Ditemukan 3977 data
SUPRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
1.YOHANES HERYANDI Als HERY Bin AFNER GUNTUR
2.ALFIAN NOR Als IAN Bin JUNGKIR
3.NUR IFANSYAH Als IFAN Bin ARSILI Alm
4.TENGANG Als BAPAK PANJI Bin BENET GANTI
114 — 74
satusama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Hakim dalam menentukanperbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah denganfaktafakta dari perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas Para Terdakwa telahdapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa didakwa dengandakwaan alternatif, yaitu Kesatu melangar
SARINAH, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
SUKARMAN
170 — 78
Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu; a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur; b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar atau;h.
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Elnusa Petrofin danTerdakwa telah melangar perjanjian anatar PT. Elnusa Petrofin dengan PT.Komelino Putra Kesuma Nomor 002. /KPKLNS/02.2011 tanggal 1 April2011, terhitung mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2016,bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim seharusnya tidak cukupHal. 26 dari 45 hal.
148 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2217 K/PID.SUS/2013sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyaksebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);Atas dasar ketentuan di atas dan berdasar pada fakta persidangan yangada, maka dalam Surat Tuntutan No Reg Perkara: PDS01/TPE/CKR/09/2011 yang telah kami bacakan pada persidangan HariRabu tanggal 16 November 2011, kami berkesimpulan bahwa dakwaanyang terbukti adalah dakwaan kedua yaitu melangar Pasal 102 huruf (h)UndangUndang Nomor: 17 Tahun 2006 tentang perubahan
86 — 26
;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwadalam pembelaannya yang menyatakan bahwa seluruh dakwaan dari PenuntutUmum tidak terbukti dalam diri dan perbuatan terdakwa, oleh karena sebagaimanatelah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukantindak pidana melangar pasal 286 KUHP sebagaimana dalam dakwaan keduaPenuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebutharuslah dikesampingkan.
38 — 7
tanggal 12042013diatas tanah obyel sengketa statusnya dalam sengketa antara pihakPenggugat dengan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVakan tetapi tuntutan perbuatan melawan hukum hanya diajukan kepadaTergugat s/d Tergugat IV, maka cukup alasan kiranya Yang MuliaMajelis Hakim sependapat bahwa gugatan yang demikian itu dalahobscure libel.bahwa mencermati Gugatan Penggugat dengan kontruksi hukumberupa perbuatan melawan hukum (PMH) adalah tidak jelas dan kabur(obscure libel) serta telah melangar
Ricky Trianto, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD AMRI Bin M. IDRIS HASIBUAN
65 — 7
Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;Dan:Ketiga: Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;Atau:Keempat: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatifkumulatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikandakwaan kedua dari Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan kedua melangar
1.Lily Chandradinata
2.Linda Chandradinata
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
257 — 176
dan pemanfaatan tanah terhadapbidangbidang tanah yang terkena Pengadaan tanah jalan tol Cimanggis Cibitung sebagaimana tertuang dalam Daftar Nominatif telah sesuaidengan ketentuan yang diamanatkan Undang Undang Nomor : 2 tahun2012 dan Peratuaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5Tahun 2012 sehingga telah sesuai dengan azas legalitas, tidak berbuatsewenang wenang (De tornement de pouvoir) Tidak berbuat sekehendakhati (Willekeur) sesuai dengan azas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) dan tidak melangar
183 — 618 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Terdakwa didakwa melangar Pasal 78 Ayat (6) jo 50 Ayat (3) Huruf gUndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana pasaltersebut mengacu pada Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang pengertian kawasan hutan yang notabene telah dibatalkanoleh Mahkamah Konstitusi, maka proses penentuan kawasan hutan harusmelalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapankawasan hutan, atau dengan kata lain penentuan kawasan hutan yangselama ini dengan penunjukan langsung
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMRAN
311 — 73
danKampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi PapuaBarat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk Wilayah Pertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN MnkKabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
38 — 19
terpisahkan dariputusan ini ; Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebutharuslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakankepadanya ; Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melangar
66 — 35
Satria tidak dilakukan penahanan olehTergugat.10.Bahwa PENGGUGAT datang ke Polres Tulang Bawang (TERGUGAT) untuk klarifikasimengenai adik kandung yang ditahan oleh PENGGUGAT (Polres Tulang Bawang)berikut barang bukti 1 unit kendaraan dan minyak solar, minyak tanah yang termasukdalam poin tersebut diatas . tibatiba PENGGUGAT langsung diperiksa dan dikeluarkansurat penangkapan serta surat penahanan tanpa jelasnya duduk permasalahannya,TERGUGAT langsung menuduh PENGGUGAT telah melangar pasal 53,Pasal
PAHMI, SH.
Terdakwa:
INDRA SETIAWAN Bin BURHAN
57 — 8
. : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua: melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga :melangar Pasal 127 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebin dahulu dakwaanalternatif
84 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkanpertimbangan tersebut maka dalil Tergugat tersebut harus ditolak ;Putusan Mahkamah Agung Nomor : 180 K/Pdt.Sus/2009 dalampertimbangan hukumnya menyatakan :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti sudah tepat yaitu tidak salah dalam menerapkanhukum atau melangar hukum yang berlaku* ;Demikian juga Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta bukti T2.dyakni Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 November2009 Nomor : 417/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Bar
45 — 32
UTA), sehingga tidak masuk akal danbohong besar jika tanah yang seluruhnya seluas apa yang tercantum didalamSertifikat tersebut sudah dibeli tetapi Sertifikatnya hanya sekedar dipinjamkansaja;Bahwa begitu juga dengan proses pembuatan Akta Jual Beli No. 035/WP/2004tidak ada yang dilalui secara illegal dan sepengetahuan Tergugat I prosespembuatannya tersebut telah dibuat secara sah dan procedural, sehingga tidakbertentangan dengan hukum ;Bahwa adalah sah dan tidak melanggar etika dan atau tidak melangar
PT. Prima Bangun Persada Nusantara
Termohon:
Bupati Morowali
387 — 140
dalam hal ini Termohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakankeweanangan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golonganyang melanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
165 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konvensi untukseluruhnya;Menyatakan membatalkan atau tidak berharga surat anjuran DinasTenaga Kerja dan Transimigrasi Kabupaten Karawang Nomor Nomor567/2344/HIS;Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor 10/PGA/X/13 tentangPemutusan Hubungan Kerja akibat dari Mogok Kerja Yang Tidak Sahterhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi(kepada 57 orang) dan di kualifikasikan Mengundurkan Diri TanpaPesangon;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensisebanyak 57 orang terbukti melangar
150 — 70
adalah,12 SPPGR, Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Pejabat PenagihSPPGR pada tanggal 22 September tahun 2011, dan juga tergugattidak Pernah menerbitkan SPPGR pada tahun 2015Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Gugatan Penggugat untukSeluruhnya, kecuali apa yang secara tegas di akui oleh tergugat dalampersidangan.Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat yangmenyatakan bahwa Perbuatan tergugat dalam menerbitkann objeksengketa adalah melawan hukum, cacat yuridis, serta melangar
53 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri Lamongan1718meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah dengan Nomor persil3b yang saat ini berada di bawah penguasaan dan digarap Tergugat;Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkankepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkandalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan(verzet), banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melangar
96 — 16
hati hati ;Menimbang, bahwa apabila salah satu kriteria tersebut diatas terpenuhi maka telah terpenuhi pulasyarat untuk bisa dikatakan suatu perbuatan tersebut melanggar hukum ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkanmengenai status kepemilikan tanah tersebut adalah milik Penggugat maka dengan demikian selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbankan mengenai apakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanahtersebut adalah bertentangan dengan hukum dan telah melangar