Ditemukan 19072 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tipiter
Penelusuran terkait : Tipikor
Register : 23-10-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 16/Pid.Sus/2015/PN.Mam
Tanggal 10 Februari 2016 — - Ir. IDHAM HASIB, M.Si
10753
  • Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju : ditahan dengan jenis tahananRUTAN sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari2016;3.
    Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada Bulan Juli 2011 Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat melaui DinasPU Prop. Sulawesi Barat membangun Bendungan di Daerah Kecamatan BambairaKab.
    Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukanperbuatan Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
    dibidang Hukum Pidana dan Hukum AcaraPidana;Bahwa surat dakwaan memiliki posisi yang sangat sentral;Bahwa surat dakwaan adalah menjadi dasar untuk pemeriksaan suatu perkarapidana, menjadi dasar untuk tuntutan, menjadi dasar untuk pembelaan danmenjadi dasar bagi hakim untuk putusannya;Bahwa surat dakwaan tidak boleh dibuat asalasalan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143(2) KUHAP surat dakwaan harusditandatangani serta harus memuat uraian secara cermat jelas dan lengkap;Bahwa pasal 2 UndangUndang Tipikor
    Sedangkan pasal 3 berkenaan dengan penyalahgunaanwewenang;Bahwa seseorang dianggap telah melakukan delik dengan syarat harusmemiliki mensrea/niat yang diikuti dengan perbuatan Terdakwa;Bahwa dengan tujuan maksudnya: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaandengan keinsyafan secara pasti, kesengajaan dengan keinsyafan/kemungkinan;Bahwa sengaja berarti dikehendaki dan dimengerti;Bahwa kesalahan terdiri dari : Dolus/sengaja dan Culfa/kelalaian;Bahwa bisakah seseorang didalam UU Tipikor dihukum karena
Putus : 14-06-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 9/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 14 Juni 2012 — LATIF KODA BOLI, SE, Dkk
6036
  • BERNADUS MASAN DOSI :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik danSampai dipersidangan masih tetap pada keterangan sepertidalam BAP Penyidik ;Bahwa saksi dihadapkan di pengadilan Tipikor sebagai saksiberkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaanpengelolaan dana PKPS BBMIP pada Desa Lewobele Kec.Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab.
    MTBahwa benar saksi pernah memberikan keterangan diPenyidik dan sampai dipersidangan masih tetap padaketerangan seperti dalam BAP Penyidik ;Bahwa benar saksi dihadapkan di pengadilan Tipikor sebagaisaksi dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi dalampelaksanaan pengelolaan dana PKPS BBMIP pada DesaLewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. AdonaraTengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;Bahwa program batuan PKPS BBMIP pada desa LewobeleKec.
    SESILIA DATE LABINABahwa benar saksi pernah memberikan keterangan diPenyidik dan sampai dipersidangan masih tetap padaketerangan seperti dalam BAP Penyidik ;Bahwa benar saksi dihadapkan di pengadilan Tipikor sebagaisaksi berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalampelaksanaan pengelolaan dana PKPS BBMIP pada DesaLewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. AdonaraTengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;Bahwa dalam pengelolaan dana PKPS BBMIP pada DesaLewobele Kec.
    SYUKUR LAGABahwa benar saksi pernah memberikan keterangan diPenyidik dan sampai dipersidangan masih tetap padaketerangan seperti dalam BAP Penyidik ;Bahwa benar saksi dihadapkan di pengadilan Tipikor sebagaisaksi berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalampelaksanaan pengelolaan dana PKPS BBMIP pada DesaLewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. AdonaraTengah) Kab.
    LUMBANGAOL, Ak; danH AR TON O, SH; masingmasing Hakim Ad.Hoc Tipikor TingkatPertama sebagai Anggota Majelis, dibantu oleh IMANUEL NABUASA,SH; sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh DIDIK ARIYANTO, SH;sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh para Terdakwa danPenasihat Hukumnya ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,Drs. JULT M.
Putus : 22-05-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 27/PID.SUS/2014/PTK
Tanggal 22 Mei 2014 — PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO
5729
  • Trio Farming)Pendidikan : SMATerdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditahan di RumahTahanan Negara (Rutan) oleh :Penuntut Umum di Rutan sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengantanggal 16 Nopember 2013;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Januari 2014;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor
    pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d 26 Februari 2014;Perpanjangan Il oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d 28 Maret 2014.Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27ayat (1) KUHAP sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 22 April 2014 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal21 Juni 2014 ;Dalam
Register : 14-06-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 7/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG
Tanggal 16 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : IDA MADE OKA WIJAYA, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir. Marianus Martinus Raja Thalo
11646
  • Kabupaten Kota Kupang.Agama : Kristen ProtestanPekerjaan : PNS (Camat Hawu Mehara tahun 2014)Pendidikan : SLPENAHANAN :Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh : Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31Desember 2018 ; Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengantanggal 9 Februari 2019; Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3Februari 2019; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
    pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2019 ; Perpanjangan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16April 2019; Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal16 Mei 2019; Perpanjangan penahanan Kedua, oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak
    tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal15 Juni 2019.Putusan Perkara No. 7/Pid.SusTPK/2019/PT KPG, Halaman 1 dari 76 halaman Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengantanggal 21 Juni 2019.
    Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 22 Juni2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019.Pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama terdakwa Ir. MARIANUSMARTINUS RAJA THALO didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. HendriyanusRudyanto Tonubessi, S.H., M.Hum. dan YULIUS SUBIANTO RIWU, S.H., M.Si.Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum Anugrah Kupang, beralamat kantor di Jl.W.J. Lalamentik No. 181 C, Lt.
Putus : 24-12-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 100/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 24 Desember 2013 — MARYOSO Bin MUKUAT;
5911
  • PUTUSANNomor : 100/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama lengkap : MARYOSO Bin MUKUAT;Tempat lahir : Pati;Umutr/ tg lahir : 49 tahun/ 01 Oktober 1964;Jenis kelamin : lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Panjunan Rt.07/ Rw.II, Kec.Pati,Kab.Pati
    SP.Han/142/VII/2013/Reskrim, sejaktanggal 03 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013 (Rutan) ;2 Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2013 Nomor: Print :1049/0.3.16/Ft.1/07/2013, sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d 10 Agustus 2013 ( Rutan );3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati tanggal 31 Juli 2013Nomor:289/Pen.Pid.Tah/2013/PN.Pt sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d 9September 2013 ( Rutan ) ;4 Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 22 Agustus 2013 No. 103/III/Pe.Pid/Sus.H/2013/PN.Tipikor.Smgsejak
    tanggal 22 Agustus 2013 s/d 20 September 2013 ;5 Perpanjanagan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipkor pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 17 September 2013 nomor: 103/IX/Pen/K/2013/JoNo.100/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013 ;6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 11 Nopember 2013, Nomor: 351/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 19 Desember 2013(Pertama ) ;7 Perpanjangan
    Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 19 Desember 2013, Nomor: 430/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 18 Januari 2014 ( Kedua );Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARIS SOETIONO, SH Advokatberkantor : J1.Dr.
    Smg tanggal 2 92013 ;e Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tentang Penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi,Keterangan Terdakwa dan Buktibuktiyang diajukan di persidangan;e Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hariSelasa tanggal 19
Register : 23-04-2018 — Putus : 25-05-2018 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 22/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP
Tanggal 25 Mei 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : Muslim. S.H.
Terbanding/Terdakwa : Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, M.S.
10251
  • ;Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari,sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d 19 September 2016 ;Dbantarkan sejak tanggal 26 Agustus 2016 ;Pencabutan pembantaran sejak tanggal 10 November 2016 ;Penangguhan penahanan sejak tanggal 10 November 2016 ;Penahanan lanjutan di Tahanan Rutan sejak tanggal 28 September 2017sampai dengan 21 Oktober 2017 ;Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari, sejak tanggal 28 September2017 sampai dengan21 Oktober 2017 ;Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
    Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Manokwari, sejaktanggal 3 November 2017 s/d 1 Januari 2018 ;10.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap , sejak tanggal2 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 ;11.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Il, sejak tanggal1 Februari 2018 sampai dengan 2 Maret 2018 ;12.Penahanan Hakim Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Pebruari 2018 s/dtanggal 24 April 2018 ;13.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
    Sebagai Hakim Anggota, SNERSIMANJUNTAK , S.H., M.Hum, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari : Jumat, tanggal 25 Mei 2018, oleh KetuaMajelis dengan didampingi para Hkim Anggota tersebut, dibantu oleh: E.SSOELASTRI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dari KejaksaanNegeri Manokwari dan Terdakwa serta Penasihat Hukum
    SOELASTRI, SH)Salinan Putusan ini Sesuai dengan AslinyaPengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi JayapuraPanitera,H. SUYAHYO, SH.,MHNIP. 19580903 197903 1 002Hal 54 dari 52 hal Put. Nomor :22/Pid. SusTPK/2018/PT JAP
Putus : 06-10-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 6 Oktober 2014 — IRWANSYAH LINTANG
4530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru telah salah dalammemahami dan menerapkan hukum dan undangundang, serta telahmengabaikan fakta hukum yang ada.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru hanya mengulangseluruh pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarutanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan faktafakta hukum yangsesungguhnya.3. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan dan memahami maksud Pasal2 ayat (1) jo.
    Surachmin, S.H., M.H.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MarianaSondang Pandjaitan., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh paraPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;Hal. 59 dari 59 hal. Put. No.348 K/Pid.Sus/2014HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H. ttd/Dr.
Register : 28-07-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 25/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pembanding/Terdakwa : I Nyoman Dhamantra
Terbanding/Penuntut Umum : KRESNO ANTO WIBOWO, SH.,MH.
327645
  • No. 25/PID.SUSTPK/2020/PT.DKIPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 119/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Psttanggal 6 Mei 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsipada tanggal 14 Mei 2020 ;Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 13 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada PengadilanJakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2020, dan memori banding tersebut telahdiserahkan/disampaikan kepada
    Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli2020;Telah membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima diKepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juli 2020dan telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa pada 22 Juli 2020;Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditujukan kepada Terdakwatanggal 20 Juli 2020 Nomor : W10U1/357/HN.05
    Membebankan perkara kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingsebesar Rp. 7.500, (Tujuh ribu lima ratus rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tipikor pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, olehkami : ACHMAD YUSAK,S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis,NUR HAKIM,S.H.,M.H., SRI ANDINI, S.H., M.H.
    ., CN HakimHakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masingmasing sebagaiHakimHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Juli 2020Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13Agustus 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum olehKetua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, sertaENGKUS AGUSTINA, S.H.
Putus : 29-04-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 22/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 29 April 2013 — EDY BROTO MULYONO Bin SADIMAN HARDJO PRAYITNO
7717
  • PUTUSANNomor : 22/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama : EDY BROTO MULYONO Bin SADIMANHARDJO PRAYITNO;Tempat Lahir : Wonogiri;Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 03 April 1966;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Brangkulon Rt.01
    Hakim Pengadilan Tipikor Semarang sejak 13 Pebruari 2013 s/d 14Maret 2013 ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang Nomor sejak 15Maret 2013 s/d 13 Mei 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum AGUS NASRI, SH. dkk,Advokat yang berkantor di JI.
    Puspanjolo Selatan No.357 Semarang berdasarkansurat Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal26 Pebruari 2013 Nomor: 22/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg;e Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara;e Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi
Register : 31-08-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 29/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 1 Oktober 2020 — Pembanding/Terdakwa II : Ir. Djoko Harsono, M.Sc
Pembanding/Terdakwa : Ir. Raden Priyono
Terbanding/Penuntut Umum : Bima Suprayoga
429347
  • putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal22 Juni 2020 Nomor : 7/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst, permintaan bandingtersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum,Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II masingmasing padatanggal 6 Juli 2020 ;Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Agustus 2020, dan memori banding dari Penasihat Hukum Iltertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor
    No. 29/PID.SUSTPK/2020/PT.DKIKepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13Agustus 2020 dan telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa Terdakwa ;Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditujukan kepada Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa Terdakwa masingmasing tanggal 13 Agustus 2020, dantanggal 14 Agustus 2020 Nomor : W10U1/380/HN.05.VII.2020.03 yang telahmemberi kesempatan baik kepada Jaksa Penuntut Umum
    Membebankan perkara kepada Para Terdakwa untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingsebesar Rp. 7.500, (Tujuh ribu lima ratus rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tipikor pada hari Senin tanggal 25 September 2020, olehkami : ACHMAD YUSAK,S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis,HARYONO,S.H.,M.H., H.MOHAMMAD LUTHFI, S.H., M.H.,HakimHakimTinggi dan Dr.Hj.RENI HALIDA ILHAM MALIK S.H.,M.H. dan LAFADAKBAR,S.H.
    HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 22 September 2020 Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding danputusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 diucapkanHalaman 55 Puts.
Register : 26-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 63/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
IR. YOSEPH MARSEL BOLI
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
10539
  • Nomor : 153/KEP/2018Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum TerhadapPegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, secara tegasmemerintahkan kepada Bupati selaku Pejabat PembinaKepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepadaPNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telahdiputus oleh Pengadilan Tipikor
    jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidanaatau Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahandaerah ; 22222 n nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnnBahwa setiap lembaga negara / pemerintah mempunyai peran,tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnyadengan pengadilan (Pengadilan Negeri / Pengadilan Tipikor
    Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri / Pengadilan Tipikor mempunyai cakupanbidang atau materi wewenang untuk memeriksa dan memutusperkara perdata dan pidana (tindak pidana umum atau tindakpidana korupsi), tetapi tidak mempunyai cakupan bidang ataumateri wewenang di bidang kepegawaian sehingga tidak mungkinPengadilan memutus perkara di bidang kepegawaian karenamemang bukan kewenangannya, apalagi sampai denganmemutuskan dalam amar Putusannya dengan memerintahkanuntuk memberikan hukuman
    membuat suratpernyataan untuk itu ; Tergugat sebagai pimpinan daerah sangat oprihatin danmemberikan simpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisiyang menimpa Penggugat dan kawankawan, karena sejak awalHalaman 42 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUNKPGsesungguhnya Tergugat tidak ingin untuk mengambil keputusansesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, dan telahmengambil kebijakan untuk mengaktifkan semua PNS yangterkena kasus tipikor
Putus : 04-06-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/PID.SUS/2012/PN-BNA
Tanggal 4 Juni 2013 — SYARIFAH UMI KALSUM, SE BINTI SAID USMAN
6121
  • Aceh Tamiang pada tahun2008, tahun 2009 dan 2010 dengan nomor surat masingmasing No. 800/9941/2008,No. 800/ 35.1 dan No.800/1430.1, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikanlagi di antara bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dan tempat lain di tahun 2009, bertempat di Rumah SakitUmum Daerah Aceh Tamiang di Kuala Simpang atau setidaktidaknya di tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang atauPengadilan Tipikor
    Pembuatan SK Jamkesmas Rp.100.000,Keperluan PHBS sebesar Rp.1.000.000,Biaya konsultasi foto copy dokumen Rp.400.000,Biaya pengambilan data di banda Aceh Rp.550.000,papan Bunga Rp.150.000,Biaya perdamaian dengan keluarga Alm.said ismail Rp.45.000.000,Biaya perdamaian dengan keluarga Alm.said ismail Rp.20.000,000,Biaya uang lembur pegawai dan Honor Rp. 3.600.000,Biaya pembayaran ucapan terima kasih kepada inspektorat dalamrangka pemeriksaan tahun 2009 sebesar Rp. 5.000.000,Biaya keperluan kostribusi team TIPIKOR
    Jamkesmas Rp.100.000,Keperluan PHBS sebesar Rp.1.000.000,Biaya konsultasi foto copy dokumen Rp.400.000,Biaya pengambilan data di banda Aceh Rp.550.000,papan Bunga Rp.150.000,Biaya perdamaian dengan keluarga Alm.said ismail Rp.45.000.000,Biaya perdamaian dengan keluarga Alm.said ismail Rp.20.000,000,Biaya uang lembur pegawai dan Honor Rp. 3.600.000,21 Biaya pembayaran ucapan terima kasih kepada inspektorat dalamrangka pemeriksaan tahun 2009 sebesar Rp. 5.000.000,22 Biaya keperluan kostribusi team TIPIKOR
    Put No. 02/Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA84e Biaya perdamaian dengan keluarga Alm. said ismail Rp.65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah);e Biaya uang lembur pegawai dan Honor Rp. 3.600.000,(tiga juta enam ratus ribu rupiah);e Biaya pembayaran ucapan terima kasih kepadainspektorat dalam rangka pemeriksaan tahun 2009sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);e Biaya keperluan kostribusi team TIPIKOR POLDA yangdatang ke BPKD Tamiang sebesar Rp. 2.000.000, (duajuta rupiah);3 Rp. 18.000.000, (delapan belas
    Hakim Pengadilan Negeri dan SYAIFUL HASARI, SH.Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri masingmasing sebagai Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin,tanggal 04 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MUAMMARMAULIS KADAFI, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh MUHAMMADHAYKAL, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang danTerdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,d.t.o d.t.oABU HANIFAH, SH.MH.
Register : 18-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 5 Agustus 2020 —
7561749
  • Dutasari Citralaras sekarang ini danada juga faktur pajak fiktif perusahaan yang lain;Bahwa yang menyuruh saksi membuatlaporan SPT Terdakwa;Bahwa saksi pernah diperiksa di Pengadilan Tipikor terkaitperkara Machfud Suroso, jabatan Machfud Suroso di PT. DutasariCitralaras sebagai Direktur Utama;Bahwa saksi tidak tahu siapa pengendali utama dari PT. DutasariCitralaras;Bahwa saksi pernah diperiksa di Pengadilan Tipikor terkaitdengan terdakwa Machfud Suroso.
    Didalam Putusan tersebutsaksi menerangkan kenal dengan Machfud Suroso sejakDesember 2010 (Kepada saksi diperlinatkan keterangan saksididalam Putusan Pidana Tipikor atas nama Machfud Suroso) itubenar keterangan saksi dalam persidangan;Bahwa saksi diminta untuk membuat laporan SPT Pajak olehMachfud Suroso, keterangan tersebut tidak benar;Didalam Putusan Tipikor atas nama Machfud Suroso tersebutsaksi menerangkan: Bahwa benar karena terdakwa tidakmengetahuinya masalah pajak, maka saksi disuruh untukmencarikan
    Sel.Bahwa benar saksi pernah disidangkan di Pengadilan NegeriTipikor pada tahun 2014 terkait kedudukan saksi sebagai DirekturUtama;Bahwa saksi mengetahui ketika saksi diproses sebagai terdakwadi Pengadilan Negeri Tipikor terkait dengan pengerjaan proyekMechanical Elektrical, perkara tersebut terkait dengan ProyekHambalang;Bahwa dalam perkara tipikor disebutkan salah satu modusnyaadalah menyebabkan kerugian beberapa perusahaan, saksi tidaktahu;Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa saksi diajukan sebagaiterdakwa
    dalam perkara Tipikor sedangkan terdakwa tidak;Bahwa kenapa saksi dilepaskan tanggung jawabnya oleh DirjenPajak dalam kasus faktur fiktif, sedangkan Ir.
    /Pid.Sis/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, saksi menerimaputusan tersebut dan sudah menjalaninya 6(enam) tahun;Bahwa saksi dalam perkara Tipikor dipidana penjara selama 6tahun dan uang pengganti sebesar Rp. 36.818.000.000,;Hal.99 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.
Putus : 16-06-2016 — Upload : 22-06-2016
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT TTE
Tanggal 16 Juni 2016 — MUHAMMAD YUSUP,SP
9636
  • Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 05 Mei2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor : 5/Pid.TPK/2016/PT TTE,tanggal 2 Mei 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara ini ;Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkaratersebut;Turunan
    MH.TidMAHSAN,SH.PANITERA PENGGANTITTDNAHRAHUSEN, SH.SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYAPENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDINGPADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARAPANITERA,RAHMAT LAGAN, SH.MHumNIP. 19610420198411001Hal 23 dari 23 hal Put. No.5/Pid.SusTPK/2016/PT TTE
Register : 01-03-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 10/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
QARYATI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
16876
  • Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGPyaitu sekitar akhir tahun 2017 dimana saya diperintahkan untuk menghubungitemanteman yang terkena Tipikor untuk datang dan berkumpul di KantorGubernur dikarenakan Pak Gubernur akan memberikan arahan, bahkan waktuitu Saksi mita bantuan Penggugat untuk ikut membantu saksi menghubungibeberapa teman karena saksi tidak punya nomor HP dari sebagain temanyang lain.
    Bahwa saksi menerangkan ada koordinasi dengan BKN serta menanyakanprosedur pemberhentian dan menanyakan aturanaturan dasar yangdigunakan dalam proses pemberhentiannya apakah sama dengan prosedurdalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil ataukah tidak, akan tetapi pihak BKN menjawab yang pada intinyadalam Kasus Tipikor ini prosedurnya tidak sama dengan yang ada dalam PPNomor 53 karena dasarnya adalah jika ada Putusan Pengadilan yang sudahberkekuatan hukum tetap
    Bahwa saksi menjelaskan terhadap PNS setelah terkena Tipikor kemudianmendapatkan SK Hukuman Disiplin tersebut tidak saksi tanyakan, akan tetap!
    ada surat dari BKN sekitar bulan Oktober mengenai daftar nama 6 (enam)orang PNS Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang harusdiberhentikan karena terkena Tipikor dimana Putusan Pengadilannya sudahberkekuatan hukum tetap, dalam surat tersebut juga dilampirkan contoh atauformat SK PTDH, di mana atas nama Ibu Qaryati ada dalam daftar 6 (enam)nama tersebut.
    yaitu Sistem Aplikasi PelayananKepegawaian Badan Kepegawaian Negara, tapi pada waktu Saya cobabukadata kepegawaian dari Ibu Qaryati ternyata tidak bisa dibuka danhanyaada tulisan "berhenti karena tindak pidana jabatan, sehingga kita crosscek ke dokumen terakhir yang ternyata Golongannya ada di Ill/a.Bahwa saksi menjelaskan semua PNS dapat membuka datakepegawaiannya dengan memasukkan NIP dan NIK seseorang maka kalauyang masih aktif maka secara otomatis bisa terbuka, akan tetapi khusus yangterkena Tipikor
Putus : 13-01-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — H. TEUKU IHSAN HINDA
154109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(Ssepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 8/TIPIKOR/2014/PT.BDG., tanggal 04 Juli 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding, masingmasing dari: BUDHI SANTOSO,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan Terdakwa H.
    Judex Facti dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai denganketentuan undangundang;Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Bandung) dalam mengadili perkara ini tidakmempertimbangkan aturan pemberian pidana (straaftuit Luitengleer) yangdianut oleh UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001, khususnya mengenai pidana badan (strafmaat),sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undangundang, denganmengabaikan fakta persidangan
    Bahkan akibat perouatan Terdakwa, Pembangunan Masjid RoudlotulJannah menjadi tidak tuntas dan terbengkalai (halaman 77 dari 107putusan Nomor: 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg);Dengan adanya keadaan yang memberatkan dalam tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa H.
    No. 682 K/Pid.Sus/2015Bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusanNomor 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg yang mengadopsi pertimbangan padaNomor 166/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, yang mana putusan tersebutmemiliki cacat hukum, jelas merupakan kekeliruan yang nyata;Bahwa oleh karena telah terjadi penerapan hukum yang salah, makaputusan tersebut harus dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasanalasan dari Pemohon Kasasi l/Jaksa/Penuntut
    HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukHal. 99 dari 100 hal. Put. No. 682 K/Pid.Sus/2015umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, S.H. Dr.
Register : 17-05-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 23-07-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 23 Juli 2018 — PIATOR SIMBOLON, ST
221492
  • Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 68/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKIsejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 di rumahTahanan Negara Salemba Jakarta Pusat ;Hal. 1 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPk/2018/PT.DKI2.
    Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 20 April 2018, diterimaPanitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20April 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa/PenasihatHukum Terdakwa tanggal 24 April 2018;Hal. 56 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPk/2018/PT.DKI9.
    Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal17 April 2018, diterima di diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 17 April 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 April 2018;10.
    Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 8 Mei 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2018;11.
Register : 01-01-1970 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 27/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 11 Mei 2016 — Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM
9644
  • Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Agustus 2015sampai dengan tanggal 19 September 2015;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20September 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;e Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;e Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;e Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor
    pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 12 Januari 2016 No.32/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejak tanggal12 Januari 2016 s/d tanggal 10 Februari 2016;e Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta, sejak tanggal 11 Februari 2016 s.d. tanggal 10 April 2016;e Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I Jakarta tanggal 11 April 2016 sampaidengan 10 Mei 2016;e Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I Jakarta sejak tanggal 11 Mei 2016sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;Pengadilan Tingggi
    Mohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJakarta menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa,membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan segala akibat hukumnya;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan Penasihat Hukum Terdakwatersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dikemukakanoleh Penasihat Hukum Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Pertama didalam putusannya berdasarkan
    HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTinggi Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta Nomor 27/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 4 April 2016ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari RABU , TANGGAL 11 MEI 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut sertadidampingi Para Hakim Anggota dan J U I T A, SH sebagai Panitera Penggantiberdasarkan
Putus : 03-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Juni 2014 — HAMID KUMAN, SE., M.Si
4628 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManokwari Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PN.MKW.., tanggal 19 November 2013, yang amarlengkapnya sebagai berikut :381 Menyatakan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DakwaanPrimair ;2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;3 Menyatakan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., terbukti
    (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor: 1/TIPIKOR.BANDING/2014/PT.JPR., tanggal 20 Januari 2014, yangamar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari Nomor: 13/Tipikor/2013/PN.Mkw., tanggal 19Nopember 2013, yang dimintakan banding tersebut ;e Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan kepada
    ,tanggal 20 Januari 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PN.MKW., tanggal 19November 2013 harus diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana denda oleh karenatidak memenuhi rasa keadilan dan tidak pula sebanding dengan perbuatan yang terbuktidilakukan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang
    No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Fakfak tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor: 1/TIPIKOR.BANDING/2014/PT.JPR., tanggal 20 Januari 2014,yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManokwari Nomor : 13/TIPIKOR
Putus : 30-09-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 677 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 30 September 2014 — SYARIPUDDIN, A.Md Bin ABDUL GANI
9459 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.tanggal 09 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:e Menyatakan Terdakwa SYARIPUDDIN,A.Md.
    TPK/2011/PT.BJM tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum danPenuntut Umum ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor/201 1/Hal. 47 dari 59 hal. Put.
    diberikan gaji pokok sebesarRp1.583.800,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribudelapan ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yangsah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku(1 eks) ;Dikembalikan kepada Terdakwa Syaripuddin, A.Md Bin Abdul Gani.e Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid.Sus/Tipikor
    ini haruslah dikuatkan ;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti, incasu baik terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama maupunMajelis Hakim tingkat banding karena tidak/kurangmempertimbangkannya, sebab Judex Facti a quo putusan PengadilanTinggi Banjarmasin dengan secara serta merta hanyamempertimbangkan bahwa menimbang, Majelis Hakim banding telahmenilai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 09 September 2011 Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor