Sukaraja atas nama paraPenguggat yang mana apabila dihubungkan dengan kewenanganTergugat, maka sesuai kewenangan yang dimiliki berwenangmembatalkan Sertipikat Hak atas tanah apabila terjadi kesalahan /kekeliruan pada saat proses pemberian hak atas tanah, pendaftaranhak atas tanah, akibat terdapat tumpang tindin hak atas tanah,kesalahan Subyek Hak, data yuridis atau data fisik tidak benar ataukesalahan lainnya yang bersifat Hukum Administratif, sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e dan

Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangannya yangmenyatakan bahwa SHM. nomor 03595/Ds Sukaraja atas namaPembanding tumpang tindin dengan tanah yang tercantum dalam SHMnomor 00967/Ds Sukaraja atas nama Terbanding ; Hal itu dibuktikandengan Hasil rekaman video pegecekan SHM melalui Aplikasi SentuhTanahku ( dari Kementerian Agraria dan TataRuang/ATR) beserta hasilprint outnya terhadap kedua tanah tersebut bukti (P27 a,b dan c) ;Bahwa letak tanah SHM 03595/ Sukaraja atas nama Pembanding

.;5) Bahwa dari uraian diatas keputusan dikeluarkanyasertifikat tanah diuraikan Poin 4 diatas tidaklah terjaditumpang tindin dengan sertifikat tanah dengan No.4/Tahun 1996 karena sesuai dengan Pasal 28 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftarantanah dan sesuai dengan Pendaftaran Tanah SistematisLengkap, jika di keluarkan sertifikat pengganti atassertifikat sebelumnya, maka sertifikat sebelumnya menjaditidak berlaku lagi;Bahwa alasan Penggugat Poin 7 merasa dirugikan tidak dapatdibenarkan

Suratmi;e Barat : Zainuddin;b. bahwa Tanah milik Penggugat diperoleh dengan jual beli yang sahdengan Abdul Hamim pada tahun 1992, dan hingga saat iniPenggugat tidak pernah mengalihkan seluruh maupun sebagiantanah sengketa kepada orang lain, serta masih menguasai secaraterus menerus, mengelola dan menikmati hasil dari tanah tersebuttanpa gangguan dari pihak lain, akan tetapi berdasarkan suratjawaban klarifikasi, Tergugat menyampaikan informasi di atas tanahPenggugat telah terjadi tumpang tindin dengan

MISP adalah TANAHHalaman 19 dari 88 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN SbsNEGARA yang tidak ada tumpang tindin kepemilikan dengan masyarakatsetempat;Bahwa Penggugat juga sudah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 11April 2017 terkait Laporan Polisi Nomor ; LP/101/IV/Kalbar/Res Sambas tanggal 6April 2017 tentang dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di LokasiPT.

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang PihakMenimbang, bahwa dalam Eksepsi perihal Gugatan Penggugat KurangPihak, Tergugat mendalilkan bahwa seharusnya Penggugat juga menarik pihakpihakyang berperan dalam pemberian Izin Lokasi dan pihakpihak yang menerbitkan SuratKeputusan dalam proses pemberian HGU kepada Tergugat, serta pihakpihak yangmenyatakan tanah obyek sengketa tidak tumpang tindin dengan kepemilikanMasyarakat Desa antara lain:Ketua Adat Desa Sabung;Ketua Badan Permusyawaratan Desa;Kepala Desa Sabung

danmengelola tanah tersebut, seperti dengan membangun rumahperistirahatan secara permanen dan gazebo (rumah pendukung)diatas lahan tersebut tanpa menghiraukan hak Penggugat sebagaipemilik sah dengan SIIM No. 293/MegamendungHalaman 14 huruf E angka 4Bahwa berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut,maka kiranya sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabilaKeputusan Tergugat berupa Obyek Sengketa dan ObyekSengketa II yang keberadaannya berdasarkan data yuridis maupundata fisik saling tumpang tindin

Megamendung tanggal 21 Februari2021, berdasarkan Surat Ukur No. 854 /Megamendung/2020 tanggal 10Desember 2020 seluas 7.521 M2 atas nama Bong Tjing Djung dan SertipikatHak Pakai (SHP) No. 0400/Megamendung tanggal 21 Februari 2021,berdasarkan Surat Ukur No. 853/Megamendung/2020 tanggal 10 Desember2020, seluas 3.114 M2, atas nama Bong Tjing Djung sebagaimana yangtermuat dalam bukti T1, T2, T3, Tl INT 22 dan T.IL INT 23;Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan karena SHP objek sengketadiduga bertumpang tindin

Nomor 343 K/Pdt/2017mempertimbangkan Bukti T.IV3 (Berita Acara Gelar Internal) tanpamempertimbangkan bukti T.Il 4 (Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Gowa) sebab kedua bukti tersebut sangat bersesuaian antarasatu dengan yang lain;Bahwa Bukti T.Il4 dengan tegas menyatakan letak SHM Nomor 64/Pattallansang dengan SHM Nomor 00326/Pattallassang tidak salingtumpang tindin melainkan berbatasan, kemudian dikaitkan pula BeritaAcara Pengukuran dan Pengembalian Batas Kantor Badan Pertanahankabupaten Gowa

BERTENTANGAN/BERTOLAK BELAKANG,TIDAK SINKRON, SALING MENIADAKANSINGKIR MENYINGKIRKANSATU SAMA LAINSemestinya Penggugat mencermati dan memahami dengan baik gugatanyang diajukannya sendiri haruslah disusun secara cermat dan jelas, baikyang menyangkut kronologi kejadian maupun kualifikasi perbuatan.Majelis hakim yang mulia, apabila dicermati secara seksama, gugatan aquo Penggugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dibuat secara tergesagesa, gegabah, tidak cermat,tumpang tindin

Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat berbedadan tidak boleh dicampuradukan dalam suatu surat gugat, karena haltersebut biasa menyebabkan adanya kekaburan dalam suatu gugatan;Dalildalil gugatan Penggugat adalah tumpang tindin dan bertolakbelakang antara dalil yang satu dengan yang lainnya, yaitu pada dalilangka 14 dan 15.

Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;Bahwa hal tersebut juga senyatanya ditegaskan dalam putusan PengadilanNegeri Bantul, tertanggal O5 April 2018, dalam perkara Nomor26/PDT.G/2017/PN.BTL;Bahwa atas hal tersebut, dengan demikian Perlawanan Pihak KetigaTerhadap Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.Pwt Yang Diajukan Pelawan Sepatutnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima(Niet onvanklijke Verklaard);Bahwa adanya 2 (Dua) Upaya Hukum Yang Dilakukan Pelawan, ManaBerakibat Terjadi Tumpang Tindin

Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)bahwa Asas Kepastian Hukum dibidang perpajakan meletakkanhukum sebagai pedoman yang bersifat pasti sehingga pemenuhanhak dan kewajiban perpajakan dilakukan tanpa adanya keraguantidakperpajakan bagi Wajib Pajak;dan terdapat tumpang tindin pelaksanaan kebijakanbahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, LNG Project memilikiskema bisnis yang tidak normal atau tidak lazim dalam ketentuanperpajakan, Pemohon Banding dalam menjalankan kewajibanpenugasan pemerintah mengalami

NINDA PRATAMAVRIESINDO meminta data & izin Sistem Komunikasi Kabel LautPara Penggugat dan dalam pembahasan ditemukan kemungkinanoverlap (tumpang tindin) antara lokasi reklamasi dengan posisiSistem Komunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat, serta ParaPenggugat menyampaikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor94 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan SistemKomunikasi Kabel Laut ;Pada tanggal 22 Januari 2015 diadakan pertemuan antara AsosiasiSistem Komunikasi Kabel Laut Indonesia (ASKALSI) denganPT

BPNKotabaru untuk mengambil 2 titik koordinat yaitu di blok 14 dan blok19: Ahli menerangkan bahwa untuk dapat menetukan titik koordinattermasuk kedalam objek lelang perlu di analisa kembali karena objeklelang tersebut ada yang sudah HGU ada yang diluar HGU, khususuntuk keterangan BPN hanya mengenai HGU; Ahli ditanya mengenai status tanah milik masyarakat yangtumpah tindih dengan izin usaha perkebunan, pendapat ahli ketika izinusaha perkebunan terbit untuk mendapatkan perolehan tanah yangtumpang tindin

dibebaskan dari segalatuntutan hukum;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwatersebut penutut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukumterdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, tentang pembelaantersebut yang menyatakan terdakwa tidak terbukti telah Majelis Hakimpertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur tersebut diatas, sehinggaMajelis Hakim tidak mempertimbangkan secara khusus lagi agar tidak terjaditumpang tindin

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkanKeputusan TUN berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 226 atas namaPemerintah Kabupaten Dairi yang tumpang tindin dengan tanah Penggugatyang bertentangan dengan ketentuan didalam Pasal 17 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Tata Caraq Pendaftaran Tanahmenyebutkan :1.

dinyatakan tidak dapat diterima.Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormatuntuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau setidaktidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard).Halaman 14 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/P/FP/2021/PTUN.SBY.5,1.Permohonan Pemohon Kabur Dan Tidak Jelas (obscuur libel);Bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel)karena Pemohon dalam menguraikan dalildalil posita gugatansaling tumpang tindin

per7 Maret 2016 adalah sebesar US2.096.189,40 ( Dua juta sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluhsembilan koma empat puluh sen Dolar Amerika );Pelanggaran Etika Profesi Dan Bercampurnya Kepentingan Antara ParaPelawan Dengan Terlawan 1 yang Merugikan Terlawan ;Bahwa Kuasa Hukum Para Pelawan dalam perkara a quo sebelummengajukan perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jugamenjadi kuasa hukum dari Terlawanll (Bukti sebagaimana terlampir),sehingga dengan demikian akan terjadi tumpang tindin

MISP adalah TANAHHalaman 19 dari 88 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN SbsNEGARA yang tidak ada tumpang tindin kepemilikan dengan masyarakatsetempat;Bahwa Penggugat juga sudah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 11April 2017 terkait Laporan Polisi Nomor ; LP/101/IV/Kalbar/Res Sambas tanggal 6April 2017 tentang dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di LokasiPT.

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang PihakMenimbang, bahwa dalam Eksepsi perihal Gugatan Penggugat KurangPihak, Tergugat mendalilkan bahwa seharusnya Penggugat juga menarik pihakpihakyang berperan dalam pemberian Izin Lokasi dan pihakpihak yang menerbitkan SuratKeputusan dalam proses pemberian HGU kepada Tergugat, serta pihakpihak yangmenyatakan tanah obyek sengketa tidak tumpang tindin dengan kepemilikanMasyarakat Desa antara lain:Ketua Adat Desa Sabung;Ketua Badan Permusyawaratan Desa;Kepala Desa Sabung

Kampar yang berasal dari 50 (lima puluh)Sertipikat Hak Milik atas nama SARMA SIHOMBING, DKK, namun sejaktanah yang dikuasai, dikelola, digarap Para Penggugat yang menjadi objeksengketa dalam perkara A Quo hingga proses sampai terbitnya SertipikatHak Milik atas nama Para Penggugat tidak pernah terjadiperselisinan/sengketa ataupun terjadi tumpang tindin dengan SertipikatHak Milik atas nama SARMA SIHOMBING, DKK maupun pihak lain.Bahwa setelah terjadinya peralinan hak atas 50 (lima puluh) Sertipikat

GUGATAN KABUR1 Bahwa, dalam Gugatan ini, Para Penggugat menyatakan BidangTanah yang dimiliknya tumpang tindin dengan Bidang Tanah MilikTergugat!, tetapi Para Penggugat tidak pernah menyebutkan batasbatas tanahnya, sehingga Gugatan Penggugat seperti gugatankhayalan, membingungkan Tergugatl. Perlu diketahui Yang MuliaMajelis Hakim Perkara ini, bahwa batasbatas Bidang Tanah milikTergugat!

KEDAP SAYAAQDitetapkan di Sendawar Pada tanggal 14 DES 2006, MEMUTUSKANMenetapkan : ternyata tertulis pada bagian KEDUA angka 4 : Hubunganantara Pemegang Kuasa Pertambangan dengan Pihak Ketiga menjaditanggung jawab pemegang kuasa pertambangan, apabilaterjaditumpang tindin wilayah dengan kepentingan lahan lainnya, makaPemegang Kuasa Pertambangan sebelum melaksanakan kegiatandalam wilayah tersebut terlebin dahulu menyelesaikan sesuai ketentuanyang berlaku ; dan pada angka 13 disebutkan : Kelalaian

Kedap Sayaaq, karena SuratHalaman 92 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN SdwKuasa Pertambangan tersebut dikeluarkan oleh Turut Tergugat melalui prosessesuai ketentuan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan PembebasanTanah/Lahan Penggugat, telah diatur pada bagian Kedua angka 4 SuratKeputusan tersebut, bahwa hubungan antara Pemegang Kuasa Pertambangandengan Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab Pemegang KuasaPertambangan, apabila terjadi tumpang tindin wilayah dengan kepentinganlahan lainnya, maka

Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat yang telah menerbitkanobjek sengketa, sehingga tumpang tindin dengan tanah hak milikPara Penggugat adalah telah bertentangan dengan asasasas umumPemerintahan yang baik, Pasal 53 ayat (2) b Undangundang No. 9Tahun 2004, serta penjelasannya, dalam hal ini:eo Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negarahukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturanperundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.Asas

Bahwa untuk menjamin terjadinya kepastian hukum dan agar tidakterjadi tumpang tindin putusan pengadlian antara Perkara Register Nomor:471/PDT G/2017/PNJKT.Sel., dengan perkara aquo, maka beralasanmenurut hukum jika TERGUGAT II memohon kepada Majelis HakimPemeriksa Perkara Nomor: 667/PDT.G/2017/PN.JKT Sel., untuk kiranyaHal. 13 Put. No36/ Pdt/2020/PT. DKIberkenan menyatakan gugatan perkara aquo tidak dapat diterima;C.GUGATAN KABUR (KARENA TIDAK MENYEBUTAN LOKASI DANBATAS BATAS TANAH)11.