Ditemukan 1136 data
107 — 49
berikut :Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalahdakwaan komulatif yang berunsur alternatif ;Menimbang, bahwa dakwaan tersebut adalah : Dakwaan KesatuPertama : melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan), Kedua : melanggarPasal 372 KUHP (Penggelapan) dan Kedua Primair : melanggar Pasal 3Undangundang RI Nomor 8 Tahun 2010 (Pencucian Uang), Subsidair :melanggar Pasal 4 Undangundang RI Nomor 8 Tahun 2010 (PencucianUang) ;Menimbang, bahwa selain dakwaan yang biasanya menjadiketentuanketentuan titik singgung
Ir. ARIS mANTONG
Tergugat:
BPN KOTA KENDARI
297 — 228
Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atastanah mengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yangmenyebabkan adanya irisan atau titik singgung kKewenangan mengadili antara PeradilanTata Usaha Negara dengan Peradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksipengadilan yang berwenang mengadili, maka harus dipertimbangkan terlebin dahuluesensi sengketanya;Menimbang, bahwa berkaitan dengan esensi permasalahan hukum dalamsengketa a quo, diperoleh faktafakta dan faktafakta hukum sebagai berikut
482 — 389
MENGADILI SENGKETA INI KAREENA MENYANGKUTSENGKETA KEPEMILIKAN ;Menimbang, bahwa untuk menilai perkara Nomor : 22 /G/ 2010/PTUNPTK apakah merupakan sengketa kepemilikan yangmerupakan kewenangan Peraditan Umum atau merupakan sengketaAdministratif Negara / Tata Usaha Negara yang merupakan wewenangPeraditan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuan adalah obyeksengketa dan posita gugatan; 11 M CHI MJANHH+VKRHM AHH HAVH GH SHH EH 60444424 pp GH UR= into urvnai sns.Mink disadari atau tidak terdapat titik singgung
HERRY WIYANTO
Terdakwa:
SYUKRI YALDI alias ARI alias UDIN
193 — 72
untukberbaiat kepada Daulah Islamiyah (ISIS) karena keingin tahuan Saksitentang Daulah Islamiyah (ISIS) sebagaimana yang disampaikan olehterdakwa dan USTAD INDRA yang sering menyampaikan kajiantentang DAULAH ISLAMIYAH (ISIS) dimana menggambarkan bahwaDaulah Islamiyah (ISIS) menegakkan syariat islam secara kaffah,selain itu karena Saksi sebelumnya sering mengikuti kajiankajiantauhid yang disampaikan oleh terdakwa dan USTAD INDRA bersamasama dengan ikhwanikhwan anshor daulah Bengkulu sehingga Saksisering di singgung
oleh terdakwa bahwa sudah sering mengikuti kajiantapi tidak baiatbaiat, karena sering di singgung tersebut sehinggaakhirnya Saksi memutuskan ikut berbaiat dengan dipimpin olehterdakwa.Halaman 37 dari 94 halaman Putusan No. 396/Pid.Sus/2019/PN Jkt.
99 — 42
Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengajukan gugatan in casuterobukti Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentinganhukumnya (legal standing) terkait dengan penerbitan kedua sertipikat hakmilik obyek sengketa, maka terhadap eksepsi Tergugat maupun Tergugatll Intervensi serta pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi danterhadap gugatan in casu dinyatakan tidak diterima (Niet on vankelijkeverklaard);Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
1.Inah Binti H.Hasan Bin Mida
2.Munawaroh Binti H.Hasan Bin Midia
3.Martum Bin H.Hasan Bin Mida
4.Suharta Bin H.Hasan Bin Mida
5.Julaelah Binti Juned Bin Hasan Bin Mida
6.Hapid Mujaedi Bin Juned
7.Julaeha Binti Juned
8.Siti Juliah Binti Juned
9.Muhammad Hamidin Bin Juned
10.Junarsih Binti Juned
11.Maya Kusmiati Binti Kusnadi
12.Desy Kusumawati Binti Kusnadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.Agus Tanu
2.Tuti Tanu, S.E.
3.Juliani Tanu
4.Teguh Mulyadi Tanu
235 — 147
Eksepsi Kewenangan Absolut,Halaman 24, dari 89 Halaman, Putusan No.35/G/2021/PTUN.SRGa. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa:1) Sertipikat
Eksepsi Kompetensi Absolut: Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat secara subtansial meteripermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik Para Penggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkansurat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa; Sertipikat Hak MilikNomor 357/Talagasari, tanggal 6 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor22849/1995 Tanggal 28 Desember 1995, seluas 7.130 m2 atas namaSumarni
173 — 31
Bahwa berdasarkanmateri dari permasalahan yang diuraikan oleh ParaPenggugat dalam dalil posita surat gugatannya, telah jelas dan nyatamenitik beratkan dalam titik singgung mengenai proses prosedur dari tatapengadministrasi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, denganmenerbitkan surat keputusan pejabat tata usaha negara (beschikking),sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan
83 — 48
Bahwa dalam syariat Islam, ketentuan pembagian kewarisanmemiliki titik singgung dengan perbuatan hukum lainnya sepertiwasiat, termasuk di dalamnya wasiat wajibah yang dalampelaksanannya tidak boleh memudharatkan para ahli waris karenaberkurang dan atau habisnya harta peninggalan Pewaris. Olehkarena itu, pelaksanaan wasiat/wasiat wajibah, tidak bolehHal. 40 dari 50 hal.
MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terdakwa:
RAJADI Alias HAN OI RAYA Alias AWIE TONGSENG Alias TING HAN WIE
81 — 54
Dari contoh tersebut dapatdililhat betapa dekatnya titik singgung antara pasal tindak pidana yang satudengan yang lain dalam suatu peristiwa pidana, antara keduanya terjalin titiksinggung yang bisa meragukan dalam suatu peristiwa pidana.
HERRY WIYANTO
Terdakwa:
AGUSTIAN SANJAYA alias AGUS
148 — 66
Daulah Islamiyah(ISIS) karena keingin tahuan Saksi tentang Daulah Islamiyah (ISIS)sebagaimana yang disampaikan oleh USTAD WILDAN EDI danUSTAD INDRA yang sering menyampaikan kajian tentang DAULAHISLAMIYAH (ISIS) dimana menggambarkan bahwa DaulahIslamiyah (ISIS) menegakkan syariat islam secara kaffah, selain itukarena Saksi sebelumnya sering mengikuti kajiankajian tauhidyang disampaikan oleh USTAD WILDAN dan USTAD INDRAbersamasama dengan ikhwanikhwan anshor daulah Bengkulusehingga Saksi sering di singgung
oleh USTAD WILDAN bahwasudah sering mengikuti kajian tapi tidak baiatbalat, karena seringdi singgung tersebut sehingga akhirnya Saksi memutuskan ikutberbaiat dengan dipimpin oleh USTAD WILDAN EDI.Bahwa tidak ada konsuekuensi atau kewajiban yang harus Saksilakukan setelah Saksi berbaiat, dan Saksi tidak pernah mendengarHal 19 Putusan No. 398/Pid.Sus/2019/PN JktTimtentang kewajiban setelah berbaiat dari kajiankajian yangdisampaikan selama ini.Bahwa keterkaitan Saksi dengan AGUSTIAN SANJAYA di dalamJemaah
149 — 48
:Bahwa menurut Ahli berkaitan dengan Cek kosong, makaUU tentang Cek kosong telah dicabut dengan demikian cekkosong bukan lagi perbuatan pidana ;Bahwa Namun demikian menurut ahli bahwa jika sebelumseseorang mengeluarkan cek kosong dan yangmengeluarkan telah mengetahui bahwa cek tersebut adalahkosong, maka harus ditelusuri dari unsur niat atau mens readai perbuatan tersebut ;Bahwa suatu titik singgung antara ranah perdata maupunpidana, yaitu apabila suatu perbuatan pidana ternyatamengandung unsurunsur
tersebut masih terdapat peristiwaperdata, maka perbuatannya tidak menghapuskan unsurpidananya ;e Bahwa sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 1956, apabilaada perkara pidana dan perdata menyangkut hal yang sama,maka perkara pidana tetap dapat berjalan ;e Bahwa Namun demikian menurut ahli bahwa jika sebelumseseorang mengeluarkan cek kosong dan yangmengeluarkan telah mengetahui bahwa cek tersebut adalahkosong, maka harus ditelusuri dari unsur niat atau mens readai perbuatan tersebut ;e Bahwa suatu titik singgung
168 — 708
Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yangseperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata Hak Milik atauPMH. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 10 Undang undang No. 14 tahun 1970(diubah dengan Undang undang No. 35 tahun 1999) sekarang diatur dalam pasal2 jo.
Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yangseperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata Hak Milikatau PMH. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 10 Undang undang No. 14tahun 1970 (diubah dengan Undang undang No. 35 tahun 1999) sekarangdiatur dalam pasal 2 jo.
H. ASRUL HARUN, S.H., M.Kn.
Tergugat:
1.- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.RAYMOND ADJIE PUTRA
206 — 132
Setelah dicermati objek sengketa, menurut Hakim AnggotaIl secara limitatif sudah memenuhi kriteria kKonkrit, individual dan finalsebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009,sehingga dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara jugamerupakan bukti hak kepemilikan sehingga sengketa tentang sertipikat inimempunyai titik singgung antara kewenangan
Pembanding/Terbanding/Penggugat II : HJ NOOR AISYAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat III : SITI FATIMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat IV : H. ABDULLAH, SE. bin H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat V : SITI RAHMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat VI : SARI MULIA, SH. binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Terbanding/Pembanding/Tergugat : H. SYAR'IE
Terbanding/Turut Tergugat : ACHMAD ALIANSYAH
143 — 110
Bahwa karena perkara a quo adalah sengketaperhutangan/hutang piutang, dapat ditarik suatu garis penghubung yangHalaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT.BJMmenjadi titik sentral atau titik singgung untuk mengurai, pihak siapa sajayang harus terlibat untuk berposisi sebagai Penggugat maupun Tergugat,yakni terkait sejumlah uang sebesar Rp.14.000.000.000, (empat belasmilyar rupiah).
80 — 47
Bahwa dalam syariat Islam, ketentuan pembagian kewarisanmemiliki titik singgung dengan perbuatan hukum lainnya seperti wasiat,termasuk di dalamnya wasiat wajibah yang dalam pelaksanannya tidakboleh memudharatkan para ahli waris karena berkurang dan atauhabisnya harta peninggalan Pewaris.
19 — 7
rumah tangganya, bukan melepas kangen dengan istri dan anakanaknya, namun malah yangditanyakan Pemohon kali pertama adalah dimanakah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam (yang statuskepemilikannya atas nama Termohon, tahun pembuatan 2014, nomor RegistrasiXXXXX, nomor rangka XXXXX, nomor mesin XXXXxX), benda itu salah satu hartaperkawinanyang dibeli secara kredit pada tahun 2014 dengan uang muka darihasil penjualan anting dan kalung milik Termohon (hal mengenai sepeda motorini telah Termohon singgung
56 — 8
satu pihakserta suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan Penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
169 — 85
Sertipikat ituada sisi ganda, yang pertama sertipikat adalah surat pernyataan tertulis yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang kedua sertipikat adalahtanda bukti hak keperdataan sebagaimana dalam pasal 1 angka 20 danpasal 32 (1) PP 24/1997, pasal 19 (2) c, dan pasal 32 (2) UUPA disitu timbultitik singgung kopetensi apakah merupakan kopetensi Pengadilan Negeriatau Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung positanya, kalau positanyamelanggar hukum maka kopentensi dari Pengadilan Negeri dan
117 — 19
22.30Wib, terdakwa menghubungi saksi melalui Hand Phone agar saksidatang kerumah untuk menjumpai terdakwa dan sekira pukul 23.00Wib saksi Rasyidin Alias Mario tiba dirumah terdakwa di GampongAron Pirak Kec.Matang Kuli Kab.Aceh Utara dengan menggunakansepeda motor jenis Yamaha Mio sporty warna merah, dan pada saatduduk dirumah terdakwa, terdakwa menanyakan kepada saksi RasyidinAlias Mario kepada saksi ada bawa senjata, saksi menjawabtidak ada senjata sama saksi , lalu saksi ditanya lagi yang seringkau singgung
Jamila Binti Palunre
Tergugat:
1.Sitti Binti Mase
2.RAMLI
46 — 24
bukan sengketa warismaka yang memiliki relevansi ditarik sebagai pihak Tergugat dalamperkara ini adalah yang nyatanyata menguasai tanah objek sengketadan dalam jawab jinawab Para Tergugat juga tidak menyangkalmenguasai objek sengketa, dengan demikian terkait dengan Eksepsigugatan Penggugat kurang pihak menurut Majelis Hakim tidak beralasanhukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan pokokperkara sebagaimana telah Majelis Hakim singgung