Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-02-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 30 Juli 2020 — Penggugat:
1.H. MUNIN NIIN, S.E.
2.Oerip Soekotjo
3.Syaifuddin, S.E.
4.Hidayat
5.H. SYAMSUDIN
Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kabupten Bogor c.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
2.Naman Bin Marhasim
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
2.Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
3.Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
3423
  • yang ditujukankepada Kepala Kantor Badan Petanahan Kabupaten Kabupaten Bogorperihal Pembatalan Sertifikat dan Pemblokiran Penerbitan Sertifikat diatastanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor terletak disampingGedung PDIP Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong,Tertanggal 18 Januari 2013 yang pada isinya menerangkan bahwaPemerintah Kabupaten Bogor meminta pembatalan dan penundaan prosespenerbitan sertifikat yang diajukan oleh para Penggugat dengan alasandugaan adanya tumpang tindin
Register : 28-01-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 05 / G / 2015 / PTUN.BJM
Tanggal 3 Juni 2015 — SANTOSO WIJAYA, SE KEPALA DESA NUSA INDAH HJ.SITI RUKAYAH BINTI H.HUSIN HASBULLAH DKK
7529
  • Olehkarena itu obyek sengketa berupa Surat Pemyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (Sporadik) yang diterbitkan dikategorikan cacat hukumdan harus dibatalkan.10.Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat pernyataanpenguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketatersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindin dengan tanah hak milikPenggugat adalah telah bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan
Register : 27-07-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 22/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
TUTIK LASMININGSIH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
263194
  • No. 22/G/2020/PTUN.PLKSengketa dengan menghapus surat ukur, buku tanah, dan sertipikat masingmasing sebagaimana ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (vide bukti P1, P2, T1, T8,T23, T29);Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat ditemukan faktabahwa lokasi Objek Sengketa dan lokasi Sertipikat Hak Milik Penggugatterdapat tumpang tindin sebagian dengan tanah milik Penggugat (vide buktiBerita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 November 2020);Menimbang
Register : 06-12-2019 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 26/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat:
PT. INDUSTRI TAMBANG UTAMA
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
672433
  • mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanPemerintahan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukumpada aspek Prosedur maupun substantif diatas, maka telah terbukti bahwa tindakan BupatiMorowali selaku Tergugat dalam perkara a quo, telah keliru dan tidak tepat secaraadminstratif dikarenakan tidak melakukan Tahapan saknsi administrasi yang benar sertafakta tidak pernah terjadi tumpang tindin
Putus : 15-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 925 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — HENDRO RAHARDJO, VS MOE IRWAN RAHARJA, DKK
6652 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dibayarkan secara seketika kepada Penggugat ataukuasanya yang ditunjuk oleh Penggugat;Berdasarkan uraian yang tersebut di atas dengan fakta hukum yangsebenarbenarnya, dan Penggugat sangat mengkhawatirkan akan terjaditumpang tindin kepemilikan yang sah atas rumah dan bangunan objeksengketa;Dan untuk menjaga agar tidak menghilangkan objek sengketa milikPenggugat dengan dialinkan melalui jual beli/niban kepada pihak ketiga,maka mohon tidak menyianyiakan gugatan penggugat, untuk sudi kiranyadapat diletakkan
Register : 24-11-2016 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/TUN/2016
Tanggal 13 Januari 2017 — PT. ARIO LEGIAN COTTAGE VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI BALI., II. ANDY LUKMAN JONATHAN;
7731 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas nama PT Ario Legian Cottages yang tumpang tindin dengan HakMilik Nomor 1725/Kelurahan Kuta, Luas 5.100 m?
Register : 27-11-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 246/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 24 Februari 2015 — YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA;1.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,2.PT. PADASA ENAM UTAMA
488478
  • , hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor 173/Kptsl/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang PenunjukanAreal Hutan di Wilayah Provinsi Dati Riau sebagai Kawasan Hutan, danironisnya, meskipun KTUN tersebut di terbitkan di atas Kawasan HutanProduksi Terbatas akan tetapi areal pengganti sebagai persyaratan dalampelepasan kawasan hutannya belum terpenuhi, disamping itu sebahagianareal yang di lepaskan tersebut yaitu + 134 ( seratus tiga puluh empat ) Hektartumpang tindin
Putus : 03-11-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 131 /PDT/2016/PT.SMR
Tanggal 3 Nopember 2016 — SURYO SOETOMO, Direktur Utama PT.KARANG JUANG INDAH Jl.Gajah Mada No.27 Samarinda dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu 1.H.RUSLI LAMANE,SH, 2. Drs.H.ANDREAS Y. SUTRISNO,SH.MH, 3. H.BURHAN RANRENG,SH, 4. HENRY INDRA,SH Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Advokat / Pengacara & Legal Consultans H.RUSLI LAMANE,SH & ASSOCIATES alamat Jl Pulau Samosir No.28 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Mei 2015 dibawah Nomor Register : 166/II/KA/Pst/2015/PN.Bpp; selanjutnya disebut PEMBANDING semula Penggugat ; M ELAWAN : 1. H.TB.MUKTI ARIFIN, dahulu beralamat di Gang Nelayan Rt.15 Rw.05 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar negeri; selanjutnya disebut TERBANDING I semula Tergugat I ; 2. TANG HENDRY TATANG, beralamat di Kompleks Bukit Damai Indah Blok J. No. 12 Rt.082 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, selanjutanya disebut TERBANDING II semula Tergugat II ; 3. ELMI SULISTIO, beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No.11 Rt.002, Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut TERBANDING III semula Tergugat III ; 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN , beralamat di Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 40 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, selanjutnya sebut TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat ;
4527
  • tanah milik Penggugat sebagaimana didalilkan pada poin17.1,17.2,17.3, karena kalau dilihat batasbatas tanah yang disebut olehPenggugat tersebut bahwa tanah yang dibebaskan oleh HM Jos Soetomotersebut berada jauh dengan jarak kurang lebih 1 km dari tanah milikPenggugat,karena tanah yang dibebaskan oleh HM Jos Soetomo tersebut darilyai dan Muhari Al Ngatemin berbatasan langsung dengan lapangan golf milikPenggugat sendiri jadi bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan tanahmilik Tergugat Ill tumpang tindin
Register : 05-12-2018 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 898/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat:
ANG KYAD PADMA ADHIRAMA selaku Direktur Utama PT. Pesona Sahabat Rumiri
Tergugat:
YUMIANTO
9717
  • pihak seketaris desa tanpa memberitahukan kepadatergugat dengan maksud dan tujuan agar dapat menghindari sisapembayaran kepada Tergugat dan juga untuk tujuan agar Tergugat tidakdapat mencapai pembelian 10 ha karena bila telan mencapai 10 ha makaPenggugat wajib membayar lunas kepada pihak Tergugat namunkenyataanya Tergugat sudah membebaskan 11 ha dari masyarakat yangdilakukan setelah mendapat persetujuan dari Penggugat.8) Bahwa pada halaman 5 s/d 7 dalil Penggugat menyatakanpermasalahan Tumpang tindin
Register : 23-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 63/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
1.SURIPTO DHARSONO (AHLI WARIS DARI ACHMAD DHARSONO)
2.AVA HARTONO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Intervensi:
MEILIANI OEIJ
205118
  • AdapunPenggugat II berkeyakinan memiliki sebidang tanah seluas 156.453 M2 yangbertumpang tindin dengan ketiga objek sengketa in litis dengan total seluas3.414 M2.
Register : 26-02-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 8/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 9 Juli 2020 — Penggugat:
ELLYANA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Intervensi:
ANITA CHENDRIANI UTOMO
171221
  • Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkansebagai berikut ;1.Saksi HIDAYATUR RACHMANBahwa saksi tahu yang dipersengketakan di persidangan hari ini olehPenggugat, tentang tumpang tindin Surat Segel atas nama IbuELLYANA;Bahwa saksi menyatakan tumpang tindih dengan dulu yang saksi tahutetangga itu namanya bapak ZAINAL;Bahwa luas tumpang tindihnya setahu saksi waktu tahun 1999 lokasitanah disitu itu sebuah kelompok Petani Paser semua tanah disitu,disitu ada namanya Ibu MAYAU tanah itu
Register : 10-08-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 439/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 21 September 2020 — Pembanding/Penggugat I : Mirna Rinawati Sinaga
Terbanding/Tergugat I : Hasnul Arifin
Terbanding/Tergugat II : Misriadi
Terbanding/Tergugat III : Ny Sinaga Br Lumbangaol
Terbanding/Tergugat IV : Nisin Bin Miar
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Depok
Turut Terbanding/Penggugat II : Ucok Boy Sinaga
Turut Terbanding/Penggugat III : Patar Sinaga
Turut Terbanding/Penggugat IV : Dana Sinaga
6339
  • berbatasan dengan Jalan Raya Ciherang; Sebelah barat bebatasan dengan Tanah Milik Nisin Miar;Bahwa objek Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 14/Pen.Pdt/ Sita.Eks/2017/PN.Dpk. diletakan diatas tanah milik Para Pelawan yaitu tanah danbangunan yang telah ada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8662 dengan SuratUkur No. 7256/SUKATANI/2006 yang sampai saat ini masih aktif danHalaman 36 dari 51 halaman, Putusan No. 439/PDT/2020/PT.BDG.terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Depok dan tidak adasengketa dan tumpang tindin
Putus : 25-09-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 832/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 25 September 2017 — TRI RISMAHARINI melawan SETIAWATI SOETANTO Dkk
148134
  • Bahwa, tanpa diketahui oleh Penggugat, pada tanggal 23 Juni 1972 TurutTergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 565 sisa,Kelurahan Ketabang atas nama Tergugat Il, dimana tanah Sertipikat HakGuna Bangunan tersebut tumpang tindin dengan tanah dan bangunanSDN Ketabang ;8.
Register : 13-02-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — PT. ENERGI BARA UTAMA VS I. BUPATI KUTAI KERTANEGARA., II. PT. GLOBALINDO INTI ENERGI;
101104 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Energi Bara Utama tidak memiliki kKepentingan untukdapat mengajukan gugatan dalam perkara a quo;Bahwa dalam gugatannya, Penggugat merasa kepentingannya dirugikandengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 29 Juni 2010Nomor : 540/2018/IUPOP/MBPBAT/VI/2010 tentang Persetujuan Ijin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT.Globalindo Inti Energi yang dijadikanobyek sengketa dalam perkara a quo, yang menurut Penggugat Keputusan obyeksengketa tersebut telah tumpang tindin dengan
Register : 21-10-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juni 2017 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
4882298
  • Begitupun mengenai lahan yang ternyata terdapattumpang tindin dengan PT AHL juga telah upaya penyelesaian secaramusyawarah sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin .d di bawah ini ;le PT Adindo Hutani Lestari, sebagai Pihak yang Mengatakan adanyaTumpang Tindih Lahan dengan area HGU 01/Nunukan Barat,Tidak Pernah Meminta Pembatalan HGU 01/Nunukan Barat.1.
    Surat Nomor : AHOO/X/07/2004, tanggal 25 Agustus 2004perihal : Tumpang Tindin Areal Perkebunan Kelapa Sawitdengan areal HII PTI Adindo Hutani Lestari/Tergugat llIntervensi surat ditujukan kepada Menteri Kehutanan;b. Surat Nomor : AHOO/X/09/2004, tanggal 26 Agustus 2004perihal : Penangguhan Proses HGU PT NJL/Penggugat, suratditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional;c.
    Adindo Hutani Lestari Nomor :AHO00/X/054/2005, tanggal 25 Agustus 2004, perihalTumpang tindin areal Perkebunan Kelapa Sawitdengan areal HII PT. Adindo Hutani Lestari ;(fotokopi dari fotokopi);Halaman 184 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUNJ KT13. Bukti T.ll INT 13:14. Bukti T.ll INT 14:15. Bukti T.ll INT 15:16. Bukti T.ll INT 16:17. Bukti T.ll INT 17:18. Bukti T.ll INT 18:Surat Direktur PT.
Register : 19-06-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 1 Nopember 2017 — Penggugat:
Hj. MARWIYAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
14158
  • Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyaihubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan tidakmempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat II Intervensi;Bahwa benar Saksi hanya tahu dipanggil untuk menjadisaksi; Bahwa benar Saksi tahu, Sertipikat Hak Milik Nomor : 4934tanggal 15 Januari 2008 terletak Kelurahan Karang Joang,Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi KalimantanTimur atas nama SETIANI setelah diberi tahu oleh Ibu Marwiyah,bahwa tanahnya tumpang tindin
Register : 14-10-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 318/Pid.B/2014/PN. BGR
Tanggal 30 April 2015 — David Diki Bin Liong Kieng Kie
18737
  • demikian unsur ini telah terpenuhidan terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (1) telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti makadakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dalam pembelaan penasihat hukum yang menyatakanbahwa surat tuntutan Penuntut Umum inskosisten (tumpang tindin
Register : 04-09-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Amt
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9518
  • sekarang (Penggugat waktu itu) telah menunjuk 2 (dua) surat tanahyang dianggap Tergugat (penggugat waktu itu) telah tumpang tindihdengan tanah Penggugat (Tergugat waktu itu), Penggugat sekarangyang menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang ditunjuk Tergugat TelahTumpang Tindih dengan tanah penggugat I, Penggugat sekarang hanyamenjelaskan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat dan Tergugat II, tetapitidak menjelaskan berapa luasnya dan berapa panjang x lebar tanah milikPenggugat yang tumpang yang tumpang tindin
Putus : 08-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — YOHANNA DE MEYER vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DKK
10853 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2015DALAM EKSEPSI ;Menyatakan eksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IlIntervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;DALAM POKOK SENGKETA ;1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : SuratKeputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Agr/XI/HM/01.G/1971tanggal 20 Djuli 1971 yang menyatakan : tanah yang terletak di DesaSadang Kecamatan Tamah Kabupaten Sidoarjo adalah tanah hakpakai bekas hak gogolan tidak tetap seluas 42.138 Ha sepanjang yangtumpang tindin
Putus : 29-09-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 18 /Pdt.G/2015/PN Plg
Tanggal 29 September 2016 — Febrianto LAWAN Ahli Waris Raden Mas Haji Ahmad Solaeman alias Raden Mas Soleman, dkk
9915
  • Bahwa pada tanggal 1 Januari 1983 Tergugat dengan suratNo.1/SW/Pn.Stp/1/83 secara melawan hukum telah mengajukanHalaman 45 dari 52 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2015/PN PLgpermohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No.163, 164 dan 165 yangsaat itu milik Kemas Zainudin Yani ( Tjek Yan) bin Kemas Onie (sekarangmenjadi tanah Penggugat) kepada Tergugat Il (dahulu DirektoratJenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri) dengan alasan SHMNo.163, 164 dan 165 tumpang tindin dengan kepunyaan orang tuanya