Ditemukan 1180 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : purn ptpn pupr puan pupnc pupu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-10-2019 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 29 April 2020 — Penggugat:
Nakula Radji Bin Djaka Radji
Tergugat:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Intervensi:
1.Lay Meliana Fransiska,
2.Cindy Lorina
3.Brandy Devisco
4.Lay Meliana Fransiska
5.Cindy Lorina
6.Brandy Devisco
194 — 108
  • Usaha No.21Cawang, Jakarta Timur, Nomor SPPNL.76/PUPN.03/2004,Hal Pernyataan Piutang Negara Lunas Atas Nama PT. SunKarya, tanggal 08 Oktober 2004 (Fotokopi dari fotokopi);Akta Surat Kuasa Nomor 85, tanggal 18 Pebruari 1982 atasnama 1. Tuan Mukri, 2. Nyonya Rohmanih sebagai pemberiHalaman 106 dari 140 halaman Putusan Nomor 212/G/2019/PTUN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-03-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 20 Maret 2013 — YANDES HAMIDI, SE
120 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengenaipertangung jawaban atas kerugian tersebut seharusnya mengunakan doktrinBisnis Yudgement Rule ;Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.77/PUUIX/2011 tertanggal 17 September 2012 menyatakan Kekayaan BUMNterpisah dari kekayaan Negara, sehingga Piutang Bank BUMN bukan lagipiutang Negara yang harus dilimpahkan kepada PUPN.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 30-09-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PN BATAM Nomor 575/Pid.B/2021/PN Btm
Tanggal 20 Desember 2021 — Penuntut Umum:
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
WAHYUDI Bin SAPARUDIN
158 — 216
  • Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN);b. Lelang Eksekusi pengadilan;C. Lelang Eksekusi pajak;d. Lelang Eksekusi harta pailit;e. Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan (UUHT);f. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP);g. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 271 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan;h.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 K/Pid.Sus/ 2013
Tanggal 27 Februari 2013 — ISHAK SUHADI, SE., Bin RUSKAN EFFENDY;
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mempunyai kekayaan atau utang;Kemudian dalam bukunya hukum perseroan terbatas, yayasan danwakaf, cetakan pertama, penerbit Eresco, Bandung, tahun 1993halaman 2 berpendapat bahwa *Naamlooze vennotschap yangdiartikan dalan bahasa Indonesia dengan istilah Perseroan Terbatas;Selain daripada pendapat para ahli hukum yang sebagaimana disebutkandi atas, hukum tentang kekayaan/piutang negara dalam perkara konstitusitentang Pengujian Undang Undang Nomor : 49 Prp Tahun 1960 tentangPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 587/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 7 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Irfan l Diwakili Oleh : Sigit Riyanto,SH, Dkk.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PPAT Daerah Kerja Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
100 — 50
  • dan/atau lisan yang semakinmeningkat atau Menurun untuk mencapai harga yang tertinggi, yangdidahului dengan pengumuman lelang.Ketentuan Pasal 1 ayat (4) PMK No. 27/ 2016 mengatur :Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan ataupenetapan pengadilan, dokumendokumen lain yang dipersamakandengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturanperundangundangan.Ketentuan Pasal 6 PMK No. 27/ 2016 mengatur :Lelang Eksekusi terdiri dari :Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-10-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1620 K/Pdt/2016
Tanggal 13 Oktober 2016 — HAGUS SUANTO, vs. CITIBANK N.A INDONESIA, dkk
167 — 524 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal itu ternyata dari perjanjian kredit dan surat penyerahankredit macet kepada PUPN, hanya dilakukan PimpinanCabang BNI Tebing Tinggi tanpa memerlukan perintah dankuasa Direksi BNI Pusat, Jakarta;e Oleh Karena itu, Cabang BNI dapat digugat sebagai pihak didepan pengadilan dan untuk itu Pimpinan Cabang bertindakmewakilinya.Pendirian yang sama dijumpai juga dalam Peraturan MANomor 558 K/1984/'46 antara lain mengatakan:e Cabang perseroan dapat bertindak di depan pengadilanuntuk dan atas nama perseroan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 272/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Terbanding/Penggugat : FIREWORKS VENTURES LIMITED
Turut Terbanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
322 — 238
  • Bank Indovest dengan jumlah piutang US$ 2.000.000, (duajuta Dollar Amerika Serikat) telah dialinkan pengurusanPiutang Negaranya kepada Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) Cabang Jakarta / Kantor Pelayanan Piutang danLelang Negara (KP2LN) Jakarta IV atau sekarang dikenaldengan nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Jakarta IV sesuai Surat Nomor 07/LGL/II/O6 tanggal23 Februari 2006.
Pengadilan PN SUMBER
Putus : 02-11-2016 — Upload : 24-11-2017
Putusan PN SUMBER Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Sbr
Tanggal 2 Nopember 2016 —
121 — 28
  • Bahwa pelaksanaan lelang dimaksud dan sesuai dengan ketentuanPasal 1 angka 4 PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang yangmenentukan:"Lelang Eksekusi adalah lelang = untuk melaksanakanputusan/penetapan pengadilan atau dokumen dokumen lain, yangsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakanhukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, LelangEksekusi Harta Pailit, Lelang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-02-2011 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Juni 2013 —
133 — 88
  • * antara lain dijelaskan:e pimpinan cabang BNI Tebing Tinggi menurut hukum merupakan kuasaatau wakil, dapat bertindak ke dalam dan keluar mewakili kepentingan BNIdi daerahnya.e hal itu ternyata dari perjanjian kredit dan surat penyerahan kredit macetkepada PUPN, hanya dilakukan Pimpinan Cabang BNI Tebing Tinggi tanpamemerlukan perintah dan kuasa Direksi BNI Pusat, Jakarta;e oleh Karena itu, Cabang BNI dapat digugat sebagai pihak di depanpengadilan dan untuk itu Pimpinan Cabang bertindak mewakilinya.Pendirian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 27 September 2017 — DADAN HERMAWAN BIN LALA
102 — 25
  • ;ksi tidak tahu kapan kredit modal kerja dari LPDBKUMKM cair kerekening KSU Gema Bersama;Bahwa kreditnya yang macet sekitar Rp.3.000.000.000,(Tiga milyar rupiah) saksitahu ketika dipanggil oleh PUPN (kantor Piutang Negara) ;Bahwa tugas Manager Operasional (MO) KSU Gema Bersama adalah :e Memandu pengurus Koperasi baik itu Ketua, Sekretaris maupun Bendaharasupaya dalam melaksanakan kerjanya mendapatkan hasil yang baik tetapikenyataannya terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik malahmenguasai
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 10-11-2020 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1075/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.ALFORT CAPITAL LIMITED
2.PT. BANK IBK INDONESIA dahulu PT. BANK AGRIS dahuluBANK FINCONENSIA
Turut Tergugat:
1.PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
2.PT Bank China Construction bank Indonesia Tbk
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTA
4.PT. BANK COMMONWEALTH
142 — 127
  • Bank Indovest dengan jumlah piutang US$ 2.000.000, (dua jutaDollar Amerika Serikat) telah dialinkan pengurusan Piutang Negaranyakepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jakarta / KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta IV atau sekarangdikenal dengan nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJakarta IV sesuai Surat Nomor 07/LGL/II/O6 tanggal 23 Februari 2006. Halini terjadi karena Bank Indovest telah dilikuidasi. Saat ini piutang tersebutmenjadi milik PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
467 — 396
  • Bank Indovest dengan jumlah piutang US$ 2.000.000, (duajuta Dollar Amerika Serikat) telah dialinkan pengurusan PiutangNegaranya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)Cabang Jakarta / Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara(KP2LN) Jakarta IV atau sekarang dikenal dengan nama KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV sesuaiSurat Nomor 07/LGL/II/06 tanggal 23 Februari 2006. Hal initerjadi Karena Bank Indovest telah dilikuidasi.7.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2017 — KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO.
123 — 22
  • Bahwasampai saat ini penanganannya telah dilimpahkan kepada PUPN(Panitia Urusan Piutang Negara) pada tanggal 15 Juni 2015 sesuaiketentuan pasal 06 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230tahun 2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umumtanggal 28 Desember 2009.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2017 — MUHAMAD NURDIANSYAH bin DADANG SADELI.
123 — 17
  • jugamelanggar pasal 10 terkait persyaratan pinjaman/pembiayaan ayat (2)dan (8) Perjanjian Pinjaman /Pembiayaan nomor 85 tanggal 25 Oktoberantara pihak LPDBKUMKM dan KOHIPPI.Bahwa berdasarkan laporan dari bagian Administrasi Piutang dan danaPengalihan LPDBKUMKM Bahwa sisa pinjaman yang harus dibayaroleh KOHIPPI adalah sebesar Rp. 3.701.805.555,(tiga milyar tujuh ratussatu juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).Bahwa sampai saat ini penanganannya telah dilimpahkan kepada PUPN
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-09-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 73 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg.
Tanggal 30 Januari 2017 — ARIS RUSLAN bin JUNAIDI
154 — 272
  • PerjanjianPinjaman/Pembiayaan nomor 85 tanggal 25 Oktober antara pihakLPDBKUMKM dan KOHIPPI ;Bahwa berdasarkan laporan dari bagian Administrasi Piutang dan DanaPengalihan LPDBKUMKM bahwa sisa pinjaman yang harus dibayarHalaman 241 dari 329 Putusan No. 73/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdgoleh KOHIPPI adalah sebesar Rp. 3.701.805.555, (tiga milyar tujuhratus satu juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh limarupiah) ;Bahwa terkait pinjaman KOHIPPI sampai saat ini penanganannya telahdilimpahkan kepada PUPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/PID.SUS/2015
Tanggal 26 Februari 2015 — MARKUS SURYAWAN, DKK
408 — 376 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengganti sejumlah yang sama pada saat yangditentukan), sehingga kalau ia dianggap tidak berhatihati/salah dalam menyalurkan uangyang dipinjamnya, maka ia sebenarnya merugikan dirinya sendiri sebagai pemilik uangdan bukan lagi merugikan keuangan negara.Bahwa usahausaha Jaksa/Penuntut Umum mengambil jalan pintas denganmempidanakan perbuatanperbuatan ingkar janji harus diwaspadai, karena perusahaanperusahaan negara oleh undangundang telah diberi jalan pintas keistimewaan menagihpinjaman/hutang melalui PUPN
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 70/PID.B/2011/2011
Tanggal 7 Desember 2011 — EDY SUTIONO
154 — 74
  • Lelang eksekusi PUPN ;2. Lelang eksekusi Pengadilan ;3. Lelang eksekusi Pajak (Pemerintah Pusat/ Daerah) ;4. Lelang eksekusi harta pailit ;5. Lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UU NO.4 tahun 1996 tentang UU HakTanggungan ;6. Lelang eksekusi barang tidak dikuasai/ dikuasai Negara Dirjen Be Cukai ;7. Lelang eksekusi Barang Sitaan berdasarkan pasal 45 KUHP ;8. Lelang eksekusi barang rampasan ;9. Lelang eksekusi barang temuan ;. Lelang eksekusi jaminan Fiducia ;. Lelang eksekusi Gadai ;.
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 71/PID.B/2011/PN.MRK
Tanggal 7 Desember 2011 — SUPARNO, SH, M HUM
126 — 42
  • Lelang Ekseskusi :wR WNPwk WNLelang eksekusi PUPN ;Lelang eksekusi Pengadilan ;Lelang eksekusi Pajak (Pemerintah Pusat/ Daerah) ;Lelang eksekusi harta pailit ;Lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UU NO.4 tahun 1996 tentang UU HakTanggungan ;Lelang eksekusi barang tidak dikuasai/ dikuasai Negara Dirjen Be Cukai ;Lelang eksekusi Barang Sitaan berdasarkan pasal 45 KUHP ;Lelang eksekusi barang rampasan ;Lelang eksekusi barang temuan ;. Lelang eksekusi jaminan Fiducia ;. Lelang eksekusi Gadai ;.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-09-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2013 — HANSEN
281 — 122
  • dalam peraturan perundang undangan denganmenentukan bahwa BUMN yang menerima modal dari APBN atau APBDmaka hubungan antara modal itu dengan APBN/APBD putus, dengandemikian berarti bahwa modal yang masuk kedalam BUMN itu tunduk padaUU PT dan menjadi kekayaan dari PT itu dan andai kata badan hokummengadakan bisnis dengan pihak ketiga maka hal itu harus diselesaikanmelewati hokum perdata atau hokum acara perdata.Bahwa keputusan itu terakhir telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi denganmenentukan bahwa PUPN
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1121 — 1562
  • Jadi dari pusat ada PUPN (Panitia UrusanPiutang Negara) dan kementrian pun itu menjadi tanggung jawab kita terkaitdengan pengurusan itu baik di kementrian pengelola PNBP maupun dikementrian keuangan karna di dalam undangundang itu Sudah jelas dikatakanbahwa pengelolaan PNBP itu ada di kementrian atau lembaga dan kementriankeuangan seperti yang saya katakana bahwa itulan dua fungsi yang satusebagai pimpinan pusat, jadi SKPD pun tidak punya kewenangan mengaturmerencanakan mengelola dalam pertanggungjawaban