sebagaiKecamatan hasil pemekaran dengan Nomor Register 1240/PPAT/1988melalui Surat Keterangan Kecamatan Kampar Nomor 593/II/2016/88 danNomor 1241/PPAT/1988 melalui Surat Keterangan Kecamatan KamparNomor 593/II/2016/89, serta teregister di Desa Teluk Kenidai melalui suratKantor Kepala Desa Teluk Kenidai nomor 168/TK/PeM/2017;Bahwa pada saat Penggugat akan mengurus tanah objek sengketaperkara aquo menjadi Sertipikat Hak Milik ternyata diketahui dari Tergugat bahwasanya diatas objek sengketa tumpang tindin

Dan Para Tergugat dan bukan milik Penggugat;Bahwa terkait dengan obyek sengketa Penggugat juga telah melaporkanpara Tergugat dikepolisian Resor Bulungan sebagai tindakan penggarapandan penyerobotan atas lokasi tambak miliknya, namun pada saat dibawakelokasi Penggugat tidak menyatakan bahwalokasi sengketa sebagaimiliknya dan tidak tumpang tindin dengan Lokasi tambak para Tergugat,akan tetapi Penggugat hanya menyatakan bahwa lokasi yang dimilikinyasesual dengan Rekomendasi dan Sket yang ada tidak mencukupi

Bahwa Subtansi Gugatan sengketa A Quo adalah apakah tanah garapandikuasai oleh Pembanding/Penggugat tumpang tindin denganTerbanding Hak Milik No. 50 ?

bernama Didik Suhadi, AKStertanggal 29 Agustus 2008 dan bukan milik orang lain seperti apa yangdisampaikan dalam Surat Keputusan Tergugat No.146/786/436.9.2.5/2020 tanggal 9 September 2020 perihal JawabanPermohonan keberatan atas Tidak diberikannya Surat KeteranganRiwayat Tanah dan Surat yang dilegalisir atas Persil Nomor 5, KohirNomor: 888, Blok 7 Ill d, terletak di Kecamatan Wonocolo, KelurahanSiwalankerto, Kota Surabaya atas nama Handoko telah berpotensimenimbulkan akibat hukum dan terjadi tumpah tindin

, ternyata pada tanggal 17 Februari2012 Penggugat telah secara resmi mengirimkan Surat PemblokiranSertipikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat(Tergugat) untuk mencegah berlangsungnya proses peralihan hak/baliknama Objek Sengketa dari atas nama Haji Ahyar (Tergugat IlIntervensi) menjadi atas nama Nurhuda dengan alasan karenaSertipikat Hak Milik No. 965/Desa Buwun Mas tercatat atas nama HajiHalaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 280 K/TUN/2017Ahyar (Tergugat II Intervensi) tumpang tindin

., dengan pendapat, yaitu bahwa Penggugat adalahpewaris atas tanah pada sertifikat Hak Milik Nomor 152/Sekotong Barat,tanggal 23 Agustus 1984, atas nama Amaq Mukinah dan kemudian terbitsertipikat objek sengketa yang tumpang tindin dengan tanah pada sertipikatPenggugat tersebut.

Medco E&P Indonesia dan (iii)Perjanjian Tumpang Tindin Lahan dengan Vico Indonesia.

Medco E&P Indonesia dan(iii) Perjanjian Tumpang Tindin Lahan dengan Vico Indonesia.

Marhan tanggal 8 Juni 2007 tersebut Penggugatdengan tegas menolaknya karena letaknya bukan tumpang tindin dengantanah Penggugat dan data yang ada saling bertolak belakang antara buktiyang satu dengan bukti yang lainnya.Bahwa tanah perwatasan Tergugat Il serta Para Turut Tergugat , Il, Illdan IV dari suratsurat yang dikemukakan diatas ternyata tidak samaukuran antara surat yang satu dengan surat yang lainnya sehingga tidakada kepastian hukum baik dari segi letak tanah dan ukuran tanahperwatasan tersebut

Dimas dan mengatakan letakkanuang tunai Rp.1.600.000, (Satu juta enam ratus ribu rupiah) di pintu masukterminal dan tindin uang itu pakai batu kali besar ya, lalu Saksi Indramenjawab Ok kemudian sdr. Dimas berkata lagi: uangnya akan ku transferdulu ke nomor rekening sdr.

. , Majelis hakim mendapatkan fakta hukumbahwa batas tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor277/Pakulonan atas nama Penggugat tidak tumpang tindin dengan batastanah dalam Sertifikat Hak Milik No.00997/Pakulonan milik Minanto Wiyono,sebagaimana letak patok tanah dari Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempattanggal ...................., yang terungkap adalah batas tanah dalam SertifikatHak Milik No.00997/Pakulonan milik Minanto Wiyono adalah yang

Terdakwa membaringkan anak korban ditempattesebut dan Terdakwa memelorotkan celana pendek beserta celana dalamyang saya pakai hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa tindin badan anakkorban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudahtegang alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambilTerdakwa tekantekan, Pada saat Terdakwa merasa akan mengeluarkansperma s Terdakwa aya langsung menarik alat kelamin Terdakwa dari dalamalat kelamin anak korban dan mengeluarkan sperma

Bahwa adalah benar menurut hukum jika Penggugat adalah pemegangdan Pemilik bidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat HM No.00477/Curug Wetan dan Hak Milik No. 00478/Curug Wetan tanah manayang didalilkan oleh Tergugat diduga tumpang tindin dengan sebagianbidang tanah yang dimohonkan PT. Citra Property yang telah habis masaberlakunya, maka secara hukum tidak ada lagi kekuatan Yurisdiksi hukumHalaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor:43/G/2016/PTUN.SRGPT.

No. 53 K/TUN/2008.Ungasan asal pipil No. 84, persil 54, klas Il, luas 26.750 m2 SKPT dariKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Tergugat) tersebutmenyebutkan telah terjadi tumpang tindin antara Sertipikat Hak GunaBangunan No. 15 Tahun 1996 dengan Sertipikat Hak Milik No.249/1990yang merupakan jawaban resmi Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBadung (Tergugat) atas Surat Permohonan Informasi Tanah yang diajukanoleh Penggugat tertanggal 8 Nopember 2006 ;Bahwa berdasarkan SEMA RI No. 2 Tahun 1991

., sebagai Pemohon IV (BuktiP8B)menilai Permen LHK Nomor P.39 menyebabkan tata kelola hutannegara di masa mendatang akan semerawut, mengingatpengelolaan hutan yang juga diberikan kepada pemegang IPHPSmenyebabkan tumpang tindin dengan pengelolaan hutan yang yangdiberikan negara kepada Perum Perhutani sebagai BUMN khususkehutanan. Sehingga batas tanggungjawab masingmasing pihakmenjadi tidak jelas.

Tertanggal 28 Agustus2017 antara lain menyatakan pemberian IPHPS di dalam kawasan hutanwilayah pengelolaan Perum Perhutani, berdasarkan kajian aspek hukum,tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangan diatasnya, yaitu UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 TentangKehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 TentangTata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan SertaPemanfaatan Hutan (Bukti, P11).Dikatakan Sukarwo, implementasi Permen LHK Nomor 39 berpotensiterjadinya tumpang tindin

Putusan Nomor 56 P/HUM/2017 pada ayat (1) huruf a adalah ketua kelompok tani hutan setempat atauketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).Dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwakehadiran ribuan pemegang IPHPS akan menimbulkan ketidakpastianhukum, konflik horizontal dan tumpang tindin adalah hal yang tidakberdasar dan oleh karenanya harus ditolak. 16.

Bahwa tidak ada dasar alas hak Tergugat Rekonpensi mendalilkan tanahorangtua Tergugat Rekonpensi tumpang tindin dengan tanah PenggugatRekonpensi sebagaimana tersebut pada posita 2;Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi dan konpensi tersebutdiatas, terhadap obyek tanah yang dibeli oleh orangtua Tergugat Rekonpensitelah diakui oleh Tergugat Rekonpensi berdasarkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak Nomor : 05/G/2013/PTUN.PTK tanggal 25 Juli 2013,Penggugat mendalilkan bahwa Bapak

Saigon;Yang menurut Penggugat : Terdapat tumpang tindin (Overlapping) dengan tanah Tergugat danTergugat Il seluas 1.800 M2 dan Overlapping dengan tanah Tergugat lllsampai Tergugat VIl seluas 1. 494;Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini apakah benartanah Penggugat telah terjadi tumpag tindih (Overlapping) dengan tanah Tergugat dan Tergugat Il seluas 1.800 M2 dan Overlapping dengan tanah Tergugat Illsampai Tergugat VIl seluas 1. 494 M2;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P2

Cetakan:> Cetakan dasar berupa gambar titik berpola yang dikombinasikandengan teks "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN", "REPUBLIKINDONESIA", dan teks "DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGANLAUT" dicetak tidak sempura;> Cetakan tindin berupa teks utama pada blanko serta LarnbangNegara garuda Pancasila yang memiliki efek rabaan ditiru dengancetakan lain;" Hologram:> Gambar Garuda Pancasila dan gambar logo Ditjen PerhubunganLaut tidak jelas; Bahwa teknik cetak yang digunakan adalah menggunakan berbagaiteknik cetak sekuriti

sehinggamenurut hukum pengakuan Penggugat a quo merupakan bukti yangsempurna ;Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat posita 12 dan 13, karena padatahun 1947 lokasi tanah sengketa memang dikenal dengan nama TelokMabai, sedangkan nama Jalan DarussalamPelabuhan maupun nama GangTemiang adalah pemberian nama setelah adanya Jembatan Pawan II yangmenghubungkan daerah Sukaharja dengan Desa Sungai Awan Kanan yangdibangun sekitar tahun 1989, dan tanah yang diklaim oleh Penggugatsebagai miliknya memang tumpang tindin

Wahid:Dikarenakan adanya beberapa produk yang diterbitkan oleh Pejabat TataUsaha Negara yang diduga tumpang tindin maka semestinya gugatandisampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembangtelah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Plg., tanggal 1 Maret2016 dengan amar sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi T.I, T.Il, T.VI, T.VIl, T.

Adapun objek dalamperkara ini yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 2659/SU, Sertipikat HakMilik Nomor 2640/SU, Sertipikat Hak Milik Nomor 2641/SU, SertipikatHak Milik Nomor 2642/SU, Sertipikat Hak Milik Nomor 2643/SU,Sertipikat Hak Milik Nomor 2644/SU, Sertipikat Hak Milik Nomor 2645/SU, Sertipikat Hak Milik Nomor 2648/SU, Sertipikat Hak Milik Nomor2649/SU yang diduga tumpang tindin dengan Sertipikat Hak MilikNomor: 195/R, Kampung 8 Ulu tanggal 13 Mei 1978, Gambar SituasiNomor: 1817/1977 tanggal 10 Oktober

keterangan menurut peraturanyang berlaku;Bahwa Menurut Ahli bukti yang kuat dalam pembuktian sengketaadalah SHM;Bahsa Jual beli tanah dianggap sah menurut ketentuan yang berlakuapabila memenuhi syarat dan sepakat;Bahsa Apabila suratsurat tidak ada dengan cara mendengarketerangan saksisaksi dan surat pernyataan tidak dalam sengketa;Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat keterangan tanahadalah kepala desa atau kepala wilayah dimana kedudukan tanahtersebut;Bahwa Mekanisme perihal sertifikat tumpang tindin

dan cara pendaftaran tanah menurut PP nomor 24tahun 1997 adalah identitas pemohon, fotokopi KK pemohon, buktiHalaman 52 dari 61 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Sigperolehan tanah, bukti pembayaran PBB tahun terakhir, NPWP danSurat pernyataan tanah tidak sengketa;Bahwa menurut PP nomor 24 tahun 1997 pembuatan sertifikat tanahharus Sesuai dengan prosedur ;Bahwa yang dimaksud dengan Cacat hukum administrasi merupakanyang berkaitan dengan tentang kesalahan prosedur;Bahwa sertifikat ganda atau tumpang tindin

LENENG, yang seharusnyaberbatasan dengan SHM No. 1238 atas nama RICALDO GUNAWANdan juga keliru pada saat memproses Sertifikat Hak Milik No. 1238atas nama RICALDO GUNAWAN (Pembanding/Tergugat I), sehinggaterjadi overlap/tumpang tindin dengan tanah milik Terbanding(Penggugat) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 261 atas namaYUBLINA V. LENENG (Penggugat).