Menghukum TERGUGAT I untuk menyelenggaralan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB ) dengan agenda rapat, merubah data perusahaan dengan mengeluarkan nama PENGGUGAT sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I dan selanjutnya mencatatkan nama TERGUGAT II sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I;5. Menghukum TERGUGAT I, untuk menyampaikan perubahan data tersebut untuk dicatatkan sebagai perubahan data perseroan TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III;6.

Menyatakan bahwa, Apabila dalam waktu 14 ( empat belas hari ) sejak tanggal putusan ini, ternyata TERGUGAT I secara suka rela, tidak juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB ) untuk merubah data perusahaan dengan mengeluarkan nama PENGGUGAT sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I dan mencatatkan nama TERGUGAT II sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III, maka MEMERINTAHKAN TURUT TERGUGAT III untuk melakukan perubahan dan mencatatkan dalam

BUMI SAMUDRA JEDINE ) belum mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB ) dimaksud, sehinggasecara Administrasi pada data base TURUT TERGUGAT III masih tercatatnama PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham pada TERGUGAT ;Bahwa, PENGGUGAT beberapa kali mengirimkan surat kepadaTERGUGAT yang isinya meminta, agar TERGUGAT I, segeramelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB),sesuai Surat tanggal 1 November 2016 dan 25 Juli 2016, namun keduasurat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh

MENGHUKUM TERGUGAT untuk menyelenggaralan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB ) dengan agenda rapat,merubah data perusahaan dengan mengeluarkan nama PENGGUGATsebagai pemegang saham pada TERGUGAT dan selanjutnyamencatatkan nama TERGUGAT Il sebagai pemegang saham padaTERGUGAT ;V. Menghukum TERGUGAT , untuk menyampaikan perubahan datatersebut untuk dicatatkan sebagai perubahan data perseroanTERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT III;VI.

DirjenAHU dari Penggugat PT Solid Gold Prima sebagai pemegang saham padaTergugat PT.Bumi Samudera Jedine;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 s/d P11 masingmasingberupa Permohonan RUPS Luar Biasa PT.Bumi Samudera Jedine tertanggal01 Nopember 2016, O7 April 2017 dan 31 Agustus 2017 untukmenyelenggarakan RUPS LB namun dari pihak Tergugat PT.Bumi SamuderaJedine tidak memperdulikannya juga tidak melakukan kewajibannya sebagaiPerseroan dan menimbulkan kerugian pada diri pihak Penggugat, sehinggaPenggugat

Solid Gold Prima sebagai pemegangSaham pada Tergugat dan untuk selanjutnya mencatatkan nama Tergugat Ilsebagai pemegang saham pada Tergugat PT.Bumi Samudera Jedine,bahwaternyata pihak Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untukmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) danmencatatkan Tergugat Il dalam Daftar Pemegang Saham pada Tergugat ,tetapi tetap tidak diabaikan padahal menurut Pasal 78 ayat (1) dan (4) bahwaPenyelenggaraan RUPS LB dapatsaja dilakukan atas permintaan

1(satu) orangpemegang saham dalam hal ini Penggugat dan dapat diminta setiap waktuberdasarkan kebutuhan dan kepentingan kepada pihak Tergugat PT.BumiSamudera Jedine itu sudah sah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengantidak dilaksanakannya RUPSLB oleh Tergugat!

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL pada Pasal 9angka 2 dan 3 mengatur sebagai berikut: RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklandalam surat kabar; Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.Dengan demikian jelas bahwa anggaran dasar PT.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL (AktaNo. 04), di dalam Pasal 9 disebutkan antara lain yaitu:"(1 )RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan;fiVRUPSdiselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/ataudengan iklan dalam surat kabar;Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakHalaman 19.

Putusan No.65/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan,dst".6.2.Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 04 tersebutmengatur mengenai cara pemanggilan RUPS, kapan pemanggilan RUPSdilakukan, dan mengenai penghitungan pemanggilan RUPS. HiendraSoenjoto selaku Direktur Utama PT.

Putusan No.65/Padt.G/2015/PN.JKT.PST.Pasal 86(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 'A(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili, kecuali undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorom yang lebihbesar;(2) Dalam hal kuorum sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwaRUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum.13.4.

Selanjutnya bunyi Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) Anggaran Dasar PT.MIT mengenai "Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS"sebagaimana termuat dalam Akta No. 04 adalah sebagai berikut:(1) RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiransebagaimana disyaratkan dalam Undangundang tentangPerseroan Terbatas telah terpenuhi;(4) RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimanaditentukan dalam undangundang".13.5.Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (4) Anggaran DasarPT.

MJS dalam Akta Perjanjian No.14/2005 denganTergugat2, TIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT.

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.Sehingga berdasarkan penjelasan Pasal Pasal diatas, dapat disimpulkanbilamana Direksi suatu Perseroan mengadakan suatu Perjanjian pengalihanharta kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atausebagian besar kekayaan Perseroan kepada pihak lainya yang memiliki itikadbaik tanpa adanya keputusan RUPS terlebih dahulu, tidak

Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat padahalaman 6 point 10 yang menyatakan Perjanjian 14/2005 tidak mengikatPerseroan diakrenakan tidak adanya Persetujauan RUPS;2.

dan nyata dalam gugatanya pernahdilakukan RUPS LB sebelumnya pada tahun 2014 namun tidak adakeberatan akan adanya perjanjian;Bahwa Sebelumnya Tergugat II jelaskan terdapat keanehan kejanggalandan akal akalan Para Penggugat pula dengan Tergugat dalam rups lbuntuk lari dari kewajiban hukumnya untuk melakukan pemenuhanpelaksanaan perjanjian akta no 14/2005.Berikut Tergugat II uraikan keanehan kejanggalan dan akal akalan ParaPenggugat dan Tergugat untuk lari dari kewajibanya sebagai berikut:a.

Bahwa Kemudian RUPS LB tentang keberatan adanya perjanjianjian barudilaksanakan setelah serangkaian tindakan Tergugat II meminta haknya yangbelum diberikan secara tuntas dalam akta perjanjian 14/2005.5.

JMU sejak 1 112011; 23Bahwa Saksi serah terima dengan Bambang Koesbandono ada berita acaraserahterima, dilampiri dengan memorandum, isinya laporan keuangan, laporankinerja 2010, naskah RUPS 2010 dan perkembangan PT. Jatim Marga Utama ;Bahwa PT. JMU berubah menjadi PT JPU tahun 2014 dalam RUPS tanggal1662014, Akta Notaris No. 21 tahun 2014 ;Bahwa Bambang Koesbandono sebagai Dirut PT. JMU tahun 2002 sampai201 1/serahterima ; PT.

JMU bergerak dibidang pengelolaan pembangunan jalan tol SurabayaMojokerto, selain itu untuk jalan tol Gempol Pasuruan RUPS tanggal162011 Akta Notaris No. 2 tahun 2011 ; Hasil RUPS tanggal 162011koreksi pengurus , tambahan modal Pemprop Jatim Rp. 7,5 milyar, PT. TJP,perubahan maksud dan tujuan perseroan, tidak memuat Surabaya Mojokerto,tol yang lain Gempol Pasuruan jasa konstruksi ;Bahwa Nota Kesepahaman antara PT. JMU dengan PT.

JMU belum pernah dilaksanakan ;Bahwa RUPS Luar Biasa tahun 2006, 2008, 2011 ;Bahwa hasil RUPS tahun 2008 tentang anggaran dasar, pergantian pengurus ;Bahwa tahun 2011 tentang pergantian pengurus ;Bahwa hasil RUPS dituangkan dalam akta notaris ;Bahwa tahun 2002 Komisaris Utama Basuki, komisaris Sudirman dan AlexAmiirullah ;2 52222222 55 52222 nn nena29Bahwa tahun 2002 Dirut PT.

JMU tidak dirugikanhanya pendapat pribadi saksi ;Bahwa RUPS tahun 2011 PT. JMU tambahan setoran modal ;Bahwa RUPS tahun 2008 dan 2011 penggantian direksi dari BambangKoesbandono kepada Hartoyo Soeroer, yang menghadiri RUPS dari PempropJatim Ardi, PT. Jasa Marga Herly Winarto, PT. JMU Hartoyo Soeroer dan SriWidiadi, Hartoyo Soeroer RUPS akta No. 2 tahun 2011, Dirut PT. JmuBambang Koesbandono tahun 2003, yang hadir Soekarwo dari Pemprop, Jasamarga dan PT.

JMU tidak hadir ;Bahwa Pernyataan RUPS diluar RUPS hasilnya memutuskan Dewan Komisaris selain itu tidak ada ;Bahwa Dirut yang baru ada melakukan MOU tahun 2011 dana investasiGempolPasuruan ;32Bahwa MOU tahun 2008 jalan tol GempolPasuruan, sebagai pemegang sahamPT. Jasa Marga dan PT. JMU PT. Trans Marga Pasuruan Anak PerusahaanPT. Jasa Marga dan PT.

Fitton Windu Utama di TUrut Terlawan;Bahwa oleh karena tidak ada itikad balk dari Para Terlawan untukmemenuhi kewajiban kontraktualnya sebagaimana tertuang dalam AktaNotariil diatas, berikut Notulen Pertemuan tanggal 19 Maret 2008, makapada tanggal 13 Juni 2008, diadakan Notulen Rape Umum PemegangSaham bertempat di Hotel Sheraton Surabaya (selanjutnya disebutsebagai Notulen RUPS tanggal 13 Juni 2008), dengan dihadiri olehsegenap Pemegang Saham PT.

Bahwa oleh karena telah dibuat Notulen RUPS tanggal 13 Juni 2008oleh segenap direksi dan Pemegang: Saham, berikut ditindaklanjutiHalaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT PALdengan dibuatnya Surat Pernyataan oleh Para Terlawan yang padaintinya mengembalikan Saham berikut susunan Direksi PT.

Fitron Windu Utama danmengingkari Notulen RUPS tanggal 13 Juni 2008 berikut SuratPernyataan yang dibuatnya sendiri;Bahwa eksistensi pembuatan Notulen RUPS tanggal 13 Juni 2008Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT PALdan Surat Pernyataan dari Para Pelawan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari dibuatnya Perjanjian Novasi. Dengan katalain, bilamana Para Terlawan pada waktu itu tidak membuatNotulen RUPS tanggal 13 Juni 2008 berikut Surat pernyataan makadapat dipastikan pula PT.

YerosOcean Shrimp melalui Perjanjian Novasi, Pelawan telahmelaksanakan kewajibannya dalam mengangsur cicilan yang manaseluruhnya akan Pelawan buktikan pada agenda pembuktian dalamperkara a quo;Bahwa dari uraian di atas, dengan adanya Notulen RUPS tanggal 13Juni 2008 maupun Surat Pernyataan yang telah dibuat. serta telahdilakukannya pembayaran cicilan fasilitas kredit PT.

PT.Fitton Windu Utama tanggal 13 Juni 2008;Menyatakan Terlawan telah Wanprestasi terhadap Surat Pernyataantertanggal 13 Juni 2008;Menyatakan Terlawan Ill telan Wanprestasi terhadap Surat Pernyataantertanggal 06 Juni 2009;Menyatakan permohonan eksekusi Para Terlawan dilandasi dengan itikadburuk dan oleh karenanya bertentangan dengan hukum;Menghukum Para Terlawan untuk mematuhi substansi RUPS PT.

Bintan Inti Sukses (Asli);

PT.BIS (Asli);

BINTAN INTI SUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 16 Mei 2018 PT.BIS (Fotocopy);

Bintan kepada PT.Bank Riau, PD.Bank BPR Bintan dan PT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);

Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

BIS yang diputuskan dalam RUPS LuarBiasa; Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;16.

pada akhir tahun 2018 yangmembahas tentang RUPS 2017 dengan agenda pemaparan unitunitusaha dan program kerja PT.BIS;Bahwa yang melakukan pemaparan pada RUPS tersebut yaituRisalasih ;Bahwa pada saat RUPS tersebut Teddy Ridwan juga hadir;Bahwa RUPS luar biasa dilakukan pada tahun 2019 yaitu denganagenda pergantian Direktur PT.BIS;Bahwa RUPS luar bisa tahun buku 2017 dan 2018 di lakukan pada hariyang sama;Halaman 109 dari 233 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN.

PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

(RUPS) Tahunan PT.

persetujuandari Menteri sebelum halhal dimaksud diputuskan dalam RUPS.

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan bahwa :"Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, risalah RUPS dan risalah rapat Direksimemuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat."

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yangmerupakan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki negara kurang dari100% (seratus) persen, maka penentuan kebijakan mengenai Bonus danInsentif kKeputusannya diambil Menteri bersamasama dengan pemegang sahamlainnya dalam RUPS.

...52.53.34.55.36.RUPS/ Berita Acara Rapat No. 12, tanggal 07 April 2009, diberi tanda P40;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 4, tanggal 08 April 2010, diberi tanda P41;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 27, tanggal 19 April 2011, diberi tanda P42;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 13, tanggal 11 April 2012, diberi tanda P43;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tanggal 08 April 2013, diberi tanda P44;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tanggal 16 April 2014, diberi tanda P45;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 08, tanggal 14 April

2015, diberi tanda P46;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 04, tanggal 12 April 2016, diberi tanda P47;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 17, tanggal 18 April 2017, diberi tanda P48;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 01, tanggal 17 April 2018, diberi tanda P.49;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 21, tanggal 30 April 2019, diberi tanda P50;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 22, tanggal 19 Januari 2015, diberi tandaP51;Surat dari Turut Tergugat kepada Penggugat Nomor : PKS/001/A/I/2020,diberi tanda P52;Surat dari Turut Tergugat

Nomor 441/Pdt.G/2020/PN Mdn58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.fad72.73.RUPS/ Berita Acara Rapat No. 8, tertanggal 12 April 2005, diberi tanda T.T54;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 22, tertanggal 20 April 2006, diberi tandaT. 55;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 17, tertanggal 16 April 2007, diberi tandaT.T56;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 29, tertanggal 15 April 2008, diberi tandaT.T57;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 12, tertanggal 07 April 2009, diberi tandaT.T58;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 4, tertanggal

08 April 2010, diberi tanda T.T59;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 27, tertanggal 19 April 2011, diberi tandaT.

T60;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 13, tertanggal 11 April 2012, diberi tandaT.T61;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tertanggal 08 April 2013, diberi tandaT.T62;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tertanggal 16 April 2014, diberi tandaT.T63;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 08, tertanggal 14 April 2015, diberi tandaT.T64;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 04, tertanggal 12 April 2016, diberi tandaT.T65;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 17, tertanggal 18 April 2017, diberi tandaT.

SurveyorIndonesia (Persero), melainkan hanya sebatas usulan Pemegang Sahamkepada RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero) untuk melakukanpengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi PT.

Surveyor Indonesia (Persero) termasukorgan RUPS PT.

S412/MBU/2013 tanggal 26 Juni 2013 adalah surat usulan yangditujukan kepada Pimpinan RUPS PT.Surveyor Indonesia(Persero).

Putusan Nomor 2 K/TUN/2015(1) Organ RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero) bukan pejabattata usaha negara;(2) Hasil RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero) bukankeputusan pejabat tata usaha negara yang merupakan pejabatpublik, namun keputusan badan hukum perdata perseroanterbatas.(3) Dalam Judex Facti sama sekali Objek Sengketa tidak adadiikuti dengan keputusan lebih lanjut dari pejabat tata usahanegara, selain hanya surat Menteri BUMN cq. Objek Sengketaaquo.

, bukan hasil RUPS PTSurveyor Indonesia (Persero) atau surat yang lain yang bersifatperdata.Gugatan diajukan terhadap pejabat tata usaha negara cq.

Bahwa Pihak Tergugat secara bersamasama dengan pihak Penggugatmenyatakan bersedia dan dalam waktu secepatnya setelah perdamaian inimelakukan RUPS yang dihadiri olen Penggugat sebagai Pemegang Sahamsebesar 72% Eks Hong Hai International Corporation pada Tergugat,Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 134/Pdt.G/2021/PN BitBeserta dengan Pemegang Saham lainnya sebesar 28% yang bersediauntuk hadir, RUPS mana yang akan memutuskan mengenai saham 72%eks Asing yang akan dirubah menjadi saham Indonesia karena

statuskewarganegaraan Pemiliknya yaitu Penggugat yang berkewarganegaraanIndonesia, juga RUPS mana yang akan membahas dan memutuskanmengenai penunjukkan dan pengangkatan orangorang pada jabatanjabatan dalam struktur Tergugat (PT.Indo Hong Hai Internationa), pun RUPSyang akan melahirkan akta Perubahan Anggaran Dasar Tergugat (PT.IndoHong Hai International), yakni Akta Perubahan terhadap Akta PerubahanAnggaran Dasar PT.Indo Hong Hai International tanggal 25 September1995, Nomor : 119, kemudian beserta

Apabila dikehendaki, direktur bisa diberi gaji dan tunjanganberdasarkan keputusan RUPS pula. Sehingga RUPS menjadi buktikesepakatan antarorgan perusahaan, RUPS dan anggota Direksi.Bukan dengan suatu perjanjian kerja yang bersifat lebin kepadahubungan atasanbawahan (pemberi kerja dan pekerja).Konsekuensinya, direktur hanya bisa diberhentikan melalui RUPS. Olehkarena itu, hubungan antara direktur sebagai anggota Direksi denganperusahaan tidak melahirkan hubungan kerja.

Jadi dapat disimpulkan,direktur pada konteks ini bukanlah karyawan karena kewenangankewenangan yang diembannya bukan diatur berdasarkan perintah kerja,tetapi berdasarkan kepercayaan para pemegang saham perusahaanyang diberikan melalui RUPS. Sifatnya sejajar dengan organ perusahaanyang lain. RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.DALAM EKSEPSIKompetensi Absolut.1. Bahwa, Tergugat (in casu PT.

Bukti P019TERGUGAT adalah LABA tahun berjalan (laba selama 3bulan)Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 5 Maret2016Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 25Maret 2017Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 3 Maret2018Copy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT.BPR ANA ARTHAmengenai pemberhentian Dirut (an. Jodi Lingga Tantra)Catatan :Halhal yang disebutkan dalam SK Pemberhentian DIRUT tsb.Juga berpengaruh pada performance perusahaan tahun 20152016.

Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA tgl. 5Maret 2016 (P013) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2015b. Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA tgl 25Maret 2017 (P014 ) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2016c. Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA itgl. 03Maret 2018 (P015 ) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2017Penggugat diajukan sebagai Direktur Kepatuhan 9 Februari2019;a.

Lampiran RUPS 5 Maret 2016;2. Lampiran RUPS 25 Maret 2017;3. Lampiran RUPS 3 Maret 2018;30. BuktiT30 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 653K/Pdt.SusPHI/2015tanggal 17 Desember 2015;31. BuktiT31 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 618K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 23 Agustus 2016;32. BuktiT32 : Surat pernyataan atas nama Gunawan Nur Hidayat tanggal 27Nopember 2014;33.

; Pasal 85 ayat (1): pemegang saham baik sendiri maupun diwakiliberdasarkan Surat Kuasa, berhak menghadiri RUPSdan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlahsaham yang dimilikinya,Pasal 86 ayat (1) : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dariYe (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undangundang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;23.Bahwa oleh karena Para PENGGUGAT sebagai pemegang sahamPerseroan tidak

pernah mengadakan RUPS/RUPSLB, atau tidak pernahdiundang untuk menghadiri RUPS/RUPSLB, tidak pernah menghadiriRUPS/RUPSLB atau mengirim kuasa untuk mewakili guna menghadiriRUPS/RUPSLB, maka jika RUPS/RUPSLB yang mengatasnamakanRUPS/RUPSLB PT.

JOHN ERNEST RISINGER untukmengatasnamakan RUPS/RUPSLB atau pemegang saham, maka RUPS/RUPSLB tersebut adalah RUPS/RUPSLB yang tidak sah, sehinggakeputusannya yang diaktakan dihadapan Notaris ETTY ROSWITHA MULIA,SH dan dimohonkan pengesahannya, seharusnya sesuai dengan ketentuanPasal 27 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, TERGUGAT wajib menolak untuk mengesahkannya karenaperubahan Anggaran Dasar tersebut bertentangan dengan ketentuanmengenai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana

Bahwa lahirnya pemindahan hak terjadi pada saat RUPS ditutup/berakhirdan dicatatkan dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

1. Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggalO07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapaikuorum harus dihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBYICHWAN TANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa EMY TANUMULJA, Ny.Drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA (berkasterpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitupengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLYTANUMULIA (berkas terpisah), Ny. drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah)dan terdakwa EMMY TANUMULJA. Yang menjadi ketua rapat pada RUPS LuarBiasa yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMAadalah saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selakuDirektur Utama.

Bahwa menurut Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)untuk bertugas mengurus PT untuk kepentingan perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai denganKebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalamUndangundang ini dan/atau anggaran dasar.4.

Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hak yang dimiliki olehDireksi Perseroan Terbatas adalah hak atas gaji dantunjangan yang, besarnya ditetapkan oleb Keputusan RUPS.5. Bahwa mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apakah Pemohon EvansWinata telah ada keputusan RUPS yang mengatur mengenai gaji dantunjangan Pemohon ??6.

Bahwa tanpa didasari adanya Keputusan RUPS tentang gaji dantunjangan Pemohon, maka Pernohon tidak dapat menuntut gaji dantunjangan kepada Termohon, karena Direksi berhak atas gaji dantunjangan sebagaimana diatur dalam RUPS.7.

demikian bukan merupakan tanggal jatun tempo kapan Termohondinyatakan tidak dapat membayar utangnya / pinjamannya ;Menimbang, bahwa terhadap Pemohon EVANS WINATA, oleh Termohon,telah secara tegas ditolak , dengan alasan alasan : Bahwa Direksi tidak dapat dikategorikan sebagai Pekerja, melainkantermasuk sebagai Pengusaha ( pasal 1 angka 3 dan pasal 1 angka 5 UU No13 Th 2003 )Halaman 12 dari 21 Putusan Perk No. 07/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga Smg.Bahwa Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) , untukbertugas mengurus PT, untuk kepentingan perseroan sesuai dengankebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang undang ini dan atau anggaran dasar ( pasal 84 ayat (1) jo pasal 92 ayat(1) dan (2) UU No: 40 Th 2007 ) ;Bahwa Hak yang dimiliki oleh Direksi Perseroan Terbatas , adalah hak atasgaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan RUPS ( pasal96 ayat (1) UU No: 40 Th 2007 ) ;Bahwa Reimburse yang diklaim oleh Pemohon EVANT WINATA kepadaTermohon, perlu

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memilikikewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan DewanKomisaris. RUPS antara lain memiliki kewenangan mengambil keputusansesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UndangUndangPerseroan Terbatas, Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untukmenjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud di dirikannyaHal 8 Put.

Meskipun menurut Anggaran Dasar seorang direktur berhakmewakili perusahaan baik Litigasi maupun Non Litigasi di luar perusahaan,akan tetapi itu adalah tindakannya sedangkan legalitas untuk bertindaknyatetap harus mendapat persetujuan organ perseroan terbatas lainnya,yaitu : RUPS dan Komisaris.Hal 9 Put.

Adapun keputusan RUPS tersebutadalah Komisaris dan Direktur PT.Fiberindo Pratama sepakat berpisah usahadan berbagi karyawan, yaitu dengan cara sebagaian karyawan ikut IrwanGani untuk usaha tambak udang sebagai usaha milik Irnwan Gani seluruhnya.Sedangkan Hans Johan Oei sebagai pemilik seluruh saham PT.Masterindodan PT.Fiberindo Pratama dengan seluruh tanggungjawab menjadidiserahkan kepada Hans Johan Oeil.

Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.Fiberindo Pratama tersebut sah dilaksanakan di Jakarta dandisaksikan oleh beberapa karyawan PT.Fiberindo Pratama.Kemudian pada tahun 2000, Sdr.Irwan Gani, datang lagi ke kantor HansJohan Oei dan melakukan rapat pemegang saham PT.Fiberindo Pratamaguna memperkuat keyakinannya dan menjadi keputusan final.

RUPS antara lainmemiiiki Kewenangan mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forumyang terdapat dalam UndangUndang Perseroan Terbatas, Direksi mempunyaitugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuandan maksud di dirikannya perseroan, dan Komisaris mempunyai tugas untukmelakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan dan jalannya usahaperseroan.

Peresseia Mazekadwisaptaabadi (perusahaan TERGUGAT), seperti apa yang telah di janjikanoleh TERGUGAT sebelumnya;Bahwa Berdasarkan Pasal 94 ayat 1 Undangundang No. 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, jelas di sebutkan bahwa:" Anggota Direksi di angkat oleh RUPS"Selain pasal di atas, Pasal 94 ayat 7 Undangundang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, juga di sebutkan;"Dalam hal terjadi penqanqkatan* penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggotaDireksi

kepada Menteri untuk di catat dalam daftar Perseroan dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejaktanggal keputusan RUPS tersebut"Jadi jelas terbukti Pengangkatan anggota Direksi berupa DireksiPengembangan harus melalui mekanisme seperti yang telah di aturdalam Undangundang No. 40 tahun 2013 tentang PerseroanTerbatas, yaitu harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);3.

Bahwa dengan adanya tindakan Melawan Hukum yang dilakukanoleh TERGUGAT tersebut diatas yaitu dengan mengangkat PENGGUGATsebagai Direksi Pengembangan di Perusahaan TERGUGAT tanpa adanyakeputusan dari RUPS , maka PENGGUGAT dengan ini merasa SANGATDIRUGIKAN BAIK SECARA MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL;Mengingat PENGGUGAT yang pada saat ini sedang melakukanperintisan Karier dan membutuhkan kepercayaan yang cukup besardi kalangan luas, baik di masyarakat maupun di perusahanperusahan lainnya, maka kerugian yang

dinilai sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu miiyar rupiah).Dengan demikian total dari kerugian PENGGUGAT baik secara materiilmaupun immateriil adalah sebesar Rp. 2.030.000.000, (Dua miiyar tigapuluh juta rupiah).Bahwa Berdasarkan uraianuraian posita di atas, maka terbuktiterdapat fakta Hukum yang menunjukkan Pengangkatan PENGGUGATsebagai anggota Direksi dengan jabatan berupa Direksi pengembanganadalah tidak sesuai aturan Hukum yang berlaku, karena tidak dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

., di Ujung Pandang melakukanperubahan atas dasar RUPS pengurus Perseroan tentang yaitu: 1). PerubahanPengurus, 2). Kepemilikan Saham dan 3).

Florida Irene Toding, MARS untuk menghadiri rapatrapat atau RUPS dari sejak berdirinya kedua perseroan tersebut;e. Baik almarhum Abraham Toding, S.H., maupun Ir.

berupa berita acara rapatumum pemegang saham (RUPS) tidak ditunjukkan oleh Para Tergugat I dan IImaupun Para Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai notaris yangmemegang berita acara RUPS asli atau dapat dipastikan bahwa akta di bawah anganberupa berita acara RUPS, pasti ada namun isinya mengandung rekayasa, arena itutidak dimunculkan, hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan Judex Facti;Bahwa dengan demikian telah terbukti dan meyakinkan bahwa Akta PerubahanNomor 61 tanggal 15 Oktober

;Jika sandingkan dengan buktibukti daftar hadir RUPS PT. BPR, Capta SaktiSejahtera, P. I, I12a, P. I, Il12b, P. I, H12c, sekalipun bukan daftar hadir RUPS25PT.

;Adapun alasan dan pertimbangan Para Penggugat/Para Pembanding/ PemohonKasasi menampilkan buktibukti tersebut di atas adalah:a Agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat menunjukkan akta di bawahtangan berupa berita acara RUPS PT.

Kereta Api (Persero) sehubungan dengan PerjanjianKerjasama Pembangnan Proyek Emplasemen Stasiun Bandung.Halhal lain yang muncul dalam rapat.Bahwa terhadap undangan Rapat Umum para Pemegang Saham (RUPS) tersebutdiatas, para Pemegang Saham lainnya tidak hadir, sedangkan PT.

PratamaMulti Graha mengirim surat yang menyatakan bahwa Direktur Utama (Direksi)tidak dapat hadir dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS), dan mohonRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditunda dan agar dilaksanakan kembalihari Senin, tanggal 12 Nopember 2007.Bahwa rapat tanggal 05 Nopember 2007 tetap yang dilaksanakan oleh DirekturUtama pemilik 40% saham PT. Prima Jaya Mandiri dengan dihadiri oleh KomisarisPT. Prima Jaya Mandiri Bpk.

Prima Jaya Mandiri hari Rabu, 24Oktober 2007 (Bukti P13D) ;Foto copy Surat Undangan Rapat Umum para Pemegang Saham(RUPS) PT. Prima Jaya Mandiri tanggal 26 Oktober 2007(Bukti P14) ;Foto copy Notulen Rapat PT. Prima Jaya Mandiri, hari Senin, 05Nopember 2007 (Bukti P14A) ;Foto copy Daftar Hadir Rapat PT. Prima Jaya Mandiri, hari Senin05 Nopember 2007 (Bukti P14B) ;Foto copy Surat Undangan Rapat ke2 (dua) dari Bpk. SoehermanDjaja selaku Direktur Utama PT.

Prima Jaya MandiriNo.37 pasal 22 (1) butir A dan pasal 22 (2) butir B dinyatakan bahwa Rapat Umum20Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan yang sedikitnya dihadiri separo dari jumlahsaham dengan hak suara sah, apabila tidak korum dapat diulang ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti yang ada telah terbuktibahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dilakukan, tetapi tidak pernahberhasil karena tidak memenuhi korum antara lain :e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal Agustus 2007

(Bukti P8 dan P8A).e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 September 2007(Bukti P11A, P11B, P11C dan P11D) ;e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 Oktober 2007(Bukti P13 A,B,C,D) ;e Undangan Rapat tanggal 5 Nopember 2007 (Bukti P14A dan P14B) ;e Undangan Rapat tanggal 12 Nopember 2007 (Bukti P15, P15B) ;e Undangan Rapat tanggal 17 Desember 2007 (Bukti P16, P16A, P16B,P16C) ;e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 Januari 2008(Bukti P17, P17A, P17B dan P17C

Untuk membantu korporasi dalam melaksanakantugasnya dibentuklah organorgan yang secara teoritis ini disebut denganorgan theory, untuk itu maka dikenal adanya 3 (tiga) organ dalamkorporasi yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS). Bahwa dari ketiga organ tersebut Direksi merupakansatusatunya organ dalam korporasi yang melaksanakan fungsipengurusan korporasi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

di atas Penggugat dengan jabatan DirekturUtama merupakan bagian Dewan Direksi yang mana bukanlah seorangpekerja/ouruh yang dapat mengajukan gugatan perselisihan hubunganindustrial sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, akan tetapi harus mengacu sesuai mekanisme padaUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassesuai Pasal 105 ayat (1) yang menyebutkan: anggota direksi dapatdiberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) denganmenyebutkan alasannya dan Pasal 10 ayat (3) Akta Pendirian PT DayaKaltim Bahagia Nomor 10 tanggal 3 Desember 1988 yang menyebutkan:Para anggota Direksi dan Para Komisaris diangkat oleh Rapat UmumPemegang Saham, untuk mana tiaptiap jabatan harus diajukan sedikitdikitnya 2 (dua) orang calon, para anggota Direksi diangkat waktulamanya tidak ditentukan dan para Komisaris diangkat untuk waktu 3(tiga) tahun lamanya dengan tidak mengurangi hak dari rapat

umumpemegang saham, untuk memberhentikan mereka sewaktuwaktu,sedang terhadap para anggota Direksi dapat pula diberhentikan dengantidak memakai pembebasan sementara terlebih dahulu oleh paraKomisaris dengan mengingat Pasal 12 ayat (6) dari anggaran dasar ini;Bahwa Penggugat juga belum melakukan pembelaan diri dalampemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT Daya KaltimBahagia dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT Daya Kaltim BahagiaHalaman

Nomor 614 K/Pdt.SusPHI/2017sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana padaayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membeladiri dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pasal 12 ayat(6) Akta Pendirian PT Daya Kaltim Bahagia Nomor 10 tanggal 3Desember 1988 yang menyebutkan: dalam tempo satu bulan setelahdilakukan pembebasan tugas itu, para

Agricon beserta anakperusahaannya sebagai agenda lanjutan dari Agendatambahan RUPS Tahunan PT Agricon pada tanggal 340.41.82Juni 2009 tentang penyesuaian terhadap perubahan SusunanPengurus pada PT. Agricon yang diusulkan melaluisurat perihal RUPS biasa tertanggal tertanggal 8 Juni2009 oleh Drs. Bintang Indra Sakti selaku kuasa PemegangSaham Ny.

Bahwa atas usulan surat tertanggal 17 Juli 2009 tersebut44.di atas, Haerul Bestari Bengardidi hari yang sama tanggal 17 Juli 2009, merespon suratusulan RUPS tersebut dengan Surat Nomor: 08/Dir/VII/09 djyang ditujukan kepada Pemegang Saham PT.

atau lebih jumlah seluruhsaham dengan hak suara atau adapermintaandari Dewan Komisaris Pasal 79 ayat (2)Undang undang Nomor 40 tahun 2007;Bahwa pemanggilan Para Pemegang Saham untukmengadakan RUPS dilakukan paling lambat 14hari sebelum tanggal RUPS tersebut diadakan,Pasal 82 ayat (1), Undangundang Nomor 40tahun 2007 dan Pasal 9 Akta Risalah Rapat50.8.50.9.93PT.

Agricon) Nomor 10 tanggal 27 Mei 2008maka RUPS dapat dilangsungkan apabila qourumkehadiran sebagaimana yang diisyaratkandalam Undang undang tentang PerseroanTerbatas telah dipenuhi yaitu lebih dari %(setengah) dan berdasarkan Pasal 10 ayat (4)Akta Risalah Rapat PT. AgricultureConstruction (PT.

Agricon) Nomor 10 tanggal27 Mei 2008 maka RUPS atau RUPSLB dapatmengambil keputusan sebagaimana ditentukandalam Undang Undang berdasarkan Musyawarahuntuk Mufakat atau berdasarkan suara setujudari jumlah yang dikeluarkan dalam RUPS;Bahwa pada dasarnya Undang undang Nomor 40tahun 2007 hanya mengatur tentangpenyelenggaraan RUPS ~ tahunan dan RUPSlainnya, sedangkan dalam Akta Risalah RapatPT. Agriculture Construction (PT.