikan Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentukdakwaan subsidair diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi> menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul itu meliputi ataubertitik singgung dengan beberapa ketentuan
Register : 21-06-2018 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 21-06-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 153/Pdt.G/2017/PN Jap Tanggal 29 Januari 2018 — Randongkir Dorus X Novela Wonatorey
76 — 23
76 — 23
menjawab pertanyaantetapi tidak mendatangkan seorang pengacara dan kuasa hukum dalamkasus ini .Tergugat mengharapkan kebenaran dapat ditegakkan berdasarkanfakta , karena ada ganjaran dari Yang maha kuasa bagi setiap orang yangberupaya memutarbalikkan kebenaran, baik secara sengaja maupun tidaksengaja didalam ruang sidang ini.Dalam hal memberikan jawaban, tergugat sebagai seorang awamtidak memiliki dasar hukum sipil , hanya memiliki dasar fakta ilmiah, nilai nilai dan norma kristiani yang bertitik singgung
Register : 02-07-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Krs Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
Sebenarnya bukan untuk mencari alasan pemohon kepadapihak termohon akan tetapi jika termohon di singgung masalahmerawat orang tua pemohon selalu beralasan sungkan ( malu ),padahal pada dasarnya baik orang tua pemohon atau termohon sama sama tanggung jawab bersama jadi hal semacam inilah yang selaludi anggap sepele oleh pihak termohonb.
Register : 13-04-2009 — Putus : 14-08-2009 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/G/2009/PHI.BDG Tanggal 14 Agustus 2009 — WANDA ARSYAD;' LAWAN;PT. SEIWA INDONESIA;
126 — 6
126 — 6
Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai pekerja juga diikut sertakan dalamAsuransi Kesehatan, dimana biaya pengobatan yang ditanggung PenggugatRekonpensi adalah sebagai berikut:Untuk rawat jalan sebesar Rp. 3.600.000, per tahun ;untuk rawat inap sebesar Rp. 27.500.000, per tahun;untuk perawatan gigi sebesar Rp. 800.000, per tahun;Bahwa sebagaimana telah Penggugat singgung dalam Konpensi, TergugatRekonpensi sepanjang tahun 2008 telah menggunakan Kartu Asuransinyauntuk berobat jalan (rawat jalan) sebanyak
Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 135/Pdt.G/2013/PN BB Tanggal 17 April 2014 — Penggugat : ïÃÂàIRIANTONO,
Tergugat : ïÃÂàHj. SITI KOMARIAH,
86 — 10
86 — 10
Dalam bidangperdata, terbatas perdata umum dan niaga, sedang perkara perdatalain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragam islam, jatuhmenjadi yurisdiksi absolute lingkungan Peradilan Agama;... dikaitkan dengan titik singgung yang terdapat antara yurisdiksiPeradilan Umum dengan Peradilan agama dan Peradilan TUN. Sebelummengajukan gugatan harus diteliti lebih dahulu apakah perkara itutermasuk yurisdiksi absolute PN (Peradilan Umum) atau tidak.
Putus : 31-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2515 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 31 Agustus 2016 — ERIE FIRMANSYAH bin ADIWANA
193 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
193 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Factimenyebutkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana;Bahwa Majelis Hakim mencampuradukkan pembuktian pidana denganketentuan umum KUHP sehingga menurut hemat kami suatu keanehanapabila disatu sisi Judex Facti dalam pertimbangan putusan telahmembuktikan suatu perbuatan pidana namun disisi lain tidak dilakukanpemidanaan dengan pertimbangan menerapkan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat(2) KUHP, padahal didalam pembuktian di persidangan Pasal 51 Ayat (1)dan Ayat (2) KUHP tidak pernah di singgung
Putus : 26-08-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 950 K/Pdt/2010 Tanggal 26 Agustus 2010 — Tn. KURNIA DKK VS Tn. TJETJEP DJUNIADIN
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
dahulu, sekarang Kelurahan Malakasari,dahulu Kecamatan Jatinegara, sekarang Kecamatan Duren Sawit KodyaJakarta Timur;Bahwa apa yang didalilkan Pelawan pada halaman 4 poin 4 tidak perluTerlawan 1 dan 2 tanggapinya lagi, adapun sebabnya hal tersebut tidakada hubungannya sama sekali di dalam perkara ini, oleh karena itu dalilPelawan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan hendaknya;Bahwa dalil Pelawan pada bantahannya halaman 4 dan 5 poin 5 sampaihalaman 5 poin 1, yang sebenarnya telah para Pelawan singgung
Register : 17-02-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 8/Pdt.Bth/2021/PN Kdi Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
KAMAL PASYA
Tergugat:
WIWIN, S.ST.,M.Kes
Turut Tergugat:
SANGKALA
76 — 62
KAMAL PASYA
Tergugat:
WIWIN, S.ST.,M.Kes
Turut Tergugat:
SANGKALA
76 — 62
Gugatan Pelawan obscuur libel karena Perlawanan Pelawan tidak adadasar hukumnya, Pelawan meminta untuk menunda eksekusi danmengalinkan eksekusi serta meminta eksekusi ditempat lain bukantanah obyek eksekusi dimana hal tersebut adalah merupakan tuntutandi luar logika hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis singgung diatasbahwa menurut Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata,tahun 2005 : hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari RetnowulanSutantio (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata
Putus : 22-12-2017 — Upload : 06-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1505 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — PT MANDALA MULTI FINANCE VS DENI MARTANA
78 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya.Hal. 20 dari 23 hal.Put.Nomor 1505 K/Pdt.SusPHI/2017Ayat 3:la tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat,atau memberikan lebih dari pada yang digugat;Penjelasan:Melarang Hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidakdigugat atau meluluskan yang lebih daripada yang