Ditemukan 1378 data
M. KEMAL PASHA ZAHRIE, SH
Terdakwa:
YAHYA Bin MAT SALEH
127 — 56
Unsur Sesuatu barang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Suatu barang dalam hal iniadalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujudyang dapat dihaki atau dimiliki oleh Seseorang atau subyek hukum lainnya.Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta apiyang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, KitabUndangundang Hukum Pidana dan Kitab Undangundang Hukum Acara PidanaHalaman 49 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN.
293 — 20
diajukan oleh Para Tergugat.Bahwa terhadap dalil gugatan halaman 4 nomor 9 Para Tergugat menanggapinya sebagaiberikut :Bahwa dalam rumusan Pasal 4 ayat (4) disebutkan bahwa apabila di atas tanah yang akandiberikan Hak Guna Usaha tersebut terdapat bangunan dan/atau tanaman milik pihak lainyang keberadaannya sah secara hukum, maka pemegang Hak Guna Usaha dibebankanuntuk memberikan ganti kerugian kepada pemilik bangunan/tanaman yang ada di areal itusebagai penghargaan terhadap hak atas tanah yang dihaki
KOPERASI JASA MIETRA PERJUANGAN KITA
Tergugat:
1.PT. GEMAREKSA MEKARSARI
2.KOPERASI PERJUANGAN KITA BERSAMA
197 — 110
Bahwa oleh karena lahan seluas 284,23 HA (dua ratus delapanpuluh empat koma dua puluh tiga hektare), masih dikuasai dan dihaki olehTERGUGAT II yang mendapat bantuan dan berkerjasama denganTERGUGAT sehingga hal ini sudah selayaknya apabila TERGUGAT Il,dihukum untuk meninggalkan, menyerahkan dan mengembalikan lahanseluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tigahektare), kepada PENGGUGAT dalam keadaan semula yang sempurnadan bebas dari beban hak apapun baik itu diatasnya seperti
122 — 41
Penguasaan secara yuridis dilandasi hakyang dilindungi oleh hukum dan memberi kewenangankepada pemegang hak untuk menguasai secara fisiktanah yang dihaki, tapi ada juga penguasaan secarayuridis yang kewenangan penguasaan fisiknyadilakukan oleh pihak lain, misalnya karena adanyaperjanjian sewa menyewa, gadai atau perjanjian19bagi hasil dll.
92 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dinas Kesehatan DKI tidakmemiliki bukti yang kuat dalam mengajukan klaim atas tanah yang nyatanyata dihaki oleh Terdakwa ;Selanjutnya, setelah kami telaah dengan baik, ternyata terhadapbangunan yang berada diatas tanah tersebut, terdapat sebuah surat izinmendirikan bangunan (IMB). Kami Mohon Majelis Hakim Meneliti BuktiTersebut Yang Berada dalam daftar bukti yang diajukan oleh JPUdiurutan nomor urut 63 terdapat 1 (satu) lembar Fotokopi SuratPernyataan IMB tanggal 17 oktober 1978 an dr.
119 — 24
menyewakan tanah objek sengketa/perkara kepada pihak lain untukkeuntungan Tergugat Il, dan kerugian tersebut sewa tanah sebesarRp.40.000.000, setiap tahunnya berarti 21 X Rp. 40.000.000, = Rp.840.000.000, sedangkan kerugian immaterial sesuai dan sepadandengan kesalahan dari Tergugat II dan penderitaan batin yang ditanggungoleh para ahli waris termasuk Penggugat, maka ditetapkan dalam bentukuang sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);49.Bahwa mengingat saat ini tanah obyek sengketa telah dihaki
88 — 35
Berdasarkan Putusan LandraadAmboina No.43/1906 tanggal 27 Agustus 1907, Dusun Pusaka Eung telah dibagibagian kepada Jacobus Tuhumury dan % bagian lagi kepada Jacob Tuhumury yangsampai kini turun kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalamKonvensi ;Menimbang, bahwa tanah yang kini dihaki oleh Penggugat dalam Rekonvensi/ Tegugat dalam Konvensi adalah tanah sebagaimana dalam Putusan PengadilanNegeri Ambon No.151/Pdt.G/1995/PN.AB tanggal 29 Juli 1996 jo.
152 — 52
Denganadanya hak penguasaan atas tanah, maka menimbulkan serangkaianwewenang, kewajiban beserta larangan bagi pemegang hak untuk berbuatsesuatu atas tanah yang dihaki (vide buku Hukum Agraria Indonesia Sejarahpembentukan undangundang pokok agraria, isi, dan pelaksanaannya karanganProf.
575 — 518 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pernyataan Direktur Gelanggang Olah Raga Senayantanggal 27 Juli 1972 No. 34/Dir/VII/1972 ;Bahwa dengan demikian sejak saat tersebut butir a danb di atas, tanah yang dikuasai dan dihaki olehPenggugat tidak lagi bagian dari kompleks tanah GeloraSenayan yang letaknya pun tidak di tengahtengahmelainkan berada di luar lingkungan Kompleks GeloraSenayan ;2.
Terbanding/Penggugat I : ACENG ABDULLOH
Terbanding/Penggugat II : AZIS
Terbanding/Penggugat III : AGUS HERWANTO
Terbanding/Penggugat IV : RASDI
Terbanding/Penggugat V : RADIMAN
Terbanding/Penggugat VI : SUGIONO
Terbanding/Penggugat VII : SAEFUDIN
Terbanding/Penggugat VIII : TOMIN
Terbanding/Penggugat IX : RASIDI
Terbanding/Penggugat X : SUWARDI
Terbanding/Penggugat XI : SRI WAHYUNI
Terbanding/Penggugat XII : MAYA SARI
Terbanding/Penggugat XIII : ENGKOM SYARIPUDIN
Terbanding/Penggugat XIV : JUMIATI
Terbanding/Penggugat XV : ASEP BASRI
Terbanding/Penggugat XVI : RUSTANDI
Terbanding/Penggugat XVII : ASEP KOSWARA
Terbanding/Penggugat XVIII : HAMDANI
Terbanding/Penggugat XIX : SAHIDIN
Terbanding/Penggugat XX : M, ROBI
Terbanding/Penggugat XXI : AMIN KAMUDIN
Terbanding/Penggugat XXII : MUHLISIN
Terbanding/Penggugat
34 — 29
tanah tanpa ada landasanhaknya (illegal) tidak dibenarkan dan diancam dengan sanksipidana;Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hakyang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukumterhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggotamasyarakat maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika gangguantersebut tidak ada landasan hukumnya;Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untukkeperluan apapun (juga untuk kepentingan umum) perolehan tanahyang dihaki
145 — 94
jutarupiah) untuk melakukan kerjasama valuta asing/IDR denganorang lain, merupakan tindakan yang tidak patut, karena iatidak mempunyai hak untuk melakukan itu; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangandi atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsurMenguasai secara melawan hukum telah terpenuhi secara sahdan meyakinkan menurut hukum; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu bendadalam hal ini adalah segala sesuatu) benda baik = yangberwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki
1.Yuliati Susetyo Wardani
2.Rini Purwani Hadjari Widjajanto
3.Ir. H. Harijadi
Tergugat:
3.Yayasan Delta Surya Sidoarjo
4.DOKTER ENDANG RANA PRADATA atau DOKTER ENDANG SIKANDINI
5.LISYE HARTINI
6.DOKTER AGUSTINUS GONDO TRI HARJONO, SP.PD
7.NYONYA DOKTER R. SIDHARTI SOEHITA SATJADIBRATA
Turut Tergugat:
ACHYANI YULIARTI, S.H.
60 — 11
Bagian kepemilikan PARA PENGGUGAT adalah sebagiantidak terpisah dari seluruh kekayaan bersama tersebut, namun yangHalaman 53 dari 85, Putusan Nomor 303/Padt.G/2020/PN.Sda34.55.36.dituntut PARA PENGGUGAT adalah nilai selurunh kekayaan milik bersama,setelah diperjuangkan menjadi milik Yayasan, kKemudian dituntut kembaliuntuk dihaki dan dimiliki sendiri seluruhnya;Bahwa padahal semua tindakan yang telah dilakukan adalah denganpersetujuan segenap anggota KSURSDS termasuk PARA PENGGUGATdan secara prosedur
52 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 603K/Pdt/201022bahwa tanah hak dan bangunan serta tanaman tersebut diatas tidak dikenakan sesuatu sitaan atau tersangkutsebagai tanggunganuntuk sesuatu piutang atau diberati dengan beban bebanlainnya", padahal tanah tersebut telah dikuasai,dihaki, dimiliki oleh Tergugat s/d Tergugat VII ataupara Tergugat.
96 — 68
Bahwa sekitar tahun 19931994 Alm.Supawati alias Bibi ayang meminta tolong kepadaLALU AKHMAD WAHYAN ( Tergugat 6 ) melalui perantaraan SAMSUTRISNO,AH mengantarkan suratsurat tanah kepada Tergugat 6 untuk diuruskansertifikat atas tanahtanah obyek sengketa yang di beli tersebut dan sekalian untukmengawasi tanahtanah tersebut,akan tetapi sampai dengan saat ini sertifikat yangdiminta diurus oleh yang bersangkutan tidak terbit dan bahkan tanah obyek sengketatelah dihaki dan dijual sendiri oleh Lalu Akhmad
109 — 46
Tanah yang tidak atau belum dihaki dengan hakhak perorangandan dikuasai penuh oleh Negara; danb.
57 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Siti Wardani);Bahwa SHGB Nomor 1864 dan SHGB Nomor 02100 adalah sertifikat yangditerbitkan oleh Turut Tergugat VII dan warkahwarkah kedua sertifikattersebut ada pada Turut Tergugat VII;Bahwa tanah SHGB Nomor 1864, yaitu seluas 4.843 m* (empat ribudelapan ratus empat puluh tiga meter persegi) telah dihaki dan dikuasaioleh Tergugat karena pembelian dari Tergugat Il (PT PermadaniInterland) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 206/2012 tertanggal 16Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Rika Silviana, S.H.
90 — 45
Putusan Nomor : 11/PUUV/2007 mengenai pengujian undang undang Nomor : 56Prp Tahun 1960 tersebut, oleh karenanya kepemilikandan cara perolehan Para Penggugat masih harusdibuktikan dalam persidangan, hal ini sesuai denganPasal 1865 KUHPerdata yang mensyaratkan*bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyaihak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantahsuatu. hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa,diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwatersebut ;72Bahwa tanah yang dihaki
374 — 130
Harta sebagaimana suratketerangan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Cterjadi percampuanharta atatan Sipil DKI Jakarta Raya Nomor : 603/1/755.23 tertanggal 21 Mei 2002,sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 KUHPerdata/BW, makademi hukum dalam perkawinan kedua tersebut Telah terjadi percampuran hartasepenuhnya ;32VIVIVillBahwa kecuali Bilyet DepositoBilyet Deposito atas nama PEWARIS masih tersimpan diBankbank yang bersangkutan, maka secara keseluruhan asetaset tersebut dihaki
169 — 40
hubunganhukum kongkret dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, hak inimerupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum TanahNasional, bahwa Hak Bangsa ini merupakan terminologi dari pasal 1 ayat (1),ayat (2), dan ayat (3), hak bangsa ini meliputi unsurunsur pemegang hakdiartikan bahwa subyek hak bangsa adalah seluruh rakyat Indonesia sepanjangmasa yang bersatu dengan bangsa Indonesia, yaitu generasigenerasiterdahulu, sekarang dan generasigenerasi yang akan datang, selanjutnyatanah yang dihaki
1.ANNI SIREGAR PULUNGAN
2.ROKY RAHMAT
Tergugat:
Kepala Kantor PertanahanWilayah Kota Jakarta Barat
357 — 244
Putusan Nomor: 184/G/2021/PTUNJKT.Si:38.39.40.41.Bahwa, menurut Boedi Harsono, hak atas tanah merupakan hakpenguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajibandan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenaitanah yang dihaki.