Ditemukan 5549 data
Urut Berdasarkan
Putus : 17-09-2009 — Upload : 26-07-2011
Putusan PN SALATIGA Nomor 68/Pid.B/2009/PN.Sal Tanggal 17 September 2009 — KADARISMAN, SPd. bin KAMUSI
69 — 18
69 — 18
melakukan (doen plegen) serta orang yang turut melakukan (medepleger)sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan subyek hukum dari peristiwa pidana ;118Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksisaksimaupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan dan dengan mengambil alihpula pertimbangan hukum maupun uraian dari pasal yang didakwakan Jaksa/PenuntutUmum dalam dakwaan subsidair sebagaimana ttersebut
Putus : 07-06-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 11/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 7 Juni 2012 — Drs. H. KOTOT KUSMANTO Bin KASMAN KUSUMO WIJOYO;
115 — 19
115 — 19
penerimaan yang perlu dibayar kembalidan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahunanggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun berikutnya.Proses penyusunan APBD sesuai dengan pasal 20 dan pasal 21 PP 105 tahun 2000 :a.Dalam rangka menyusun RAPBD, Pemda bersamasama DPRD, terlebihdahulu menyusun arah dan kebijjaksanaan umum APBD (KUA)Berdasarkan arah dan kebijakan umum tersebut, Pemda menyusun strategiplafon dan prioritas anggaran (PPA)Berdasarkan Plafon dan Prioritas anggaran ttersebut
Register : 22-04-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 14 Juli 2015 — PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA ( PSSI );MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
248 — 1071
248 — 1071
internasionaldikarenakan lahirnya sanksi dari FIFA,hilangnya mata pencaharian dari para pemaindi klub yang menjadi anggota Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia ( PSST ),kerugian secara finansial yang dialami olehanggota Persatuan Sepak Bola SeluruhIndonesia ( PSSI ), dan hal hal lainnya ;3 Bahwa terhadap ketentuan Pasal 67 ayat (4)Undang Undang Pengadilan Tata UsahaNegara yang mengatur bahwa PermohonanPenundaan tidak dapat dikabulkan apabilakepentingan umum mengharuskandilaksanakannya keputusan ttersebut
Putus : 03-09-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 85/Pid.B/2015/PN Kdr Tanggal 3 September 2015 — Ir. R.H. HERU PAMBUDHI WP, MM
178 — 51
178 — 51
ParisonaAlam Sejaktera yang telah diakuisisi oleh terdakwa kemudian pada tanggal 2April 2013 terdakwa menyuruh Lilis Suryani untuk mentransfer uang hasilpencairan MMOB ttersebut' ke rekening BCA atas nama Lilis Suryanisebesar Rp.2.000.000.000,.
saksibekerja akan berusaha lebih baik lagi;Bahwa benar pada saat saksi menjabat selaku Kepala Kantor cabang BSMPembantu Tulung Agung, saksi bertanggung jawab kepada terdakwa apabilapengajuan permohonan pembiayaan MMOB besarnya diatas Rp.100.000.000,00(sertus juta rupiah), karena harus ada persetujuan dari terdakwa;Bahwa benar sebelum terdakwa datang ke kantor BSM Cabang Tulung Agung,saksi belum tahu produk pembiayaan MMOB, karena dulu / sebelumnya yangbisa menjalankan produk baru pembiayaan MMOB ttersebut
lebih dulu terdakwa menjabat diKediri, baru saksi masuk.Bahwa saksi memberikan/melakukan opini tersebut, karena diperintah olehpusat.Bahwa saksi tidak ada kaitannya / hubungannya dengan terdakwa untukpembiayaan yang ini, karena untuk pembiayaan yang ini oleh terdakwa tidakdiserahkan kepada bagian Review, padahal seharusnya dokumen / berkaspengajuan pembiayaan MMOB tersebut diserahkan oleh cabang tapi daricabang bisa menyerahkan / tidak,dan kalau dari cabang dokumen / berkaspengajuan pembiayaan MMOB ttersebut
INTAN PUDJAWATI dengan saudara DIDIK PRIHANTORO.37) Bahwa Terkait dengan pengajuan pembiayaan MMOB ttersebut yangterdakwa sampaikan ke Sdri. INTAN PUDJAWATI adalah tentang dananyauntuk menjamin usaha milik DIDIK PRIHANTORO dan Jenis usahannyaDIDIK PRIHANTORO, namun terdakwa tidak menyampaikan tentangResiko usahannya DIDIK PRIHANTORO dan Menawari untuk ikut dalamsurvey usahannya DIDIK PRIHANTORO.38) Bahwa Untuk pembicaraan bagi hasil Sdri.
Register : 21-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 201 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 30 Maret 2016 — HJ. TATTY GUSWATI Binti H. SOBANDI
79 — 19
79 — 19
PedagangPasar Sukatani dan Koperasi Pedagang Pasar Palumbon Manis ketika dariKementerian Koperasi dan UKM RI akan melaksanakan pengecekan kelapangan terhadap calon koperasi penerima bantuan sosial program revitalisasipasar tradisional melalui koperasi karena dari program tersebut adalahrevitalisasi pasar tradisional melalui koperasi sehingga pasar tradisional tersebutharus memiliki kepengurusan koperasi dan dua lokasi pasar tersebut belumpernah mengajukan bantuan sehingga saksi menunjukan dua lokasi ttersebut
Putus : 03-05-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 506/Pid.B/2010/PN.Im Tanggal 3 Mei 2011 — AGUNG RIJOTO
1025 — 470
1025 — 470
Bahwa semua Dokumen / Berita Acara mengenai pembebasantanah untuk kepentingan pembangunan PLTU ttersebut ,telah ditanda tangani oleh Panitia P2T, dan penandatanganan~ tersebut dilakukan setelah proyek selesaidengan cara Panitia menyampaikan kepada para AnggotaPanitia di kantornya masing masing ; Bahwa terdakwa Agung Rijoto menanda tangani suratpernyataan tertanggal 23 Januari 2007yang pada pokoknya bersedia mengembalikan uang gantirugi kepada yang berhak apabila ditemukankekeliruan / permasalahan
Register : 15-03-2013 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 165/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 13 Nopember 2013 —
433 — 160
433 — 160
bahwa terhadap dalil GUGATAN ttersebut di atas, PARAPENGGUGAT seharusnya lebih memahami secara seksama objekGUGATAN yang diajukan, in casu perintah tertulis dari TERGUGATI kepada TERGUGAT II untuk melakukan blokir atas rekening EfekTURUT TERGUGAT maupun blokir atas keseluruhan rekening Efeknasabah dari TURUT TERGUGAT, karena berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor
Putus : 17-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA Tanggal 17 Januari 2013 — AFWAN ACHMAD, SH. Bin ACHMAD
303 — 50
303 — 50
maksudnya disuruh amprah;Bahwa saksi ada membuat laporan ke tiga paket tersebut untuk ekspanyaituproduksi yang dilaksanakan tahun 2008 ;e Bahwa mekanisme dari Administrasi pelaksanaan produksi yaitumelaksanakan tugasnya setelah mendapat SPK dari pinpinan,mengkoordinasikan kegiatan, mencari pengisi acara dan menyusunrencana anggaran biaya sesuai dengan SKK ;e Bahwa saat produser menyunting acara dimana direkamnya ada yangdirekam di Stodio ada diluar stodio dan setelah diproduksi ada dibuat CD;e Bahwa CD ttersebut
Upload : 02-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/PID/SUS/TPK/2011/PN.BDG AJAT SUDRAJAT Bin JUNAEDI
147 — 85
147 — 85
Kuningan, akan tetapi entahkenapa pihak KSU Karya Nugraha Kabupaten Kuningan mengembalikan lagi danaKPRS Mikro bersubsidi sebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh jutarupiah) tersebut kepada Bendahara Umum Negara melalui transfer rekening dariBank Mandiri, dan setelah itu pihak KSU Karya Nugraha tidak mengajukan lagidana KPRS Mikro Bersubsidi kepada Kemenpera ttersebut hinggasekarangBahwa benar yang menjadi alasan adanya perbedaan tersebut karena adanyakebijakan pimpinan Kemenpera bahwa penyaluran
Putus : 26-02-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/PID.SUS/2015 Tanggal 26 Februari 2015 — MARKUS SURYAWAN, DKK
450 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
450 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untukmenutupi kerugian akibat penjaminan kepada nasabahnasabahnya, kemudian PT.Askrindo memberikan dana talangan kepada para nasabah tersebut dengan carapembelian Promissory Note (PN) dan Medium Term Note (MTN), denganperhitungan bahwa pembelian PN dan MTN ttersebut dapat memberikankeuntungan untuk menutupi kerugian pada penjaminan.
Register : 19-01-2011 — Putus : 27-10-2011 — Upload : 23-11-2011
Putusan PN POSO Nomor 17/PID.SUS/2011/PN.PSO Tanggal 27 Oktober 2011 —
100 — 42
100 — 42
JAKIN TUMAKAKA, MM yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi menbetahui sehingga terdakwadihadapkan kemuka persidangan karena masalahpenyelewengan dana Upah Pungut PBB dan ADD tahun2010;Bahwa saksi mengetahui mengenai penyelewengan181Dana Upah Pungut PBB dan ADD ttersebut setelahdiperiksa di Jaksa Penyidik ;Bahwa tugas pokok saksi pada Badan PMPD Kab.Morowali adalah melakukan pembinaan kepadaperangkat pemerintahan desa se kabupaten Morowali ;Bahwa dalam melakukan pembinaan perangkatpemerintahan
Register : 21-10-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 15 April 2014 — H. TEUKU IHSAN HINDA
106 — 81
106 — 81
Desember 2011 : Rp. 200.000.000,e Tanggal 2 Januari 2012: Rp. 50.000.000,e Tanggal 2 Januari 2013 : Rp. 175.000.000,Bahwa di persidangan tidak terungkap uang sebesar Rp. 625.000.000, tersebutdipakai untuk apa oleh Terdakwa, tetapi jelas tidak dipakai untuk membiayaipembangunan Masjid Roudlotul Jannah, sehingga dapat disimpulkan uang tersebuttelah dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, atau telah dipergunakanmenyimpang dari yang seharusnya.Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbanganpertimbangan ttersebut
Putus : 21-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 507/Pid.B/2010/PN.Im Tanggal 21 April 2011 — Drs. H. MOH. ICHWAN, MM
813 — 584
813 — 584
melihatbatas wilayah yang akan dipergunakan untuk proyekpembangunan PLTU di desa Sumuradem dan kemudianmelaporkan hasil kerjanya kepada sekretaris panitiapembebasan tanah yaitu Dady Haryadi ;bahwa yang dimaksud dengan melihat batas wilayah adalahmelihat batas luar lokasi yang akan dibangun proyek PLTUtersebut, apakah hanya meliputi satu kecamatan saja ataudua kecamatan, dengan melihat patoknya melewati batasluar atau tidak, dan hasil yang didapat dari lokasi padasaat itu proyek pembangunan PLTU ttersebut
Register : 13-05-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN AMURANG Nomor 44/Pid.B/2016/PN Amr Tanggal 28 September 2016 — an. Tdw. Steward Pangalila
157 — 168
157 — 168
terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangPutusan Nomor : 44/Pid.B/2016/Pn Amr Hal. 133 dari 136didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa haruslahdibebaskan atau setidaktidaknya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukumdengan alasanalasan seperti yang telah terurai dalam nota pembelaan penasehathokum terdakwa dan terdakwa sendiri;Menimbang, dengan telah dipertimbangkannya seluruh unsure dakwaankesatu. primair yang dimana seluruh unsure dari dakwaan ttersebut
Putus : 17-12-2012 — Upload : 24-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 17 Desember 2012 — UUS RUSLAN, SE. M.Si.
560 — 294
560 — 294
Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas, TIM PenasehatHukum Terdakwa, telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 02 Mei 2012 ;Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi dari Terdakwa / TIM PenasehatHukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya tertanggal 09Mei 2012; 47Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/TIM Penasehat Hukum Terdakwadan Pendapat Penuntut Umum ttersebut
Putus : 22-07-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 PK/Pid.Sus/2013 Tanggal 22 Juli 2014 — PAMASONA, DKK
58 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
HASAN NURFIN,ttersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaanPrimair;Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. MILHAM THALIB,Terdakwa II. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H.LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI.BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE. TerdakwaVII.
Putus : 26-06-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 98/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg Tanggal 26 Juni 2012 — K.H.NURUL HUDA,MA Bin M.SAKDULLAH.(TERDAKWA1) ; MOCHAMMAD GHOFAR bin (alm) H.HUFRON tersebut (TERDAKWA 2)
73 — 23
73 — 23
;Bahwa Anggaran DPRD dirampat dalam komisi lalu PERDAyang disahkan;Bahwa saksi mengetahui ada S.K pimpinan = dirapatkan secarapleno baru kemudian di SKkan (dihadiri seluruh anggotadewan) sebelum ditetapkan dibacakan dahulu;Bahwa Rincian biayabiaya untuk kegiatan dirapatkan dalamrapat pleno ttersebut ;Bahwa saksi menerima secara tunai.
Putus : 27-01-2015 — Upload : 08-03-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 172/PDT/2014/PT.DPS Tanggal 27 Januari 2015 — PT. MAXIMUS BALI sebagai PEMBANDING
M e l a w a n ; -
1. MARKET DRAGON INTERNATIONAL LIMITED sebagai TERBANDING I
2. DESMOND HATTON sebagai TERBANDING II
3. FRANCISCO NORIEGA MALAVE sebagai TERBANDING III
4. LUCIO PAREDES CORP sebagai TERBANDING IV
5. JOHN MARK WINDERS sebagai TERBANDING V
6. TELRIT PTY LTD sebagai TERBANDING VI
7. SHAO WEI sebagai TERBANDING VII
8. COR JONGEN, sebagai TERBANDING VIII
9. ROGER GODFREY MCKIMM sebagai TERBANDING IX-
10. PROFIT POWER MANAGEMENT LIMITED sebagai TERBANDING X
11. KUFFOUR INVESTMENTS Ltd (BVI) sebagai TERBANDING XI
12. KROHGS EIENDOM AS sebagai TERBANDING XII
13. ROBERT JORGENSEN, sebagai TERBANDING XIII-
14. MICHAEL MAURICE SHEPPARD sebagai TERBANDING XIV-
D a n ;
1. HANNO SOTH,sebagai TURUT TERBANDING I
2. I WAYAN RADA sebagai TURUT TERBANDING II;----
3. I NYOMAN MADRI, sebagai TURUT TERBANDING III
4. NI NENGAH RAWA,sebagai TURUT TERBANDING IV
5. WIJANA TIRTHA ABADI sebagai TURUT TERBANDING V;-
6. I MADE WIRNATA sebagai TURUT TERBANDING VI-
7. I WAYAN SUWIDRA sebagai TURUT TERBANDING VII
8. I WAYAN MEGEG, dan/atau ahli warisnya I KETUT RANENG sebagai TURUT TERBANDING VIII
148 — 91
148 — 91
Tentang Sita Jaminan, TentangPutusan Provisi, Dalam Eksepsi, dan Dalam Pokok Perkara Kontra MemoriBanding a quo agar dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan dalildalil dalam pokok perkara a quo;140 Bahwa meskipun bantahan terhadap dalil PEMBANDING pada bagianDalam Intervensi telah PARA TERBANDING patahkan pada bagian DalamPokok Perkara Kontra Memori Banding perkara a quo, namun PARATERBANDING dengan ini akan menyampaikan kembali bantahan PARATERBANDING terhadap dalil PEMBANDING ttersebut
Putus : 11-01-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 162-K/PM I-04/AD/X/2012 Tanggal 11 Januari 2013 — Sertu Risdan
142 — 191
142 — 191
alasan yang kuat untuk diterima oleh akal sehatmengenai alasan perbedaan tersebut serta Hakim Ketua tidak pernah menyatakandalam persidangan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam BAPdibatalkan karena tidak dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana militer.Bahwa dengan adanya keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yangsebagian berbeda dengan BAP meskipun disampaikan di persidangan tidak bisadijadikan fakta hukum dipersidangan karena keterangan para Saksi danketerangan Terdakwa ttersebut
Register : 06-10-2011 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tanggal 17 Juli 2012 — SIHAR MANULLANG, B.A
94 — 17
94 — 17
keterangan yangmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak mampu bertanggung jawab,oleh karenanya Majelis memandang bahwa Terdakwa SIHAR MANULLANG, BAadalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurutpendapat Majelis Hakim, unsur ke1 setiap orang telah terpenuhi, namun untukmenyatakan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ttersebut