Untuk membuktikan apakah ada tumpang tindin antara TanahPENGGUGAT dengan tanah yang diklaim Tergugat; dand. Agar dalam Sidang Pemeriksaan Setempat dapat menjadi memberikanketerangan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini Sesuaidata yuridis tanah yang dimiliki Turut Tergugat.Halaman 7 dari 78 PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2020/PN.JmbTERBUKTI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT DAN TURUTTERGUGAT26.

;Bahwa dengan adanya penyebutan pihak Tergugat II dan Turut Tergugatyang tumpang tindin dan rancu tersebut, maka telah membawakonsekwensi yuridis yang cukup serius karena selain tidak lazim terjadidalam praktik penyusunan sebuah gugatan dalam suatu perkara perdata,juga telah membawa kesulitan tersendiri bagi Tergugat II dan TurutTergugat dalam menjawab dalildalil Gugatan Para Penggugat karenaTergugat Il dan Turut Tergugat menjadi bingung apakah gugatan ParaPenggugat a quo ditujukan kepada Sekolah

(vide M.Yahya Harahap, SH, ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi BidangPerdata, 1989, hal. 322) ;n nnn nnn nnn nnn nnn nnn25.Bahwa jika seandainya quod non, ada tanah sebagaimana dimaksudPara Terlawan dalam putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkatPeninjauan Kembali No. 94 PK/Pdt//2004 tanggal 03 Oktober 2007,jelas objek tanah tersebut berada di luar atau tidak mungkinbertumpang tindin dengan tanah yang dimaksud dalam sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) No. 436/Desa Saentis dan HGB No. 48/DesaSaentis milik

Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;Bahwa hal tersebut juga senyatanya ditegaskan dalam putusan PengadilanNegeri Bantul, tertanggal O5 April 2018, dalam perkara Nomor26/PDT.G/2017/PN.BTL;Bahwa atas hal tersebut, dengan demikian Perlawanan Pihak KetigaTerhadap Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.Pwt Yang Diajukan Pelawan Sepatutnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima(Niet onvanklijke Verklaard);Bahwa adanya 2 (Dua) Upaya Hukum Yang Dilakukan Pelawan, ManaBerakibat Terjadi Tumpang Tindin

Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)bahwa Asas Kepastian Hukum dibidang perpajakan meletakkanhukum sebagai pedoman yang bersifat pasti sehingga pemenuhanhak dan kewajiban perpajakan dilakukan tanpa adanya keraguantidakperpajakan bagi Wajib Pajak;dan terdapat tumpang tindin pelaksanaan kebijakanbahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, LNG Project memilikiskema bisnis yang tidak normal atau tidak lazim dalam ketentuanperpajakan, Pemohon Banding dalam menjalankan kewajibanpenugasan pemerintah mengalami

NINDA PRATAMAVRIESINDO meminta data & izin Sistem Komunikasi Kabel LautPara Penggugat dan dalam pembahasan ditemukan kemungkinanoverlap (tumpang tindin) antara lokasi reklamasi dengan posisiSistem Komunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat, serta ParaPenggugat menyampaikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor94 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan SistemKomunikasi Kabel Laut ;Pada tanggal 22 Januari 2015 diadakan pertemuan antara AsosiasiSistem Komunikasi Kabel Laut Indonesia (ASKALSI) denganPT

BPNKotabaru untuk mengambil 2 titik koordinat yaitu di blok 14 dan blok19: Ahli menerangkan bahwa untuk dapat menetukan titik koordinattermasuk kedalam objek lelang perlu di analisa kembali karena objeklelang tersebut ada yang sudah HGU ada yang diluar HGU, khususuntuk keterangan BPN hanya mengenai HGU; Ahli ditanya mengenai status tanah milik masyarakat yangtumpah tindih dengan izin usaha perkebunan, pendapat ahli ketika izinusaha perkebunan terbit untuk mendapatkan perolehan tanah yangtumpang tindin

Nomor 343 K/Pdt/2017mempertimbangkan Bukti T.IV3 (Berita Acara Gelar Internal) tanpamempertimbangkan bukti T.Il 4 (Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Gowa) sebab kedua bukti tersebut sangat bersesuaian antarasatu dengan yang lain;Bahwa Bukti T.Il4 dengan tegas menyatakan letak SHM Nomor 64/Pattallansang dengan SHM Nomor 00326/Pattallassang tidak salingtumpang tindin melainkan berbatasan, kemudian dikaitkan pula BeritaAcara Pengukuran dan Pengembalian Batas Kantor Badan Pertanahankabupaten Gowa

BERTENTANGAN/BERTOLAK BELAKANG,TIDAK SINKRON, SALING MENIADAKANSINGKIR MENYINGKIRKANSATU SAMA LAINSemestinya Penggugat mencermati dan memahami dengan baik gugatanyang diajukannya sendiri haruslah disusun secara cermat dan jelas, baikyang menyangkut kronologi kejadian maupun kualifikasi perbuatan.Majelis hakim yang mulia, apabila dicermati secara seksama, gugatan aquo Penggugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dibuat secara tergesagesa, gegabah, tidak cermat,tumpang tindin

Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat berbedadan tidak boleh dicampuradukan dalam suatu surat gugat, karena haltersebut biasa menyebabkan adanya kekaburan dalam suatu gugatan;Dalildalil gugatan Penggugat adalah tumpang tindin dan bertolakbelakang antara dalil yang satu dengan yang lainnya, yaitu pada dalilangka 14 dan 15.

Penggugat tidak dapat membuktikan kepentinganhukumnya;Bukti P.II1 yaitu Surat Penyerahan Hak tanggal 24 September 1985dari Mahrun Sinaga kepada Sumardi (Penggugat II) adalah ternyatabidang tanah dan namanama pemilik tanah berbatasan terdapattumpang tindin yang menunjukkan ketidakjelasan atau kekaburan batasbatas tanah dan lokasi bidang tanah An.Sumardi yang menjadi dasaratau dalildalil gugatan Para Penggugat yaitu Antara nama pemilik yangberbatasan dan lokasi bidang tanah Sumardi dengan tanah MasnenPurba

/V7 ini adalah ternyata bidang tanah dan namanamapemilik tanah berbatasan terdapat tumpang tindin yang menunjukkanketidakjelasan atau kekaburan batasbatas tanah dan lokasi bidangtanah An.

per7 Maret 2016 adalah sebesar US2.096.189,40 ( Dua juta sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluhsembilan koma empat puluh sen Dolar Amerika );Pelanggaran Etika Profesi Dan Bercampurnya Kepentingan Antara ParaPelawan Dengan Terlawan 1 yang Merugikan Terlawan ;Bahwa Kuasa Hukum Para Pelawan dalam perkara a quo sebelummengajukan perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jugamenjadi kuasa hukum dari Terlawanll (Bukti sebagaimana terlampir),sehingga dengan demikian akan terjadi tumpang tindin

dibebaskan dari segalatuntutan hukum;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwatersebut penutut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukumterdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, tentang pembelaantersebut yang menyatakan terdakwa tidak terbukti telah Majelis Hakimpertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur tersebut diatas, sehinggaMajelis Hakim tidak mempertimbangkan secara khusus lagi agar tidak terjaditumpang tindin

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkanKeputusan TUN berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 226 atas namaPemerintah Kabupaten Dairi yang tumpang tindin dengan tanah Penggugatyang bertentangan dengan ketentuan didalam Pasal 17 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Tata Caraq Pendaftaran Tanahmenyebutkan :1.

dinyatakan tidak dapat diterima.Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormatuntuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau setidaktidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard).Halaman 14 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/P/FP/2021/PTUN.SBY.5,1.Permohonan Pemohon Kabur Dan Tidak Jelas (obscuur libel);Bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel)karena Pemohon dalam menguraikan dalildalil posita gugatansaling tumpang tindin

MISP adalah TANAHHalaman 19 dari 88 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN SbsNEGARA yang tidak ada tumpang tindin kepemilikan dengan masyarakatsetempat;Bahwa Penggugat juga sudah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 11April 2017 terkait Laporan Polisi Nomor ; LP/101/IV/Kalbar/Res Sambas tanggal 6April 2017 tentang dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di LokasiPT.

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang PihakMenimbang, bahwa dalam Eksepsi perihal Gugatan Penggugat KurangPihak, Tergugat mendalilkan bahwa seharusnya Penggugat juga menarik pihakpihakyang berperan dalam pemberian Izin Lokasi dan pihakpihak yang menerbitkan SuratKeputusan dalam proses pemberian HGU kepada Tergugat, serta pihakpihak yangmenyatakan tanah obyek sengketa tidak tumpang tindin dengan kepemilikanMasyarakat Desa antara lain:Ketua Adat Desa Sabung;Ketua Badan Permusyawaratan Desa;Kepala Desa Sabung

Kampar yang berasal dari 50 (lima puluh)Sertipikat Hak Milik atas nama SARMA SIHOMBING, DKK, namun sejaktanah yang dikuasai, dikelola, digarap Para Penggugat yang menjadi objeksengketa dalam perkara A Quo hingga proses sampai terbitnya SertipikatHak Milik atas nama Para Penggugat tidak pernah terjadiperselisinan/sengketa ataupun terjadi tumpang tindin dengan SertipikatHak Milik atas nama SARMA SIHOMBING, DKK maupun pihak lain.Bahwa setelah terjadinya peralinan hak atas 50 (lima puluh) Sertipikat

GUGATAN KABUR1 Bahwa, dalam Gugatan ini, Para Penggugat menyatakan BidangTanah yang dimiliknya tumpang tindin dengan Bidang Tanah MilikTergugat!, tetapi Para Penggugat tidak pernah menyebutkan batasbatas tanahnya, sehingga Gugatan Penggugat seperti gugatankhayalan, membingungkan Tergugatl. Perlu diketahui Yang MuliaMajelis Hakim Perkara ini, bahwa batasbatas Bidang Tanah milikTergugat!

KEDAP SAYAAQDitetapkan di Sendawar Pada tanggal 14 DES 2006, MEMUTUSKANMenetapkan : ternyata tertulis pada bagian KEDUA angka 4 : Hubunganantara Pemegang Kuasa Pertambangan dengan Pihak Ketiga menjaditanggung jawab pemegang kuasa pertambangan, apabilaterjaditumpang tindin wilayah dengan kepentingan lahan lainnya, makaPemegang Kuasa Pertambangan sebelum melaksanakan kegiatandalam wilayah tersebut terlebin dahulu menyelesaikan sesuai ketentuanyang berlaku ; dan pada angka 13 disebutkan : Kelalaian

Kedap Sayaaq, karena SuratHalaman 92 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN SdwKuasa Pertambangan tersebut dikeluarkan oleh Turut Tergugat melalui prosessesuai ketentuan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan PembebasanTanah/Lahan Penggugat, telah diatur pada bagian Kedua angka 4 SuratKeputusan tersebut, bahwa hubungan antara Pemegang Kuasa Pertambangandengan Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab Pemegang KuasaPertambangan, apabila terjadi tumpang tindin wilayah dengan kepentinganlahan lainnya, maka

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.Dengan demikian jelas pula bahwa dalam perkara a quoPengadilan Negeri Banjarnegara tidak berwenang.Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas/obscuur liable, didalam dalil gugatan sebanyak 20 (dua puluh) poin PENGGUGATtidak menguraikan secara jelas peraturanperaturan mana yangtelah dilanggar oleh TERGUGAT s/d TERGUGAT V dan VI,selain itu pula PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelasbatasbatas tanah milik TERGUGAT yang dalilkan olehPENGGUGAT sebagai tumpang tindin

Bahwa postita gugatan Penggugat tentang tenggang waktu gugatanpoint ke 2 halaman 3 dan point ke 5 halaman 4 yang menurutPenggugat terjadi tumpang tindin antara objek perkara dengansertipikat Hak Milik Nomor 243 Desa Tansaril dan sertipikat Hak MilikNomor 245 Desa Tansaril tampak jelas bahwa permasalahan yangterjadi adalah mengenai sengketa kepemilikan hak berkaitan denganobjek perkara sehingga menurut Tergugat jelas bahwa kewenanganuntuk mengadili perkara a quo berada di Pengadilan Negeri.b.