UndangUndang tersebut memberi penegasan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa PeradilanTata Usaha Negara memiliki kewenangan mengadili dan menyelesaikan perkara a quosetelah seluruh prosedur Upaya Administratif dalam hal ini Banding Administrasi telahditempuh oleh Penggugat; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pasal 129 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara junto Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian memiliki titik singgung

Bahwa sebagaimana telah Penggugat singgung dalam Konvensi, TergugatRekonvensi sepanjang tahun 2008 telah menggunakan kartu asuransinya untukberobat jalan (rawat jalan sebanyak 148 kali dengan total biaya sebesar Rp.54.825.493, (lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu empatratus sembilan puluh tiga rupiah) jauh melebihi plafon yang ditanggungperusahaan yaitu sebesar Rp. 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;Bahwa kelebihan sebesar Rp. 51.225.493, merupakan tanggungan TergugatRekonvensi

Tidak diperkenankan misalnya, apabilaatas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkantuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya sulit umpamanya;Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi)pada tingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaPekanbaru telah mengajukan Eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwakuasa hukum baru dari Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarangTermohon Kasasi) tidak sah karena ketentuan

Tidakdiperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama iamemberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sullitumpamanya;Bahwa terbukti secara tegas dan jelas serta diakui oleh para pihak,bahwasanya Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang PemohonKasasi) dan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang TermohonKasasi) memiliki hubungan hukum berdasarkan Polis Asuransi Semua ResikoProperty (Property All Risk Policy) Nomor

Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung samasekali karena persoalannya sulit umpamanya;Bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8.1 Polis Asuransi Semua ResikoProperty (Property All Risk Policy) Nomor Polis PKB01G0911Halaman 72 dari 91 hal.

Tidakdiperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama iamemberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulitumpamanya;Mengenai Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999mengatur sebagai berikut:(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukanuntuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausulabaku pada setiap

Tidakdiperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama iamemberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulitHalaman 85 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Padt.SusBPSK/2015umpamanya;85.

Bahwa pada intinya posita gugatan Penggugat menguraikan mengenaihalhal yang berkaitan dengan titik singgung perbuatan hukum TataAdministrasi Negara yang berkaitan dengan tugas serta kewenangandari Turut Tergugat IV;c. Bahwa posita gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik AtasTanah Wakaf No. 297/Lengkong Kulon, Gambar Situasi tanggal 06Agustus 1993 No. 8205 luas 5.280 m? (lima ribu dua ratus delapanpuluh meter persegi).

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas karena gugatan Penggugatmenitik beratkan/mempermasalahkan pada titik singgung mengenaiSurat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat HakHal 25 dari 42 Hal. Putusan No. 43/PDT/2017/PT.BTN.Milik Atas Tanah Wakaf No. 297/Lengkong Kulon, maka berdasarkanUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 yang berhak untuk memeriksadan mengadilinya adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan TataUsaha Negara.

Oleh sebab itu Turut Tergugat IV memohon agargugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah seharusnya ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) olehMajelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.Berdasarkan halhal tersebut di atas karena posita maupun PetitumPenggugat mempermasalahkan/menitikberatkan pada titik singgung dariperbuatan tata administrasi negara yang merupakan kewenangan dariPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan Penggugat diajukan

Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya Sulit unpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.

Sehingga pasal mana yang sesuai dengan fakta yangmesti dikenakan kepada Terdakwa, mana kala Terdakwa terbukti melakukantindak pidana diantaranya yang didakwakan kepadanya.Bahwa banyak pihak yang menyebut pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini adalah pasal karet, bahkanada yang menyebut pasal keranjang sampah, utamanya jika disandingkandengan pasal 127 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, terdapat titik singgung sedemikian rupa yang jika tidak

Bahwa atas objek sengketa pada point No. 4 huruf A terdapat 3bangunan Rumah milik tergugat 1 dan anak anakya namun di gugatanpenggugat tidak di singgung dan jelaskan sehingga gugatanpenggugat kurang lengkap dan harus ditolak atau setidak tidaknyadinyatakan tidak dapat di terima.Bahwa berdasarkan beberapa uriaian diatas maka jelas penggugatlah yangmemiliki objek sengketa point NO. 4 huruf a dan b, dengan dasar hibbah yangdi dasari dengan penyerahan 4 ekor sapi milik tergugat 1 kepada AmagqSerilah/

Para Penggugat cacat Formal danharuslah di nyatakan tidak diterima;Dari sisi Subyek hukum;Bahwa Gugatan para Penggugat Errorinperssona karena didalamgugatan para Penggugat telah menggugat Tegugat 1 sampai denganTergugat 19, akan tetapi di dalam posita maupun petitum gugatan ParaPenggugat hanya Tegugat 1 sampai dengan Tergugat 13 lah yangmempunyai hubungan hukum dalam perkara ini, sementara kapasitasatau hubungan hukum Tergugat 14 sampai dengan Tergugat 19 samasekali tidak ada dan tidak pernah di singgung

(Lihat Posita Nomor 10 ).Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rincisetatus Para Tergugat yang menguasai Obyek sengketa apakah dalamkedudukan menguasai Obyek sengketa 1 atau Obyek sengketa 2,haltersebut sama sekali tidak pernah di singgung;Bahwa para Perggugat kami nilai tidak konsisten dan sengajamelibatkan Tergugat 14 sampai dengan Tergugat 19 meskipun tidak adahubungan hukumnya dalam perkara ini agar nantinya pihakpihaktersebut tidak bisa di tarik menjadi saksisaksi dalam

;Dan apabila saya singgung tentang perselingkuhan yang sangatsangat miris jawabnya lewa sms, adalah :3. LA Penak' :22 2002 no nnn n nc cecce cnn n ccc cecccceececeeDan sampai di depan umum pun pas ketemu saya dan denganbaikbaik saya ajak pulang jawabanya.Saya Cuma "DIPISUHI" dan saya dianggap sampah yang tidak adaQUNANYa.2 222 nnn n nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnnMajelis yang mulia, jika majelis mengijinkan perselingkuhan yangkedua ini akan saya beberkan secara lisan.

gugatanPenggugattersebut mempunyai dasar hukum/beralasan atau sebaliknya yaknigugatan Penggugat tidak berdasar hukum/tidak beralasan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketadalam pokok perkara, untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkangugatan Penggugattersebut di atas;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara telitisurat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yangmenjadi sentral dan titik singgung

Bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT Rekonpensi singgung pada angka 6bahagian Konpensi, perihal Sertifikat Hak Milik PENGGUGAT Rekonpensi bernomor1215/1986 yang hingga saat ini belum dikembalikan oleh TERGUGAT Rekonpensidan bahkan TERGUGAT Rekonpensi dengan jalan melawan hukum telah terbuktiberusaha menguasainya;4.

Point 3, sebagaimana yang telah PENGGUGATRekonpensi singgung pada angka 6 bahagian Konpensi, perihal Sertifikat Hak MilikPENGGUGAT Rekonpensi bernomor 1215/1986 yang hingga saat ini belum dikembalikanoleh TERGUGAT Rekonpensi dan bahkan TERGUGAT Rekonpensi dengan jalan melawanhukum telah terbukti berusaha menguasainya.

TITIK SINGGUNG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGANKEPAILITAN PERMOHONAN PAILIT terhadap perusahaan yang tidakmembayar hak pekerja HANYA DAPAT DIAJUKAN jika hak pekerjaHal 14 Putusan Nomor 60/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Sbytersebut telah ditetapbkan dalam PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGANINDUSTRIAL YANG TELAH BERKEKUA TAN HUKUM TETAP dan telahdilakukan proses eksekusi SEKURANGKURANGNYA padastahapTEGURAN AANMANING YANG KEDUA oleh Ketua Pengadilan Negeriserta hak pekerja yang belum dibayar tersebut DIANGGAP

TITIK SINGGUNG PERSELISIHA N HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGANKEPAILITANPERMOHONAN PAILIT terhadap perusahaan yang tidak membayar hakpekerja HANYA DAPAT DIAJUKAN jika hak pekerja tersebut telahditetapbkan dalam PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALYANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP dan telah dilakukanproses eksekusi SEKURANGKURANGNYA pada tahap TEGURANAANMANING YANG KEDUA oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hakHal 19 Putusan Nomor 60/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Sby10.pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap

PERI ANGGARA menarik/menghisap bong tersebutsebanyak 2 (dua) kalilaluterdakwa.FRAMANA PUTRA Bahwa, uraian tersebut diatas merupakan kutipan dari Surat dakwaan yangsama sekali tidak di singgung dalam pemeriksaan di persidangan padapengadilan tingkat pertama, hakim Pengadilan Tingkat pertama terlihat adadugaan tebang pilin dalam mengungkapkan faktafakta yang mana jika faktatersebut menguntungkan sdr jaksa Penuntut umum, maka hakim lekasmempertimbangkan, sedangkan faktafakta yang semestinya menguntungkan

di junjung tinggi para hakim dalam memeriksa danmengadili sebuah perkara, karena hakim merupakan wakil tuhan di dunia;Bahwa, sebagaimana yang di uraiakan diatas bahwa jaksa penuntut umumtelah menyusun surat dakwaan yang sudah tentu menjadi dasar bagimajelis hakim tingkat pertama untuk memberiksa perkara tersebut di mukapersidangan, namun sangat di sayangkan majelis hakim seakanakan tidakbenarbenar memeriksa perkara tersebut, ada beberapa uraian fakta di dalamsurat dakwaan tersebut di atas tidak singgung

dalam rumah saksikorban yaitu di Kelurahan Laimpi Kecamatan KabawoKabupaten Muna;Bahwa pada saat itu saksi LA ODE HASANUDIN, saksi LA ADIdan terdakwa sedang minum minuman keras jenis kameko Laludatang saksi korban dan ikut minum minuman keras jeniskameko tersebut;Bahwa sementara minum minuman keras jenis kameko terdakwaberkata bahwa kalau masih ada uang mari minum dansetelah minum saksi korban tersinggung dengan perkataanterdakwa lalu tibatiba saksi korban izin untuk pulangkerumahnya;Bahwa terdakwa singgung

Oleh sebab itu mohon Majelis Hakim PeninjauanKembali dapat memeriksa dan meneliti kembali untuk memberikanpertimbangan hukum sesuai fakta yang ada;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut :mengenai alasan ke. 1:Bahwa bukti PK1 dapat diterima sebagai bukti baru (Novum) karenatelah memenuhi persyaratan formal yaitu dibuat dibawah sumpah dantentang substansi juga menentukan karena menyangkut tanah warisandan jual beli tanah, sehingga terjadi titik singgung

akan dibagi dua dengan saudara Marsel; Bahwa ide untuk membeli Narkotika jenis Ganja yaitu Terdakwa inginpakai ganja kemudian Terdakwa datang menemui saudara Marsel, setelahTerdakwa bertemu dengan saudara Marsel kemudian terdakwa bertanyakepada saudara Marsel dengan kalimat ko mau pake ka tidak, ada berapadisitu Kemudian saudara MarseL menjawab dengan kalimat iyo sudah adalalu saudara Marsel di Kompleks Kampung Anday dimana saat itu terdakwadengan Saudara Marsel duduk cerita lalu terdakwa sempat singgung

terdakwa dengan saudara MARSEL dansudah sekitar 4 (empat) kali terdakwa menggunakan ganja bersamasamadengan saudara MARSEL yaitu ganja yang biasa terdakwa bawa sendiri danjuga ganja yang disediakan oleh saudara MARSEL; Bahwa cara terdakwa bertemu dengan saudara MARSEL dan caramenerima uang Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara MARSELawalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 22.30 Witterdakwa bertemu dengan saudara MARSEL sedang duduk cerita kemudianterdakwa sempat singgung

pidana pasal 62 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 (tentang Psikotropika), Subsidairmelanggar pasal 60 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5tahun 1997 (tentang Psikotropika).Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan suratdakwaannya mempergunakan bentuk subsidaritas yaitu bentuk dakwaan yangterdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidanayang diancam pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana lebihringan, dakwaan ini saling bertitik singgung

Pakam tanggal01 Oktober 2015 Nomor:51/Pdt.G/2015/PN.Lbp dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat /Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding ;Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulumempertimbangkan putusan Sela No.51/Pdt.G/2015/PN.Lbp = tanggal 02 Juli2015, karena pihak Tergugat mengajukan banding atas putusan Selatersebut ;Menimbang, bahwa perkara a quo ada titik singgung

ANAK 2 lahirdi Tangerang tanggal XXXXXXxX;Bahwa sejak awal perikahan antara Pemohon dengan Termohon agakkurang baik, yang disebabkan karena saat menikah Pemohon tidak dapatmenghadirkan Ibu kandung Pemohon karena Ibu kandung masihmerawat balita, di kKampung, namun hal itu sering di singgung olehTermohon kepada Pemohon, yang akibatnya terjadi percekcokan danperselisihan yang terus, kKemudian Termohon juga tidak suka kepadakelurga besar Pemohon,Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon

Bahwa barubaru ini Almarhum MISNAN Bin ALI meninggal duniasebagaimana yang telah kami singgung diatas. Dan atas peristiwa tersebut,Almarhum MISNAN Bin ALI dilakukan pemakaman dan ritualritual adatsesuai keagamaannya, sebagaimana masyarakat pada umumnya, dalamhal itu seperti yang kita ketahui secara bersama tentunya membutuhkanbiaya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, berapa besar jumlah yangakan dikeluarkan oleh Ahli Waris dalam pelaksanaan acara tersebut.5.