Ditemukan 928 data
Krisnawati,SE
Tergugat:
1.Rosmiyati
2.Radmini Iswanti
3.Misfuryadi
4.Martin Moniaga
5.Eva Junaida,SH
6.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
7.PT. Bank Mandiri Persero Tbk
171 — 109
Penggugat dan Tergugat Il, sehingga berdasarkanketentuan Pasal 99 Jo Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 176Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum IslamPenggugat jelas memiliki hak sebesar dua pertiga dari tanah warisanyang merupakan objek perkara;Bahwa selaku ahli waris yang sah yang memiliki hak maka jelasrangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat terbukti menimbulkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa selain sebagai pemilik hak/bagian (Legitieme Portie
Penggugat telah 3 (tiga) kali mensomasi Tergugat , Il, Ill, IV untukmelakukan upaya mediasi dalam rangka menyelesaikan permasalahanterkait tanah objek perkara namun tidak pernah ada yang hadir, halmanadapat diduga Para Tergugat memang tidak mempunyai itikad baik terhadapPenggugat, sebagaimana ditegaskan Turut Tergugat dalam SuratnyaNomor: 1375/31.72000.13/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019 perihal InformasiPerkembangan Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan;Bahwa selain sebagai pemilik hak/bagian (Legitieme Portie
115 — 53
SIE KHOEI HWA/ YETTY KASANyangmemiliki legitime portie Hak /Bagian Mutlak atas obyeksengketa,sebagaimana ketentuan Pasal 913 KUHPerdata ;13.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, nyata bahwaTERGUGATDALAM REKONVENSI telah melakukan Perbuatan MelawanHukum(Onrechtmatige daad) sebagaimana ketentuan Pasal 1365KUHPerdata,yakni perbuatan yang telah merugikan PENGGUGAT DALAMREKONVENSIdan Ahli Warisnya yang bernama ESTER JOICE KASAN(TURUTTERGUGAT Ill), hal tersebut sejalan dengan rumusan ketentuanPasal
76 — 28
Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut menyebabkan PENGGUGAT,telah kehilangan haknya untuk menikmati harta benda peninggalanPEWARIS menurut bagiannya masingmasing (legitimate Portie) yangdiatur oleh UndangUndang;26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUHPerdata, PENGGUGAT danTERGUGAT berhak mendapatkan 1/2 (satu per dua) bagian dari hartabenda peninggalan PEWARIS selaku orang tua yang sah dariPENGGUGAT dan selaku Orang Tua Angkat TERGUGAT;27.
277 — 89
yang sah dan mengikat serta tidak dapatdibatalkan, terkecuali Tergugat dapat mampu membuktikansebaliknya menurut ketentuan undangundang akan kekuatanlahirnya akta wasiat tersebut sehubungan dengan syaratbatalnya wasiat menurut ketentuan Pasal 893 KUH Perdata.Dengan demikian Yang Mulia Majelis Hakim dapat menilaipembagiannya sesual ketentuan hukum denganmempedomani dan mendasari pada wasiat yang sudahdiberikan dari hak materialnya pemberi wasiat (Tuan KendekBumbungan) dan bagian warisan (legitimie portie
121 — 10
Halyang terakhir patut dipertanyakan menyangkut legitime portie, artinyahibah dalam hukum islam tidak boleh melebihi 1/3 (Sepertiga) bagiandari harta keseluruhan si Penghibah oleh karena jika si Pemberi hibahmasih ada ahli warisnya, maka hibah tidak boleh menghilangkan hakhak ahli waris lainnya, jika itu terjadi, maka hibah tersebut batal demihukum.Bahwa, oleh karena dasar kepemilikan hak atas tanah ObjekSengketa menurut Penggugat diperolehnya berdasarkan hibah dariorang yang tidak disebut namanya
103 — 51
PenggugatRekonvensi Ill) berdasarkan Dokumen Hukum = Akta KelahiranNo.520/IST/LK/KCS/2005 tanggal 20 Juni 2005 sehingga berdasar danberalasan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hubunganwaris dengan Pewaris berdasarkan dokumen hukum yang telah sesuaidengan Hukum Nasional dan syariat Islam; Bahwa tidak ada permasalahan hukum jika tanah tersebut merupakanharta bersama sebab Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi IIImerupakan anak kandung Pewaris sehingga berstatus /egitimate portie
140 — 28
hukum adalah cacat dan batal demi hukumatau tidak mempunyai kekuatan hukum ;4 Bahwa akibat lebih lanjut dari jual beli antara suami istri yang dilarang tersebut,telah pula menghadirkan serentetan peralihan hak yang juga tidak sah, yangdilakukan oleh Tergugat I dengan pihak ketiga lainnya, sehingga segalaperbuatan hukum yang dilahirkan atas peran Tergugat I dengan pihak manapunatas obyek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, sebabmerugikan hakhak Ahli Waris yang melekat (Legiture portie
102 — 42
Dengan adanya jual bali tanah tersebutmaka mengurangi hak kepemilikan Penggugat atas luastanah, dan secara hukum bagian mutlak (lagitime portie)kepemilikan Penggugat atas tanah tidak lagi seluas9.580 m2 sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 288tanggal 22 Nopamber 1989 saluas 9.580 m2 yang menjadi10alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatan ini menjadicacat hukum atau tidak bardasar hukum.6.
Pembanding/Penggugat II : MARIA UBA NILAN Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat III : THEODORA TUTO NILLAN Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat IV : ELISABETH ERO Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat V : KATARINA KEWA Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat VI : VERONIKA SOPE Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat VII : KLARA DAI NILLAN Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat VIII : PANKRASIUS APIN, S.Kom Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat IX : MAGDALENA SITI Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Terbanding/Tergugat I : MARIA ATMOJO
Terbanding/Tergugat II : MAGDALENA SITI G. NILLAN
Terbanding/Tergugat III : TOMAS DIDIMUS OLA TOKAN G. NILLAN
Terbanding/Tergugat IV : AGNES KEWA RAHU G. NILLAN
Terbanding/Tergugat V : LINUS LABI G. N
71 — 32
Linus Labi Nilan tanpa persetujuan dari ParaPenggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan ParaPenggugat karena menghilangkan bagian mutlak ( Legitime Portie ) yangharus diperoleh sebagai ahli waris;. Bahwa oleh karena jual beli tanah milik orang lain atau Para Penggugatyang dilakukan oleh alm.
Linus Labi Nilan tanpa persetujuandari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yangmerugikan para penggugat karena menghilangkan bagian mutlak(Legitime Portie) yang harus diperoleh sebagai ahli waris;Berdasarkan fakta, bahwa proses terjadinya hak pakai atas hak milikadalah melalui pelepasan hak atas tanah terlebin dahulu dari pemiliktanah kepada subyek hak pakai(Pemerintah Daerah) kemudiandidaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.
129 — 49
Dengan demikian, ada hubungan kausal dengan akibat hukumperkawinan tersebut yakni anakanak yang dilahirkan adalah sah danberhak mendapat warisan (/egitime portie).Kedua: Dari akibat ke sebab (aposteriori)Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN LbjSejak awal, perkawinan Daniel Bata tersebut di atas direstui olehisteri pertamanya bernama Fransiska Mahos (Alma.).
205 — 99
Sari Mutiaradst, sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim, petitum ParaPenggugat Rekonpensi butir ke8 (kedelapan) tersebut adalah beralasan hukumdan oleh karenanya harus dikabulkan;Halaman 136 dari 142 halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2018/PT MDNBahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 699 K/Pdt/2005,tertanggal 26 Juni 2008, menyatakan akta wasiat yang melanggar legitiemeportie adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum,Bahwa Legitieme portie atau bagian warisan menurut
Habib Adjie, S.H., M.Hum., dalamputusan pada halaman 158 menerangkan dengan pengutipan sebagai berikut: Bahwa dalam praktek yang saksi tahu, legitieme portie itu masih bisadituntut apabila dinyatakan ia tidak pantas sebagai ahli waris; Bahwa bila pewaris secara sepihak mewasiatkan hartanya kepada pihak lainsebagai ahli waris, dan akhirnya merugikan bagian pihak ahli waris dantentang legitieme portie itu. masih bisa dituntut atau tidak, makaketidakpantasan itu alasannya apa, maka dengan ia dinyatakan
55 — 16
bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa objeksengketa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum angka 2 adalah hartayang diperoleh dan dimiliki selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat,oleh sebab itu merujuk maksud Pasal 35 ayat 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang perkawinan, maka objek sengketa sebagaimana dimaksud harusdinyatakan terbukti sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat denganTergugat.Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam,perihal portie
NATALIA FRANSISCA, TAN
Tergugat:
MARIA YOSEVINA, TAN
302 — 36
Menyatakan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Ahli Waris lurus ke bawah dari mendiang TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE, dan oleh karenanya secara hukum berhak mewarisi harta peninggalan dari mendiang TAN SIAUW KIE dan TONG WONG LIE tersebut di atas berdasarkan Legitieme Portie (Bagian Mutlak) ;
4.
57 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika benda tersebut telah berada padakekuasaan pihak ketiga, Para Penggugat selaku Ahli Waris tetap memilikihak untuk melakukan tuntutan pengembalian benda tersebut (Pasal 929 ayat(1) KUHPerdata);Bahwa oleh karena itu Para Penggugat selaku Ahli Waris boleh mengajukantuntutan pengembalian benda yang telah dihibahkan kepada salah satu ahliwaris dalam hal Legitime Portie (Bagian Mutlak) Para Ahli Waris tidakterpenuhi dan hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor841 K/Pdt/2003;Bahwa Para
153 — 76
Tergugat dalilkan dalam jawaban pada angka 7 diatasdisoal oleh Para Penggugat sebagai suatu hal yang tidak sahpadahal tidak, dan jika itu dipandang oleh Para Penggugat bukanmerupakan pembagian warisan melainkan sebuah hibah makapemberian hibah atas tanah sengketa yang dilakukan oleh EngelinHalaman 13 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 197/Pdt.G/2018/PN ArmRumuat kepada Tergugat hibah tersebut menurut Tergugat adalahtidak bertentangan dengan hukum atau tidak menghilangkan bagianmutlak /Legitime Portie
51 — 15
Soegianto),Menimbang, bahwa Penggugat , Il dalam posita 7 gugatannya telahmenguraikan bahwa pada tanggal 19 Oktober 1997 Rikito Tjandra (Tjiong KitSiong) meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Surat KematianNomor 451/58/428.08.97 serta Akta Kematian Nomor 2/2005 yang diterbitkanoleh Kantor Kependudukan & Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 29Maret 2005;Menimbang, bahwa Penggugat , Il dalam posita 8 gugatannya telahmenguraikan bahwa dengan meninggalnya Rikito Tjandra maka Ahli Waris(Legitime Portie
126 — 67
keseluruhanMenimbang, bahwa hakim Anggota Il juga tidak sependapat denganHakim Ketua Majelis hakim dan hakim Anggota yang menyatakan bahwaPerjanjian Hibah tanggal 23 Januari 2015 yang dibukukan dan didaftarkantanggal 28 Januari 2015 pada Notaris Yuli Kemala SH Sp N Notaris di kotaPangkapinang dengan Waarmerking Nomor 2280 / / W / 2015 batal demihokum karena tidak memuat ketentuan mengenai Legitime portieMenimbang, bahwa alasan Hakim Anggota II tersebut didasarkan padapertimbangan bahwa Legitime Portie
Pembanding/Penggugat II : CLARA BR SIAGIAN Diwakili Oleh : Deliana Simanjuntak, SH,.MH
Pembanding/Penggugat III : Harlan Siagian Diwakili Oleh : Deliana Simanjuntak, SH,.MH
Terbanding/Tergugat : DASIMAN GULTOM ( Alias Op. Rahel)
78 — 46
Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungandarah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dantidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.linat: Novita Utami, Penegakan Legitime Portie Ahli WarisDalam Pewarisan Berdasarkan Kitab UndangUndang HukumPerdata (Studi 5 (Lima) Putusan Mahkamah Agung, Tesis,Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, diunduh melaluihttp://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29303/157011003.pdf?
1.Sibun Pamungkas
2.Suwarso
Tergugat:
1.Sarmini al Samini binti Madwikarta
2.Sumardi al Kusman bin Madwikarta
3.Sadali Sadil bin Wachad
4.Suharso alias Suhar
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Klapagading Kulon
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
225 — 45
Bahwa Pasal 913 KUH Perdata menyatakan legitime portie adalah suatubagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para warisdalam garis lurus menurut undangundang;12.Bahwa Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata berbunyi : Para ahli warisdengan sendirinya karena Hukum, mendapat hak milik atas semua barang,semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;13.Bahwa harta yang ditinggalkan Alm.
215 — 98
Ramli bin Mustofa, terdapat hak bagian mutlak(legitieme portie) istriistri dan anakanak yang lain sebagai ahli warisnya dan hakini dilindungi undangundang. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 210ayat (2) disebutkan bahwa harta benda yang dihibahkan harus benarbenarmerupakan bagian hak dari penghibah.