Ditemukan 1378 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-11-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 447/Pid.B/2019/PN Gns
Tanggal 17 Maret 2020 — Penuntut Umum:
M. KEMAL PASHA ZAHRIE, SH
Terdakwa:
YAHYA Bin MAT SALEH
12756
  • Unsur Sesuatu barang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Suatu barang dalam hal iniadalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujudyang dapat dihaki atau dimiliki oleh Seseorang atau subyek hukum lainnya.Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta apiyang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, KitabUndangundang Hukum Pidana dan Kitab Undangundang Hukum Acara PidanaHalaman 49 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN.
Register : 28-04-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 8 Desember 2016 — - PT. REA KALTIM PLANTATION. Dalam hal ini melalui MARK A PARRY selaku Direktur Utama yang berkedudukan di Samarinda, beralamat di Jl. H. Hasan Basri No. 21-A Samarinda, Kalimantan TImur; Untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................... PENGGUGAT; Pihak Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni: 1. O. FITRIAJAYA TOER, S.H.; 2. TEGUH ARBIANTO, SH.; Kesemuanya adalah Advokad beralamat di beralamat di Jl. H. Hasan Basri No. 21-A Samarinda, Kalimantan TImur; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No. W.18-U4/208/HK.02.1/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015; LA UNA, laki-laki, lahir di Muna, tanggal 15 Juli 1942, agama Islam, Pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat RT.02 Desa Muai, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara; selanjutnya disebut ........................................................................ TERGUGAT I; 2. ALPIAN, laki-laki, lahir di Muai, tanggal 03 Mei 1978, agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, alamat Komplek perumahan Cakra Estate Sub Divisi PT. REA Kaltim Plantation, RT. 04, Desa Long Beleh, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara; selanjutnya disebut ................................................................................. TERGUGAT II; 3. HUSPIADI, laki-laki, lahir di Muai, tanggal 05 Juli 1981, agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, alamat RT. 01 Desa Muai, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara; selanjutnya disebut ................................................................................ TERGUGAT III; 4. LA DEHE, laki-laki, lahir di Muai, tanggal 01 Juli 1950, agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan SD, alamat RT. 02 Desa Muai, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara; selanjutnya disebut ................................................................................ TERGUGAT IV; Para Penggugat dalam hal ini telah menunjuk dan memilih domisili Kuasanya yakni : 1. MUHAMMAD RIZAL RAMBE, SH. MH; 2. IKHSAN NUR FAJRI, SH; Kesemuanya adalah Advocad yang pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pijar Nusantara (LBH-PINUS) yang beralamat di Jl. Ahmad Muksin, No. 24, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2016; BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Cq. KANTOR PERTANAHAN KAB. KUTAI KARTANEGARA alamat di Tenggarong; Selanjutnya disebut sebagai ...............................................TURUT TERGUGAT;
29320
  • diajukan oleh Para Tergugat.Bahwa terhadap dalil gugatan halaman 4 nomor 9 Para Tergugat menanggapinya sebagaiberikut :Bahwa dalam rumusan Pasal 4 ayat (4) disebutkan bahwa apabila di atas tanah yang akandiberikan Hak Guna Usaha tersebut terdapat bangunan dan/atau tanaman milik pihak lainyang keberadaannya sah secara hukum, maka pemegang Hak Guna Usaha dibebankanuntuk memberikan ganti kerugian kepada pemilik bangunan/tanaman yang ada di areal itusebagai penghargaan terhadap hak atas tanah yang dihaki
Register : 03-09-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat:
KOPERASI JASA MIETRA PERJUANGAN KITA
Tergugat:
1.PT. GEMAREKSA MEKARSARI
2.KOPERASI PERJUANGAN KITA BERSAMA
197110
  • Bahwa oleh karena lahan seluas 284,23 HA (dua ratus delapanpuluh empat koma dua puluh tiga hektare), masih dikuasai dan dihaki olehTERGUGAT II yang mendapat bantuan dan berkerjasama denganTERGUGAT sehingga hal ini sudah selayaknya apabila TERGUGAT Il,dihukum untuk meninggalkan, menyerahkan dan mengembalikan lahanseluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tigahektare), kepada PENGGUGAT dalam keadaan semula yang sempurnadan bebas dari beban hak apapun baik itu diatasnya seperti
Register : 23-10-2009 — Putus : 19-05-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MATARAM Nomor 22/G/2009/PTUN.MTR.
Tanggal 19 Mei 2010 — JUMAINAH vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT dan WIDIASTUTY
12241
  • Penguasaan secara yuridis dilandasi hakyang dilindungi oleh hukum dan memberi kewenangankepada pemegang hak untuk menguasai secara fisiktanah yang dihaki, tapi ada juga penguasaan secarayuridis yang kewenangan penguasaan fisiknyadilakukan oleh pihak lain, misalnya karena adanyaperjanjian sewa menyewa, gadai atau perjanjian19bagi hasil dll.
Putus : 21-11-2017 — Upload : 19-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1267 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — dr. H. SYAWAL IDRIS CHANIAGO
9266 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dinas Kesehatan DKI tidakmemiliki bukti yang kuat dalam mengajukan klaim atas tanah yang nyatanyata dihaki oleh Terdakwa ;Selanjutnya, setelah kami telaah dengan baik, ternyata terhadapbangunan yang berada diatas tanah tersebut, terdapat sebuah surat izinmendirikan bangunan (IMB). Kami Mohon Majelis Hakim Meneliti BuktiTersebut Yang Berada dalam daftar bukti yang diajukan oleh JPUdiurutan nomor urut 63 terdapat 1 (satu) lembar Fotokopi SuratPernyataan IMB tanggal 17 oktober 1978 an dr.
Register : 16-06-2011 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 486/Pdt G/ 2011/ PN JKT.BAR
Tanggal 19 Juli 2012 — 1. Ny. MASTUROH Binti Cholid; 2. Ny. MARYATI Binti Syaroni, Cs; Lawan; 1. Ahli Waris (alm) Halim Wibawa; 2. Ahli Waris (alm) H. Mat Iji Tarmizi; 3. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kotamadya Jakarta Timur; 5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung Satu; 6. Kepala Kantor Kecamatan Pulo Gadung; 7. Kepala Kantor Kelurahan Rawa Terate;
11924
  • menyewakan tanah objek sengketa/perkara kepada pihak lain untukkeuntungan Tergugat Il, dan kerugian tersebut sewa tanah sebesarRp.40.000.000, setiap tahunnya berarti 21 X Rp. 40.000.000, = Rp.840.000.000, sedangkan kerugian immaterial sesuai dan sepadandengan kesalahan dari Tergugat II dan penderitaan batin yang ditanggungoleh para ahli waris termasuk Penggugat, maka ditetapkan dalam bentukuang sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);49.Bahwa mengingat saat ini tanah obyek sengketa telah dihaki
Register : 05-11-2014 — Putus : 05-03-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 190/Pdt.G/2014/PN.Amb
Tanggal 5 Maret 2016 — HILDA TENGENS KASTANYA, Umur 56 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Yan Paays RT. 003/ RW.01, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M e l a w a n : 1. JACOB TUHUMURY, Pekerjaan PNS, Beralamat di Kuda Mati RT/RW 011/03, Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------TERGUGAT I ; 2. Prof. Dr. Ir. ALEX RETRAUBUN, Msc. Pekerjaan PNS, Beralamat di Jalan Boulevard Blok C1, No. 22 PHP Rt. 002/Rw.025, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi sebagai --------TERGUGAT II ; 3. Kepala Kantor Kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai ------------------------TERGUGAT Il ;
8835
  • Berdasarkan Putusan LandraadAmboina No.43/1906 tanggal 27 Agustus 1907, Dusun Pusaka Eung telah dibagibagian kepada Jacobus Tuhumury dan % bagian lagi kepada Jacob Tuhumury yangsampai kini turun kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalamKonvensi ;Menimbang, bahwa tanah yang kini dihaki oleh Penggugat dalam Rekonvensi/ Tegugat dalam Konvensi adalah tanah sebagaimana dalam Putusan PengadilanNegeri Ambon No.151/Pdt.G/1995/PN.AB tanggal 29 Juli 1996 jo.
Register : 20-01-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15252
  • Denganadanya hak penguasaan atas tanah, maka menimbulkan serangkaianwewenang, kewajiban beserta larangan bagi pemegang hak untuk berbuatsesuatu atas tanah yang dihaki (vide buku Hukum Agraria Indonesia Sejarahpembentukan undangundang pokok agraria, isi, dan pelaksanaannya karanganProf.
Putus : 23-11-2011 — Upload : 07-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 276 PK/Pdt/2011
Tanggal 23 Nopember 2011 — BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) dkk ; PT. INDOBUILD. CO dkk
575518 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pernyataan Direktur Gelanggang Olah Raga Senayantanggal 27 Juli 1972 No. 34/Dir/VII/1972 ;Bahwa dengan demikian sejak saat tersebut butir a danb di atas, tanah yang dikuasai dan dihaki olehPenggugat tidak lagi bagian dari kompleks tanah GeloraSenayan yang letaknya pun tidak di tengahtengahmelainkan berada di luar lingkungan Kompleks GeloraSenayan ;2.
Register : 06-02-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 11/PDT/2019/PT TJK
Tanggal 19 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat III : Kementerian PUPR Cq.Direktorat Pengadaan Tnh SubDirektorat Jln Bebas Hambatan,Perkotaan Fasilitas Jln Daerah
Terbanding/Penggugat I : ACENG ABDULLOH
Terbanding/Penggugat II : AZIS
Terbanding/Penggugat III : AGUS HERWANTO
Terbanding/Penggugat IV : RASDI
Terbanding/Penggugat V : RADIMAN
Terbanding/Penggugat VI : SUGIONO
Terbanding/Penggugat VII : SAEFUDIN
Terbanding/Penggugat VIII : TOMIN
Terbanding/Penggugat IX : RASIDI
Terbanding/Penggugat X : SUWARDI
Terbanding/Penggugat XI : SRI WAHYUNI
Terbanding/Penggugat XII : MAYA SARI
Terbanding/Penggugat XIII : ENGKOM SYARIPUDIN
Terbanding/Penggugat XIV : JUMIATI
Terbanding/Penggugat XV : ASEP BASRI
Terbanding/Penggugat XVI : RUSTANDI
Terbanding/Penggugat XVII : ASEP KOSWARA
Terbanding/Penggugat XVIII : HAMDANI
Terbanding/Penggugat XIX : SAHIDIN
Terbanding/Penggugat XX : M, ROBI
Terbanding/Penggugat XXI : AMIN KAMUDIN
Terbanding/Penggugat XXII : MUHLISIN
Terbanding/Penggugat
3429
  • tanah tanpa ada landasanhaknya (illegal) tidak dibenarkan dan diancam dengan sanksipidana;Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hakyang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukumterhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggotamasyarakat maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika gangguantersebut tidak ada landasan hukumnya;Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untukkeperluan apapun (juga untuk kepentingan umum) perolehan tanahyang dihaki
Putus : 15-03-2010 — Upload : 17-11-2011
Putusan PN CIBINONG Nomor 812/Pid.B/2010/PN.Cbn.
Tanggal 15 Maret 2010 — SUGENG PURNAWAN, S.H.
14594
  • jutarupiah) untuk melakukan kerjasama valuta asing/IDR denganorang lain, merupakan tindakan yang tidak patut, karena iatidak mempunyai hak untuk melakukan itu; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangandi atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsurMenguasai secara melawan hukum telah terpenuhi secara sahdan meyakinkan menurut hukum; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu bendadalam hal ini adalah segala sesuatu) benda baik = yangberwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki
Register : 03-11-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 303/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
1.Yuliati Susetyo Wardani
2.Rini Purwani Hadjari Widjajanto
3.Ir. H. Harijadi
Tergugat:
3.Yayasan Delta Surya Sidoarjo
4.DOKTER ENDANG RANA PRADATA atau DOKTER ENDANG SIKANDINI
5.LISYE HARTINI
6.DOKTER AGUSTINUS GONDO TRI HARJONO, SP.PD
7.NYONYA DOKTER R. SIDHARTI SOEHITA SATJADIBRATA
Turut Tergugat:
ACHYANI YULIARTI, S.H.
6011
  • Bagian kepemilikan PARA PENGGUGAT adalah sebagiantidak terpisah dari seluruh kekayaan bersama tersebut, namun yangHalaman 53 dari 85, Putusan Nomor 303/Padt.G/2020/PN.Sda34.55.36.dituntut PARA PENGGUGAT adalah nilai selurunh kekayaan milik bersama,setelah diperjuangkan menjadi milik Yayasan, kKemudian dituntut kembaliuntuk dihaki dan dimiliki sendiri seluruhnya;Bahwa padahal semua tindakan yang telah dilakukan adalah denganpersetujuan segenap anggota KSURSDS termasuk PARA PENGGUGATdan secara prosedur
Putus : 15-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 603 K/Pdt/2010
Tanggal 15 Juli 2010 — DEPHANKAM, CQ. KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT;dkk VS Dr. Ir. IWAN INDRAWAN WIRATMADJA;dkk
5235 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 603K/Pdt/201022bahwa tanah hak dan bangunan serta tanaman tersebut diatas tidak dikenakan sesuatu sitaan atau tersangkutsebagai tanggunganuntuk sesuatu piutang atau diberati dengan beban bebanlainnya", padahal tanah tersebut telah dikuasai,dihaki, dimiliki oleh Tergugat s/d Tergugat VII ataupara Tergugat.
Putus : 10-10-2013 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN PRAYA Nomor 2/PDT.G/2013/PN.PRA
Tanggal 10 Oktober 2013 — - HENGKY YOUSHIMA, dkk - AMAQ PURE, dkk
9668
  • Bahwa sekitar tahun 19931994 Alm.Supawati alias Bibi ayang meminta tolong kepadaLALU AKHMAD WAHYAN ( Tergugat 6 ) melalui perantaraan SAMSUTRISNO,AH mengantarkan suratsurat tanah kepada Tergugat 6 untuk diuruskansertifikat atas tanahtanah obyek sengketa yang di beli tersebut dan sekalian untukmengawasi tanahtanah tersebut,akan tetapi sampai dengan saat ini sertifikat yangdiminta diurus oleh yang bersangkutan tidak terbit dan bahkan tanah obyek sengketatelah dihaki dan dijual sendiri oleh Lalu Akhmad
Register : 17-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 99/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 15 Agustus 2018 — -. PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALA DESA LENGKOSAMBI BARAT, DK VS -. KATARINA KEWA
10946
  • Tanah yang tidak atau belum dihaki dengan hakhak perorangandan dikuasai penuh oleh Negara; danb.
Putus : 17-05-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/Pdt./2016
Tanggal 17 Mei 2016 — H. ACHMAD YUSUF ASHARI, dkk vs PT JAYA REAL PROPERTY,Tbk, dkk
5744 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Siti Wardani);Bahwa SHGB Nomor 1864 dan SHGB Nomor 02100 adalah sertifikat yangditerbitkan oleh Turut Tergugat VII dan warkahwarkah kedua sertifikattersebut ada pada Turut Tergugat VII;Bahwa tanah SHGB Nomor 1864, yaitu seluas 4.843 m* (empat ribudelapan ratus empat puluh tiga meter persegi) telah dihaki dan dikuasaioleh Tergugat karena pembelian dari Tergugat Il (PT PermadaniInterland) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 206/2012 tertanggal 16Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Rika Silviana, S.H.
Register : 10-05-2010 — Putus : 23-11-2010 — Upload : 09-01-2012
Putusan PN MATARAM Nomor 54/PDT.G/2010/PN.MTR
Tanggal 23 Nopember 2010 — TIKNOGIANTO ANANTA. DKK VS PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat. DKK
9045
  • Putusan Nomor : 11/PUUV/2007 mengenai pengujian undang undang Nomor : 56Prp Tahun 1960 tersebut, oleh karenanya kepemilikandan cara perolehan Para Penggugat masih harusdibuktikan dalam persidangan, hal ini sesuai denganPasal 1865 KUHPerdata yang mensyaratkan*bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyaihak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantahsuatu. hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa,diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwatersebut ;72Bahwa tanah yang dihaki
Register : 21-03-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 405/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Mei 2013 — NY CARITA SMITH MELAWAN: 1. AHLI WARIS NY. MAULI REGINA SIAHAAN (NY. MAULI REGINA SCHULZ SIAHAAN). 2. AHLI WARIS HERMAN CHARLES ALEXANDER SCHULZ. 3. AHLI WARIS RUDOLF ARMAND CHRISTIAN SCHULZ. 4. AHLI WARIS NY LITA AURELIA DEWI SCHULZ. 5. AHLI WARIS BONAR PAULUS SALOMO SCHULZ. 6. AHLI WARIS NY CAROLINA NUSANTARI SCHULZ. 7. AHLI WARIS NY VIDIA VICIA SCHULZ. 8. PT SAC NUSANTARA. 9. PT SACNA GRAHA EKA. 10. PT SOELINA INTER KARYA PROCESSING 11. KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA RAYA KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI cq KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA.
374130
  • Harta sebagaimana suratketerangan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Cterjadi percampuanharta atatan Sipil DKI Jakarta Raya Nomor : 603/1/755.23 tertanggal 21 Mei 2002,sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 KUHPerdata/BW, makademi hukum dalam perkawinan kedua tersebut Telah terjadi percampuran hartasepenuhnya ;32VIVIVillBahwa kecuali Bilyet DepositoBilyet Deposito atas nama PEWARIS masih tersimpan diBankbank yang bersangkutan, maka secara keseluruhan asetaset tersebut dihaki
Register : 08-05-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Kfm
Tanggal 8 Mei 2019 — CAROLINA W MOKALU, selanjutnya disebut Penggugat I; FELIX MEKO, selanjutnya disebut Penggugat II; WILHELMUS JAKOBUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat III; MARIA MAGDALENA E.YANE MEKO, selanjutnya disebut Penggugat IV; JOPITER NICOLAUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat V; ZAKARIAS MAXIMUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat VI; MARIA LILYANA MEKO, selanjutnya disebut Penggugat VII; HENDRICUS KILON OBA MEKO, SE., selanjutnya disebut Penggugat VIII; WILFRIDA M.B. MEKO, selanjutnya disebut Penggugat IX; WILFRIDUS YOSEPH JUAN MEKO, selanjutnya disebut Penggugat X; JOAO MECO, sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat; BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; HARDIAN SUHARYONO, S.H., NOVANTORO C. PRABOWO, S.H., MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H., PUGUH RADITYA ADITAMA, S.H., MARIO SAMUDERA SIAHAAN, S.H sebagai Kuasa Hukum Tergugat I PT. BANK NUSA TENGGARA TIMUR CABANG KEFAMENANU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
16940
  • hubunganhukum kongkret dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, hak inimerupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum TanahNasional, bahwa Hak Bangsa ini merupakan terminologi dari pasal 1 ayat (1),ayat (2), dan ayat (3), hak bangsa ini meliputi unsurunsur pemegang hakdiartikan bahwa subyek hak bangsa adalah seluruh rakyat Indonesia sepanjangmasa yang bersatu dengan bangsa Indonesia, yaitu generasigenerasiterdahulu, sekarang dan generasigenerasi yang akan datang, selanjutnyatanah yang dihaki
Register : 03-08-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 184/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
1.ANNI SIREGAR PULUNGAN
2.ROKY RAHMAT
Tergugat:
Kepala Kantor PertanahanWilayah Kota Jakarta Barat
357244
  • Putusan Nomor: 184/G/2021/PTUNJKT.Si:38.39.40.41.Bahwa, menurut Boedi Harsono, hak atas tanah merupakan hakpenguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajibandan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenaitanah yang dihaki.