Ditemukan 1781 data
330 — 318
Perusahaan Umum Listrik NegaradanPemerintah RI cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN
Terbanding/Tergugat I : Habibullah
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR Cq. KEPALA DESA RANAH BARU
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR
59 — 20
Pembanding/Penggugat : Yulinar Fatima Butir Diwakili Oleh : EMIL SALIM SH MH
Terbanding/Tergugat I : Habibullah
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR Cq. KEPALA DESA RANAH BARU
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR
60 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMAD ZEN VS PEMERINTAH RI Cq. Menteri Negara BUMN (KepalaBadan Usaha Milik Negara) Cq. Direktur Utama PT(Persero) Kawasan Berikat Nusantara (KBN) DK
PEMERINTAH RI Cq. Menteri Negara BUMN (KepalaBadan Usaha Milik Negara) Cg. Direktur Utama PT(Persero) Kawasan Berikat Nusantara (KBN)berkedudukan di Jalan Raya Cakung Cilincing Tanjung PriokJakarta Utara Cg. Pelaksana Unit Usaha Kawasan BerikatNusantara (KBN) Marunda, yang berkedudukan di JalanLampung Nomor 1 Cilincing Jakarta Utara, dalam hal inimemberi kuasa kepada Dr. Ali Abdullah M, S.H.,M.H.,M.M.,M.Kn, dan kawankawan, para Advokat berkantor di JI.
71 — 25
Perdata : NURMAN TUNDY melawan Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Walikota Sorong Cq Kepala Distrik Sorong Timur Cq Kepala Kelurahan Klawalu Kota Sorong, dk
Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia CqWalikota Sorong Cq Kepala Distrik Sorong Timur Cq Kepala KelurahanKlawalu Kota Sorong, tempat kedudukan Jalan Malibela Km. 11,5Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pat.G/2018/PN SonKelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT ;2.
13 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; AGUS EDIYANTO ; PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BPN PUSAT Cq. KEPALA BPN WILAYAH JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN
25 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI. cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATI KABUPATEN BANDUNG cq. CAMAT KECAMATAN CIWIDEY cq. KEPALA DESA CIWIDEY, DK ; NY. IMUK RATNA
PUTUSANNomor 825 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.PEMERINTAH RI. cq. MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR PROPINS JAWA BARAT cq. BUPATIKABUPATEN BANDUNG cq. CAMAT KECAMATAN CIWIDEYcq. KEPALA DESA CIWIDEY, berkedudukan di Jalan OtongKardana Nomor 1 Ciwidey, Kabupaten Bandung diwakili olehKepala Desa Ciwidey, H.
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
GIRI JALADHI WANA vs PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Cq. WALIKOTA BANJARMASIN dahulu WALIKOTAMADIA KEPALA DAERAH Tk. II BANJARMASIN
41 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALIYAS, Dkk vs PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT cq. WALIKOTA BEKASI cq. KEPALA KELURAHAN KAYURINGIN JAYA, Dk
PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT cq. WALIKOTABEKASI cg. KEPALA KELURAHAN MARGA JAYA,derkedudukan di Jalan Kemakmuran Nomor 11, Kota Bekasi;2.
Muslim Nuri
Tergugat:
1.Ferawati
2.Pemerintah RI,Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
3.Kementerian PUPR
15 — 0
Penggugat:
Muslim Nuri
Tergugat:
1.Ferawati
2.Pemerintah RI,Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
3.Kementerian PUPR
PT.Perkebunan Nusantara II
Tergugat:
1.PT.Binjai Duraman Indah Lestari
2.Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Walikota Binjai
116 — 0
Penggugat:
PT.Perkebunan Nusantara II
Tergugat:
1.PT.Binjai Duraman Indah Lestari
2.Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Walikota Binjai
70 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Ditjen Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara Bekasi, 3. Gunawan, SH, tersebut
Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. DitjenKekayaan Negara Cq. Kepala Kantor PelayananKekayaan Dan Lelang Negara Bekasi, berkedudukan diJalan Sersan Aswan Nomor 8 D, Bekasi, dalam hal inimemberi kuasa substitusi kepada Abdul Manaf, dankawankawan, Kepala KPKNL Bekasi, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 Desember 2010;. Gunawan, SH, bertempat tinggal di BSD City Blok C 212, RT 03/02, Rawabuntu, Serpong, Tangerang, dalamhal ini memberi kuasa kepada Norman S. (rus,SH.,KN.
Bank Niaga (Tbk), 2.Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Ditien Kekayaan Negara Cq.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara Bekasi, 3. Gunawan,SH, tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor134/PDT/2012/PT.BDG tanggal 30 Juli 2012 yang membatalkan putusanHal. 58 dari 60 hal. Put.
Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. DitjenKekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan LelangNegara Bekasi, 3.
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Usaha Putra Indonesia; Pemerintah RI., Cq. Menteri Dalam Negeri RI., Cq. Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Cq. Pemerintah Kabupaten Batang (dahulu Pemerintah Daerah Tingkat II Batang)
Yayat Ruhyatna Basuni
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. menteri PUPR Cq. Dirjen SDA Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung Cq. SNVT Pembangunan Waduk Jatigede
28 — 6
Penggugat:
Yayat Ruhyatna Basuni
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. menteri PUPR Cq. Dirjen SDA Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung Cq. SNVT Pembangunan Waduk Jatigede
50 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI HUKUM DAN HAM Cq. KAKANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Cq. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNGSITOLI VS NURASTI TOBING, DKK
almarhumAlboin Situmorang) pensiun dan sekarang telah meninggal dunia, adalah sah;Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medandengan Putusan Nomor 219/PDT/2012/PTMDN tanggal 7 November 2012harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapatbahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi: PEMERINTAH
RI Cq.
MENTERI HUKUM DAN HAM Cq.KAKANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Cq.KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNGSITOLI danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Nomor 219/PDT/2012/PTMDN tanggal 7 November 2012 yang menguatkan Putusan PengadilanHal 21 dari 21 hal. Put.
163 — 29
YUNUS; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPRI Cq. BUPATI KARIMUN Cq. CAMAT TEBING; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROP. KEPRI Cq. KEPALA KANTOR BPN KAB. KARIMUN
TURUT TERGUGAT 1; Vi..PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROP. KEPRI Cq. KEPALA KANTOR BPN KAB. KARIMUN, beralamat di Jin. Sudirman Poros, Komplek Perkantoran Pemda Karimun. Menurut surat gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/ 2014/PN.Tbk tersebutsebagai ............
Tergugat:
1.ALEX FARTA
2.ALPONSO
3.S U K I
4.Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Prov. KALTENG Cq Bupati Lamandau Cq Kel Nanga Bulik
5.Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Prov Kalteng Cq Bupati Lamandau Cq Camat Bulik
107 — 28
SABRI
Tergugat:
1.ALEX FARTA
2.ALPONSO
3.S U K I
4.Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Prov. KALTENG Cq Bupati Lamandau Cq Kel Nanga Bulik
5.Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Prov Kalteng Cq Bupati Lamandau Cq Camat Bulik
106 — 41
M.Si, dkkLawanPEMERINTAH RI Cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA, Cq. REKTOR UNIVERSITAS HALUOLEO
UKASE DAMOPOLII, DKK
Tergugat:
PEMERINTAH RI, Cq MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULUT, Cq BUPATI KDH BOL-MONG
157 — 62
Penggugat:
UKASE DAMOPOLII, DKK
Tergugat:
PEMERINTAH RI, Cq MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULUT, Cq BUPATI KDH BOL-MONG
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOPERASI SEKATA SEPAKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS) KABUPATEN SINGKIL; PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Cq. BUPATI ACEH SINGKIL; PT. SANGGA BISKANG
MM. selaku Ketua Koperasi Sekata Sepakat PNSKabupaten Singkil, berkedudukan di Jalan Bahari No.54Singkil ;PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Ca.GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Ca.BUPATI ACEH SINGKIL, berkedudukan di Jalan BahariPulo Sarok Singkil, Aceh Singkil, dalam hal ini keduanyadiwakili oleh kuasanya : EDY PURWANTO, SH.
PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Ca.GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Cq. BUPATI ACEH SINGKIL,tersebut, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor :43/Pdt/2006/PT.Bna. Tanggal 29 Agustus 2006 yang telah menguatkan amarputusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor :11 /Pdt.G/2005/PN.SkI. Tanggal 11 April2006 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :. DALAM KONVENSI :. DALAM EKSEPSI :. Menolak eksepsi TergugatTergugat untuk seluruhnya ;.
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Menteri dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Bengkulu Cq. Bupati Bengkulu Utara Cq. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara
52 — 0
MUHAMAD YUSUF
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Menteri dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Bengkulu Cq. Bupati Bengkulu Utara Cq. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara