Ditemukan 1136 data
37 — 13
meninggal dunia.Menimbang, bahwa dalam perkara ini surat dakwaan yang disusun PenuntutUmum untuk dakwaan alternatif kesatu, Kedua, Ketiga atau Keempat uraianperistiwanya termasuk didalamnya apa yang dilakukan terdakwa adalah sama persis,padahal antara dakwaan alternatif Kesatu, Kedua, Ketiga atau Keempat unsurunsurPasalnya berbeda, meskipun perbedaan unsurunsur tersebut untuk dakwaan alternatifKesatu. kedua atau Ketiga dapat dipahami jika uraian perbuatannya sama, karenadiantara ketiganya ada titik singgung
47 — 28
Reg.Perk:PDM42/Rp9/Epp.1/03/2016 tertanggal18 Maret 2016 An . terdakwa Bakrin BinManggote haruslah dinyatakan batal demihukum atau setidak tidaknya terdakwa lepasdari segala tuntutan hukum (onslag vanRechtsvervolging) dimana menurut pendapatkami selaku penasehat hukum kejahatan ataupidana yang di Dakwakan oleh JaksaPenuntut Umum bertitik singgung atau salingbertindih dengan sengketa perdata sehinggadi dalam penyelesaianya harus dansemestinya melalui proses jalur peradilanperdata.Bahwa surat Dakwaan
51 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasa milik ParaPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikatsertifikat, yaitu:1) Sertifikat
AL IMRAN, SH
Tergugat:
1.DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB
2.DPD PARTAI GOLKAR
3.ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm
Turut Tergugat:
DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA
210 — 649
namun lebih lanjutmajelis menilai keputusan mahkama partail lebin menekankan kepada agarmenyelenggarakan musyawarah partai Golkar adalah dengan berpedoman kepadaPetunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor =: JUKLAK5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016, dengan kerangka untukmenegakkan AD dan ART partai golkar sendiri ;Menimbang bahwa berdasarkan uraian gugatan penggugat diatas sertajawaban TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT maupun bukti Surat dan saksipenggugat maka secara formil terdapat titik singgung
66 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena dalamgugatannya tidak menyebutkan apa hubungan hukum Penggugatdengan Tergugat III kaitannya dengan petitum tersebut;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutHalaman 13 dari 30 hal. Put.
58 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
menyangkuttentang Kompetensi/Kewenangan Absolut antara Badan Peradilan TataUsaha Negara dengan Badan Peradilan Umum ;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dan melakukanpenerapan hukum yang salah dalam pertimbangan hukumnya tersebut, yangsecara salah menerapkan hukum dalam hal :a Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah terjebak dalam mengadilipersoalan keperdataan karena adanya dalildalil yang berkaitan dengankepemilikan oleh Para Penggugat atau oleh Tergugat Intervensi, sebagaititik singgung
Terbanding/Terdakwa : T. SUFRI MUNAWAR Bin T. MUKHTAR
83 — 28
sekali tidak berperan ataubukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidakada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatanmelanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat III dinukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.1.816.000.000, dalam APBA 2017 dan APBA Perubahan atau dalam APBAberikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBA mana yangsesungguhnya dimaksud oleh Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
96 — 28
berwenang mengadili perkara a quokarena Penggugat mendalilkan kepada bukti P1, P4, P5, P7, P8, yangmenyebutkan Kota Kendari, dan begitupun Tergugat yang mendalilkan bahwaHalaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Kadibukan kewenangan Pengadilan Negeri Kendari dengan mendasarkan kepadabukti T4, T7, T11, T12, T13;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi yangdiajukan oleh Tergugat telah memasuki Materi Pokok Perkara;Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis singgung
21 — 1
Yang menjadi titik singgung dalam perkaraini adalah apakah tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan suatukeadaan rumah tangga yang nyaman atau tidak.
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD TANG
Terbanding/Tergugat II : AHLI WARIS ALI MUCHTAR
Terbanding/Tergugat III : H. HAMSYAH HT
40 — 21
Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan keduadan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulitumpamanya;ayat 3, ia dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak di tuntutatau memberikan lebih dari pada yang dituntut;penjelasan ayat ke 3melarang hakim untuk menjatuhkan Keputusan atas perkara yang tidakdigugat atau meluluskan yang lebih dari pada yang digugat, sepertimisalnya apabila seorang penggugat
107 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 342 K/TUN/2014Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yang diutarakandalam isi posita gugatan Penggugat adalah gugatan yang secara substansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah, yang diakui milik Penggugatakan tetapi berdasarkan data yang ada pada Tergugat tercatat atas nama Surya AbbasSyauta dan secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan
65 — 25
tindakan Roni dan Sallang yang memukulkepala Urre memakai batu dan menikam tubuh korban hingg akhirnyakorban meninggal dunia, dan pada saat yang sama dan di tempatyang sama, terdakwa I dan terdakwa II hanya melihat kejadiantersebut tanpa menghalangi tindakan Rooni dan Sallang serta tidakpula memberikan bantuan sewajarnya kepada korban;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan pembujukan(uitlokking ) yang berupa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Idan terdakwa II terutama menemui titik singgung
Misrawaty Alwin Djafar, SH
Terdakwa:
Paharuddin, SE Bin H. Abd. Latif
21 — 5
atau memiliki narkotika tersebut, tetapikepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut sematamata untuk digunakan.Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwakepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihatmaksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah yang bersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka jelas bahwa titik singgung
1.P. MANURUNG, SH.
2.SUPARDI, SH.
3.SANTOSO, SH.
Terdakwa:
FREDDY SANTOSO
74 — 20
BlackBerry Messenger) antara Terdakwa dengansaksi Hans Narpati dan bukti transfer uang pembayaran dari Terdakwa kepadaKorban;Menimbang dari buktibukti tersebut Majelis tidak menemukan adanyaperjanjian perdata antara keduanya dan buktibukti tersebut berupa fotocopydan tidak didukung dengan bukti saksi sehingga tidak cukup bukti untukmenyatakan bahwa perbuatan antara Terdakwa dengan korban merupakanperbuatan perdata;Menimbang demikian pula suatu hubungan hukum antara para pihakseringkali terdapat titik singgung
1.SITI MUKMINA
2.ENDAH EKA ARI PRIHARTINI
3.ENDANG SULIS DWI STYOWARNI
4.DESI ARIFANTI
5.SUKARSO
6.Endang Sulis Dwi Setyowarni
Tergugat:
1.HARTOKO ALI MUCHAIBAT
2.MUHAMMAD DWI JATMIKO
3.SYAMSUL HADI
4.ENDAH SETIAWATI
5.IMRON FAUZI
126 — 64
di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,shadaqgah, dan ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1321 K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 Kaidah Hukum :sejak UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkaraperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqah;Menimbang, bahwa titik singgung
29 — 16
Bahwa untuk point 4 jawaban dari termohon kami tdk perlu tanggapi karnakami sudah singgung pada point 2 diatas dimana si Pemohon bertanggungjawab penuh atas nafkah anaknya Muhammad Friksy Safitra baikpendidikanya, kesehatanya dan lain sebagainya.5.
Terbanding/Penggugat II : NITA SETIAWATI IRAWAN
Terbanding/Penggugat III : HARRY SETIADI IRAWAN
Terbanding/Penggugat I : H. WAWAN RUDI IRAWAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : DODDY SAEFUL ISLAM, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : BUDI SUMARWAN
Turut Terbanding/Tergugat V : IIN ROHINI, SH
Turut Terbanding/Tergugat III : HERI SUCIPTONADA
Turut Terbanding/Tergugat I : EKA WAHANA
Turut Terbanding/Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN INDRAMAYU
204 — 125
,(Turut Terrgugat I), Notaris di Kabupaten Indramayu ;Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 032/ Desa Cibereng diterbitkan olehKantor Badan Pertanahan Nasional Indramayu dimana hal tersebut sangatjelas Sertipikat yang menjadi jaminan kredit di Turut Tergugat IV merupakanSertipikat kepemilikan yang sah dan diakui oleh negara ;Halaman 21 dari halaman 34 Putusan Nomor: 379/PDT/2019/PT.BDGBahwa seperti yang Turut Tergugat IV singgung dalam jawaban point5, Seritpikat Hak Milik No. 304/ Desa Cibereng diterbitkan
1.BENEDIKTUS RATU
2.AGUSTINUS PROKLAMASI BANI
Tergugat:
1.KLETUS SIGA REGA GADO
2.MARTHA SENGGO
3.EMANUEL KUNU NDOPO
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Badan Pertanahan Nasional Prov NTT Cq Badan Pertanahan Nasional Kab Ende
89 — 55
bersesuain pula denganPasalpasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan PemerintahDan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh BadanDan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang telahdipertimbangkan diatas;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah MajelisHakim meneliti Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum ParaPenggugat memuat 2 (dua) hal yang berbeda yang memiliki titik singgung
Zen Henri Anggoro Bin Mahdum Zaini
Termohon:
Kepolisian Resor Semarang di Ungaran
58 — 35
Istilahnyabukan titik singgung, tetapi lingkaran besarnya adalah lingkup perdatasedangkan pidananya hanya bagian kecil dalam lingkaran tersebut.Bahwa menurut ahli benda yang menjadi jaminan fidusia contohnya adalahmobil, maka mobil termasuk benda yang teregrister (tercatat).Pencatatannya mencakup penciri dari mobil, misalnya merk, tahunperakitan, nomor rangka, nomor mesin, pemilik, dan indentitas lainnya.Jadi dalam penciri regristasi sudah ada identitas pemilik, yaitu nama yangtercantum dalam BPKB
345 — 128
Sejak HO PHANG SONG meninggal dunia, tanah terperkaraTETAP DIDIAMI dan DIHUNI ANAKANAK dan CUCU atau AHLIWARIS HO PHANG SONG, namun setelah tahun 1985 sampaisekarang mereka INGKAR membayar sewa.14.Dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan kebenaranDALIL gugatan yang mengatakan Para Tergugat INGKAR /WANPRESTASI melakukan pembayaran sewa.GUGATAN PENGGUGATBELUM KADALUARSA (VEJARING)15.Seperti yang Penggugat singgung diatas, peristiwa Para Tergugatberada dalam keadaan INGKAR membayar sewa adalah