Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 17-07-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 21-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 96/G/2019/PTUN.SBY.
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA diwakili oleh Dra. LIES SUKARIANAH dan ZAENURI
Tergugat:
KEPALA KELURAHAN, KECAMATAN TEGALSARI
260 — 122
  • tandatangan mengetahui fisik danYuridis tanah negara lokasi SMP Praja Mukti Surabaya (P3PMS) untuk pengajuansertipikat (vide bukti P2,P2a,P2b) adalah tanah yang juga merupakan asetpemerintah Kota Surabaya berdasarkan bukti T2 bahwa tanah yang berada jl.Kupang Segunting III/12C dengan kode Kepemilikan Pemerintah Kab/Kota ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa telah secara jelas bahwa pokok permasalahan yangdipersengketakan adalah yang menitik beratkan pada titik singgung
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 11-11-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 65/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
NASIRUDDIN, SH.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
Intervensi:
AHIM ZAHRI
205 — 118
  • Pasal 49 juncto pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, yang menyatakan kewenangan absolut PeradilanAgama di bidang pertanahan antara lain menyelesaikan sengketa hibahdan waris yang menyangkut dengan tanah bagi pemeluk agama Islam;Menimbang, bahwa dengan adanya titik singgung kewenanganmengadili bagi Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan PeradilanAgama dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 22-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 44/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 31 Mei 2017 — MASIM MELAWAN: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG SURYANTO ARIEF
105 — 33
  • Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 2 sampaidengan halaman 3 point Il angka 1 sampai dengan angka 2 dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akantetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat TataHalaman
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbp
Tanggal 14 Juni 2021 — Open D Sijabat, S.H., berkedudukan di K.H Ahmad Dahlan, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmy Albertinus.SH.MH, James Siagian,S.H.,M.H., Veronika Endang K. Purba, S.H., Subhan Afif Batubara, S.H., Wahyu Indra, S.H., Luqman Sulaiman, S.H., Sanriko Marpaung, S.H., Hotnida Jumei Hutauruk, S.H., Rentha Zeliya, S.H., Saut Turnip, S.H., Ayu Rosalin, S.H., dan Sarah Sediana, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan Jamin Ginting Km. 11 No. 86, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 sebagai Penggugat; Lawan: 1. Siti Chairani Samosir, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat I; 2. Susilawati, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat II; 3. Nanang Suhendra, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat III; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismayani, S.H., S.Pd., M.H., Adil Solihin Putera, S.H., M.H., Samsir, S.H. dan Luthfi Azhari, S.H., Advokat & Legal Consultant yang berkantor pada Law Office, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan STM Ujung Suka Tirta No. 82 A, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, SUMUT 20146 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;
54 — 12
  • ;Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN LbpBahwa atas bantahan Para Tergugat tersebut, didalam pembuktiannya,Penggugat dk / Tergugat dr tidak pernah membuktikan bantahan ParaTergugat dk / Para Penggugat dr tersebut, karena saksisaksi yangdihadirkan Penggugatdk / Tergugat dr adalah saksi yang menemani saat diKantor Notaris Parningotan Simbolon, padahal Notaris ParningotanSimbolon tidak pernah Penggugatdk/ Tergugat dr singgung dalam gugatanmaupun dalam Repliknya, sehingga
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 08-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA PINRANG Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Prg
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 14
  • Pada Poin No. 6Pada poin ini di singgung lagi masalah biaya yang diberikan olehPemohon kepada saya (Termohon) yang dianggap saya tidak pernahmerasa cukup, sekali lagi saya jelaskan bahwa saya (Termohon)sedikitoun tidak pernah merasa tidak cukup sampaisampai saya(Termohon) dikatakan pergi meninggalkan rumah.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 17-02-2022
Putusan PTUN SERANG Nomor 66/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — VREDDY Lawan KEPALA KANTOR PERTNAHAN KABUPATEN TANGERANG
327 — 230
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 114/Tanjung Pasir;b) bahwa sebagaimana Pasal
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 2/Pra.Pid/2016/PN Gst
Tanggal 2 Februari 2016 — FAJAR WARUWU Als AMA FANI LAWAN Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Nias
142 — 25
  • dengar dari Bapak Elikana Hia bahwa ia adamendapat informasi dari Fajar Waruwu alias Ama Fani bahwa adapenambahan Kuota masih ada sisipan CPNS tahun 2013 sehingga Fajarwaruwu menjanjikan kepada Bapak Elikana Hia dapat mengurusmemasukan sisipan pada CPNS 2013 tersebut ;Bahwa pada sekitar bulan tanggal 8 Februari 2014 Fajar Waruwu aliasAma Fani pernah datang kerumah Elikana Hia alias Ama Wewein di JalanPelita damai No 6 Gunungsitoli saksi mendengar pembicaraan antaraFajar Waruwu dengan Elikana Hia di singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3346 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Maret 2017 — VREDDY VS MASIM, DK
95 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3346 K/Pdt/2016Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat;Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebutperlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai apakah adanya hubungan hukum hakkeperdataan dari kepemilikan tanah tersebut adalah benar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-10-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 B/PK/PJK/2013
Tanggal 16 Oktober 2013 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (2),dimana disebutkan untuk menghitung Amortisasi, masa manfaat dan tarifAmortisasi ditetapkan sebagai berikut: Kelompok Harta Masa Manfaat Tarif Amortisasi Berdasarkan MetodeTak Berwujud Garis Lurus Saldo MenurunKelompok 1 4 tahun 25% 50%Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%Kelompok 4 20 tahun 5% 10% Biaya LainLain sebesar US$.9,260.00Bahwa biayabiaya yang dikoreksi oleh Terbanding adalah biaya yangdikeluarkan WWRO dalam menjalankan tugasnya, seperti telan PemohonBanding singgung
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 6/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 18 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : MASTHURA BINTI H. MUHAMMAD HUSEN Diwakili Oleh : MUHAMMAD NASIR
Pembanding/Penggugat : MASTHURA BINTI H. MUHAMMAD HUSEN
Terbanding/Tergugat II : ISKANDAR BIN ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia C Q CAMAT KECAMATAN SAMUDERA, KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat V : ROSLINA BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat III : HAJJAH DARWATI BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat I : NUR ALIYAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VIII : GEUCHIK KEUDE GEUDONG, KEMUKIMAN LANGGAHAN, KECAMATAN SAMUDERA, KABUAPTEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat IV : AZIZAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat IV : AZIZAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat II : ISKANDAR BIN AB
34 — 24
  • Mengenai pernyataan penggugat/pemohon banding terhadap putusanpengadilan negeri Ihoksukon mengandung cacat dan bertentangan denganhukum, dapat kami tanggapi sebagai berikut : Pertama, mengenai sertifikat yang kami peroleh tidak sah dan bertentangandengan undangundang karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.Hal ini barangkali tidak perlu kami mengulangi lagi panjang lebar, karenapembuatan dan penerbitan sebuah sertifikat ada prosedurnya sebagaimanatelah kami singgung dan jelaskan di atas,
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 02-04-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 14/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 19 April 2018 — Penggugat:
PT BUANA CIPTA PERKASA dalam hal ini diwakili oleh ASNIL
Tergugat:
PIMPINAN CABANG PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK CABANG BENGKALIS
98 — 56
  • adalah perbuatan nyatamaupun tindakan faktual dinyatakan ditolak dan terhadapgugatan in casu dikabulkan untuk sebagian ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkansebagian maka kepada Tergugat dihukum untuk membayarseluruh biaya perkara pada tingkat pertama berdasarkanketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UndangUndang Nomor: 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangbesarnya sebagaimana dalam amar putusan in litis ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat lainnyayang tidak di singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 1 Oktober 2014 — H. NURDIN PAINO Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
31 — 7
  • Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasan danfungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untuk menetapkan danmengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut secara perdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau Badan HukumPublik yang memiliki hubungan perdata dengan persoon atau Badan hukum lainnya.Maka menurut Tergugat
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Umum
Register : 29-01-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk
Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
SAYANG MANDABAYAN
225 — 126
  • Mengapa di Papua ada gangguandan juga Terdakwa sudah arahkan untuk orasi tidak usah singgung usir orangpendatang;Terdakwa sampaikan bahwa ada pasukan atau kelompok dari Maybrat akanturun juga dengan kendaraan untuk ikut aksi demo;Kemudian Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk menghubungisdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/Pdt/2017
Tanggal 23 Mei 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.q. GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.q. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR c.q. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, DKK VS LANI alias H. HABIBURRAHMAN bin AMAQ NIRUN, DKK
135 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat titik singgung antara nietvoldoende gemotiveend dengan kesalahan penerapan hukumpembuktian. Sehingga sudah selayaknya bukti P2 dan P3 adalah buktisurat palsu, oleh karena itu tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti.Apalagi proses konversi atas hak adat tidak dilakukan oleh bukti P2 danP3 tetapi baru dihadirkan dalam persidangan sebagaimana keterangansaksi Para Penggugat baru melihat bukti tersebut dan dulu saat alm.
Pengadilan PN Kaimana Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN Kaimana Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kmn
Tanggal 23 September 2020 — Penuntut Umum:
1.LEONARD HASUDUNGAN NT, SH
2.DIKY WAHYU ARYANTO, S.H
3.Willy Ater, S.H
4.SUSANTO SANTIAGO PARARUK, S.H.
Terdakwa:
Lodovikus Asan Alias Alan
222 — 136
  • saksi korban tinggal di Kampung Teluk Arguni tinggal bersamadengan Terdakwa dan ibu tiri juga adikadik saksi korban dari hasilperkawinan Terdakwa dengan Ibu Tiri saksi korban;Bahwa Ibu Tiri saksi yaitu saksi IV;Bahwa kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan ke saksi korban tidakpernah ceritakan kepada orang lain;Bahwa saksi korban tidak ceritakan karena takut kepada Terdakwa;Bahwa Ibu Tiri saksi korban tidak pernah menyinggung kejadian hubunganbadan tersebut, karena kalau Ibu Tiri saksi korban singgung
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-09-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 15 Nopember 2017 — BAHARI MELAWAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU SIARANG ARANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017
126 — 60
  • relevan lagi untukdipertimbangkan, dan terhadap permohonan penundaan tersebut haruslahdinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak makakepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkatpertama berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang besarnya sebagaimana dalam amarputusan in itis ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangan saksiyang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 04-04-2016 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/PID/2016
Tanggal 4 April 2016 — HARYONO EDDYARTO
1367 — 1067 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sebagaimana yang termuat dalam PutusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada halaman 64, 65)yang menerangkan bahwa: Bahwa yang membedakan titik singgung penipuan dalamhukum pidana atau hukum perdata adalah adanya dolusmalus atau niat jahat; Bahwa suatu penipuan perdata dapat menjadi pidana jikamemenuhi do/us malus tersebut; Bahwa suatu cek yang tidak dapat dicairkan atau cekkosong tidak serta merta dapat dinyatakan sebagai tindakpidana penipuan (Pasal 378 KUHP), kecuali jika penerbitancek didahului
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pdt/2016
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT MERBAU PELALAWAN LESTARI
674 — 598 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap dalam buku Kekuasaan Mahkamah AgungPemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali halaman 343 dinyatakanbahwa pada umumnya suatu putusan dikategorikan tidak saksama(onvoldoende gemotiveerd) sering bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian serta faktafakta yang ditemukan dalampersidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif;Bahwa dalam hal ini putusan Tinggi Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PT RjJuncto dalam pertimbangannya pada halaman 27 alinea ke5 menyatakanbahwa
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/Pdt.G/2014/Pn Bna
Tanggal 8 September 2014 — H. M. YUSUF A, SELAKU DIREKTUR PT. PIYEUNG JAYA PERKASA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
72 — 17
  • perbuatan melanggar hukum (vide posita point 12) yang dijadikandasar hukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat IIIkemukakan diatas, Tergugat III sama sekali tidak berperan atau bukanpihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMA tersebut sehingga tidak adaalasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatanmelanggar hukum ; Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum Penipuan
Register : 07-05-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Bgr
Tanggal 3 Agustus 2015 — Suhernawati Als Erna
92 — 27
  • disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah mempelajari nota pembelaan yangdisampaikan Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya telahdipertimbangkan secara detail sebagaimana majelis hakim memberpertimbangannya atas unsurunsur dakwaan di atas;Menimbang, bahwa begitupun setelah mencermati dan menelaah buktisurat yang diajukan sebagai lampiran Nota Pembelaan Terdakwa padapokoknya berisikan tentang perjanjian kerjasama dan surat lain yang berkaitandengan perjanjian tersebut dimana titik singgung