Put. 13/11.D.SUS.KOR/2013/PT.MKS.Euntuk melakukan pembelian pupuk di luar dari dokumen lelang dan kontrakkerja yang sudah ada sehingga telah menyebabkan kerugian bagi Negara yaknisebesar Rp. 52.925.000 (Lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima riburupiah);Bahwa perbuatan tersangka melanggar dan diancam dengan pidanapenjara dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahanatas UU No. 31 tahun 1999 tentang

Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut. terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "KORUPSI"sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 'UU No. 20 tahun 2001Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam surat Dakwaan ke Satu;2.

Timur mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp44.145.454, (empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara /Daerah pada Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Marine and CoastalResources Management Project / MCRMP) Nomor : LAPR172/PW.17/5/2009 tanggal19 Mei 2009 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke2 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO sebagai DirekturUtama CV.

NASRULLAH SETTO bin SETTO tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 56 ke2 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair, oleh karena itumembebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;2 Menyatakan Terdakwa Ir.

NIXON B.KROONS,Sp.B sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharuidengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhiunsurunsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadirubah dan diperbaruhi dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaai Primair, karena Terdakwa adalah Pegawai Negeri dalamkedudukannya sebagai Pejabat/Direktur RSUD Tobelo, dimana seharusnyaMajelis Hakim mempertimbangkan PasalPasal yang berkaitan dengankedudukan/Jabatan

Tipikor/20 13/PN.Tte, tanggal 19 Juni 2013 menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang DilakukanSecara Bersamasama, dalam dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubahdan diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun = 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte, tanggal 19 Juni2013;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan, makalamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat akan ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdirubah dan diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo pasalHalaman 55 dari 49 halamanPutusan Nomor: 06/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT.193 dan pasal 241 KUHAP Jo pasalpasal lain dari UndangUndang yangbersangkutan;MENGADILI:1.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaPemberantasan .............0SubsidiairATAUKeduaPrimairSubsidiair73Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) Ke 1 RUA aneene cece ee cernrne tn ee cneeeeennnenmenenenMelakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancampidana

dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat(2) dan ayat (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI No.31 Tahun 1999

Unsur setiap orang.Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama pada unsur setiap orang, Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut dapat dibenarkan danmenyetujuinya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam membuktikanunsur setiap orang dalam unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

Membebaskan terdakwa DEDDY SADZALI Alias DEDDY dari dakwaan primairmelanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sub pasal 55 ayat (1) ke1KUH Pidana;2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal

Hukuman dijatuhkanberdasarkan ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan yang telah terbukti ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang nomor 31 tahun 1999sebagaimana diubah dengan Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP yang mengandung unsurunsur pasal

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan dasardasar dan alasan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa konstruksi surat dakwaan Penunut Umum disusun secaraSubsidairitas, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur : Primerdalam pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18, Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa RACHMAT SR SAMPETODINGtidak terbukti secara sah menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf a dan b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas MajelisHakim berpendapat bahwa unsur kelima Yang Melakukan, MenyuruhMelakukan Turut serta melakukan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Rachmat S.RSampetoding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurutUndangUndang melakukan tindak tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.

Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan keluarga;Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 TentangKitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

TRISNO RAHARDJO, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KitabUndangundang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.Menyatakan membebaskan terdakwa Ir. TRISNO RAHARDJO dari dakwaanprimair melanggar pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KitabUndangundang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair .Menyatakan Terdakwa Ir.

Judex Facti lebih mendasarkan pada tidak diajukannya upayahukum banding oleh Terdakwa, hingga karenanya berpendapat bahwaTerdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yang diaturdalam Pasal 2 ayat (1 ) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo.UndangUndang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP,dengan pertimbangan karena Terdakwa tidak mengajukan upaya hukumbanding.2.

Masyarakat Desa RancawuluhKecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sebesar Rp. 203.677.500,00. atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebutPerbuatan terdakwa H KURDI Bin KARNO sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUH Pidana.SUBSIDAIRBahwa

KURDI Bin KARNO telah terbukt secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan findak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001Hal.13 dari 21 Halaman Put.No.54/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.

HAMSANI Als H.SANI Bin (Alm) HAMNI telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lainsebesar Rp. 61.440.000, (enam puluh satu juta empat ratus empat puluhribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidan Korupsi jo. UU Nomor: 20 tahun 2001 tentangperubahan dan penambahan atas UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi jo.

ERWAN, SH, MAP selaku Pengguna Anggaran (PA) pada DinasPendidikan Kabupaten Tabalong,sehingga terjadinya kerugian yang ada;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu:Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidiair ; Melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 tahun

sudahmempertimbangkan dan ternyata salah satu unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) JoPasal 18 Undangundang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danhalaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 kel KUHP, sebagaimana dalamdakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimanadalam pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang No.31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat1ke 1 KUHP dan oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnyadibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Terdakwa tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim TingkatPertama

dan berdasarkanketerangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ditemukanjumlah kerugian negara sebesar Rp. 222.975.698,15 (dua ratus dua puluhdua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilanpuluh delapan rupiah koma lima belas sen).Perbuatan Terdakwa RUDIYANTO, A.Md tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2020/PT KDIpidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidan menghukum terdakwa dengan pidana badan (penjara) dan denda sertabiaya perkara sebagaimana tuntutan kami Nomor : PDS01/RP9

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam memutus perkaratersebut dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KendariNomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN Kdi tanggal 23 Juli 2020 tidak dapatdipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili sendiridengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang Undang Nomor46 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari Nomor 13/Pid.SusTPK

Pid/ tanggal 23 Januari 2006 yang didakwa denganPrimair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK jo Pasal 55 ayat(1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1)huruf b UUPTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun2009 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang dengan Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

., sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan terdakwa AZIS RAZAK, S.Pd., M.Pd terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2),dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

rupiah) ; Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkatbanding yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalamtenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formaldapat diterima ; Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan alasanalasan keberatan, yaitu : (1) Tentang pasal dakwaan menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan yangterbukti adalah dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sedangkan menurut Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo dakwaan yangterbukti adalah dakwaan Subsidair Pasal 3 jo.

SUPARMAN bin MANSUR tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangRI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP ; 2005Subsidair : Bahwa ia terdakwa Drs. Suparman bin Mansur (selaku Kepala DesaMargatirta Kec. Cimarga Kab. Lebak) bersamasama dengan Sdr. HARYANTO (selakuSekretaris Desa Margatirta Kec. Cimarga Kab.

SUPARMAN Bin MANSUR tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56ke 2 KUHP ; 222222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnn cnnSubsidair : 2nn nnn nee nnn nnn nen en nnn en en enneeBahwa ia terdakwa Drs. Suparman bin Mansur (selaku Kepala Desa Margatirta Kec.Cimarga Kab.

PADAPENGADILAN TINGGI TERSEBUT;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Denpasar tanggal 2 April 2015 Nomor: 31/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dpsdalam perkara Terdakwa tersebut diatas;Telah membaca dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa di persidangan tingkat pertama dengan dakwaan yang pada pokoknyasebagai berikut :Primair :eTelah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dirumuskan dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahunhim 3 dari 14 him Put.No.06/Pid.Sus/201 5/PT.DPS2.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan KerugianKeuangan Negara sebesar Rp. 376.917.208, (tiga ratus tujuh puluhenam juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan rupiah)atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa INDRAJAYA YOTJE sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak

Menyatakaan Terdakwa, INDRAJAYA YOTJE, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;Halaman 15 dari 23: halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT PAL2.

hasilperhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsipelaksanaan proyek pembangunan terminal Tipe C di Kecamatan PutriHijau dan Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara TahunAnggaran 2006, yang ditanda tangani oleh Tim Penghitungan KerugianKeuangan Negara Walben Damanik selaku Pembantu PenanggungJawab, Indriyo Husodo selaku Pengendali Teknis, Diana M selaku KetuaTim dan Lina Maryani selaku Anggota Tim ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Nusyirwan Ramli selaku Direktur CV Bonafiabersamasama dengan saksi Dasmilijanto Tjatur Putro, A.Md (diperiksa dalamberkas perkara terpisah) selaku Pemimpin Kegiatan

Ramli Razak dariDakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2. Menyatakan Terdakwa Nusyirwan Ramli bin A.

Lapis Penetrasi : Rp. 113.184.702.57,Jumlah Total : Rp. 250.307.944,80.Nilai Pekerjaan Perkerasan Netnya adalah : Rp. 250.307.944,80, (Rp.963.000 + Rp. 16.341.930,99,) = Rp. 233.003.013,81, (Dua ratus tiga puluhtiga juta tiga ribu tiga belas rupiah delapan puluh satu sen),Perbuatan Terdakwa Syamsiah tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah denganUndangUndang Nomor

No. 340 K/PIDSUS/2009Perbuatan Terdakwa Syamsiah tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubahdengan Undan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidanakorupsi jo pasal 56 ayat (1),(2) KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa SYAMSIAH selaku Direktris CV Bina Karyaberdasarkan akta

atauorang lain serta merugikan kKeuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungankerugian keuangan Negara yang dihitung oleh BPKP Propinsi Maluku yangtertuang dalam laporan hasil perhitungan kerugian Negara No.S307/PW25/5/2008 tanggal 28 Januari 2008 proyek pengadaan bahan budidaya rumput lautsebesar Rp.72.667.273, sehingga total kerugian keuangan Negara adalahsebesar Rp.72.667.273, atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa Rahima Wowe, SE sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 joUndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Rahima Wowe, SE selaku Direktur CV.

2010Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Masohi di Piru Maluku tanggal 18 Februari 2010 sebagai berikut :1.Menyatakan RAHIMA WOWE, SE bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi yaitu Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang LainAtau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan AtauSarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang DapatMerugikan Keuangan Negara Dan Perekonomian Negara sebagaimanadalam Surat Dakwaan Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Menyatakan terdakwa DJUJUN MARDJUANA bin MARTASASMITA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam DakwaanPrimair

Membebaskan terdakwa DJUJUN MARDJUANA bin MARTASASMITA dari dakwaan Primair melanggar pasal Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;3.

Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaansubsidairitas yaitu sebagai berikut :Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana

pertimbangan tersebut sudahtepat dan benar karena sesuai dan didasarkan pada fakta hukum dipersidangan dan karena pertimbangan Hakim tingkat pertama sudahbenar dan tepat, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikanpertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dan Jaksa penuntut Umummerasa keberatan dan tidak sependapat, karena berdasarkan faktapersidangan dari pemeriksaan saksisaksi, keterangan Terdakwa danbarang bukti, maka Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa semuaunsur dalam dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa telahterbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan

B/ 2011/PN.BKN tanggal 11 April 2011 yang lainnya.Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bangkinangterhadap dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RIHal. 44 dari 49 hal. Put.