Tanda Penduduk (KTP) NIK1871120107720048 tanggal 25 Nopember 2009, atas nama SUHAIDI,diberi tanda P3;Fotokopi dari fotokopi Gambar Ukur Nomor 3901/Tahun 2017 tanggal 6September 2017 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota BandarLampung atas permohonan SUHAIDI terhadap SHM 1155 SU 1281/2017yang terindikasi tumpang tindin dengan Gang Perenjak, diberi tanda P4;Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pengukuran PengembalianBatas/Penetapan Batas Nomor 54/2017 tanggal 6 September 2017 yangdibuat oleh Kantor

melawan hukum yang dilakukan olehTergugat, maka petitum selain dan selebihnya yang memiliki keterkaitandengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, juga harusdinyatakan ditolak;DALAM REKONVENSIDalam EksepsiMenimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didalamjawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa Rekonvensi yang diajukan olehTergugat/Penggugat Rekonvensi adalah tidak jelas karena hanya didasarkankepada persangkaan yang tidak berdasar UndangUndang serta berpotensitumpang tindin

dengan pemeriksaan yang objeknya sama, karena dasarRekonvensi adalah adanya akta sewa Bungur dan akta sewa Nakula, hal manapemeriksaan perkara menjadi tumpang tindin dengan pemeriksaan perkaranomor 225/Pdt.G/2019/PN.Dpk, sehingga pemeriksaan perkara berpotensimenjadi tidak efisien dan menyalahi prinsip peradilan sederhana, cepat danberbiaya ringan, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mencermati dalildalil eksepsi tersebut, maka menurutMajelis Hakim eksepsi tersebut

Nomor 1499 K/Pdt/2016tidak benar bahwa Penggugat telah mencampuradukan gugatannya antaramenggugat PT CLS dan pribadi pengurusnya, dengan demikian tidakterjadi tumpang tindin dalam gugatan Penggugat oleh karenanya eksepsiTergugat sampai Tergugat VI harus ditolak";Unquote;Bahwa pertimbangan yang demikian adalah suatu pertimbangan yangtidak benar, keliru dan sumir dalam penerapan hukum, karena:Bahwa PUK I/Pembanding I/Terbanding I/Tergugat . dalam hal iniPT Citra Lestari Semesta (PT CLS) adalah perseroan

YAKIN GLORIA tumpang tindin dengan tanah sebagaimanatersebut dalam Sertifikat HGB No. 9903/ Sunter atas nama PT. TIWA MUDACONTRAKTOR, seluas 11,5 Ha GS (Gambar Situasi) No. 833/1988;Bahwa yang menjadi pertanyaan kini, apakah tumpang tindih dimaksudtumpang tindih dengan tanah Penggugat dalam SHGB No. 1286 dan SHGBNo. 1287 atau tumpang tindih dengan tanah Tergugat yang 11,5 Ha;Bahwa dalam Sertifikat HGB No. 9903, tertanggal 22 Oktober 2002 atasnama PT.

pembagian Rp. 35.000, (Tiga puluh lima ribu rupiah)saat itu tidak ada dijelaskan, saksi hanya menerima uang saja, entah kalaukepada pengurus;Bahwa dalam addendum tersebut masih ada pasal yang lama yang dipakaidan ada pasal tambahannya disitu berbunyi apabila perkebunan tidakterbangun 2018, maka pengelolaan diambil alih oleh KUD ;Bahwa yang berhak melakukan pemanenan adalah KUD, KUD yangbertanggung jawab ;Bahwa diperusahaan ada kendala yaitu izin tidak keluar, berbelitbelitpengurusannya, hutan tumpang tindin

tersebut dipertimbangkan sekaligus, seperti di bawah ini;Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti di atas, bahwakedudukan SHM Nomor 346/Sario Utara tidak terbantahkan sebagai alas hakbagi Penggugat dalam menguasai tanah miliknya, dan tidak pernah terbuktisebagai sertifikat yang tidak sah baik oleh Turut Tergugat (BPN) sebagaiinstansi yang berwenang, kecuali apa yang telah dipertimbangkan oleh PTUNManado sebagaimana Bukti P.12, P.13, dan Bukti P.14, surat bukti mana telahmenyatakan adanya tumpang tindin

Para Penggugat menguasai tanah a quo dengan Itikad baik yangmana tanah tersebut tumpang tindih :1) Objek Sengketa 1 tumpang tindih dengan Penggugat 12) Objek Sengketa 2 tumpang tindih dengan Penggugat 23) Objek Sengketa 3 tumpang tindin dengan Penggugat 32.

pemeriksaan sebagai berikut :TENTANG LETAK OBJEK SENGKETAHalaman 57 dari 65 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tas Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugatmenunjuk lokasi objek sengketa yang sama, yakni bidang tanah yang diatasnya terdapat tanaman pohon sawit; Bahwa Kepala Desa Jenggalu menerangkan bahwa objek tanah sengketatersebut masuk ke wilayah Desa Jenggalu, yang mana pada objek tanahsengketa tersebut tidak berbatasan langsung, tidakbersinggungan/bersepadan dan tidak tumpang tindin

Susanto Pali Sarjana Ekonomi; Bahwa sesuai dengan data yuridis sebagai dasar hukum orang tuaTergugat , Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dalam menguasaidan menempati serta memiliki tanah berikut bangunan telah tumpangtindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1989/ Sekip, atas namaSusanto Pali Sarjana Ekonomi; Bahwa oleh karena adanya perbedaan antara dalil Penggugatdengan subjek hukum yang terdaftar dalam Sertipikat Hak MilikNomor: 1989/Sekip atas nama Susanto Pali Sarjana Ekonomi dantumpang tindin

Bahwa menunjuk dalil Jawaban Rekonpensi pada angka 3 yangmenyatakan membuat tumpang tindin dan kaburmya Gugatan Rekonpensisudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya, karena dalam GugatanRekonpensi sangat jelas manakah yang menjadi tanah objek sengketa yaitusebidang tanah beserta bangunannya yang saat ini dibangun kostkostan terletakdi Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri, seluas luas + 800 M2 (delapanratus meter persegi) dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Pak.

Akan halini telah terjadinya tumpang tindin keputusankeputusanyang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tuduhantuduhanpelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT sehinggaPENGGUGAT semakin dibatasi hakhaknya.

Sehingga perlu diketahuimengenai luasan tanah dan letak tanah yang disengketakan oleh para3. bahwa mengenai luasan tumpang tindih yang didalilkan oleh Para Pihakdikaitkan dengan belum dilaksanakannya pengembalian batas untukmemperjelas mengenai luasan tumpang tindih secara pasti menurut hokumdan apakah benar ada tumpang tindin dimaksud sebagaimana telahdiklaim/diakui oleh masingmasing pihak terkait kKepemilikannya.

Peraturan Menteri KehutananPeraturan Nomor : 22 Tahun 2009 harus memperoleh persetujuan IzinPelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan.Bahwa dengan demikian terdapat tumpang tindin penentuan kawasan arealPT. KAL berdasarkan penentuan Pemda Kalimantan Tengah denganpenentuan kawasan areal PT.

Siti Marwijah yang notabenePewaris dari PARA PENGGUGAT, yang dikenal sebagai Persil Jalanmargomulyo No. 18 Surabaya.Bahwa terhadap salah penunjukan objek yang berakibat terjadinyatumpang tindin seluruhnya (Overlapping) objek sengketa incasuSertipikat Hak Guna Bangunan No. 1417 Kelurahan BalongsariKecamatan Tandes Kota Surabaya sebagaimana terurai dalamgambar situasi No. 6802 dengan luas 2277 m2 tertanggal 09 Juni 1995diterbitkan atas nama Daniel Ryanto Wijaya terhadap objek sebidangtanah milik PARA

Di samping itu TERGUGAT III juga mengeluarkanSPPT PBB dengan NOPNOP lain untuk ketiga bidang tanah yang olehTERGUGAT telah diterbitkan sertifikat yaitu no. 3228,3225 dan 3222.Untuk itu kami telah bersurat kepada TERGUGAT Ill yang intinyamenanyakan apakah dimungkinkan terjadi tumpang tindin penomoranNOP, artinya apakah terdapat satu bidang tanah dengan lebih dari satuNOP.Atas pertanyaan ini TERGUGAT Ill menjawab melalui surat No.636/1.722.1 tanggal 31 Januari 2019 yang berisi:1.

atas nama Sudartotumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No. 820/Delima, SuratUkur Nomor 1032/2005 tanggal 18 Oktober 2005 terletak di Kel.Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaruluas 18.060 M? atas namaHANSON LUHUR, semula atas nama Wazna Fachruddin.SHM No. 164 Kel. Delima SU No. 37/Delima/2004 tanggal 8 Juni2004 luas 16.771 M?

atas nama SLAMET HARIYANTO (semula An.YULIZAR) tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No.767/Delima, Surat Ukur Nomor 977/2005 tanggal 7 September 2005Halaman 117 dari 525 halaman Putusan Nomor : 45/G/2016/PTUNPBR.terletak di Kel. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru Prov. Riauluas 18.000 M? atas nama HANSON LUHUR, semula atas namaALBERT TAMBUNAN.c. Sertipikat Hak Milik No. 4786 Kel.

/V/2014 tanggal 11 Nopember 2014.Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat Il Intervensi mohon kepadaHakim Majelis agar dapat melakukan penelitian secara seksama danmenyeluruh terhadap ketiga hal sebagaimana tersebut diatas.Halaman 152 dari 525 halaman Putusan Nomor : 45/G/2016/PTUNPBR.20)24.Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatanPenggugat dan Berita Acara Pengukuran Pengumpulan Data Fisik No.1270/200.14.71/V/2014 tanggal 11 Nopember 2014 yang menyatakanada terjadi tumpang tindin

dimana berdasarkan surat ukur No.20/Srimulya/2008 yang ada padabukti Tll19 dan TV1 ternyata batasbatas tanah pada peta tanah tidakmencantumkan batasbatas serta berbatasan dengan apa dan apabiladihubungkan dengan bukti surat P14 berupa fotocopy SHM No.120 atas namaH.M.Arifin dengan gambar situasi No.5898/1996 dimana batasbatasnya jelasdan untuk sebelah selatan berbatasan dengan gambar situasi No.2382/1992yaitu bukti P3 ini membuktikan bahwa penerbitan surat ukur No.20/Srimulya/2008 telah tumpang tindin

Tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusansebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf (f) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan karena rumusannya sama atautumpang tindin dengan batasan selesai dibuatsebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasandari UndangUndang Cukai.

Adapun syarat daerah dijadikanTransmigrasi yakni adanya usul dari pemerintah daerah ke pemerintah pusatdisertai ketersediaan hutan belantara milik pemerintah untuk dijadikan lahantransmigrasi dan lokasi transmigrasi tidak tumpang tindin dengan lahanpemukiman atau perkebunan masyarakat; Bahwa lahan lokasi transmigrasi tidak boleh di lahan sengketa dan tanahtransmigrasi merupakan lahan kosong;Halaman 43 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2021/PN Tjt Bahwa parit ban pemerintah sudah berdiri

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 pihak Kecamatan menyurati Kadis PUdengan surat nomor 590/404/7.3.03/2014 tanggal 12 Oktober 2014 perihalInformasi status lahan rencana pembangunan kantor camat Bukit Bestari,yang pada intinya menerangkan bahwa lahan rencana pembangunankantorcamat Bukit Bestaari terdapada tumpang tindin dengan lahan masyarakat,sehingga proses pembangunan yang sedang berlangsung tidak dapatdilanjutkan atau dihentikan.Bahwa surat nomor 591.1/234/ 7.3.03/2014 tanggal 10 Juni 2014 dari

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 pihak Kecamatan menyurati Kadis PUdengan surat nomor 590/404/7.3.03/2014 tanggal 12 Oktober 2014 perihalInformasi status lahan rencana pembangunan kantor camat Bukit Bestari, yangpada intinya menerangkan bahwa lahan rencana pembangunankantor camatBukit Bestaari terdapat tumpang tindin dengan lahan masyarakat, sehinggaproses pembangunan yang sedang berlangsung tidak dapat dilanjutkan ataudihentikan.Menimbang bahwa berdasarkan surat dari Kecamatan Bukit Bestari nomor590