Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-02-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 30 Agustus 2016 — GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA >< KETUA YAYASAN AL- MURTADHO PRAMUKA,Cs
163 — 73
  • kuranglebih dua ribu enam ratus meter persegi) sehingga terdapat perbedaan luas tanah yangcukup signifikan;Bahwa apabila dianggap benar surat tersebut benar ada maka sesuai dengan angka 3huruf c surat tersebut dengan tegas disebutkan letak tanah yang diklaim Tergugat sebagaimiliknya berdasarkan Verponding Indonesia berada di atas Eigendom No. 15547 sebagian;Bahwa oleh karena itu, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il perlu menjelaskan apakahVerponding Indonesia yang dimaksud oleh Tergugat tumpang tindin
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 07-03-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 08-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 24/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 28 April 2016 — Pembanding/Penggugat : ROSE TALAJAN Diwakili Oleh : LABIH MARAT BINTI. SH
Pembanding/Penggugat : DHARMAWIRAWAN ABEL, ST Diwakili Oleh : LABIH MARAT BINTI. SH
Pembanding/Penggugat : ANDY LASARUS N.Y. ABEL Diwakili Oleh : LABIH MARAT BINTI. SH
Pembanding/Penggugat : TRISANTO N.Y. ABEL. ST Diwakili Oleh : LABIH MARAT BINTI. SH
Pembanding/Penggugat : VERONIKA RISMA. A.W. Diwakili Oleh : LABIH MARAT BINTI. SH
Pembanding/Penggugat : PAHE LENDANG Diwakili Oleh : LABIH MARAT BINTI. SH
Pembanding/Penggugat : JHON GORO, S.Hut. Diwakili Oleh : LABIH MARAT BINTI. SH
Terbanding/Tergugat : SYAHRUDIN Alias ISAH Bin H. MUHLIDIN
80 — 27
  • Perihal Eksepsi berkaitan dengan Gugatan Kabur :Menimbang, bahwa perihal dalil Eksepsi dari Tergugat pada poin 2 diatasyang pada pokoknya memandang gugatan Penggugat kabur /tidak jelas terlebihkarena terdapat tumpang tindin kepemilikan tanah antara Penggugat III danPenggugat IV karena luas dan batasbatas tanah dalam surat gugatan disebutsama persis; Bahwa tentang hal ini didalam Replik telah dikoreksi bahwa hal inidisebabkan oleh kesalahan ketik, dan didalam petitum gugatan angka 6 telah disebutdengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — RAJA DL SITORUS VS HADI HARJAWAN, DKK
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 21 September 1994 untuk diselesaikansecara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (bukti P6 copyteralampir), oleh Tergugat dan Tergugat II tidak pernah dilakukan sehinggalokasi tanah yang menjadi Sengketa telah dikeluarkan Sertifikat HGB Nomor3657/89 atas nama PT Taman Ratu Indah, yang berbatasan dengan tanahmilik Penggugat yaitu berada disebelah utara yang kini telah dibeli juga olehPenggugat dan PT Taman Ratu Indah (bukti P11 copy terlampir), jadi tanahmilik Penggugat tidak tumpang tindin
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-09-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 350/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 15 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : SRI WARDANI Diwakili Oleh : Tommy Bellyn Wiryadi SH
Pembanding/Tergugat II : NUNUNG SARI LUBIS, ST Diwakili Oleh : Tommy Bellyn Wiryadi SH
Pembanding/Tergugat III : INDRA ARAFAT LUBIS Diwakili Oleh : Tommy Bellyn Wiryadi SH
Pembanding/Tergugat IV : MUHAMMAD AZHARUDDIN LUBIS Diwakili Oleh : Tommy Bellyn Wiryadi SH
Pembanding/Tergugat V : DIAN NURFUANI LUBIS Diwakili Oleh : Tommy Bellyn Wiryadi SH
Terbanding/Penggugat : PT. BLANG SEUNONG RAYA
58 — 33
  • Yusnar Lubis dalam bekerja karena ada beberapa hal yangpada akhirnya akan terjadi timpang tindin kebijakan Alm. Yusnar Lubisdalam mengambil putusan dengan Direksi;Bahwa karena adanya tumpang tindih atau tanggung jawab yang beratinilah menyebabkan adanya perselisihan dengan Direksi. Terbandingmeminta Ahli Waris Alm. Yusnar Lubis mengganti sejumlah uang karena AlmYusnar Lubis ada melakukan pinjaman kepada pihak lain seperti KUDdidalam laporan Pendapatan dan Biaya PT.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata Tanah
Register : 10-03-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 13/ PDT.G / 2014 /PN.TBK
Tanggal 24 Februari 2015 — INTIZAR AGUSLAN, JUFR S A I D I IDRIS RAHIM TRISA RINO DJOHAN ARIFIN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GURBERNUR PROVINSI KLEPULAUAN RIAU CQ. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TANJUNG BALAI KARIMUN CQ. CAMAT TEBING KABUPATEN KARIMUN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GURBERNUR PROVINSI KLEPULAUAN RIAU CQ. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TANJUNG BALAI KARIMUN CQ. CAMAT TEBING KABUPATEN KARIMUN CQ. LURAH TEBING, alamat LURAH KAPLING,
97 — 36
  • Camat Tebing No. 95/593/2013tanggal 16 Agustus 2013, ukuran dan batasbatas lahan tersebut tetap samayakni 375 meter x 35 meter yang terletak di Kelurahan Kapling, KecamatanTebing, Kabupaten Karimun, dahulu Kelurahan Tebing, Kabupaten DaerahTingkat Il Kepulauan Riau ;Oleh karena itu tidak berdasar hukum Para Penggugat mendalilkan bahwa tanahmilik Para Penggugat ukuran panjang 91 meter dan lebar 35 meter telahtumpang tindin dengan lahan yang dikuasai Tergugat dan tidak berdasar hukumpula Para Penggugat
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 01-12-2020 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Lbp
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
ERIZAL SYAHPUTRA
Tergugat:
RIUAWARDI
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
66 — 8
  • turutTergugat) oleh Penggugat telah mengajukan gugatan ke PengadilanHal. 11 dari 48 Putusan Perdata Nomor 273/Pdt.G/2020/PN LbpTata Usaha Negara dengan Register Perkara No. 148/G/2019/PTUNMDN jo Nomor 100/B/ 2020/PT.TUNMDN yang saat ini sedangdiperiksa dan/atau diuji pada tingkat kasasi dengan Register Nomor22K/TUN/2021 sesual surat Panitera Mahkamah AgungNo.22/PR/I/22K/ TUN/ 2021 tanggal 05 Januari 2021.Bahwa, berdasarkan fakta itu, untuk menjaga kepastian hukum danmenghindari terjadinya tumpang tindin
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-03-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 28/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
HARUNA DG. KILA BIN DOLO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
DARMAWANGSA, S.Sos
198 — 134
  • Nassa, Namun ditolak oleh KantorPertanahan Kabupaten Gowa dengan alasan bahwa adanya kepemilikan yangtumpang tindin dengan Objek sengketa, maka pada tanggal 5 Januari 2020Penggugat mengajukan surat Mediasi kepada Tergugat, kemudian padatanggal 26 Februari 2020 Tergugat menyampaikan hasil mediasi yang telahdilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakanbahwa para pihak tidak menemui kata sepakat, sehingga Tergugat sebagaimediator merekomendasikan untuk menempuh jalur hukum dalam
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 18-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Plk
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD bin Alm. H.SAYUTI
Tergugat:
1.YULIANTO Anak dari Alm. R. Adja Njangun alias Adja
2.JHONNY KAHARAP Anak dari Alm. R. Adja Njangun alias Adja
3.TIRSAE Istri dari Alm. R. Adja Njangun alias Adja
4.Ir. TITO R. RASAT
99 — 27
  • SAYUTI (alm), sehingga tahun 1995 dilakukanrapat untuk penyelesaian tumpang tindin tanah garapan, danmenghasilkan kesepakatan dalam Surat No. 138.100/2385/Pem,tanggal 25 Oktober 1995, yang salah satu isinya adalah : dariseluruh lokasi yang dipermasalahkan diserahkan kepada H. SAYUTIsebanyak 3 (tiga) persil dengan ukuran 1 (Satu) persil adalah :Panjang 40 meter, Lebar 20 meter, Luas 800 meter persegi, namunH.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 29-09-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 11/G/2021/PTUN.BJM
Tanggal 20 Januari 2022 — Penggugat:
1.IRMA RUSYANTI
2.HANURA AMPRIYADI
3.IRFAN RUSMADI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT
Intervensi:
Sundariati
242 — 177
  • Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat yang telah menerbitkanobjek sengketa, sehingga tumpang tindin dengan tanah hak milikPara Penggugat adalah telah bertentangan dengan asasasas umumPemerintahan yang baik, Pasal 53 ayat (2) b Undangundang No. 9Tahun 2004, serta penjelasannya, dalam hal ini:eo Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negarahukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturanperundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.Asas
Pengadilan PN KOTABARU Perdata
Register : 06-04-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN KOTABARU Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ktb
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
1.RUKIDI
2.SYAIPUL BAHRI
3.HUSAINI
Tergugat:
PT. MULTI SARANA AGRO MANDIRI
Turut Tergugat:
1.PT. INHUTANI II
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
3.GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN CQ. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
4.BUPATI KOTABARU
5.IRIANSYAH
6.H. RUSMADI
7.NURMANSYAH
8.DURAHMAN
9.SARLAN
102 — 30
  • ) denganmemperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan ataspejabat yang setingkat dengan itu,Berdasarkan ketentuanketentuan di atas, maka Camat adalah pihak yangberwenang untuk menerbitkan izin pembukaan tanah dan pemberian hak atastanah sepanjang luas tanah tersebut tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar),Namun, dikarenakan dalam praktiknya banyak pemberian izin pembukaanlahan oleh Camat yang tidak mempertimbangkan kelestarian lingkuangan dantata guna tanah sehingga banyak terjadi tumpang tindin
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 15-01-2020 — Putus : 13-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 36/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 13 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : BOB GOLDMAN
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Terbanding/Tergugat I : DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
380 — 790
  • Bahwa untuk menjamin terjadinya kepastian hukum dan agar tidakterjadi tumpang tindin putusan pengadlian antara Perkara Register Nomor:471/PDT G/2017/PNJKT.Sel., dengan perkara aquo, maka beralasanmenurut hukum jika TERGUGAT II memohon kepada Majelis HakimPemeriksa Perkara Nomor: 667/PDT.G/2017/PN.JKT Sel., untuk kiranyaHal. 13 Put. No36/ Pdt/2020/PT. DKIberkenan menyatakan gugatan perkara aquo tidak dapat diterima;C.GUGATAN KABUR (KARENA TIDAK MENYEBUTAN LOKASI DANBATAS BATAS TANAH)11.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 03-10-2019 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 447/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 27 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat : Ir. ASHARI
Terbanding/Penggugat I : AMAN GINTING
Terbanding/Penggugat II : SEMA Br GINTING
Terbanding/Penggugat III : PURLET GINTING
Terbanding/Penggugat IV : METTEH GINTING
Terbanding/Penggugat V : OPRYANTI Br GINTING
Terbanding/Penggugat VI : THERESIA Br. GINTING
Terbanding/Penggugat VII : JOHANNIS GINTING
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
29 — 19
  • Ashari telah cacat secara yuridis dalam penerbitannyakarena telah telah terjadi tumpang tindin surat kepemilikan atas tanah perkaraA quo.Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama yang memeriksa perkara iniditingkat pertama telah gagal mempertimbangkanbukti serta saksi tentangkepemilikan tanah milik orangtua Para Pemohon Banding sebagaimanatertuang dalam SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor 16421/A/I/15dari Bupati Kepala daerah Kabupaten deli Serdang dan SURATHalaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 24-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — PT. WANA NUSA PERKASA, DKK vs SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
106 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanyapengangguran yang berarti termasuk didalamnya pengendalian hargadan inflasi, Oleh karenanya kegiatan pemerintah dalam melakukancampur tangan tersebut yang lebih dikemas dalam PP Nomor : 12Tahun 2014 menuntut diantaranya sumbr penerimaan negara yangbersumber dari PNBP khususnya yang berasal dari Sumber DayaAlam berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi(DR) serta Pengganti Nilai Tegakan (PNT) harus semaksimalmungkin, tetapi tidak boleh tumpang tindin
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 9/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. Bumi Persada Surya Pratama
Termohon:
Gubernur Sulteng
193 — 111
  • BumiPersada Surya Pratama (Selaku Pemohon dalam perkara a quo), pada Tahun 2011 telah memenuhi ketentuan mengenai CnC (clear and clean)Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor: 9/P/FP/2020/PTUN.PLatau wilayah pertambangannya tidak tumpang tindin dengan wilayahpertambangan lainnya (vide Bukti P8);Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada aspekprosedur dan substansi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapatPT.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata Tanah
Register : 23-11-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 38_Pdt_G_2016_PNBkt_Kabul_03082017_Tanah
Tanggal 3 Agustus 2017 — RIDWAN Dkk (P) >< Hj. HARBETTI Dkk (T)
117 — 24
  • Oleh karena itu perbuatanTergugat Ill yang menerima tanah hibah tersebut bukan perbuatan melawanhukum, untuk itu petitum ke5 haruslah ditolak;Petitum ke6:Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat IV dalammelakukan pengukuran tanah Sertifikat Hak Milik No. 217 tidak cermat dan telitisehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindin tanah a quo. MeskipunHalaman 38 dari 42 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — TUNEN BIN JASAN, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. PT. LIPPO CIKARANG, TBK;
56 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • masih memiliki kepentingan terhadaptanah aquo ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Judex Facti telah : (i) MelampauiWewenangq, (ii) Salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, dan (iii)Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yang mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakartatersebut diatas;Bahwa selain itu, terbukti Objek Sengketa dalam perkara aquo dandikaitkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat bahwa tanahaquo lebin banyak tumpang tindin
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 06-01-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 002/G/2017/PTUN.Smg
Tanggal 6 Juni 2017 — PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Melawan I. I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG II. A.F. S U K A NI Dkk
140 — 64
  • Perusahaan JawatanKereta Api tumpang tindin dengan OBJEK GUGATAN25,OBJEK GUGATAN26OBJEK GUGATAN27, OBJEKGUGATAN28, OBJEK GUGATAN29 dan OBJEKGrondkaart No.: W. 17286 B Tahun 1962 Peta Tanah diemplasemen : Semarang, Kemijen, Semarang Tawang danSemarang Pelabuhan Lintas Semarang Yogyakarta.Bekas Eigendom Verponding Nomor : 69 yang menurutSurat Ukur (Metbrief) Nomor : 877 tanggal 28 Juli 1853 danmenurut Akta Hak Tanah Nomor : 236 tanggal 22 Juni 1864tercatat atas nama De Nederland Indische SpoomegMaatschappij
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2011
Tanggal 9 Mei 2011 — PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA, vs PT. DUTA INTI PERKASA MINERAL,
115 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai WakilPemerintah Pusat di Daerah menjalankan fungsipembinaan dan pengawasan dalam menyikapipermasalahan tumpang tindin wilayah danrevisi/poembatalan Kuasa Pertambangan PT.Aneka Tambang (Persero), Tbk di KabupatenKonawe Utara, berdasarkan UndangUndangNomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan PemerintahanHal. 15 dari 55 hal. Put.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 17-11-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 346/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
ZUBAIDILLAH
Tergugat:
PT. INTI SINAR
66 — 41
  • Pembayaran biaya tumpang tindin yang seharusnyaditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp.559.750.000,Total Jumlah keselurunan adalah sebesar Rp.2.347.750.000, (dua milyartiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);17. Bahwa total jumlah keseluruhan yang telah dibayar oleh Tergugatkepada Penggugat adalah sebagai berikut:17.1. Berdasarkan Gugatan Penggugat Pada Poin 9 yangmenyatakan Tergugat telah melakukan pembayaran adalah sebesarRp.3.139.616.000,17.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — SONNY ZAINHARD UTAMA vs. PT. SEKAR KANAKA LANGGENG, DK
80 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sembilan ribu tigaratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan WayLunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, atas nama SonnyZainhard Utama, yang ternyata lokasi tanahnya berada di dalam lokasitanah timbunan (reklamasi) pantai milik Penggugat;Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat HakMilik Nomor 1451 tanggal 20 Mei 2014 di atas lokasi tanah timbunan(reklamasi) pantai milik Penggugat telan menyebabkan terjadinyatumpang tindin (overlapping) hak kepemilikan