Ditemukan 1463 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 8 April 2016 — SLAMET WIDODO
10030
  • Bahwa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sub BagianKeuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Baratadalah sebagaiberikut :1) Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif material terhadap subtansi sertakelengkapan dokumen tagihan dari pihak ketiga berdasarkan naskahperingkat/perjanjian yang tertuang dalam SPK/Kontrak dan atau Surat PerjanjianKerja sama berkaitan dengan pengajuan SPP LS Bendahara Pengeluaran.2) Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif
    material terhadap subtansi dankelengkapan SPPUP, SPPGU, SPPTU dan SPP/SPMLS yang diajukan olehBendahara Pengeluaran.3) Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan/suratpertanggungjawaban penerimaan dan penyotoran yang dilakukan oleh BendaharaPenerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang terdiri atas:a.
    Buku Penerimaan Lainnya.4) Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan/suratpertanggungjawaban pengeluaran (belanja) yang dilakukan oleh bendaharapengeluaran belanja, yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu.5) Pengeluaran yang terdiri atas :a. Buku Kas Umumb. Daftar Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Perincian Objek disertai denganbuktibukti pengeluaran yang syahc. Daftar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Perincian Objek (model SPJ3)d.
    Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif material terhadap kelengapandokumen tagihan dari pihak ketiga berdasarka naskah peringkat/perjanjian yangtertuang dalam SPK/Kontrak dan atau Surat Perjanjian Kerja sama berkaitandengan pengajuan SPPLS Bendahara Pengeluaran;b. Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif material terhadap subtansi dankelengkapan SPP/SPMLS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, danc.
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
IDARMAN ZILIWU ALS DARMAN
15634
  • Bupati Nias.Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Niasmelalui Sekretaris Daerah.Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai PPKSKPD DinasPendidikan Kabupaten Nias T.A. 2016 adalah:1.Melakukan penelitian terhadap subtansif serta kelengkapan dokumentagihan dari pihak ketiga berdasarkan naskah perikatan / perjanjianyang tertuang dalam SPK / Kontrak dan / atau surat perjanjiankerjasama berkaitan dengan pengajuan SPPLS oleh Bendaharapengeluaran.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif
    terhadapkelengkapan SPPUP, SPPGU, SPPTU, yang diajukan olehBendaraha Pengeluaran.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan / suratpertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran yang dilakukanoleh Bendahara Pengeluaran yang terdiri atas : Buku Kas Umum.
    Buku Penerimaan Lainnya.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan / suratpertanggungjawaban pengeluaran (belanja) yang dilakukan olehBendahara Pengeluaran yang terdiri atas :Halaman 83 dari 217Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2019/PN Mdn Buku Kas Umum. Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran perincian objek,diserta dengan buktibukti Pengeluaran yang sah. Daftar rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran perincian objek. Bukti atas penyetoran PPN / PPH.
Register : 28-02-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO atau AYAM GEPREK BENSU
Tergugat:
1.RUBEN SAMUEL ONSU
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq DITJEN HKI Cq DIREKTORAT CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
41472922
  • Bukti T23 : Foto copy Hasil Pemeriksaan Subtantif Desain Industri NomorPermohonan A00201702051 judul Kotak Kemasan Makanan, tanggal30 Mei 2018 ;4.
Register : 01-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 23 Nopember 2015 — AHMAD SOFYAN; AJAT GINANJAR ANDREA; ALUL; APEN MAULANA; AWAN DARMAWAN, DKK; L A W A N; PT PROFLEX INDONESIA;
14679
  • ParaPenggugat belum pernah mengajukan keberatan atau tidak menerima berakhirnyahubungan kerja sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerja masingmasing penggugat.14.Bahwa dalam pengajuan perkarea aquo, Para Penggugat hanya mencantumkanrisalah mediasi (anjuran) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah Kabupaten Bogor (Dinsosnakertrans Bogor) yang dilaksanakan tanggal18 Juli 2014 dan anjuran atas mediasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2014.15.Bahwa secara subtantif
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
BAZARO NDRAHA, S.Pd, SD ALIAS AMA NITA
8126
  • Bupati Nias.Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Niasmelalui Sekretaris Daerah.Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai PPKSKPD DinasPendidikan Kabupaten Nias T.A. 2016 adalah:1.Melakukan penelitian terhadap subtansif serta kelengkapan dokumentagihan dari pihak ketiga berdasarkan naskah perikatan / perjanjianyang tertuang dalam SPK / Kontrak dan / atau surat perjanjiankerjasama berkaitan dengan pengajuan SPPLS oleh Bendaharapengeluaran.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif
    terhadapkelengkapan SPPUP, SPPGU, SPPTU, yang diajukan olehBendaraha Pengeluaran.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan / suratpertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran yang dilakukanoleh Bendahara Pengeluaran yang terdiri atas : Buku Kas Umum.
    Buku Penerimaan Lainnya.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan / suratpertanggungjawaban pengeluaran (belanja) yang dilakukan olehBendahara Pengeluaran yang terdiri atas :Halaman 89 dari 226Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2019/PN Mdn Buku Kas Umum. Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran perincian objek,diserta dengan buktibukti Pengeluaran yang sah. Daftar rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran perincian objek. Bukti atas penyetoran PPN / PPH.
Putus : 12-06-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016
Tanggal 12 Juni 2017 — 1. Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, M.T, DK VS 1. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, DKK
165330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka untukmenegakkan keadilan subtantif yakni demi tegaknya keadilan, kepastianhukum dan kemanfatan (kemashlahatan) untuk mencari solusi terbaikkeluar dari konflik PPP yang dapat meruntuhkan PPP.
    Nomor 79 PK/Pdt.SusParpol/2016maka ultra petita itu dapat diterapkan dalam hukum yang bersifat dinamisuntuk menegakkan kebenaran subtantif yang ditegakkan berdasarkankeadilan, kKepastian hukum dan kemanfaatan itu;39.Bahwa oleh karena Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM NomorM.HH.07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan SusunanKepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunantertanggal 28 Oktober 2014 telah masuk dalam persidangan dalamPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Upload : 22-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 289/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Drs. BAGUS HARIANTO Kejaksaan Negeri Bangkalan
15265
  • pelaksanaan prosedur verifikasi dokumenpertanggungjawaban,b) Adanya kelemahan khususnya terkait kebenaran dokumenpertanggungjawaban secara material yang diakibatkan karenaPPTK tidak melakukan pengecekan secara detail sampaikebenaran nota yang digunakan apakah telah sesuai denganpenyedia yang digunakan atau tidak,kelemahan tersebutmenimbulkan potensi penggunaan bukti pertanggungjawabanyang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.2) Tahapan Pelaksanaan ; Dalam tahap pelaksanaan tim melakukanpengujian subtantif
    diantaranya pengujian subtantif atas belanjabarang dan jasa, karena pada tahap perencanaan ditemukan adanyaHalaman ke 199 PutusanPerkara No. :289/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYkelemahan atas proses bisnis atas belanja barang dan jasa.Pengujian subtantif tersebut untuk meyakini asersi manajemen ataslaporan keuangan pihak yang diperiksa berupa keberadaan danketerjadian.
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — H. KALLA HALIM BIN SAKA, vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTA BARU, DKK
4420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun demikian secara Subtantif kepada penyelenggaraanpemerintahan selalu dituntut agar dalam pelaksanaan tugas, kewenangan,dan fungsinya para Pejabat Administrasi harus selalu mengedepankanHalaman 62 dari 66 halaman.
Register : 19-08-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lbh
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
1.JUMATI KANDARI
2.KUSDIN KANDARI
3.TONO GOGORU KANDARI
4.JATIA GOGORU KANDARI
5.JAINUDIN GOGORU KANDARI
6.EME GOGORU KANDARI
7.DARMIN GOGORU KANDARI
8.JEN KANDARI
Tergugat:
8.BATSEBA YOEL Alias OTE
9.SARDI M. Hi. RAJAB
10.Hi. ALI Hi. KADER
11.Hi. JUNAIDI DUWILA, S.Pd
12.ERNI SARIFUDIN BENYAMIN
13.FADLI Hi. KADER
14.LAIMPI M. SALEH
15.RUSLI UMAR Alias LA UCI
16.LA TARA LA TARU
17.LA MOANE
18.GAFUR UMASUGI
19.JURAIDA
21.WA ODE NAPSIA
22.NURAIN M. TANTU
23.Hj. JAMILA LA KARIM
24.KASMAN ARIFIN
25.Hi. LA GIRI LA IRU
26.DAHRIA DORE
27.Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Cq. Bupati Halmahera Selatan,
28.Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Cq. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
29.Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Cq. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara
7630
  • tersebut keliru dan tidak benar, makaHal. 67 dari 73 Halaman Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020PN Lbhmenurut majelis hakim sudah masuk dalam subtansi pokok perkara yang harusdibuktikan lebih lanjut melalui bukti surat, keterangan saksi maupunpemeriksaan setempat, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidakberalasan hukum dan harus ditolak;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada huruf b yaitu terkait kurangpihak dan salah orang sebagaimana dimaksud di atas, haruslah dibuktikan lebihlanjut secara subtantif
Register : 19-07-2017 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2316/Pdt.G/2017/PA.JS
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
16841
  • Perbedaan agama menjadi hal yang paling subtantif dantidak adanya toleransi dalam rumah tangga sedangkan Pewarisadalah seorang Muslim yang taat)Penting disampaikan mengenai status pewaris ketika menikahdengan Tergugat adalah jejaka/bujang, dan pada saat Pewarismenikah dengan Tergugat Konvensi maka Pewaris hidup bersamaHalaman 14 dari 76, Putusan No. 2316/Pdt.G/2017/PAJSdengan Tergugat Konvensi sampai pewaris meninggal dunia.Keterpisahan kehidupan antara pewaris dan penggugat konvensimenyebabkan segala
Register : 13-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — NURHAYATI., DKK VS MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
15361 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kementerian Kesehatan;Bahwa lahirnya struktur baru berupa Panitia Uji KompetensiNasional dan 2 (dua) badan/ilembaga Regulator di atassebagaimana dimaksud Permenristekdikti Nomor 12/2016 tidakhanya bertentangan Pasal 21 UndangUndang Nomor 36 Tahun2014 tentang tenaga Kesehatan dan Pasal 16 UndangUndangNomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan secara subtantif danmateriil, yang salah satunya sudah mengatur secaralimitatifkompetensi dan kewenangan lembaga yang bertindak dalam UjiKompetensi (Sertifikat
Register : 19-11-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN Jmb
Tanggal 9 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
AGUS RUDIANTO Bin SATIM
698
  • Hukum danHumas yaitu melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunanperaturan perundangundangan, pemberian pertimbangan dan bantuanhukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, serta urusanhubungan masyarakat.Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa Diklat Prajabatan dan Orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi Subtantif tidak hanya di bidang Migas, melainkan jugaketenagalistrikan, Mineral dan Batubara, panas bumi, serta EBTKE, halitu. dilengkapi dengan
Register : 23-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 119/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PT Sarana Ventura Selaras / diwakili Alamsyah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI
10354
  • Sanggahan terhadap dalildalil Penggugat:6.1 Bahwa Tergugat menolak dalidalil Penggugat pada halaman 7 s.dhalaman 10 gugatannya, yang intinya yaitu sebagai berikut:Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggarsecara prosedural dan subtantif, dikarenakan tidak didahului prosespenyitaan dan dilakukan secara sewenangwenang, tidak berdasarhukum dan mengkesampingkan azasazas umum pemerintahanyang baikDengan sanggahan sebagai berikut:a.
Register : 21-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 631/Pdt.G/2019/PA.Sgm
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
2111
  • Bahwa fakta hukum yang menegaskan bahwa adanya PenggugatRekonvensi berhubungan mesra dengan lelaki lain yang berakibat padaPenggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman dan sejaksaat Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi menjalankan kewajibannyasebagai isteri secara subtantif telan masuk dalam kategori perbuatanNusyuz.
Putus : 25-11-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 PK/Pdt./2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — WALIKOTA YOGYAKARTA vs PT PERWITA KARYA YOGYAKARTA, dk
13085 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., AKt, Hakim Kasasi tidak memberikan pertimbangan hukum lainnyaberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan, sehinggaamar putusan tersebut tidak menyentuh persoalan pokok dari perjanjianyang subtantif dan determin;Bahwa berdasarkan perjanjian di depan Notaris Tri Agus Heryono, S.H.
Register : 11-10-2013 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan MS TAPAK TUAN Nomor 143/Pdt.G/2013/MS.Ttn
Tanggal 20 Agustus 2014 — Penggugat Melawan Tergugat
15282
  • Tergugat melaluiKuasa Hukumnya telah pula mengajukan dupliknya ke persidangan secara tertulisbertanggal 19 Maret 2014, yang isinya dapat disimpulkan sebagai berikut ;Dalam Eksepsi :341.Bahwa pada prisipnya tergugat tetap bertahan pada jawaban semula danmenolak secara tegas dalildalil replik yang diajukan oleh penggugat untukseluruhnya ;Bahwa penggugat tidak menjawab secara khusus eksepsi dan jawaban tergugat.Dalildalil penggugat hanyalah alasan untuk berkilah belaka, tidak tegas dantidak jelas, tidak subtantif
Register : 16-02-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/PDT.SUS.PHI/2015/PHI/PN.BDG
Tanggal 10 Agustus 2015 — SITI SURYATI; RENA AJENG FATIMAH; AISAH; SITI NURHASANAH; MENTARI, DKK; L A W A N; PT. DUA SEKAWAN RESPATI;
15221
  • secara cermat isigugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ParaPenggugat sudah terang dan jelas, dan tidak ada pertentangan antara positadengan petitum, oleh karena itu eksepsi angka 2 tersebut haruslah ditolak;Halaman 95 dari 123 Putusan Nomor 34/ Pdt.Sus.PHI/2015/PHI/PN.BdgTerhadap eksepsi angka 3:Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim renvoi atau perbaikangugatan yang dilakukan Para Penggugat tidaklah serta merta dikualifikasikansebagai perubahan yang bersifat subtantif
Register : 14-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA PACITAN Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Pct
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
6313
  • Pacitan No. 870/Pdt.G/2020/PA.PctMenimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) danalasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif dapat disimpulkan bahwa Pemohonmengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraiansebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 03-08-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 25/G/2021/PTUN.BNA
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
1.Hamdan Sati, ST
2.M. Ilyas Mustawa
3.Umran
4.Angga Saputra
5.Muhammad Abdi Pratama, A.Md
6.Syamsul Bahri
7.ABD Azis
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
Drs. ASRA
220136
  • telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten AcehTamiang didalam melakukan pemilihan Sekretaris Daerah Kabupaten AcehTamiang sebelumnya, dan pemilihan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kotalainnya di Provinsi Aceh, termasuk pemilihnaan Sekretaris Daerah Aceh,sehingga penerapan norma Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009yang masih berlaku khususnya bagi Provinsi Aceh, tidak dipraktekkan secaradiskriminatif dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagai bentukperwujudan cita hukum dan pemenuhan keadilan subtantif
Register : 19-11-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Jmb
Tanggal 9 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
LIYAN ARNARA Anak dari YANTO
7113
  • Hukum danHumas yaitu melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunanperaturan perundangundangan, pemberian pertimbangan dan bantuanHalaman 38 dari 74 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Jmbhukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, serta urusanhubungan masyarakat.Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa Diklat Prajabatan dan Orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi Subtantif tidak hanya di bidang Migas, melainkan jugaketenagalistrikan, Mineral dan Batubara