Ditemukan 6228 data
Terbanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
152 — 70
Adapun spesifikasi tekhnis dan bahan untukmelaksanakan pekerjaan beton dan adukan beton struktur serta pekerjaanHal 54 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUSTPK/2020/PT PBRcor beton campuran yang diinginkan dalam kontrak adalah sebagai berikut:1. Pekerjaan beton dan adukan beton struktur :a.
JAMALUDDIN Alias JAMALUDDIN BASER
Tergugat:
BUPATI DOMPU
159 — 72
T132017 (fotokopi dari fotokopi ) ;: Surat Bupati Dompu Nomor: 414.2/510/DPMPD tanggal 6September 2017, Perihal : Pembentukan Panitia Pilkades 2017(fotokopi dari fotokopi ) ;: Surat Pengantar Nomor : 800/512/DPMPD/2017 tanggal 11September 2017 yang ditujukan Kepada Panitia PilkadesSerentak Tahun 2017 seKabupaten Dompu Mengenai TahapanPilkades Serentak Tahun 2017 dan Petunjuk Tekhnis PilkadesSerentak Tahun 2017 (fotokopi Sesuai dengan asl) ;: Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pilkades serentak diKabupaten
74 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
melanggar aturan hukummaka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Penyalagunaan keweangandan bukan perbuatan melawan Hukum, berdasarkan urain pertimbangandiatas maka unsur "secara melawan hukum " tidak terpenuhi";Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yangmengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya padaPengadilan Negeri Surabaya telah salah menafsirkan tidak terbuktinyaunsur secara melawan hukum dengan pengertian Sempit karena tidakpernah mempertimbangan adanya petunjuk tekhnis
YOSEF SIMBOLON
Terdakwa:
NGATINO Bin ATMOSUNARTO
94 — 14
Ciomas Adi Satwa Pusat di Jakarta sebagaiFinance Accounting; Bahwabenar, secara tekhnis DO bisa keluar atas perintah dari Sales;Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019./PN Pwr.
108 — 15
AHMADHASAN dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Jalan Merdeka diKabupaten Boalemotidak memenuhi standar keselamatan, pemasangan yangdilakukan oleh Terdakwa AHMAD HASAN tidak sesuai dengan standarkeselamatan pengguna jembatan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerjayang telah diperhitungkan secara tekhnis sehingga dapat menyebabkan bangunanroboh atau rusak yang dampaknya dapat membahayakan keselamatan penggunajembatan, yaitu :a.
59 — 48
sembilan puluhenam ribu rupiah);17.Dengan Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut datas adalahmerupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKANjika pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Tanah Sengketasebagaimana Risalah Lelang Nomor 1602/2016 tertanggal 20 Septemberadalah telah sesuai telah sah dan tidak berntentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan denganalasan apapun (Vide Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanaBukullPedoman Tekhnis
339 — 703 — Berkekuatan Hukum Tetap
merujuk pada ketentuan Pasal 100 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011, maka kedudukan Keputusan Presiden a quo merupakan kebijakan Presidenyang dimaknai sebagai peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan UndangUndang atau Peraturan Pemerintah.4 Dengan demikian bahwa anggapan Para Pemohon yang menjadikan Pancasiladan UUD 1945 sebagai batu uji dalam pengujian Keputusan Presiden No. 3Tahun 1997 merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat karena kedudukanPancasila dan UUD 1945 bukan sebagai norma hukum tekhnis
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Medi Santoni, SH
316 — 135
Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuankeuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan tekhnis;h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan bagi hasilpajak daerah dan retribusi daerah untuk desa;i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa;j. Mengawasi pendayagunaan aset desa;k. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunanpartisipatif Desa. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, bertentangan dengan :1.
Dinas PMDKab.Tebo pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 Tugas terdakwa adalah membantuBupati dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakandaerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa,Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Pembinaan Pemerintahan Desa,Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi tepat guna perdesaan,Pengembangan Kelembagaan Desa dan Ketahanan Sosial BudayaMasyarakat Desa sesuai ketentuan Perundangundangan.Dan mempunyai Fungsi sebagai berikut : perumusan kebijakan tekhnis
Pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi dibidang pemberdayaan dandesa. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakatdan desa. Pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa.Halaman 16 dari 226 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT JMBPelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bahwa berawal sdr.
58 — 33
Ditegaskan yang pada pokoknyabahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidakHal 99 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Selhanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan padahakhak lainnya, seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, danlainlain.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR danbuku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus, Buku Il, Edisi 2007, dapat ditarik
diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 September 2009 joPutusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI, tertanggal 27Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tertanggal 5Juli 2011 (bukti T14 s/d bukti T16), adalah Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka Para Pembantahbukanlah merupakan pihak ketiga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 195ayat (6) HIR dan buku Pedoman Tekhnis
234 — 51
Lebih lanjut Mahkamah Agung RI telahmemberikan petunjuk tekhnis kepada Hakim dalam hal mengadili perkara,yaitu telah diterbitkannya Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi Tahun2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 53 disebutkan bahwa, yangdapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon dipengadilan adalah :a.
73 — 8
Spesifikasi tekhnis barang jasa;2. Harga perkiraan sendiri;3. Rancangan kontrak;b. Menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa;c. Menandatangani kontrak;d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian barang/jasa kepada PA/KPA;g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPAdengan berita acara penyerahan;h.
64 — 6
Wonosobo sejumlah Rp.168.750.000, (Seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah);Bahwa oleh karena kesalahan tekhnis dari saksi DESI KADARSIH,sehingga transaksi tersebut dipindah bukukan sebanyak 2 (dua) kaliyakni tanggal 29 Nopember 2014 sebesar Rp. 163.750.000, (seratusenam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 02Desember 2014 sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);Bahwa saksi DESI KADARSIH mau melakukan pemindah bukuantersebut karena posisi Terdakwa
238 — 230
Taufik Bakari, SST. selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 8/Pid.SusTPK/2016/PNGtlo tanggal 9 Februari 2017dan saksi AKIHITO LAMATO, ST. selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 6/Pid.SusTPK/2016/PN Gtlo tanggal 9 Februari 2017 untuk Pekerjaan Pematangan LahanTerminal
Taufik Bakari, SST. selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 8/Pid.SusTPK/2016/PN Gitlo tanggal 9 Februari 2017dan saksi AKIHITO LAMATO, ST. selakuPPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam berkas terpisah dan telah diputusoleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :6/Pid.SusTPK/2016/PN Gtlo tanggal 9 Februari 2017 untuk Pekerjaan PematanganLahan
Taufik Bakari, SST. selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 8/Pid.Sus44TPK/2016/PN Gitlo tanggal 9 Februari 2017dan saksi AKIHITO LAMATO, ST. selakuPPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam berkas terpisah dan telah diputusoleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :6/Pid.SusTPK/2016/PN Gtlo tanggal 9 Februari 2017 untuk Pekerjaan PematanganLahan
diperiksa dan telahditandatangani oleh PPTK, sehingga menurut saksi yang melaksanakanpekerjaan adalah AKIHITO LAMATO,ST selaku PPTK , sedangkan timpengawas adalah Rusman Bitala untuk tahun 2013 dan untuk tahun 2014adalahRusman Bitala dan Muhamad Ikbal, A,Md ; Bahwa RAB (Rencana Anggaran Biaya) tahun 2013 ditandatangani oleh PPTK,sedangkan RAB tahun 2014 ditandatangani oleh KPA dan saksi selaku pembuatRAB ; Bahwa untuk membuat RAB seharusnya ada standarisasi harga, volume dangambar serta spesifikasi tekhnis
RADEN PRABOWO AJISASMITO, SH.MH.
Terdakwa:
ST YULIUS SOEYOED Bin SINGODIREJO
146 — 38
dalam mengelola pinjaman bergulir agar sesualdengan kebijakan dan ketentuan yang telah dibuat oleh LKM/BKM.Melakukan pengawasan / pemeriksaan terhadap seluruh kegiatanpengelolaan pinjaman bergulir baik di UPK maupun KSM;Bekerjasama dengan LKM / BKM, relawan dan perangkat desauntuk mensosialisasikan kegiatan pinjaman bergulir;Bekerjasama dengan relawan dan para perangkat kelurahan/desauntuk membantu pengumpulan angsuran pinjaman.Tanggungjawab pengawas sesuai dengan yang dituangkan dalampetunjuk tekhnis
Mitra Usaha Mandiri Desa Gondangmanisadalah sebagai berikut :a.Menerima, mengolah, mengidentifikasikan jenis pengaduan dariwarga masyarakat terhadap kinerja BKM;Menyampaikan kepada pengurus BKM untuk dilakukanmusyawarah penyelesaiannya terhadap pengaduan yangdisampaikan oleh warga masyarakat Desa Gondangmanis;Menyampaikan hasil musyawarah penyelesaiannya kepada wargamasyarakat pengadu;Membangun sikap dan perilaku masyarakat untuk membangunkepercayaan terhadap kinerja BKM.Sesuai dengan petunjuk tekhnis
persidangan.Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakanketerangannya tersebut benar dan sesuai dengan keterangan yang diberikandi persidangan.Bahwa r saksi sebagai Kepala Desa Gondangmanis Kecamatan BaeKabupaten Kudus periode tahun 20132019.Bahwa dalam struktur Kepengurusan BKM saksi menjabat sebagai DewanPenasehat dan Pengawas UPK dan BKM Mitra Usaha Mandiri DesaGondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus sejak saksi menjabatsebagai kepala Desa Tahun 2007.Bahwa berdasarkan petunjuk tekhnis
mengelola pinjaman bergulir agar sesuaidengan kebijakan dan ketentuan yang telah dibuat oleh LKM/BKM.Melakukan pengawasan / pemeriksaan terhadap seluruh kegiatanpengelolaan pinjaman bergulir baik di UPK maupun KSM;Bekerjasama dengan LKM / BKM, relawan dan perangkat desa untukmensosialisasikan kegiatan pinjaman bergulir;Bekerjasama dengan relawan dan para perangkat kelurahan/desa untukmembantu pengumpulan angsuran pinjaman.Sedangkan tanggungjawab pengawas sesuai dengan yang dituangkan dalampetunjuk tekhnis
Nuih Herpiandi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
Linda Sahara
225 — 125
.1118/Kelurahan Karanganyar, SHM No. 1119/ KelurahanKarangayar, SHM No. 1120/Astanaanyar, SHM No.1121/Astanaanyar, dan SHM No. 561/KelurahanBraga;Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan KotaBandung, tanggal 20032020;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat PengadilanNegeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor:W.11.U1/221/HK.02.02/IV/2018, tanggal 4 April2018, Hal: Penjelasan Pengesahan Status AbhliWaris;Fotokopi sesuai dengan Hasil Ketikan Penggugat,Lampiran Pedoman Tekhnis
165 — 81
Gowa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.Bahwa Saksi pada tanggal 5 Juli 2013, menjabat sebagaiPengawasan dan Bimbingan Tekhnis Pertambangan dan energiKab.
29 — 23
Bahwa untuk tekhnis pengasuhan akan diserahkan kepada kedua belahpihak berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak baik secara fisik,mental, dan spiritual anak;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, para pihakmenyetujul dan sepakat mengenai hak asuh kedua anak tersebut dan tekhnispengasuhannya mengutamakan kepentingan anak;Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb Halaman 50 dari 59 HalamanMenimbang, bahwa maka berdasarkan kesepakatan tersebut untukkepastian hukum dan kemaslahatan bagi para
KUKUH SUGIARTO, S.T.
Tergugat:
Pokja Kab Lombok Tengah
249 — 137
fotokopi dari fotokopi );Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentangETENDERING ( fotokopi dari fotokopi );Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Republik Indonesia NO: 31 /PRT/M/2015Tentang Perubahan ketiga Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentangstandar dan pedoman tentang standar dan pedomanpengadaan pekerjaan kostruksi dan jasa konsultasi( fotokopi dari fotokopi ) ;Peraturan Kepala LKPP Nomor 14/2012 TentangPetunjuk Tekhnis
MUSRIHI, SH.
Terdakwa:
SUAIB Alias ALI BIN RUHAM
387 — 31
Tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 sebagai staf KanwilKehutanan Provinsi Sulawesi Selatan ; Tahun 2001 sampai dengan 2003 sebagai staf Dinas KehutananProvinsi Sulawesi Selatan ; Tahun 2004 sampai dengan 2016 sebagai staf BalaiPengawasan Pemanfaatan Peredaran Hasil Hutan (PB3HH) WilayahDaratan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara ; Tahun 2017 sampai dengan saat ini sebagai Staf BalaiPenataan Kawasan hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi SulawesiTenggara ;* Mengikuti pelatihan pengawas tenaga tekhnis
177 — 94
Buku Suplemen Hasil Rapat Kerja Tekhnis Mahkamah AgungRI dengan ParaKetua Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan SeluruhIndonesia", yang diterbitkan oleh TUADA PIDUM Mahkamah AgungRI Tahun 1998Jo.