Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang singging senggung singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 06-09-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bon
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat:
NANDA REZA ADITYA
Tergugat:
1.ALFONSO JONI HARDA
2.OLLA
3.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BONTANG
Turut Tergugat:
1.NOTARIS NOOR SAMSIR, SH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA BONTANG
198 — 84
  • Bahwa Seperti yang telah Tergugat III singgung dalam Eksepsi diatas, di mana dalam gugatan Penggugat atas perkara a quo TIDAKTERDAPAT SATUPUN DALIL GUGATAN PENGGUGAT YANGMENDESKRIPSIKAN SECARA RIIL PERBUATAN MELAWANHUKUM (PMH) YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III,SEHINGGA MERUGIKAN PENGGUGAT.
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 08-11-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 800/Pdt.G/2018/PA.Prg
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
P. Ahmad bin Haruna
Tergugat:
1.Fahri bin Kadir
2.Hj. Miharni binti Kadir
Turut Tergugat:
Hj. P. Saenab binti Haruna
92 — 44
  • menjelaskan siapa yang menguasai obyek sengketa poin 5 huruf atersebut sebagaimana Penggugat telah menjelaskan obyek sengketa yanglain yaitu yang menguasai obyek 5 huruf b dan obyek poin huruf c tersebut; Bahwa meskipun Penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa paraTergugat telah menjelaskan mengenai obyek sengketa poin huruf a tersebutdalam proses mediasi dalam perkara aquo, namun tetap juga obyeksengketa poin 5 huruf a tidak jelas dan kabur,oleh karena dalam laporanmediasi oleh mediator tidak di singgung
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 06-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl
Tanggal 6 Maret 2020 — Penggugat:
yulismawati
Tergugat:
1.DICKY ADITIYA PRATAMA BIN HERMANSYAH
2.PT Graha Auto Pratama Showroom Yamaha Ujung Tanjung
120 — 88
  • Bahwa sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat Il tidak adaperselisihan hukum karena faktanya tidak ada titik singgung atauhubungan hukum secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat IIsehingga tidak ada perselisihan/persengketaan hukum. Hal ini telahdipertegas di dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal09 Juni 1973 Nomor:18 K/SIP/1971, yang menyatakan:syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalahadanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak2.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 67/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
166 — 112
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 161/Tanjung Pasir;b) bahwa sebagaimana Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-01-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756 PK/Pdt/2016
Tanggal 30 Januari 2017 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) qq. TIM LIKUIDASI BANK IFI (dalam Likuidasi), VS RITA GOSAL DKK
169 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., berdasarkan informasi lisan yang masihberupa dugaan semata, pernah Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPelawan singgung pada perlawanan Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPelawan sebagaimana ternyata pada halaman 18 Putusan Nomor391/Pdt.Plw./2010/PN Jkt.Pst., yaitu mengenai keterangan yangmenyebutkan Pemohon Peninjauan Kembali telah pindah, namun padasaat ini Pemohon Peninjauan Kembali tidak menemukan bukti re/aaspanggilan tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali merasa perluuntuk melakukan pencarian
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 19-09-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 124/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
Imam Cahyono
Tergugat:
Kepala Desa Pilangrejo
69 — 28
  • Menyatakan fungsi, tugas dan wewenang Panitia Khusus tentangPengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Tata Tertib Bahwa perkara a quo ada titik singgung antara Pengadilan TUNdengan pengadilan Negeri, bahwa berdasarkan Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il, Edisi2007, Mahkamah Agung RI, bahwa PENGADILAN TUN TIDAKBERWENANG MENGADILI SENGKETA yang suatu obyek sengketanyamasih diuji di Pengadilan Negeri.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 17-02-2022
Putusan PTUN SERANG Nomor 71/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — NYOMAN NGURAH MAHAYADNYA Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
369 — 271
  • Putusan Nomor 71/G/2020/PTUN.SRGa. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang bemak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 61/Tanjung Pasir;b. bahwa sebagaimana Pasal
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 01-03-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 87/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 5 April 2021 — Pembanding/Penggugat : R Purwa Pranoto Diwakili Oleh : ERWIN BURHANUDIN, SHI, MM, SHEL
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kabupaten Purworejo
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo
57 — 32
  • banding dari Kuasa Pembandingsemula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata caraserta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang telah terpenuhi olehkarenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telahmengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :Bahwa Judex Facti telah keliru melinat formulasi gugatan Pembandingdahulu Penggugat, secara garis besar terdapat titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 71/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Nyoman Ngurah Mahayadnya
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
190 — 80
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 61/Tanjung Pasir;b. bahwa sebagaimana Pasal
Pengadilan PA KAJEN Perdata Agama
Register : 03-09-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PA KAJEN Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
93 — 26
  • Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.PlpSALINANPenggugat tertanggal 01 September 2020 A quo sebab dibangun pada saatPenggugat dan Tergugat rukun dan Pernah Penggugat singgung sebagaibukti adanya andilnya Penggugat dalam proses membangunya yang dulupernah Penggugat ungkap pada saat proses cerai yang diajukan Tergugatdalam Perkara Nomor: 618/Pdt.G/2020/PA.Kjn dalam salinan putusanyahalaman 19 point rekonpensi cuman Penggugat belum bisa membuktikanyapada saat itu karena patah hati, gundah gulana digugat
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 11-11-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 65/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
NASIRUDDIN, SH.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
Intervensi:
AHIM ZAHRI
205 — 118
  • Pasal 49 juncto pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, yang menyatakan kewenangan absolut PeradilanAgama di bidang pertanahan antara lain menyelesaikan sengketa hibahdan waris yang menyangkut dengan tanah bagi pemeluk agama Islam;Menimbang, bahwa dengan adanya titik singgung kewenanganmengadili bagi Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan PeradilanAgama dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 17-07-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 21-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 96/G/2019/PTUN.SBY.
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA diwakili oleh Dra. LIES SUKARIANAH dan ZAENURI
Tergugat:
KEPALA KELURAHAN, KECAMATAN TEGALSARI
260 — 122
  • tandatangan mengetahui fisik danYuridis tanah negara lokasi SMP Praja Mukti Surabaya (P3PMS) untuk pengajuansertipikat (vide bukti P2,P2a,P2b) adalah tanah yang juga merupakan asetpemerintah Kota Surabaya berdasarkan bukti T2 bahwa tanah yang berada jl.Kupang Segunting III/12C dengan kode Kepemilikan Pemerintah Kab/Kota ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa telah secara jelas bahwa pokok permasalahan yangdipersengketakan adalah yang menitik beratkan pada titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 22-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 44/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 31 Mei 2017 — MASIM MELAWAN: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG SURYANTO ARIEF
105 — 33
  • Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 2 sampaidengan halaman 3 point Il angka 1 sampai dengan angka 2 dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akantetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat TataHalaman
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbp
Tanggal 14 Juni 2021 — Open D Sijabat, S.H., berkedudukan di K.H Ahmad Dahlan, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmy Albertinus.SH.MH, James Siagian,S.H.,M.H., Veronika Endang K. Purba, S.H., Subhan Afif Batubara, S.H., Wahyu Indra, S.H., Luqman Sulaiman, S.H., Sanriko Marpaung, S.H., Hotnida Jumei Hutauruk, S.H., Rentha Zeliya, S.H., Saut Turnip, S.H., Ayu Rosalin, S.H., dan Sarah Sediana, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan Jamin Ginting Km. 11 No. 86, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 sebagai Penggugat; Lawan: 1. Siti Chairani Samosir, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat I; 2. Susilawati, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat II; 3. Nanang Suhendra, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat III; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismayani, S.H., S.Pd., M.H., Adil Solihin Putera, S.H., M.H., Samsir, S.H. dan Luthfi Azhari, S.H., Advokat & Legal Consultant yang berkantor pada Law Office, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan STM Ujung Suka Tirta No. 82 A, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, SUMUT 20146 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;
54 — 12
  • ;Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN LbpBahwa atas bantahan Para Tergugat tersebut, didalam pembuktiannya,Penggugat dk / Tergugat dr tidak pernah membuktikan bantahan ParaTergugat dk / Para Penggugat dr tersebut, karena saksisaksi yangdihadirkan Penggugatdk / Tergugat dr adalah saksi yang menemani saat diKantor Notaris Parningotan Simbolon, padahal Notaris ParningotanSimbolon tidak pernah Penggugatdk/ Tergugat dr singgung dalam gugatanmaupun dalam Repliknya, sehingga
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 17-02-2022
Putusan PTUN SERANG Nomor 66/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — VREDDY Lawan KEPALA KANTOR PERTNAHAN KABUPATEN TANGERANG
327 — 230
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 114/Tanjung Pasir;b) bahwa sebagaimana Pasal
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 08-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA PINRANG Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Prg
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 14
  • Pada Poin No. 6Pada poin ini di singgung lagi masalah biaya yang diberikan olehPemohon kepada saya (Termohon) yang dianggap saya tidak pernahmerasa cukup, sekali lagi saya jelaskan bahwa saya (Termohon)sedikitoun tidak pernah merasa tidak cukup sampaisampai saya(Termohon) dikatakan pergi meninggalkan rumah.
Pengadilan PA Sibuhuan Perdata Agama
Register : 17-04-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PA Sibuhuan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sbh
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 17
  • Bahwa dari awal posita permohonan Pemohon ada 3 (tiga) hal yangsama sekali tidak pernah Pemohon singgung atau menguraikannya dalampositanya, yaitu:3.1. Tentang adanya Program Hamil yang dilakukan Termohonsaja, sementara Pemohon tidak pernah mau diajak untuk melakukancekup dalam rangka Program Hamil (Promil) tersebut.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 05-09-2012 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 19/Pdt.G/2012/PN.DUM
Tanggal 5 September 2012 — PENGGUGAT : H. Syafril Amiruddin VS TERGUGAT I : 1. Jonatus Simangunsong; TERGUGAT II : 2. Mariani.
92 — 5
  • salah satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 31-01-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 47/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 3 April 2018 — ASRUL FAHRI VS PT. MAJU INDORAYA DAN BPN KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB TAPANULI SELATAN
164 — 92
  • MIR dinyatakantelah sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlakuadalah kewenangan pengadilan tata usaha negara sebagaimana yangdiatur dalam undangundang NO. 5 TAHUN 1986, namun ironisnyaMajelis Hakim TK. keliru memahami titik singgung antara kewenanganPengadilan Negeri dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN15.16.17.sehingga cukup alasan putusanya Majelis TK. . dalam kasus a quo telahmenabrak dan melanggar kewenangan absolut.Bahwa
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-11-2011 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 787 / Pdt.G/ 2011/PN.JKT.BAR
Tanggal 19 Nopember 2014 — J U W O N O; Lawan; 1. LIE BUN TJIONG; 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT;
154 — 50
  • sebagaimana didalilkan Tergugat;Menimbang, bahwa kompetensi Peradilan TUN dengan Peradilan Umummemang berbeda, namun dalam perkara aquo terdapat titik singgung yang dapatdijadikan bukti petunjuk kuat bahwa seluruh dalil sangkalan Tergugat sudah tidakkuat secara hukum, karena telah dilemahkan baik oleh Putusan PTUN maupunatau didukung oleh seluruh bukti lainnya dari Penggugat.