Ditemukan 854 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-02-2020 — Putus : 12-04-2019 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 12 April 2019 — - PT. FREEPORT INDONESIA - MORLEN SAGALA
10841
  • : B.927W.25/K.7/2/93 (peranjian kerja);Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2019/PN.JapBahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai A1 L/'H Equipment Operator dengan upah pokok setiap bulannya sebesar Rp10.980.500,00 (sepuluh jutasembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)sebelum dipotong pajak;Bahwa antara Penggugat dan para pekerja pada Penggugat termasuk jugaTergugat telah menyetujui dan menandatangani perjanjian kerja bersama PTFreeport Indonesia edisi XVII tahun 20112013
    dan buku pedoman hubunganindustial PT Freeport Indonesia edisi VIl tahun 20112013, dengan demikianberdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) peranjian kerja bersama PT.
    FreeportIndonesia edisi XVII tahun 20112013, ditentukan bahwa :"Perusahaan dan pekera wajib menaati dan mematuhi peraturan dan tata tertibkerja yang tercantum dalam buku PKB dan PHI yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dan PKB ini,Bahwa antara Penggugat dan para pekerja pada Penggugat termasuk jugaTergugat telah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama PTFreeport Indonesia edisi XVIII tahun 20132015 dan buku Pedoman HubunganIndustial PT Freeport Indonesia edisi VIll tahun 20132015
Register : 31-03-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pal
Tanggal 3 Juni 2015 — - Penggugat: YEHESKIEL BUNGALAN - Tergugat: PIMPINAN PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA
9222
  • untuk pikirpikir sebelum membuat surat pengunduran diri, tetapi Tergugatmenyatakan bahwa keputusan managemen tidak dapat ditawartawar lagi danmemaksa Penggugat untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri ;Bahwa Penggugat selama bekerja tidak pernah mendapatkan surat peringatan danPenggugat dipaksa untuk membuat surat pengunduran diri dengan cara dibawahtekanan (intimidasi) oleh pihak Tergugat, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal36, Pasal 37, Pasal 38 Peraturan Perusahaan Tergugat tahun 20112013
    SCM 20112013 jo.Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena tidak lagibekerja (melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pekerja) setelahpengunduran diri TERGUGAT REKONVENSI selama lebih dari 20 bulan secara berturutturut jika TERGUGAT REKONVENSI mengingkari surat pengunduran dirinya tersebut.Bahwa atas dasar surat pengunduran diri TERGUGAT REKONVENSI sebagaimanaangka 2 diatas atau setidaktidaknya berdasarkan kesalahan TERGUGAT REKONVENSIsesuai angka 3,4 dan 5 di
    Sumber Cipta Multiniaga Tahun 20112013,diberi tanda T8 ;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas Tergugat jugamengajukan saksisaksi yang telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannyamasingmasing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :1Saksi SUWARNO, pada pokoknya menerangkan :Saksi kenal dengan Penggugat ;Saksi bekerja pada PT.
    Sumber CiptaMultiniaga tahun 20112013 yaitu melanggar ketentuan tentang kewajiban dasarkaryawan Pasal 20 huruf b dan d ;3 Bahwa meskipun management PT. Sumber Cipta Multiniaga menganggap Penggugattelah melanggar ketentuanketentuan tersebut di atas namun management PT.
    Sumber CiptaMultiniaga Palu dan secara sukarela membuat/menandatangani di atas materai SuratPengubduran Diri tertanggal 15 Juni 2013 (vide bukti T3), dan sebagai realisasiselanjutnya maka pada tanggal 21 Juni 2013 Penggugat telah pula menerima hakhaknya sebagai karyawan sesuai Peraturan Perusahaan Tahun 20112013 Pasal 50 ayat(3) yaitu berupa uang sejumlah total Rp. 30.652.388,(vide bukti T5) dengan perincianperhitungan sebagai berikut : uang pisah Rp. 9.780.000, yaitu gaji terakhir Penggugatsesuai
Register : 18-06-2015 — Putus : 11-09-2015 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS-TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 September 2015 — Pidana Korupsi - I NYOMAN SARDJANA
7827
  • (empat ratus empat puluh empat milyar empatratus tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;Fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran2012;Fotocopy Kertas Kerja RKAKL Rencana Kinerja Satuan Kerja TahunAnggaran 2013 ;Fotocopy legalisir Kegiatan Gardu Induk Ex IKITRING JBN TahunAnggaran 20112013 REKAP perbandingan Antara IMYC Awal Terbitdengan IMYC Rekomposisi ;Fotocopy legalisir Surat Kementerian ESDM Nomor : 9102/82/SJN.K/2013 tanggal 09 Desember 2013 perihal Pengusulan
    KembaliRekomposisi Anggaran Kegiatan Tahun Jamak SatkerSatker Unit IndukPembangunan Pembangkit dan Jaringan (UIP KITRING) Tahun 2013 ;Fotocopy legalisir Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S238/MK.2/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal Permohonan PersetujuanIzin Multiyears Contract Tahun 20112013 SatkerSatker Induk50.51.52.53.54.55.56.57.58.Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) Kementerian ESDM ;1 (satu) bendel Fotocopy legalisir SATKER UIP RING JAWA BALIProgress Proyek APBN per Nopember 2012 ;1 (satu
    PLN (Persero) Nomor :07106/510/DIRUT/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Izin285.286287.288.289.290291292293.294Multiyears Contract DIPA APBN TA2011 ;1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian ESDM RI Nomor :5361/80/SJN.K/2011 tanggal 08 September 2011 perihal usulanMultiyears Contract 20112013 di lingkungan Satker Ikitring KESDM;2 (dua) lembar fotocopy surat Kementerian ESDM RI Nomor : 5671/80/SJN.K/2011 tanggal 23 September 2011 perihal : Ijin Khususpelaksanaan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears
    PLN (Persero) Nomor : 07672/510/DIRUT/2011 tanggal 23 September 2011 perihal : Ijin Multiyearskontrakkontrak Satker IKITRING;1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Keuangan RI Nomor :S219/MK.2/2011 tanggal 26 September 2011 perihal usulanMultiyears Contract 20112013 di Lingkungan Satker IndukPembangkit dan Jaringan (IKITRING) KESDM;1 (satu) lembar fotocopy surat PT.
    PLN (Persero) Nomor : 07930/520/DIRUT/2011 tanggal 30 September 2011 perihal usulan MultiyearsContract 20112013 Satker IKITRING ;2 (dua) lembar fotocopy surat Kementerian ESDM RI Nomor : 5940/80/MEM.S/2011 tanggal 05 Oktober 2011 perihal : Ijin Kkhususpelaksanaan kontrak tahun jamak (multi years Contract) danPembayaran uang muka 20% dari paket kontrak secara penuh;1 (satu) bendel fotocopy surat Kementerian ESDM Direktorat jenderalKetenagalistrikan Nomor : 8027/20/200.2/2011 tanggal 28 Oktober2011
Putus : 09-09-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 9 September 2014 — PT. FREEPORT INDONESIA VS JULENS MANGGARA
4622 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 172 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 31 ayat (11)BPHI 20112013, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja(PHK) terhadap pekerja yang berhalangan masuk kerja karena sakit apabilatelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terusmenerus ;Bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikanperselisihan hubungan industrial dengan Tergugat namun mengingat tidaktercapai kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat, maka pemutusanhubungan
    sebagaimana hasil pemeriksaan atas kondisi kesehatan Tergugat yangtak juga menunjukkan kondisi kesehatan pulih dan/atau sembuh walaupunTergugat telah menjalani perawatan dan pengobatan ;Bahwa Penggugat telah memberikan istirahat panjang kepada Tergugat danmempertimbangkan bahwa lamanya sakit Tergugat telah melampaui batas 12(dua belas) bulan berturutturut telah menyebabkan terjadinya perselisihanhubungan industrial diantara Penggugat dan Tergugat dalam hal PHK ;Bahwa mengingat UU 13/2003 dan BPHI 20112013
    Pasal 31 ayat (11) Buku PedomanHubungan Industrial 20112013 ;Bahwa selanjutnya Mediator telah mengeluarkan Risalah PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial tertanggal 05 Januari 2011 ;Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapaikesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial pada tahapBipartit dan Mediasi dan adanya penolakan dari Penggugat atas anjuran yang34353637disampaikan oleh Mediator serta mempertimbangkan kesehatan Tergugatsetelah lebih dari 12 (dua
    Pasal 1338 alinea KUHPerdata ;Bahwa selain itu juga ketidakmampuan Tergugat untuk bekerja karena kondisikesehatannya yang tidak membaik juga diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3)Perjanjian Kerja Bersama 20112013 jo.
    Pasal 31 ayat (11) Buku PedomanHubungan Industrial 20112013 ;Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap Tergugat sehubungan dengan kondisi kesehatan Tergugat yang sudahtidak lagi dapat bekerja sebagaimana seharusnya dikarenakan sakit yangberkepanjangan ;Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat yakniuang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 13/2003,uang penghargaan masa kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156
Register : 21-11-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 22-09-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 4778/Pdt.G/2013/PA.Clp
Tanggal 20 Februari 2014 — pemohon termohon
104
  • Advokatyang berkantor di Jl. dr.Wahidin No.45 Cilacap,berdasarkan Surat Kuasa KhususNo.97/AC/SK/Pdt.G/PA Clp/XI/13. tanggal 20112013,TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KabupatenCilacap,, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON 3 Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksisaksi dimuka persidangan;sean eneneneeeneeensentenses TENTANG DUDUK PERKARANYA 2== =~Menimbang bahwa Penggugatberdasarkan
Register : 26-08-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 13 / G / 2014 / PHI.Jmb
Tanggal 20 Nopember 2014 — Drs.ABU JAI .MM (Penggugat) lawan 1. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Tergugat)
12641
  • Setelah diterimanya Surat Keputusan ini, kepada yang bersangkutanakan diperhitungkan segala Hak dan Kewajibannya sesuai ketentuanyang berlaku.Terlampir Surat Keputusan Direksi Tergugat tertanggal 30 Desember2013 sebagai Bukti T4.11.Dalam surat tertanggal 30 Desember 2013, Tergugat memberitahukanPenggugat bahwa atas pengunduran dirinya tersebut Penggugat berhak ataspembayaran sesuai Pasal 37 ayat 1 (b) dan ayat 3 PKB 20112013 berupa:e Manfaat Program Pensiun yang diikuti sebagaimana Pasal 24 ayat
    Ali Nixon sangat berbeda denganalasan pengunduran diri Penggugat.Alasan pengunduran diri Penggugat adalah sematamata karena Penggugattidak mau lagi melaksanakan pekerjaannya dikarenakan Penggugat merasatidak nyaman dalam bekerja karena tidak sejalan dengan kebijakanTergugat yang didalilkan oleh Penggugat tidak melaksanakan prinsipprinsipGCG.PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERIODE 20112013 (PKB) DAN UU No.13/2003 TIDAK MENGATUR PENGUNDURAN DIRI DARI JABATAN26.PKB Periode 20112013 dan UU No. 13/2003 tidak
    Halaman 27pelaksanaan kerja, telah diberi materai cukup dan tidak diajukan aslinya karenaasli surat ada pada Tergugat, (diberi tanda P.20);21.Foto copy Surat No. 37/II/SPPPI.II/2014 perihal Perpanjangan masaberlaku Perjanjian Kerja Bersama periode 20112013 tanggal 25 Februari 2014berikut lampiran Adendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.
    PelabuhanIndonesia II (Persero) dengan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI.IT)Periode 20112013 Nomor : HK.566/1/29/PI.II13 Nomor : 11/1/SPPI.II/13,telah diberi materai cukup dan tidak diajukan aslinya karena asli surat ada padaTergugat, (diberi tanda P.21);22.Foto copy Surat Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II(SPPI.IIT) No. 106/VII/SPPI.II/13 perihal laporan penyimpangan dantuntutan pekerja tanggal 18 Juli 2013, yang ditujukan kepada Bapak DahlanIskan Menteri Negara BUMN
    Halaman 33sehingga Penggugat dan Pekerja lainnya yang di PHK mengajukan ke PHIini;Ada aturan dalam PKB 20112013 yang menjadi acuan PHK, akan tetapiPHK karena mengundurkan diri dari jabatan tidak ada di atur dalam PKB,diatur dalam Keputusan Direksi;Setelah ada Surat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II ke semua instansiterkait perihal adanya indikasi pelanggaran hukum dan penyimpangan GoodKorporate Governance yang dilakukan Tergugat, dialog dan komunikasitidak ada lagi dengan Pengurus Serikat Pekerja
Putus : 05-11-2015 — Upload : 12-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 987/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 5 Nopember 2015 — LULUQ FRIDA ISHAQ, SH KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
10336
  • SOLICHATIN ASTUTIK 033830/PNO 1/11/2013 20112013 110.000.000 97.273.40533. SOLICHATIN PUJTASTUTIK 034472/PNO01/3/2014 2032014 100.000.000 90.740.23734. UMRONIFAH LILIK SRIW. 027649/PNO 1/7/2011 1572011 140.000.000 85.245.94835. UMRONIFAH UMRONIFAH 029621/PNO 1/4/2012 2042012 85.000.000 23.649.19536 UMRONIFAH KUMIASIH 000303/PN02/8/2012 1482012 125.000.000 88.400.92337.
    permohonan kredit ke PT BPR, dan yang ketiga memerankan dirinyaseolaholah bernama SISWANTI ;e Bahwa terdakwa yang bekerjasama dengan saksi YUNITA DWIYANTI telahmengajukan berkas kredit fiktif sebagai berikut : NO NAMA YANG NAMA DEBITUR NOMOR PJJ KREDIT TGL PJJ REALISASI SALDO POKOKDATANG SAAT FIKTIF KREDIT KREDITPERJANJIANKREDIT1 AGUNG MAHMUDI 033954/PNO1/12/2013 12122013 135.000.000 118.755.9762 AGUNG AKHIYAT 034523/PN01/4/2014 442014 90.000.000 81.698.73111 IGNATIUS BUDI IMAM 033829/PNO1/1 1/2013 20112013
    1852011 165.000.000 94.495.276PNO1/5/20113 ATIK MUNZIATI PRIHATIN S 030917/ 5102012 150.000.000 117.121.201PNO1/10/20126 DUMYATI CAHYONO 031005/ 16102012 95.000.000 73.428.021PNO1/10/20127 FAIZAH FAUZIAH 0325188/ 2122011 165.000.000 103.821.769PNO1/2/20118 FAIZAH FATECHAH 030986/ 12102012 140.000.000 96.637.805PNO1/10/20129 FAIZAH JUNAIDAH 032568/ 2052013 150.000.000 125.091.643PNO1/5/201310 FAIZAH NURHAYATI 033808/ 18112013 110.000.000 96.095.132PNO1/11/2013ll IGNATIUS BUDI IMAM WAHYUDI 033829/ 20112013
    IMAM 033829/PNO1/11/2013 20112013 115.000.000 100.663.395WAHYUDI37 MUSRIFAH UMIKALSUM 034289/PN01/2/2014 1922014 135.000.000 88.122.84191 YUNITA DWIYANTI YUNITA 032334/PNO0 1/4/2013 1942013 140.000.000 113.505.276DWIYANTI92 YUNITA DWIYANTI RIZATUL 032907/PN0 1/6/2013 2062013 100.000.000 81.786.455UMMAH93 YUNITA DWIYANTI SISWANTI 033625/PNO1/10/2013 16102013 130.000.000 113.674.53094 YUNITA DWIYANTI LULUK 034084/PNO1/1/2014 1512014 108.000.000 96.993.871WAIDATULJumlah 874.507.637e Bahwa setelah uang
    165.000.000 94.495.276PNO1/5/20115 ATIK MUNZIATI PRIHATIN S 030917/ 5102012 150.000.000 117.121.201PNO1/10/20126 DUMYATI CAHYONO 031005/ 16102012 95.000.000 73.428.021PNO1/10/2012 36 37 7 FAIZAH FAUZIAH 0325188/ 2122011 165.000.000 103.821.769PNO1/2/20118 FAIZAH FATECHAH 030986/ 12102012 140.000.000 96.637.805PNO1/10/20129 FAIZAH JUNAIDAH 032568/ 2052013 150.000.000 125.091.643PNO1/5/201310 FAIZAH NURHAYATI 033808/ 18112013 110.000.000 96.095.132PNO1/11/2013ll IGNATIUS BUDI IMAM WAHYUDI 033829/ 20112013
Register : 19-10-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/G/2012/PHI/ PN.BDG
Tanggal 6 Februari 2013 — PT. KERETA API INDONESIA (Persero); LAWAN; AKHMAD HAMBALI ARDIANSYAH, SH;
15445
  • Periode 20112013, akan tetapi Tergugatsetelah diberikan hukuman disiplin masih saja melakukan pelanggaran dengantidak masuk bekeija/mangkir tanpa alasan lebih dari 5 (lima) hari berturut turut,sehingga Penggugat memberikan hukuman disiplin berupa pemutusan hukumankeija (PHK) kepada Tergugat melalui Surat Keputusan Direksi PT.Kereta ApiIndonesia (Persero) Nomor : KEP.U/ KP.602/XVI/KA2011 tertanggal 07Nopember 2011 (selanjutnya disebut SK PHK);Bahwa walaupun telah melakukan berbagai kesalahan yang
    Dalam halin) PENGGUGAT harus mampu membuktikan secara yuridis, namun jika tidakterbukti, maka TERGUGAT akan menempuh jalur hukum sebagai pembuktianatas pencemaran nama baik terhadap TERGUGAT, dan/atau PENGGUGAT harusmerehabilitasi nama baik TERGUGATsesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2)PKB periode 20112013 ;Bahwa pada point7 dalil PENGGUGAT, menyatakan bahwa TERGUGAT telahmelanggar Pasal 49 ayat (1), Pasal 52 huruf a dan Pasal 54 huruf p PKB(Perjanjian Kerja Bersama) periode 20112013, yastu tidak
    Direksi diatas tidak memiliki kekuatan hukum yangmengikat;b) Bahwa secara implisit sudah tegas dan jelas ketentuan Pasal 67 ayat (2)PKB periode 20112013 menyatakan bahwa apabila dalam PKBbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, makaketentuan dalam PKB menjadi batal dengan sendirinya dan yang berlakuadalah ketentuan dari perundang undangan yang berlaku ;c) Dalam proses beijalannya waktu baik SK. PHK pertama (No. : KEP.
    Direksi No. : KEP.U/KP.408/V/1 /KA2012 tanggal23 Mei 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKB periode 20112013 ;f) Bahwa selanjutnya bukti tidak adanya teguran atau peringatan karenaketidakhadiran TERGUGAT tersebut serta tidak adanya pemanggilan secaratertulis terhadap TERGUGAT sebanyak 2 (dua) kali, dapat dilihat padakonsideran dictum pertama Membaca dan Menimbang SURAT KEPUTUSANDIREKSI PT.
    NIPP. 46105 (PENGGUGATREKONPENSI) (P3), karena telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimanadiatur di dalam pasal 49 ayat (1), pasal 52 huruf a dan pasal 54 huruf p PeijanjianKeija Bersama (PKB) periode 20112013 jo. SG No. 15/XXIV/1981 tanggal 11Nopember 1981 Jo. SG No. 6/XV93 tanggal 24 April 1993 yaitu tidak masukbekeija tanpa keterangan yang sah (mangkir) ;.
Putus : 09-09-2013 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/G/2013/PHI.SBY
Tanggal 9 September 2013 — PT. SARI PURI PERMAI HOTEL ( Shangri-La Hotel Surabaya ), vs ALWI WIJAYA KUSUMA
4514
  • SARI PURI PERMAIHOTEL (ShangriLa Hotel Surabaya) Periode Tahun 20112013 ;2. Bahwa Tergugat terikat sebagai Pekerja Penggugat ditetapkanmempunyai Upah dan tanggal masuk kerja sebagai berikut :mannan nnn nnnnn nnn ne nee e een n nnn n nn ne= Gaji Pokok sebesar ........................: Rp.1.750.000,/bulan yang terdiri dari Upah pokok sebesar Rp. 1.486.740& Tunjangan Transport sebagai Tunjangan Tetap sebesar Rp.263.260. Tanggal Masuk Ketia ............::::0000 :18 Desember 1995.B.
    Per.16/Men/X1I/2011 yang mengatur :Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh danPekerja/Buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalamPerjanjian Kerja Bersama Jis Pasal 44 ayat (44.2.4) & (44.4) serta Lampiran 3/Appendix 3, No. 23 PKB PT.Sari Puri Permai Hotel (ShangriLa Hotel Surabaya) Periode Tahun 20112013,yaitu :Pekerja telah mencoba untuk mengambil keuntungan dari uang jasa valleydengan menggunakan posisinya yang pada saat itu Tergugat bertugas sebagaicashier valley parking telah melakukan
    Sari Puri Permai Hotel (ShangriLaHotel Surabaya) Periode Tahun 20112013 yang dapat dikualifikasimerupakan tindakan pelanggaran yang dapat mengakibatkanPemutusan Hubungan Kerja sebagai Pelanggaran berat ;1... Bahwa Perbuatan yang dilakukan Tergugat a quo pada angka 1di atas, telah melanggar ketentuan Pasal 191 Jo. Pasal 126 ayat (1)UU No. 13 Tahun 2003 Jis.
    Sari Puri Permai Hotel (ShangriLaHotel Surabaya) Periode Tahun 20112013 ; 4, Menyatakan sah Surat Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat pada Tergugat,tanggal 21 Pebruari 2013 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 22 Pebruari5. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat dapat dilaksanakanterlebih dahulu, meskipun ada Verzet maupun KasasI ; 6.
    Sari Puri Permai (ShangriLa Hotel Surabaya) Periode 20112013 yang dijadikanalasan untuk melakukan PHK kepada Tergugat juga tidak serta merta. Penggugat harusmembuktikan terlebin dahulu kesalahan Tergugat. Pasalpasal dalam PKB tersebutadalah kesalahan berat yaitu pekerja melakukan tindakan melawan hukum yaitumelakukan penggelapan; 4.
Putus : 28-04-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 28 April 2016 — PT PARAMOUNT BED INDONDEIA VS PUTRA RAMDHAN, S.E
5030 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pasal 21 ayat (1,2) Peraturan Perusahaan PT Paramount BedIndonesia pertode 20112013 adalah mengatur tentang tata tertib dankewajiban karyawan, sedangkan pasal yang mengatur tentang pemberiansurat peringatan adalah Pasal 23 yang ada di halaman 10;7.
    menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruhdengan cara:Halaman 4 dari 28 hal.Put.Nomor 140 K/Padt.SusPHI/201620.21.22.23.24.a) Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara,menurunkan jabatan, atau melakukanmutasi;b) tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;c) melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;d) melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;Bahwa berdasarkan faktafakta yang ada yaitu peraturan perusahaan PTParamount Bed Indonesia periode 20112013
    sudah habis masa berlakunyadisaat pemberian sanksi kepada Penggugat dan pasal yang dijadikanlandasan hukum pemberian sanksi kepada Penggugat yaitu Pasal 21 ayat(1, 2) peraturan perusahaan PT Paramount Bed Indonesia periode 20112013 adalah mengatur tentang Tata Tertib dan Kewajiban Karyawan,sedangkan pasal yang mengatur tentang Pemberian Surat Peringatanadalah Pasal 23 maka Surat Peringatan III tanggal 27 Agustus 2014 yangdiberikan kepada Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat dan
    Pertimbangan Hukum Judex Fact:Amar Putusan PHI Bandung tersebut pada bagian atas Memori Kasasi inididasarkan atas pertimbangan hukum Judex Facti, pada pokoknya berbunyisebagai berikut:3.1.3.2.3.3.Menimbang, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat P2 berupaPeraturan Perusahaan PT Paramount Bed Indonesia (Pemohon Kasasi)periode 20112013, bahwa Pasal 21 adalah peraturan mengenai TataTertidb dan Kewajiban Karyawan, bukan pasal yang mengatur mengenanipemberian Surat Peringatan, sedangkan pasal yang
    Akan tetapi Judex Facti sama sekali tidak memeriksakeberadaan bukti T5 tersebut, dan sebaliknya justru yang diperiksaPeraturan Perusahaan 20112013, sehingga pada akhirnya peraturanHalaman 24 dari 28 hal.Put.Nomor 140 K/Pdt.SusPHI/20166.2.6.3.perusahaan yang dicantumkan dan dirujuk dalam Putusan PHI a quoadalah Peraturan Perusahaan 2011 2013 yang notabene sudah tidakberlaku tersebut;b.
Register : 05-12-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 786/Pdt.P/2019/PN Mdn
Tanggal 19 Desember 2019 — Pemohon:
Asniwati
22
  • Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti jenis kelamin anak Pemohon dari laki-laki menjadi perempuan
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengizinkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Untuk mengganti jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1271-LT-20112013-0342 tanggal 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Medan
Putus : 23-12-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 727 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — PT PELABUHAN INDONESIA II VS 1. DALIJAN, DKK
79105 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PKBdan Addendum PKB 20112013 merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan Perjanjian Kerja Bersana (PKB) periode 20112013;Bahwa Para Penggugat telah memasuki masa pensiun dalarn tenggangwaktu yang diatur dalarn Perjanjian Kerja Bersama (PKB) danmemperoleh hakhak penghargaan masa bakti sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 37 ayat 1 huruf c juncto Pasal 37 ayat 4 huruf cangka 2 juncto Pasal 37 ayat 11, juncto Pasal 11 Perubahan PerjanjianKerja Bersama (PKB) Nomor HK.566/1/29/PI.II13, Nomor 11/1
    Yaitu hanya membayarkanPenghargaan Masa Bakti (PMB) dari 40 x Gaji (Gaji merit + TunjPerumahan);Bahwa Hak Para Penggugat dimaksud yang belum seluruhnya dibayaryaitu Kekurangan Pembayaran Masa Bakti (PMB) untuk pegawaipensiunan tahun 2012 sebagaimana yang dimaksudkan pada maknabunyi Addendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PTPelabuhan Indonesia II (SPPIIl) periode 20112013 Nomor HK.566/1/29/PI.Il13 dan Nomor 11/1/SKSPPI.II/13 tanggal 19 Januari2013 tentang Perubahan Perjanjian Kerja Bersama
    Nomor HK.566/1/29/PI.Il13 dan Nomor 11/1/SKSPPI.II/13 tanggal 19 Januari2013 tentang Perubahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor HK.566/19/1/PI.Il11 dan Nomor 22/VII/SK.SPPI.II tanggal 28 Juli 2011;Menyatakan Para Penggugat berhak atas penghargaan masa baktisebagaimana yang diatur dalam Addendum PKB 20112013 Pasal 37ayat 11 (PKB) Nomor HK/566/19/1/PI.II11 dan Nomor 22/VII/SK.SPPI.II/11 tanggal 28 Juli 2011 dan Addendum Perjanjian KerjaBersama pada Nomor HK.566/1/29/PI.II13, Nomor 11/1/SKSPPI.II
    dimuatdalam berkas perkara a quo merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor240/Pdt.Sus.PHI/2014/PN Jkt.Pst., tanggal 9 Februari 2015, dengan amarsebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat terikat dan tunduk padaaddendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT PelabuhanIndonesia dengan SPPI periode 20112013
    Nomor: HK. 566/1/29/PI.II13, Nomor: 11/1/SKSPPI.II/13 tanggal 19 Januari 2013 tentangPerubahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: HK.566/19/1/PI.II11 dan Nomor 22/VII/SK.SPPI.II tanggal 28 Juli 2011;Menyatakan Para Penggugat berhak memperoleh Uang PenghargaanMasa Bakti sebagaimana diatur dalam PKB 20112013 Pasal 37 ayat (11)PKB Nomor: HK/566/19/1/PI.II11 dan Nomor 22/VII/SK.SPPI.II11 tanggal28 Juli 2011 dan Addendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor:HK.566/1/29/PI.II13, Nomor: 11/1/SKSPPI.II
Putus : 07-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 2411/PID.B/2013/PN.TNG
Tanggal 7 Januari 2014 — PETRUS BETLAYERI dan FRIDEN KORKAHA
242
  • Kelapa Dua, Gading SerpongTangerang Banten ;: Kristen ;: Tidak bekerja ;Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :1 Penyidik tanggal sejak tanggal 22092013 sampai dengan tanggal 11102013 ;2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12102013sampai dengan tanggal 31102013 ;3 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01112013sampai dengan tanggal 20112013 ;4 Penuntut Umum sejak
    tanggal 20112013 sampai dengan tanggal 09122013 ;5 Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal28112013 sampai dengan 27122013 ;6 Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 28122013sampai dengan tanggal 25022014 ;Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :1NPenyidik tanggal sejak tanggal 23092013 sampai dengan tanggal 12102013 ;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12102013 sampaidengan tanggal 31102013
    ;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01112013 sampaidengan tanggal 20112013 ;Penuntut Umum sejak tanggal 20112013 sampai dengan tanggal 09122013 ;Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal28112013 sampai dengan 27122013 ;Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 28122013sampai dengan tanggal 25022014 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Telah mendengar pembacaan
Register : 13-05-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN TUBAN Nomor 470/Pdt.P/2019/PN Tbn
Tanggal 13 Mei 2019 — Pemohon:
ANANG WIDODO
85
  • Nomor: No.3523-LT-20112013-0021 tertanggal 22/11/2013. Tentang nama anak pemohon semula MOH. RIZKY ROSYADI dilakukan perubahan menjadi MOHAMMAD RIZKY ROSYADI;
  • 4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Register : 25-08-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 26-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 569/PID/2016/PT SBY
Tanggal 15 September 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ALI PRAKOSA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NIRWAN PRAWIRO, SE BIN GITO PRAWIRO Diwakili Oleh : PIETER TALAWAY, SH. CN.MBA
18245
  • Bukti Pembayaran Termyn ke XII berupa Foto Copy Legalisir PN SbyRekening Koran Bank BCA a/c 1021231555 a/n PT.RODO MEKARJAYA SENTOSA untuk penarikan cek No. 898241 tanggal 20112013 lampiran Foto Copy Bukti Pengeluaran Bank No.BBK/1311/PD0077 tanggal 20 Nov 2013, Foto Copy Kwitansi 20112013 a/n Penerima NIRWAN PRAWIRO, Foto Copy cek BCACX 898241 senilai Rp. 200.000.000,.12.
    Bukti Pembayaran Termyn ke XII berupa Foto Copy Legalisir PNSurabaya Rekening Koran Bank BCA a/c 1021231555 a/n PT.PODOMEKAR JAYA SENTOSA untuk penarikan cek No. 898241 tanggal 20112013 lampiran Foto Copy Bukti Pengeluaran Bank No.BBK/1311/PD0077 tanggal 20 Nov 2013, Foto Copy Kwitansi 20112013 a/n Penerima NIRWAN PRAWIRO, Foto Copy cek BCA CX898241 senilai Rp. 200.000.000.;12.
    BBK/1311/PD0053 tanggal 15 Nov 2013,Foto Copy Kwitansi 15112013 a/n Penerima NIRWANPRAWIRO, Foto Copy cek BCA CX = 898238 senilaiRp. 200.000.000..Bukti Pembayaran Termyn ke XII berupa Foto Copy LegalisirPN Surabaya Rekening Koran Bank BCA a/c 1021231555 a/nPT.PODO MEKAR JAYA SENTOSA untuk penarikan cek No.898241 tanggal 20112013 lampiran Foto Copy BuktiPengeluaran Bank No.
    BBK/1311/PD0077 tanggal 20 Nov 2013,Foto Copy Kwitansi 20112013 a/n Penerima NIRWANPRAWIRO, Foto Copy cek BCA CX = 898241 senilaiRp. 200.000.000,.Bukti Pembayaran Termyn ke XIII berupa Foto Copy LegalisirPN Surabaya Rekening Koran Bank BCA a/c 1021231555 a/nPT.PODO MEKAR JAYA SENTOSA untuk penarikan cek No.898244 tanggal 22112013 lampiran Foto Copy BuktiPengeluaran Bank No.
Putus : 28-05-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, Tbk VS PAHALA HUTABARAT
7846 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Chandra Asri Petrochemical, Tbk 20112013, Surat PembebasanTugas Sementara tersebut telah dibacakan kepada Tergugat dengan disaksikanoleh atasan langsung Tergugat dan SP KEP PUK Chandra Asri selaku KuasaTergugat yang mendampingi pada saat itu;Bahwa Surat Pembebasan Tugas Sementara (Skorsing) yang dikeluarkan olehPenggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKB PT.
    ChandraAsri Petrochemical, Tbk., 20112013 Pasal 48 ayat 6 huruf b yang mengaturmengenai tindakan disiplin berupa Pembebasan Tugas Sementara (Skorsing);Bahwa karena ada indikasi kuat bahwa Tergugat telah melakukan tindakansebagaimana tersebut di atas dan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalamPKB PT.
    Chandra Asri Petrochemical, Tbk, 20112013 Pasal 48 ayat 6 huruf b,maka patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Tergugat terhitung sejak tanggal 5 April 2013;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagaiberikut:DALAM PUTUSAN SELA:Menyatakan Surat Pembebasan Tugas Sementara (Skorsing
    alasan utamaPenggugat mengajukan gugatannya;6 Bahwa atas dasar informasi lisan ini serta melalui tahapantahapan yangdilakukan sepihak oleh Penggugat tanpa melibatkan Tergugat untuk melakukanpembelaan serta klarifikasi atas permasalahan dimaksud, maka Penggugatmengeluarkan Surat Pembebasan Tugas Sementara (Skorsing) Nomor: HRA/SPT13003, tertanggal 4 April 2013, sebagaimana gugatan Penggugat point 13,dengan alasan Tergugat telah melakukan penyimpangan terhadap PKB PT.Chandra Asri Petrochemical, Tbk. 20112013
    Chandra Asri Petrochemical, Tbk., 20112013 khususnya Pasal 48 ayat 6huruf b yang mengatur mengenai tindakan disiplin berupa Pembebasan TugasSementara (Skorsing) yang berbunyi:Pasal 6 : "Pembebasan Tugas Sementara (Skorsing) merupakan Tindakan DisiplinTerberat yang dapat menjurus ke Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).Jenisjenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi Pembebasan TugasSementara (Skorsing) adalah sebagai berikut:Melakukan penipuan, pencurian, penggelembungan harga (markup)atau penggelapan
Putus : 02-11-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 193/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 2 Nopember 2018 — * Perdata - MULJONO MARTOATMODJO, Dkk X Ny, Hj. MULYATI
58209
  • ETY SOFIAWATI, Surat Ukur tanggal 20112013 No.:237/CIPEUCANG/2013 luas 5170 M?
    Ety Sofiawati, Surat Ukur tanggal 20112013 No.:237/Cipeucang/2013 luas 5.170 M?
    ETY SOFIAWATI, Surat Ukurtanggal 20112013 No.: 237/CIPEUCANG/2013 luas 5170 M?
    Ety Sofiawati, Surat Ukur tanggal 20112013 No.: 237/Cipeucang/2013 luas 5170 M?
Register : 18-09-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 04-10-2019
Putusan PA BATURAJA Nomor 1088/Pdt.G/2018/PA.Bta
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
163
  • Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikahpada tanggal 30 Oktober 2013 di RT. 001 RW. 001 Desa TanjungRaya Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 607/557X1/2013,yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang KabupatenOganKomering Ulu Timur, tertanggal 20112013;De Bahwa, setelahn akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Raya KecamatanBelitang Kabupaten
    sebagai mana niat dan tujuan semula mengajukangugatan ini, dan sudah tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersamadengan Tergugat sebagai pasangan suamiistri;Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan,dan terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap padagugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;Bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti Surat di persidangan berupa : Fotokopi Kutipan Akta NikahNomor : 607/55/xi/2013 tanggal 20112013
Register : 08-04-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 417/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn
Tanggal 10 Mei 2016 — PENGGUGAT X TERGUGAT
105
  • Bahwa Penggugat pernah ke Taiwan tahun 20112013 kemudiankeduanya bertengkar;Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya, namun saksisering melihat kKeduanya padu (bertengkar);. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakterjalin Komunikasi dan tidak saling berkunjung lagi;.
    Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumahtanggaPenggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaranyang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannyakepada kesaksian dua orang saksi, yang masingmasing saksi telah6menerangkan yang saling bersesuaian bahwa rumahtangga Penggugat danTergugat semula rukun, namun sejak bulan Desember 2014 Penggugat danTergugat tinggal dirumah orangtua masingmasing hingga sekarang danPenggugat pernah ke Taiwan tahun 20112013
Register : 10-08-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SAMPIT Nomor 324/Pdt.P/2020/PN Spt
Tanggal 14 Agustus 2020 — Pemohon:
RIDHO BAYU SETIAWAN
3110
  • MENETAPKAN;

    1. Mengabulkan permohonan Pemohonseluruhnya;
    2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau membetulkan penulisan tanggal lahir Pemohon yang bernama RIDHO BAYU SETIAWAN dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-20112013-0021yang semula tertulis tanggal lahir 19 April 2002 diperbaiki menjaditanggal lahir 11 April 2002;
    3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan atau