Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Umum
Register : 27-08-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN LUMAJANG Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Lmj
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
TWENTY PURANDARI, S.H.
Terdakwa:
BUDIONO Bin SUTIKNO
24 — 5
  • ., dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniserta bersedia memberikan keterangan dengan senya; Bahwa ahli menerangkan bersedia memberikan pendapat sebagai Ahlidengan senya; Bahwa ahli menerangkan keseharian Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdinas di Dinas Kesehatan Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 06-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/TUN/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA VS RINI PURWANINGSIH, DKK;
169 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan Penggugat Kurang Pihak;a.Bahwa perlu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ketahui,mengenai pengembalian berkas nota usul tenaga honorer K2Penggugat adalah merupakan salah satu ruang lingkup dalam prosespengangkatan tenaga honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentangHalaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/2017perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 05-02-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Mdn
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
SUBAGIO
Tergugat:
1.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
2.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Turut Tergugat:
PT. Indako Trading Coy
81 — 19
  • IIdiperintahkan untuk mengevaluasi sistem penentuan Kepala DinasKetenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara yang ada selama ini jugabukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Medan untukmemeriksa dan mengadilinya, melainkan merupakan kewenanganmutlak badan peradilan dan atau lembaga lain yang diatur secaratersendiri dalam ketentuan hukum dan peraturan perundangundanganyang berlaku ;Bahwa sebaliknya jika maksud gugatan adalah agar Tergugat Ilmemberikan tindakan kepada Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-08-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 299/Pid.B/2012/Pn.Sda
Tanggal 8 Agustus 2012 — AGUS SUPRIYANTO
45 — 8
  • Akibat katakata yang diucapkanterdakwa sambil menunjuk kearah saksi DJONI ASTONO, SH, saksi DYANSUKMA SEKARINA, SH, dan saksi TOTOT HARGIANTO, ST, MM yang saat ituberada dihadapan khalayak ramai yaitu para peserta unjuk rasa yang jumlahnyasekira 50 (lima puluh) an orang tersebut maka saksi DJONI ASTONO, SH, saksiDYAN SUKMA SEKARINA, SH, dan saksi TOTOT HARGIANTO, ST, MMmenjadi merasa malu dan terserang kehormatannya selaku Pegawai Negeri Sipilyang saat itu sedang menjalankan tugas dan jabatannya
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 07-08-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 406/Pid.B/2015/PN.Blb
Tanggal 7 Agustus 2015 — Nurcahya Binti Samsuar.
44 — 8
  • Memerintahkan barang bukti berupa :1(satu) lembar photo copy akta perkawinan No. 35/A/1992 atas nama HendryCandra, SH dengan Ratna Sugiarti yang dibuat oleh kepala kantor catatan sipilyang sudah disyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar photo copy KTP atas nama Hendry Candra, SH yang sudahdisyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Ratna Sugiarti yang sudah disyahkanoleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) Exsemplar photo copy
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 17-11-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 3064/Pdt.G/2021/PA.Lpk
Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
136 — 98
  • terang dan nyata pekerjaanPemohonyaitu Pegawai Negeri Sipil /PNS (bukti P3).5,Bahwa oleh karena senyatanya berdasarkan pada dokumentasi suratsurat Pemohon sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas bahwapekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan secara jelasPemohon memiliki Nomor Induk Pegawal (NIP)196308282006041009 dimana berdasarkan NIP Pemohon tersebutdapat diketahui bahwa Pemohon berstatus sebagai PNS sejak bulanApril 2006.6.Bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/PID.SUS/2014
Tanggal 24 Februari 2014 — Lamser Lumbangaol
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Lamser Lumbangaol, selaku Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuksementara waktu, yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UnitPelaksana Teknis (UPT)
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 14-03-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 28 Juni 2016 — FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos ; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
80 — 39
  • Dalam pasal tersebut, huruf .b)merupakan pengaturan yang didasarkan pada jenis tindak pidananya, sedangkanpada huruf .d) merupakan pengaturan yang didasarkan pada vonis pidana yangdijatunkan, yang menjadi persoalan adalah jika hanya berpedoman pada huruf'b) saja, yaitu melakukan Tindak Pidana Umum maka Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran lalulintas saja dapat dijatuhi hukumanPemberhentian Tidak Dengan Hormat, jadi jika menyangkut Tindak PidanaUmum, maka huruf .b) harus selalu dihubungkan
Pengadilan PA TAKALAR Perdata Agama
Register : 24-01-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PA TAKALAR Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Tkl
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 20
  • Sebagaimana perubahan tersebut menjadiPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANPEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZINPERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPILyang Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut :a.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-04-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penggugat:
AROTOTONA MENDROFA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
66 — 33
  • 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara ;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintah ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi DanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 08-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/201
Tanggal 8 Mei 2015 — EDI PRIYANTO, S.Pd.,MM, vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
61 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana dinyatakan dalam suratnyatanggal 4 Januari 2012;Kedua : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd.,lahir tanggal 12 Januari 1974, NIP. 19740112 1999121001, Penata Muda Tk. , Golongan Ruang Ill/b,Halaman 2 dari 49 halaman.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-05-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 66/G/2017/PTUN-Mdn
Tanggal 4 Oktober 2017 — PENGGUGAT : Drs. H. SYAMSUL BAHRI VS TERGUGAT : GUBERNUR SUMATERA UTARA
46 — 25
  • juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintahdiantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentang sanksiPemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa penerapan dari masingmasing PeraturanPemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkatkesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 166/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
B. Dewi Korawati, SKM
Tergugat:
BUPATI SERDANG BEDAGAI
102 — 64
  • Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUNMDN Halaman 28seamooooDSehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, Gubenur/Bupati/Walikotasebagai Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menindaklajuti PutusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaiman jugaditegaskan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
IBRAHIM AKBAR, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
142 — 148
  • Di mana objek sengketa a quo (vide Bukti P.1 = BuktiT1) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditujukan langsung kepada Penggugat, sehingga berakibat hukum Penggugatmengalami kerugian kehilangan status Pegawai Negeri Sipil Pemerintah DaerahKabupaten Luwu Utara, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untukmengajukan gugatan sebagaimana adagium Point dinteret Point daction;Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif, oleh karena sengketa incasu merupakan
Pengadilan PN Melonguane Pidana Khusus
Register : 01-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 11-09-2021
Putusan PN Melonguane Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mgn
Tanggal 9 September 2021 — Penuntut Umum:
1.MEILANY MAGDALENA MOTULO, S.H., M.H
2.SYLVI HENDRASANTI, S.H
Terdakwa:
HERIANTO BAWULANG
402 — 344
  • Polisi karena adanya Tindak PidanaPornografi yang dilakukan Terdakwa dan Saksi 4 (Terdakwa dalam berkasterpisah); Bahwa awalnya belum tahu siapa pelakunya, Tim Mata Merah turun kelapangan baru diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi 4(Terdakwa dalam berkas terpisah)); Bahwa Saksi termasuk dalam anggota Tim Mata Merah; Bahwa yang melakukan Pelaporan Kasus ini adalah Saksi;Bahwa ketika Saksi dengan Tim Mata Merah sedang berada dipelabuhan lalu mendengar ada cerita ada oknum Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 18-02-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — UNIVERSITAS SRIWIJAYA., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
228 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentangKeikutsertaan Perancang PeraturanPerundangundangan dalam Pembentukan PeraturanPerundangUndangan dan Pembinaannya (PPKeikutsertaan Perancang) (vide Bukti P7);Pasal 1 angka 1:Perancang Peraturan Perundangundangan = yangselanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipilyang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancangyang diberi tugas, tanggung jJawab, wewenang, dan haksecara penuh oleh pejabat yang berwenang untukHalaman 13 dari 62 halaman
Pengadilan PA BUNGKU Perdata Agama
Register : 01-12-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PA BUNGKU Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 55
  • tidak tahu apakah mereka masihberkomunikasi atau tidak;Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusahamendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa setahu saksi, Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggalbersama lagi dan telah berpisah sejak bulan Mei 2021;Bahwa setelah Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama saksitidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkahkepada Termohon, namun Pemohon masih membiayai anakanak;Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 03-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 63/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
DARMADI, S.Ag., M.Pd.I
Tergugat:
BUPATI MUSI BANYUASIN
152 — 89
  • DimanaPenggugat duduk sebagai Sekretaris, yang tidak ada hubungannyadengan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang pada kasus tersebut Penggugat merasa dikorbankan dandikriminalisasikan, mengingat jabatan dan kedudukan Penggugat sebagaiSekretaris ICMI tidak memiliki Kewenangan dan tanggung jawab dalamhal masalah pengelolaan bantuan dana tersebut; Him. 7 dari 53 hlm. Put.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 19-08-2011 — Putus : 28-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2011/PTUN.ABN.
Tanggal 28 Desember 2011 — Drs. SEMUEL LETELAY, M.Si sebagai Penggugat melawan BUPATI MALUKU BARAT DAYA sebagai Tergugat
123 — 46
  • Bupati MalukuBarat Daya (MBD) untuk diambil tindakan penegakan hukum Disiplin PegawaiNegeri Sipil kepada Penggugat yang kemudian diserahkan kepada SekretarisWilayah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam kapasitas selaku Ketuamerangkap anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, maka darihasil pertemuan oleh Ketua dan anggota Badan Pertimbangan Jabatan danKepangkatan Kabupaten maluku Barat Daya dalam rangka pembahasan hasiltemuan Kesbanglinmas terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 70/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
82 — 46
  • /Walikota diKabupaten/K 01a; 722 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf ePeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan bahwa Presiden dapat mendelegasikankewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang