saksiPartidjo menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah), kemudian untuk meyakinkan saksi Partidjo, terdakwa memberi saksiPartidjo surat K2 ;Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2014 bertempat dirumah saksi Partidjo,saksi Partidjo menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) kepada terdakwa dan saat itu untuk meyakinkan saksi Partidjo,terdakwa memberi saksi Partidjo foto copy penetapan NIP CPNS Pusat atasnama NORA TRI NOTASDIAN, Golongan II / c jabatan Tenaga Tekhnis

saksiPartidjo menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah), kemudian untuk meyakinkan saksi Partidjo, terdakwa memberi saksiPartidjo surat K2 ;Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari 2014 bertempat dirumah saksi Partidjo,saksi Partidjo menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) kepada terdakwa dan saat itu untuk meyakinkan saksi Partidjo, terdakwamemberi saksi Partidjo foto copy penetapan NIP CPNS Pusat atas nama NORATRI NOTASDIAN, Golongan II / c jabatan Tenaga Tekhnis

Nar.K.11.0225 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatanganioleh MAHDALENA selaku Manajer Tekhnis Pengujian ProdukTerapik Narkotika Kosmetik, Obat Tradisional danProduk Komplemen BPOMRI Banjarmasin diperoleh hasilbarang bukti yang diduga narkotika jenis sabusabu yangdiajukan oleh Polres Tabalong diperoleh hasil barang buktitersebut dalam bentuk kristal , tidak berwarna dan tidakberbau) = mengandung metafetamina positip yang masuk dalamdaftar Narkotika Golongan I UU.

Nar.K.11.0225 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatanganioleh MAHDALENA selaku Manajer Tekhnis Pengujian ProdukTerapik Narkotika Kosmetik, Obat Tradisional danProduk Komplemen BPOMRI Banjarmasin diperoleh hasilbarang bukti yang diduga narkotika jenis sabusabu yangdiajukan oleh Polres Tabalong diperoleh hasil barang buktitersebut dalam bentuk kristal , tidak berwarna dan tidakberbau) mengandung metafetamina positip yang masuk dalamdaftar Narkotika Golongan I UU.

No.125/Pid.Sus/2019/PN TjgBahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis,bukanseorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan ketrampilan khususatau orang yang memiliki wewenang atau jjin untuk menjual,menawarkanmenjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan jenis sabusabu.Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obatdan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.19.0343 tanggal 10 Mei 2019yang ditandatangani oleh Manajer Tekhnis PengujianDr.Waskitho

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obatdan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.19.0343 tanggal 10 Mei 2019yang ditandatangani oleh Manajer Tekhnis PengujianDr.Waskitho,Ssi,Apt,Msc, terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbukKristal, tidak berwarna dan tidak dengan hasil identifikasi terhadap barangbukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu) Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa oleh karena Pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan Tergugat DalamRekonpensi baru mencapai 27,94% maka perhitungan pembayaranprestasi pekerjaan adalah sbb :27,94% x Rp.450.000.000, = Rp. 125.730.000, Bilamana dalampelaksanaan pembangunannya tidak terdapat adanya penyimpanganbestek (spesifikasi tekhnis bahan material dan mutu pekerjaan);10.Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan pembangunan rumah kost dua lantaidisamping keterlambatan menyelesaikan pekerjaan (wanprestasi) ternyatatelah terbukti pula

Menyatakan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat DalamRekonpensi tidak sesuai dengan spesifikasi Tekhnis sebagaimana tertuangdalam Surat Perintah Kerja dimaksud ;5. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukanWanprestasi ;6. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah menerima uang kelebihanpembayaran pekerjaan dari Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp198.268.000, (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluhdelapan ribu rupiah) ;7.

ELANSYAH PUTRA, S.IP bin ZULKARNAIN MUHI, memberikan keterangansesuai keahliannya pada pokoknya :Bahwa suatu perbuatan melakukan distribusi daging sapi kepadapedagang daging di Kota Bengkulu untuk dijual kepada masyarakat gunamendapatkan keuntungan, maka hal tersebut merupakan Pelaku Usahadan dapat dikategorikan Memperdagangkan;Bahwa pelaku usaha dalam memperdagangkan daging sapi wajibmemenuhi persyaratan tekhnis yang telah diberlakukan secara wajib, danmengenai persyaratan tekhnis daging sapi di

belumsempat digunakan petugas kepolisian sudah mengetahuinya, hingga petugas kepolisianmenangkap Saksi MIRWAN Bin JASMANI di rumahnya, sedangkan Terdakwa ditangkapdi tempat lain; Adapun barang bukti yang dikirim ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianakberupa (satu) kantong berat brutto 0,4248 gram yang diduga shabushabu berdasarkanLaporan Hasil Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak denganNomor : LP239/N/PLPol/IX/2011 tanggal 09 September 2011 yang ditanda tangani olehManager Tekhnis

sempat digunakan petugas kepolisian sudah mengetahuinya, hingga petugaskepolisian menangkap Saksi MIRWAN Bin JASMANI di rumahnya, sedangkan Terdakwaditangkap di tempat lain; Adapun barang bukti yang dikirim ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianakberupa (satu) kantong berat brutto 0,4248 gram yang diduga shabushabu berdasarkanLaporan Hasil Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak denganNomor : LP239/N/PLPol/IX/2011 tanggal 09 September 2011 yang ditanda tangani olehManager Tekhnis

Manager Tekhnis I.

Tapanuli Tengah Nomor251/KANPORA/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTKSKPD)Kanpora Kab.

Tapanuli Tengah tentang Penetepan Pejabat Pengelola Tekhnis KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah (PPTKSKPD) Kantor Pemuda dan OlahragaKab. Tapanuli Tengah TA. 2011 Nomor : 251/KANPORA/2011 tanggal 16Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa Lander Parhusip.

Tapteng yaitu : sesuai Pasal3 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidangPemuda dan Olah Raga meliputi perumusan kebijakan tekhnis, perencanaan,pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.

Rustam Tahirsetelah menerima pelimpahan pekerjaan pengadaan dan pemasangan tianglistrik beton pratekan yang tersebar di 24 (dua puluh empat) lokasi di KabupatenSelayar, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2009 dengan surat Nomor :01/BAPI/PIM/VIII/2009 mengajukan permintaan persetujuan pencairan danauang muka 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak kepada Pejabatpelaksana tekhnis kegiatan (PPTK), dan pada hari itu juga tanggal 28 Agustus2009 Terdakwa SUDIRMAN telah menerima pembayaran uang muka sebesarRp1.256.045.600,00

Putri Indah Malaqbi ;Bahwa Terdakwa SUDIRMAN setelah menerima pelimpahan pekerjaanpengadaan dan pemasangan tiang listrik beton pratekan yang tersebar di 24(dua puluh empat) lokasi di Kabupaten Selayar, kemudian pada tanggal28 Agustus 2009 dengan surat Nomor : 01/BAPI/PIM/VIII/2009 mengajukanpermintaan persetujuan pencairan dana uang muka 20 % (dua puluh persen)dari nilai kontrak kepada Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK), dan padahari itu juga tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa SUDIRMAN telah

No. 616 K/Pid.Sus/2014Anggaran dan dituangkan dalam Addendum surat perjanjian kontrak Nomor :600/VI.1.KONT.ADD/CKLIST/XI/2009 ;Pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa Sudirman walaupun tidakpernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab melaksanakan pekerjaannya,namun Terdakwa tetap kembali mengajukan permintaan pencairan danaangsuran pertama 80,425 % dengan surat Nomor : 01/BAPII/PIM/XII/2009kepada Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, dan pada hari itu juga tanggal23 Desember 2009 Sudirman telah menerima

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM UnitPelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang didugaberisi biji timah dengan hasil penimbangan sebesar 8.253,3 (delapan ribudua ratus lima puluh tiga koma tiga) kilogram. Bahwa berdasarkan Report Analisis Nomor : 025/KETLABKDR1020.4.3/2017 tanggal 13 Juli 2017 dari PT.

di gudang milikNasrun di Jalan Jangkang Hijau Kampung Baru Kelurahan Batu berdaunKecamatan Singkep di jual Kembali oleh terdakwa Syamsudin dan Nasrunkepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.Bahwa uang untuk memodali pembelian biji timah berasal dari saksiSaharudin Alias Jang lalu di kelola oleh Nasrun dan terdakwa SyamsudinAlias Sudin.Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM UnitPelaksana Tekhnis

Setelah itu biji timah yangberasal dari saksi Arjuna dan yang di beli dari saksi hardianto Muhammaddi campur saat melakukan penggorengan biji timah tersebut.Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM UnitPelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang didugaberisi biji timah dengan hasil penimbangan sebesar 8.253,3 (delapan ribudua ratus

PDG.Bahwa yang ikut tanda tangan dalam Berita acara serah terima barang yaituterdakwa dan 2 (dua) orang anggota terdakwa;Bahwa Saksi tidak ada mempermasalahkannya ;Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak mengerti masalah tekhnis dalampembuatan kincir Air tersebut;Bahwa Saksi turun kelapangan dalam konteks Tim pemeriksa Barang;Bahwa Terdakwa pada saat turun kelapangan ada ikut;Bahwa Tim yang dari bengkel turun kelpangan yaitu sebanyak 2 (dua) orang;Bahwa tidak semua Tim yang turun kelapangan pada saat Itu

Saksi tidak ada diberitahu oleh terdakwa hasil pemeriksaan barangKelapangan OI6H TerdaKWa;~=0nnmmnnnn nnn mene nnmmnmnnememnnnBahwa Saksi ada melihat kontrak;Bahwa Saksi ikut menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang tersebut;Bahwa lsi berita acara yaitu pengadaan barang telah selesai;Bahwa Berita acara yang tidak benar yaitu tidak pengadaan kincir air tersebuttidak sesuai dengan kontrak yang mana kincir air tersebut tidak berfungsi;Bahwa Kincir air tersebut tidak berfungsi karena kesalahan tekhnis

snene nnn eeeiemenesinnnie ae mmemnminnniat meineBahwa Saksi tidaka ada diberitahu oleh terdakwa hasil pemeriksaan barangkelapangan oleh terdakwa; 222 nce one ne nen neonBahwa Saksi ada menandatangani berita acara pemeriksaan barang ;Bahwa lsi berita acara yaitu pengadaan barang telah selesai;Bahwa Berita acara yang tidak benar yaitu tidak pengadaan kincir air tersebuttidak sesuai dengan kontrak yang mana kincir air tersebut tidak berfungsi;Bahwa Kincir air tersebut tidak berfungsi karena kesalahan tekhnis

Pasal 37 huruf b, tanggal 16 Maret 2009 TentangPedoman Tekhnis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum,Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilin danPenggantian Calon Terpilih dalam Pemilihnan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/KotaTahun 2009.IV.

Pasal 37 huruf b,tanggal 16 Maret 2009 Tentang Pedoman Tekhnis Penetapan danPengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi,Penetapan Calon Terpilin dan Penggantian Calon Terpilin dalam PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota Tahun 2009., telah dibatalkan melalui Hak UjiMateril oleh MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dalamPUTUSAN No. 13 P/HUM/2009.

Bahwa dengan telah dibatalkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum(KPU) No. 15 Tahun 2009, Pasal 38 ayat (2) huruf b jo, Pasal 37 huruf btanggal 16 Maret 2009. tentang Pedoman Tekhnis Penetapan danPengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi,Penetapan Calon Terpilin dan Penggantian Calon Terpillin dalam PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 tersebut

Primaboss Mobilindo ;

PRIMABOSS MOBILINDO milik terdakwaseharusnya tidak lulus proses evaluasi sehingga tidak bisa diajukan sebagaiCalon Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Keramba dalam rangkaPemberdayaan Pembudidaya Ikan di Kawasan DAS akan tetapi Perusahaanlain yang diusung oleh BAMBANG TRI HARIYANTO (selaku PetugasPengaman proses tender dari Kepolisian Pekanbaru di Dinas PerikananProvinsi Riau) yang lolos evaluasi administrasi dan evaluasi tekhnis, namunakhirnya PT.

Put No.28/PID.SUS/2012/PTRproses evaluasi sehingga tidak bisa diajukan sebagai Calon PemenangPelelangan Pekerjaan Pengadaan Keramba dalam rangka PemberdayaanPembudidaya Ikan di Kawasan DAS akan tetapi Perusahaan lain yang diusungoleh BAMBANG TRI HARIYANTO (selaku Petugas Pengaman proses tenderdari Kepolisian Pekanbaru di Dinas Perikanan Provinsi Riau) yang lolos evaluasiadministrasi dan evaluasi tekhnis, namun = akhirnya PT.

Primaboss Mobilindo ;1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SK17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautanselaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang danPejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan sertaPengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan PerikananDarat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008tanggal 12 Februari 2008 ;1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.

Put No.28/PID.SUS/2012/PTR15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12Februari 2008 ;1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts. 1162/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Perubahan LampiranKeputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 19/l/2008 tentang Penunjukan ParaPejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Riau

Primaboss Mobilindo ;1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SkK17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautanselaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang danPejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan sertaPengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan PerikananDarat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008tanggal 12 Februari 2008 ;Hal. 50 dari 53 hal.

Raihmadan Putra Berjaya tersebut yang merupakan salah satu dokumen yang diwajibkan kepada setiap pelaku usaha pertambangan sebelum batubara yang diusahakan tersebut dapat dilakukan penjualan, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum; Menimbang, bahwa terhadap dokumen Surat Keterangan Pengiriman Barang (SKPB), Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Tekhnis Tambang (KTT) PT.

Belayan International Coal (PT.BIC), dengan demikian menurut hukum dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pengiriman Barang (SKPB), Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Tekhnis Tambang (KTT) PT. Belayan International Coal, seakan-akan membenarkan asal usul batubara yang akan dijual oleh PT. Raihmadan Putra Berjaya berasal dari seam/Pit PT.

Isnaini, mengacu pada Pasal 51 KUHP, karena kewenangan yang melekat pada Direktur Utama adalah kewenangan yang sah untuk memerintahkan kepada terdakwa melakukan tugas dan tanggungjawabnya pada bagian tekhnis pertambangan, akan tetapi Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaan terkait batubara yang diproses sebelum diterbitkan Surat Keterangan Pengiriman Barang (SKPB) Nomor : 449/SKPB-BIC/IV/2019, tanggal 25 April 2019, Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor :

449/SKAB-BIC/IV/2019 tanggal 25 April 2019, kemudian memberikan pertimbangan tekhnis atau saran kepada Direktur Utama agar menilai dapat atau tidak diterbitkannya dokumen dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk dalam kriteria turut serta melakukan tindak pidana tersebut; Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Raihmadan Putra Berjayatersebut yang merupakan salah satu dokumen yang diwajibkan kepada setiappelaku usaha pertambangan sebelum batubara yang diusahakan tersebut dapatdilakukan penjualan, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yangmelanggar hukum;Menimbang, bahwa terhadap dokumen Surat Keterangan Pengiriman Barang(SKPB), Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dibuat dan ditanda tanganioleh Terdakwa selaku Kepala Tekhnis Tambang (KTT) PT.

Belayan InternationalCoal (PT.BIC), dengan demikian menurut hukum dengan diterbitkannya SuratKeterangan Pengiriman Barang (SKPB), Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Tekhnis Tambang(KTT) PT. Belayan International Coal, seakanakan membenarkan asal usulbatubara yang akan dijual oleh PT. Raihmadan Putra Berjaya berasal dari seam/PitPT.

Isnaini, mengacupada Pasal 51 KUHP, karena kewenangan yang melekat pada Direktur Utamaadalah kewenangan yang sah untuk memerintahkan kepada terdakwa melakukantugas dan tanggungjawabnya pada bagian tekhnis pertambangan, akan tetapiHalaman 29 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Trg.Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaanterkait batubara yang diproses sebelum diterbitkan Surat Keterangan PengirimanBarang (SKPB) Nomor : 449/SKPBBIC/IV/2019, tanggal 25 April

2019, SuratKeterangan Asal Barang (SKAB) Nomor : 449/SKABBIC/IV/2019 tanggal 25 April2019, kemudian memberikan pertimbangan tekhnis atau saran kepada DirekturUtama agar menilai dapat atau tidak diterbitkannya dokumen dimaksud, makaMajelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk dalam kriteria turut sertamelakukan tindak pidana tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum Unsur Yang melakukan, yangmenyuruh melakukan

penentuan mengenai harta peninggalan, penentuanbagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian hartapeninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonanseseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,penentuanbagian masingmasing ahli waris;Penetapan Nomor : 0357/Pdt.P/2016/PA.Gtlo Hal 6 dari 9Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis tersebut harus difahami sesuaikeperluan hukum oleh para ahli waris sepanjang permohonan tersebut tidakberlawanan dan beralasan hukum, mengingat tekhnis

dokumen atau sebuah akta adalahsah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadapdua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IIsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab Il yang mengatur tentang tekhnis

(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).Bahwa Keterkaitan saksi dalam proyek ini adalah sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat KeputusanPPK Nomor UM.01.01/831/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009.

Tugas sayasebagai PPTK adalah membantu PPK dalam pelaksanaan tekhnisdan administrasi, kewenangannya adalah melakukan pengawasansecara tekhnis maupun administrasi kegiatan.Bahwa secara tekhnis dilapangan adalah melaksanakan monitoringsetiap paket kegiatan agar sesuai dengan rencana tekhnis danrencana waktu pelaksanaan, secara administrasi memeriksakelengkapan laporan sesuai format yang berlaku serta menyangkutkeadaaan dari isi laporan.Bahwa Prosedur pengawasan yang saksi Lakukan dalampelaksanaan fisik

Menyetujui laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat olehKontraktor, diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahuioleh PPK.Bahwa saksi juga mempunyai kewenangan untuk meyetujuipenggunaan material serta mutu dari pekerjaan tersebut.Bahwa kalau penggunaan material tidak sesuai dengan spesifikasi/syarat tekhnis yang tertuang dalam kontrak maka melalui konsultanpengawas berwenang untuk mengganti material tersebut danterhadap mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan syarat tekhnisyang tertuang dalam kontrak

/bestek berwenang untukmemerintahkan melalui konsultan pengawas untuk membongkarseluruh atau sebagaian pekerjaan tersebut unrtuk diperbaiki dandisesuaikan dengan syarat tekhnis sebagai mana yang tertuangdalam dokumen kontrak.

Bahwa MARSIANUS SITAR, ST sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan PPK NomorUM.01.01/831/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009.Tugas Saksi sebagai PPTK adalah membantu PPKdalam pelaksanaan tekhnis dan administrasi,105kewenangannya adalah melakukan pengawasansecara tekhnis maupun administrasi kegiatan.22.

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir SelakuPengguna Anggaran Nomor 187 Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008,tentang Penunjukan Pejabat Pembuat komitmen (PPKm) PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Dan Pejabat Penata UsahaanKeuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD) Pada DinaPekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir dana Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir TA. 2008 ;.

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir SelakuPengguna Anggaran Nomor 411 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008,tentang Perubahan Namanama Pejabat Pembuat komitmen (PPKm) /Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir TA. 2008.

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir SelakuPengguna Anggaran Nomor 303 Tahun 2008 tanggal 2008, tentangPerubahan Namanama Pejabat Pembuat komitmen (PPKm) / PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir TA. 2008 ;.

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir SelakuPengguna Anggaran Nomor 485 Tahun 2008 tanggal 19 November 2008,tentang Perubahan Namanama Pejabat Pembuat komitmen (PPKm) /Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir TA. 2008.

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir SelakuPengguna Anggaran Nomor 187 Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008,tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Dan Pejabat Penata UsahaanKeuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD) Pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir Dana AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir TA. 2008 ;3.

YASID (Alm) selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) (dilakukan penuntutan secaraterpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010tanggal 17 Maret 2010 dan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun2010 tanggal 11 Oktober 2010 dalam pengadaan Barang dan Jasa pada TahunAnggaran 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010 bertempat di BagianPerlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 atausetidaktidaknya ditempattempat lain yang masih termasuk

Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.f. Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yangmengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD dengan persetujuanoOo woPengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang.Selanjutnya saksi SUHARMUN, ST Bin M.

Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuaiketentuan peraturan yang berlaku.f. Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yangmengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD denganpersetujuan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan KuasaPengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.Selanjutnya saksi SUHARMUN, ST Bin M.

YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat KeputusanBupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 dan SuratKeputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010,saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Pelaksana PengadaanPakaian Dinas Harian dan Atributnya (dilakukan penuntutan secara terpisah)berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan Nomor : 05 tanggal 14 September 2010Notaris Mufti Nokhman,

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :a.b.GiPPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuaiketentuan peraturan yang berlaku.Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat

yangdibuat oleh petugas loket, membuat neraca kasir harian (meliputi penerimaan danpengeluaran) pada akhir kerja yang ditandatangani oleh kasir dan diperiksa olehManager Keuangan lalu dilakukan pencocokan oleh Manager Akuntansi dandiketahui oleh Kepala Kantor selanjutnya menyerahkan kembali seluruh sisa uangkepada Manager Keuangan dengan bukti serah terima uang.Bahwa Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana tekhnis

POS INDONESIA (persero ) No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasi dan tata kerja area danpelaksana tekhnis PT. POS INDONESIA ( persero ); Halaman 36 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUSTPK/2017/PT. JMB16)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA (persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012tentang Perbendaharaan di PT.

POS INDONESIA (persero ) tahun 2012 No. : KD.32 / DIRUT / 0312 tanggal 30 Maret 2012 tentangImplementasi sistem pengelolaan dana perusaahn terintegrasi;1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat edaran No. : SE.34 / DIRKUG/ 0412tanggal 11 April 2012 tentang Implementasi sistem pengelolaan danaperusahaan terintegrasi;1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat edaran No.: SE.115/ DIRKUG/ 1013tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO )penggunaan layanan pengelolaan kas;1 (satu

POSINDONESIA ( persero ) tahun 2013 No. : KD.92 / DIRUT / 1013 tanggal31 Oktober 2013 tentang Perubahan kedua atas keputusan direksi PT.POS INDONESIA ( persero ) No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentangorganisasi dan tata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POSINDONESIA ( persero );1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POSINDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT.