Pasal 170 ayat (1), Pasal171, Pasal 172 serta ketentuanketentuan lain dalam UndangUndang Nomor37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (selanjutnya disebut UU Kepailitan & PKPU), serta dasar, faktafakta,dan alasan hukum lainnya sebagai berikut:Tentang Pemohon adalah Kreditur yang berhak untuk mengajukan permohonanpembatalan atas putusan pengesahan perdamaian a quo;Hal. 1 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.SusPailit/2015.

Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU mengatur halhal sebagaiberikut:(1) Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telahdisahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut;.

Nomor 488 K/Pdt.SusPailit/20152) Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) Perkara Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimanaditentukan oleh Pasal 15 ayat (3) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU);3) Dan telah melampirkan surat kesediaan menjadi Kurator (Bukti P11)dan izin Kurator dan Pengurus yang masih berlaku.

dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang tidak mengenal upaya hukum banding dan menunjukPasal 170 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan ini Pemohon Kasasimengajukan upaya hukum kasasi ini;Demi kepastian hukum dan tegaknya hukum, kami memohon agar MajelisHakim Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya menerima PermohonanKasasi ini untuk diperiksa, karena sudah menabrak dan mengkacaubalaukanHukum Acara Perdata dan Hukum Kepailitan Indonesia

Pasal 171 UU Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan &PKPU;Bahwa Termohon Kasasi lalai melaksanakan kewajibannya kepadaTermohon Kasasi, dalam hal ini Termohon Kasasi lalai melaksanakanHal. 40 dari 44 hal. Put.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, cukuplah untuk menjelaskanmengenai latar belakang, maksud dan tujuan dari diajukannya PermohonanPernyataan Pailit dalam perkara aquo;Adapun alasanalasan hukum Permohonan Pernyataan Pailit untuk memenuhiKetentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebutsebagai UU Kepailitan) yang diajukan oleh Pemohon Pailit adalah sebagaiberikut :A.

TAGIHAN PEMOHON PAILIT TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAIDASAR UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILITKARENA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANGUNDANG NO. 37 TAHUN 200427.Bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan secara tegas mengatur syaratlimitatif mengenai pernyataan pailit, yaitu Debitur yang mempunyai dua ataulebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuhwaktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.....28.

Haji BuangNo. 31, RIT/RW 004/007, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan,Jakarta Selatan, sebagai Kurator Termohon Pailit, atau sebagai Pengurusapabila Termohon Pailit mengajukan Permohonan Penundaan KewajibanUtang (PKPU) sesuai dengan Ketentuan Pasal 225 Ayat (2) UU Kepailitan;Berdasarkan uraian dan alasanalasan hukum diatas, mohon kiranya MajelisHakim Niaga sependapat dengan Para Pemohon Pailit dan karenanya berkenanmemberikan amar putusan sebagai berikut :1.

Membebankan Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesarRp 3.511.000, (tiga juta lima ratus sebelas ribu rupiah).Bahwa dalam pertimbangan Judex Faxti pada halaman 52 yang pada intinyamenyatakan bahwa "meskipun jumlah utang masih terdapat perbedaan akantetapi berdasarkan Bukti T1 dapat dibuktikan secara sederhana karenamengenai jumlah utang dapat diverifikasi dalam proses kepailitan nantinya.10.Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 438 K/PDT.SUS/2010,

Bahwa pembayaran tidakpenuh yang dilakukan Termohon Pailit terlebin hanya membayar tagihanyang kecil milik Pemohon Pailit Il telah menunjukkan itikad burukTermohon Pailit untuk mencegah syarat yang telah ditentukan di dalamPasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan secara tegas mengatur syarat limitatifmengenaipernyataan pailit, yaitu "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditordan tidak membayar lunas sedikitnya satuutang yang telah jatuh waktudan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan

Bahwa permohonan pernyataan pailit a quo telahsesuai dan memenuhi ketentuanketentuan yang terdapatdalam Undangundang Kepailitan dan PKPU ;2.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15UndangUndang ' Kepailitan dan PKPU, KuratorSementara dan Kurator dalam kepailitan yang diusulkanPemohon adalah :Safitri Hariyani, SH.

sederhanasehingga Pasal 8 ayat (4) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utangtidak terpenuhi ;15.

Sehingga jelas bahwa kehadiran Kreditor Lain dalamtiap persidangan bukan merupakan syarat kepailitan yangdiatur dalam Undangundang, karena yang harus dibuktikansebagai syarat kepailitan adalah bukti bahwa benar terdapatKreditor Lain, dimana hal tersebut dapat dilakukan melaluibukti surat, pengakuan atau alat bukti lainnya yang diaturdalam Undangundang ;20.

Bahwa dalam perkara kepailitan tersebut GunawanTjandra terbukti memiliki utang kepada Kreditor Lainberdasarkan bukti utang yang ditunjukkan dalam bentuk SIDBank Indonesia ;35.

PUTUSANNomo 187 K/Pdt.SusPailit/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:1.PT.

Bahwa dalam Kepailitan PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) tersebutjuga telah diangkat seorang KURATOR TAMBAHAN atas nama MarthinPasaribu, SH., berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 14/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PSTtertanggal 9 Mei 2012;8.

., selanjutnya disebut sebagai Tim Kurator dalam kepailitan PT.Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) tersebut;IIILMENGENAI TAGIHAN PIUTANG PEMOHON DALAM KEPAILITAN PT.NINCEC MULTI DIMENSI (DALAM PAILIT)9. Bahwa berdasarkan Notice Of Acceptance On The Outstanding InvoicePLTU 2 SUMUT 2X200 MW Pangkalan Susu Medan, tertanggal 5 Mei2011 ("Notice of Acceptance") yang ditandatangani bersama olehPemohon dan PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit), baik Pemohondan PT.

Bahwa Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU")menyebutkan :"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjianatau UndangUndang yang dapat ditagih di muka pengadilan."16.

Nomor 187 K/Pdt.SusPailit/2013bunyi ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut diatas;22.

tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 9 Oktober 2017, dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang;Bahwa terlebih lagi untuk menyelesaikan hubungan hukum antaraPemohon dengan Termohon dalam menyelesaikan perjanjian hutang piutangtersebut masin dapat diajukan melalui gugatan biasa, karena pengajuanpermohonan kepailitan seyogyanya ditempuh sebagai ultimum remedium,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor44/Pdt.SusPailit/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Oktober 2017

Jogjaraya Energy pailit dengan segalaakibat hukumnya ;Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga yangberwenang untuk mengawasi Kepailitan ini ;Menunjuk Ny. Endang Srikarti Handayani,SH.

Eksepsi dasar Permohonan Pernyataan Pailit Kabur dan Tidak Jelas sertaTidak terpenuhinya syarat sahnya Pernyataan Kepailitan ;1. Pemohon mendalilkan dan menuntut agar Termohon Pailit dinyatakanmempunyai hutang dan harus membayar kepada Pemohon Pailit.

Bahwa karena hutang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, makaperkara a quo bukan merupakan sengketa kepailitan dengan segalaakibat hukumnya sesuai Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan ;8.

Jogjaraya Energy, sehingga unsur syarat adanya 2kreditur tidak teroenuhi dalam perkara kepailitan a quo ;16.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang salah dalammenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, karena berkaitan dengan pertimbangan pembuktian denganHal. 15 dari 26 hal. Put.

Oleh karena itu berkaitan adanya tagihan premi asuransi dari PT.BSAM tertanggal 11 September 2012 tidak dapat dijadikan dasarpembuktian yang sederhana dalam perkara kepailitan a quo, karenakenyataannya tagihan premi asuransi terse but bukan merupakan hutangPemohon Kasasi yang dapat ditagih oleh Termohon Kasasi selaku banktersebut ;18. Bahwa tagihan premi dari PT.

PUTUSANNomor 376 K/Pdt.SusPailit/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalanperdamaian pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:PT INDRAPURA JAYA LESTARI, yang diwakili oleh DirekturAbdul Khalid, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 153 AA,Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini memberikuasa kepada Andry Mahyar, S.H., M.H., dan kawan, ParaAdvokat, beralamat di Jalan Veteran

Yos Sudarso Nomor 153AA, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, pailit dengan segala akibathukumnya;Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga diPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawasuntuk mengawasi proses kepailitan Termohon Pembatalan (PT IndrapuraJaya Lestari);Menunjuk dan mengangkat: Muhamad Idris, H.

Tambunan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia denganSurat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH 04.0335 tanggal 10 Maret2015, beralamat di Kantor Siadari & Siadari Law Firm Pejompongan VNomor 5B, Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat;Selaku Tim Kurator guna mengurus proses dalam kepailitan PT IndrapuraJaya Lestari/Termohon Pembatalan;7.

Menetapkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkankemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proseskepailitan berakhir;9.

Asas Keseimbangan;Agar tidak terjadi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukanoleh debitur dan kreditur yang beritikat tidak baik;2. Asas Kelangsungan Usaha;Agar perusahaan debitor yang prospektif dapat tetap dilangsungkanuntuk dapat tetap dipertahankan;3. Asas Keadilan;Untuk mencegah agar tidak terjadi kesewenangwenangan pihak penagihyang mengusahakan pembayaran atas tagihannya terhadap debitordengan tidak memperdulikan kreditor lainnya;4.

Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10570; sebagai Tiem Pengurus; dalam kepailitan ini ; 5. Menyatakan harta pailit Reni Kristiyani Setyawan, (Dalam Pailit) dalam keadaan insolvensi sejak putusan ini dibacakan ;6. Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses PKPU dan membebankannya kepada Reni Kristiyani Setyawan (Dalam Pailit) ;7. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya ;8.

Mendaftarkan Kepailitan tersebut ke dalam Berita Negara pada tanggal29 September 2015;. Bahwa didalam pengumuman Kepailitan tersebut, Kurator sekaligusmengundang Para Kreditur agar datang menghadiri Rapat Kreditur Pertamayang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 diPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mendaftarkan danmencocokkan tagihannya kepada Kurator;.

Dengan demikian pihak yang diakui sebagai Krediturdalam Kepailitan tersebut hanyalah 3 (tiga) Kreditur saja yaitu BernatdSimangunsong, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur danPT Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Medan;7.

Nomor 840 K/Padt.SusPailit/2016Separatis dan Kreditur Konkuren CV Agro Sawita Mandiri Perkasa sertabertentangan dengan UndangUndang Kepailitan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 42 UndangUndangKepailitan;19.Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama antara Tegugat , Il, dan Illbersamasama dengan Tergugat IV yang diperbuat oleh Turut Tergugatterhadap Harta Pailit empat bulan sebelum Kepailitan diputuskan, selain ituPerjanjian Kerjasama tersebut juga dibuat dengan dua Akta

Perbuatan yang dilakukan oleh Debitur Pailit (in casu Tergugat I, II dan IIIdengan Tergugat IV) jika benar dibuat pada tanggal 07 Mei 2015 jangkawaktunya baru empat bulan sebelum putusan kepailitan diputuskan/diucapkan, sementara UndangUndang ' Kepailitan dan PKPUmenentukan batas waktunya dalam waktu 1 (satu) tahun sebelumPutusan Pailit diucapkan;5. Selanjutnya gugatan ini diajukan pada Pengadilan Niaga dalamlingkungan Peradilan Umum di daerah tempat kedudukan hukum DebiturPailit;C.

Tergugat I, Il, dan Ill) yaitu cakap bertindak dalamhukum;Bahwa seharusnya kedudukan hukum Tergugat I, II, dan Ill atas harta bendaPailit berdasarkan UndangUndang Kepailitan diwakili oleh Penggugatselaku Kurator, Gugatan Actio Pauliana berdasarkan UndangUndang bolehHalaman 13 dari 22 hal. Put.

PUTUSANNomor 435 K/Padt.SusPailit/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lainlain pada tingkatkasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:ERIES JONIFIANTO, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesiadengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor:AHU.AH.04.0387 tanggal 2 Maret 2011, berkantor di RukoKlampis Square Blok C27 Jalan Klampis, Surabaya, dalam

Cikini Raya 91 E, Mentang Jakarta Pusat Pailit dengan segala akibathukumnya;Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga yangberwenang untuk mengawasi Kepailitan ini;Menunjuk Muhammad Idris S.Sos., SH., Kurator yang berkantor di Jl. Ir.

H.Juanda No.5 A, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalam kepailitan ini;Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain,Pemohon mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequoet bono);Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohonmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon di Pengadilan Niaga terhadap Termohonadalah Premature/Prematoir;Hal.7 dari 15 hal

Bahwa Termohon masih mampu dan bertanggung jawab untuk membayarhutanghutang tersebut karena upaya penyelesaian pembayaran melaluiretruktrusisasi utang masih dibicarakan dalam pertemuan dengan Pemohon,sehingga belum saatnya perkara ini masuk kepada lembaga Kepailitan;2.

Mengangkat Noer Ali, SH., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusatuntuk menjadi Hakim Pengawas dalam perkara Kepailitan ini;4. Menunjuk Muhammad Idris, S.Sos., SH., Kurator yang berkantor di JalanIr. H. Juanda No. 5A, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;5.

DAKA LINTAS SAMUDRA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua