Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-05-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1545 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 30 Mei 2012 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RENGAT ;M. Faizal Safthiarsyah, BBA, MA Bin Abdoellah Ibrahim
5180 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1545 K/Pid.Sus/2010Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerahmenentukan bahwa penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :a.b.Pengguna mengajukan usul kepada pengelola ;Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan olehpengguna sesuai dengan kewenangannya ;Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujuiusul penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam bataskewenangannya
    Hal ini bertentangan dengan ketentuan :1Pasal 72 (4) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu hasil penjualan barangmilik daerah disetorkan ke Kas Daerah ;Pasal 56 (4) Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu hasil pelelangan umum/terbatas sebagaimana pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah ;Pasal 53 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan barang milik Negara/Daerah yaitu hasil
    Hal ini bertentangan dengan Pasal 72 ayat (1) Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerahyaitu Penjualan barang milik daerah selain dari tanah dan atau bangunandilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah,seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Permendagri No. 17Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerahmenentukan bahwa Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan
    Pasal 72 (4) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu hasil penjualan barangmilik daerah disetorkan ke Kas Daerah ;2. Pasal 56 (4) Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu hasil pelelangan umum/terbatas sebagaimana pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah ;3.
    Pasal 72 ayat (4) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah menerangkan Hasilpenjualan barang milik daerah disetorkan ke Kas Daerah ;. Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri dalam Negeri dan OtonomiDaerah No.11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan BarangMilik Daerah menerangkan Hasil pelelangan/penjualan sebagaimanadimaksud dalam ayat (4) huruf a harus disetorkan sepenuhnya padaKas Daerah dan ;.
Register : 13-02-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 2 Juli 2014 — KAIDIN HAKIM NASUTION,ST,MT Bin H.ABDUL WAHAB NASUTION, SH
7927
  • ABDUL WAHAB NASUTION,SH tidak ada melakukan perhitungan analisa kerja alat berat berupaExavator dari petunjuk tekhnis maupun literatur lainnya serta fakta17pekerjaan sebenarnya di lapangan untuk alat berat tersebut hanyamengacu pada hasil perencanaan tekhnis yang dilakukan oleh konsultanperencana ; Bahwa dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk item pekerjaanpembersihan lahan dengan pengupasan akar dan disimpuk sebesar Rp.3.546 (tiga ribu lima ratus empat puluh enam) per M? x 615.000 M?
    ABDUL WAHAB NASUTION,29SH tidak ada melakukan perhitungan analisa kerja alat berat berupaExavator dari petunjuk tekhnis maupun literatur lainnya serta faktapekerjaan sebenarnya di lapangan untuk alat berat tersebut hanyamengacu pada hasil perencanaan tekhnis yang dilakukan oleh konsultanperencana ; Bahwa dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk item pekerjaanpembersihan lahan dengan pengupasan akar dan disimpuk sebesar Rp.3.546 (tiga ribu lima ratus empat puluh enam) per M? x 615.000 M?
    Kapuas program kegiatan sarana dan prasarana perhubungankegiatan perencanaan tekhnis land clearing sebesar Rp. 92.500.000,yang tercantum dalam DPPA Dishubkominfo Kab.
    Rp. 2.026.023.000,Volume menurut Tenaga Ahli Tekhnis 2.412,2 M2 dibulatkan 2.412 M2.Harga satuan per M2 menurut Ahli Tekhnis Rp. 839,97 dibulatkan Rp. 840,Pembayaran yang seharusnya :Rp. 840, x 615.000 M2 = Rp. 516.600.000,Terdapat Selisin Pembayaran yaitu:e Jumlah biaya dalam kontrak.............. Rp. 2.026.023.000,e Pembayaran seharusnya................. Rp. 516.600.000.Selisin pembayaran..............:::6ceeeeeeees Rp. 1.560.255.000,Pajak Penghasilan yang dipungult.........
    No. 015/T/Bt/1995 tentang petunjuk tekhnis analisa biaya dan harga satuan pekerjaan jalankabupaten yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Bina183184Marga dapat juga dipergunakan untuk menentukan analisa pada alat berat berupaExapator tergantung dari pada kondisi dan tekstur lahan/tanah yang akandikerjakan sesuai dengan perencanaan tekhnis pekerjaannya yang kemudianmenyimpulkan :1.
Register : 17-03-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 55/Pid.B/2015/PN Mrh
Tanggal 22 April 2015 — SARBANI Bin HUSIN (Alm)
9376
  • EDI SUSANTO ke rumahTerdakwa yang menjelaskan jika TV yang dibeli Terdakwa dari saksi EDISUSANTO adalah TV hasil curian saksi EDI SUSANTO dari perumahanyang terletak di Komplek Keruwing Indah Kabupaten Barito Kuala;Bahwa saksi EDI SUSANTO menjual TV tersebut kepada Terdakwa dengankelengkapan kabel sambungan dan remote TVnya saja tanpa dilengkapidengan dus atau buku petunjuk tekhnis TV, dan kwitansi pembelian sebagaibukti kepemilikan TV dimana ketika Terdakwa menanyakan kelengkapantersebut dijawab
    apakah kondisi TV dalam keadaan baik ketikadijual kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;Bahwa Terdakwa juga pernah membeli 3 (tiga) buah TV tabung bekas untukusaha rental game PS terdakwa di pasar yaitu dengan harga Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) dimana sepengetahuan Terdakwa harga TV barunyalebih dari dua kali lipat harga TV bekas yaitu senilai Rp 900.000, (Sembilanratus ribu rupiah) dan saat membeli TV tabung bekas tersebut tidak jugadiberikan dus asli TVnya ataupun diberikan bukubuku petunjuk tekhnis
    Selanjutnya karena Terdakwa sedangmembutuhkan TV untuk usaha rental game PS Terdakwa maka Terdakwamenawar harga TV tersebut dengan harga Rp 600.000, (enam ratus riburupiah) yang kemudian disepakati oleh saksi EDI SUSANTO dan saat itu pulaTerdakwa menyerahkan uangnya kepada saksi EDI SUSANTO dan saksi EDISUSANTO pun menyerahkan TVnya kepada Terdakwa beserta dengankelengkapan TV berupa kabel sambungan dan remote TVnya saja tanpadilengkapi dengan dus atau buku petunjuk tekhnis TV dan kwitansi pembelianasal
    TVtersebut;Bahwa saksi SAPRULLAH sebagai pemilik TV di depan persidanganmenyatakan membeli TV tersebut sekitar setengah tahun yang lalu dalamkeadaan bekas pakai dari saudaranya dengan harga Rp 1.100.000, (satu jutaseratus ribu rupiah) dan tanpa disertai kwitansi pembelian asal, dus asliTVnya ataupun bukubuku petunjuk tekhnis TV tersebut;Bahwa selama kenal dengan saksi EDI SUSANTO, Terdakwa tidak pernahmendengar atau mengetahui jika saksi EDI SUSANTO melakukan halhalyang buruk atau melanggar hukum
Putus : 29-09-2010 — Upload : 18-07-2012
Putusan PT JAMBI Nomor 53/PID/2010/PT.JBI
Tanggal 29 September 2010 — A. KHOIRI NASUTION, SP
3639
  • Andiko Gawe juga telah mencairkan 100% danaanggaran pembangunan tugu simpang lima yang kemudian diserahkan kepada SYAFRIZAL;Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh tenaga tekhnis dari DinasPekerjaan Umum Kabupaten Tebo sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang terlampirpada Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Tebo Nomor : 600/274.c/DPU/2009 tanggal : 01September 2009 dengan kesimpulan : terdapat kelebihan biaya atas pembangunan fisik tugusimpang lima dibandingkan dengan
    volume yang terpasang (dikerjakan) dimana volume profilbeton yang terpasang adalah : 626.40 M(meter lari) sedangkan dalam Rencana Anggaran Biaya(RAB) adalah sejumlah 1.554.00 M (meter lari) maka terdapat selisih volume 927,60 M(meterlari) yang merupakan kekurangan volume pekerjaan, senilai Rp. 139.139.939,52 ( Seratus TigaPuluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga PuluhSembilan Koma Lima Puluh Dua Rupiah);Bahwa berdasarkan Hasil Audit Fisik oleh Tim Tekhnis Dinas PU
    Andiko Gawe juga telah mencairkan 100% danaanggaran pembangunan tugu simpang lima yang kemudian diserahkan kepada SYAFRIZAL;Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh tenaga tekhnis dariDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik yangterlampir pada Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Tebo Nomor : 600/274.c/DPU/2009 tanggal :01 September 2009 dengan kesimpulan : terdapat kelebihan biaya atas pembangunan fisik tugusimpang lima dibandingkan dengan
    volume yang terpasang (dikerjakan) dimana volume profilbeton yang terpasang adalah : 626.40 M(meter lari) sedangkan dalam Rencana Anggaran Biaya(RAB) adalah sejumlah 1.554.00 M(meter lari) maka terdapat selisih volume 927,60 M (meterlari) yang merupakan kekurangan volume pekerjaan, senilai Rp. 139.139.939,52 (Seratus TigaPuluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Dua Rupiah);Bahwa berdasarkan Hasil Audit Fisik oleh Tim Tekhnis Dinas PU
Register : 23-09-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 502/PDT.G/2014/PA.KAG
Tanggal 27 Oktober 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
227
  • dan (5) tersebut di atas) maka telah terjadi peralihan hakkepemilikan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada ADI SETYA BUDIBin SUPRAPTO, dan AHMAD ARBI FADILLAH Bin SUPRAPTO (keduaanak Pihak Pertama dan Pihak Kedua), dan tabungan deposito atas nama keduaanak tersebut menjadi milik penuh ADI SETYA BUDI Bin SUPRAPTO, danAHMAD ARBI FADILLAH Bin SUPRAPTO yang tidak dapat dipergunakan,dikuasai dan diambil alih oleh Pihak Pertama, atau Pihak Kedua, dan atau PihakKetiga;Pasal 4LAINLAINBahwa ketentuan tekhnis
    Dankemudian hasil dari penjualan dari objek bangunan tersebut dibagi dua,Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2014/PA.KAGdengan ketentuan pembagian 50% untuk Pihak Pertama, dan 50% untukPihak Kedua;b Atau Pihak Kedua mengganti rugi kepada Pihak Pertama dengan taksirannilai harga berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Keduasecara mufakat;Bahwa tenggang waktu untuk pelaksanaan tekhnis penjualan terhadap objekharta bersama (Vide Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (5) dilakukan
    selamalamanya90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak kesepakatan perdamaian iniditandatangani;Bahwa tenggang waktu untuk pelaksanaan tekhnis ganti rugi terhadap objekharta bersama (Vide Pasal 2 ayat (4), dan (6) dilakukan selamalamanya 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak kesepakatan perdamaian iniditandatangani;Bahwa tenggang waktu pembayaran hutang Pihak Pertama kepada Pihak Keduasebesar Rp. 48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah) (Vide Pasal ayat(2) huruf g di atas), dilaksanakan selamalamanya
Putus : 02-03-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1750 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 2 Maret 2016 — DRS. H. JAUHARUDDIN,M.M bin M. YUSUF
8151 Berkekuatan Hukum Tetap
  • YUSUFselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan dibuatkan BeritaAcara tanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya pelelangan gagalkarena tidak menemukan penavwaran dari calon penyedia yangmemenuhi ketentuan administratif dan tekhnis, sehingga penavaranHal. 4 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015penavaran tersebut gugur dalam proses Evaluasi Administrasi dan jugaevaluasi tekhnis;Bahwa Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M.
    YUSUF selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) dengan dibuatkan Berita Acara tanggal 16 Juli 2012yang pada pokoknya pelelangan gagal karena tidak menemukanpenawaran dari calon penyedia yang memenuhi ketentuan administratifdan tekhnis, sehingga penawaranpenawaran tersebut gugur dalamproses Evaluasi Administrasi dan juga evaluasi tekhnis;Bahwa Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M.
    Aceh Tenggara TA2012;Surat Permintaan Pembayaran Termyn sebesar 100% PekerjaanPenyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis PembangunanGedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012,Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;Surat Persetujuaan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPKPGK/KemenagAgara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaranlunas 100% Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab.
    Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPKPGK/KemenagAgara/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan Penyedia JasaKonsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab.
    No. 1750 K/PID.SUS/20158.10.11.12.13.14.Surat Permintaan Pembayaran Termyn sebesar 100% PekerjaanPenyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis PembangunanGedung Kantor Kementrian Agama Kab.
Register : 22-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN TEBO Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt
Tanggal 12 Desember 2018 — Penuntut Umum:
Wawan Kurniawan, SH
Terdakwa:
Cahyono Bin Sarji
5433
  • Lenggo Vivirianty, Aptselaku Manager Tekhnis, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterimaLab.
    Lenggo Vivirianty, AptHalaman 5 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt Hakim Hakim HakmKetua Anggota Anggota selaku Manager Tekhnis, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterimaLab.
    Lenggo Vivirianty, Apt selaku Manager Tekhnis,dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab.
    Lenggo Vivirianty, Apt selaku Manager Tekhnis, dengan hasilpengujian : Contoh yang diterima Lab.
Register : 08-03-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 13 April 2016 — IRWAN HENDARMIN, S.Kom
13970
  • YUL ANDRIONO.Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akandiakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagaiberikut :e Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilaikepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;e Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakanpengadaan program dan pola acara LPP TVRI.b.
    ,yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 96 episode sehinggamendapatkan harga satuan sebesar Rp32.727.273,e Bahwa YULKASMIR tidak menetapkan rencanapengadaan berupa Spesifikasi tekhnis karena menurutYULKASMIR mengenai spesifikasi tekhnis sudahtercantum dan termuat dalam lampiran surat terdakwaNomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Okttober 2012perihal Permohonan Paket Program Siap Siar PeriodeNovember 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yangmemuat judul acara, slot waktu, episode, volume danharga
    YUL ANDRIONO.Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akandiakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagaiberikut :e Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilaikepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;e Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaanprogram dan pola acara LPP TVRI.b.
    Viandra Production) selain perusahaannya yangperizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratansebagaimana spesifikasi tekhnis yang tertuang dalam KAK yakni FTV ini belumpernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, sedangkandalam kenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTV danRCTI, sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program firstrun (pertama kali tayang).Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan dan harga
    /PT.DKILangsung, dimana data perusahaan / Penyedia barang diperoleh PanitiaPengadaan dari Direktur Program dan Berita LPP TVRI.Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan dan hargaProgram Siap Siar.
Register : 29-09-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 17-12-2017
Putusan PN RENGAT Nomor 454/Pid.Sus-LH/2017/PN Rgt
Tanggal 4 Desember 2017 — terdakwa ADEK PUTRA CANIAGO alias ADEK bin SABARUDDIN
3675
  • SijunjungPropinsi Sumatra Barat, penerima CV BANGUN PERSADA alamat pangkalankerinci, MERUPAKAN DOKUMEN YANG DIPALSUKAN OLEH terdakwa selakutenaga tekhnis pengelolaan hutan produksi lestari pengujian kayu gergajian(Ganis PHPLPKGR). 22 22220 20202222 0Halaman 2 dari 40.
    Putusan.No.454/Pid.B/LH/2017/PN.RgtBahwa terdakwa ADEK PUTRA CANIAGO Als ADEK Bin SABARUDINbekerja di CV WAHANA TALABANG dan diangkat oleh UD WAHANATALABANG sebagai Tenaga Tekhnis Penguji Hasil Hutan Produksi Lestari KayuGergajian berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Izin Usaha Industri PrimerHasil Hutan Kayu UD.
    SijunjungPropinsi Sumatra Barat, penerima CV BANGUN PERSADA alamat pangkalankerinci, MERUPAKAN DOKUMEN YANG DIPALSUKAN OLEH terdakwa selakutenaga tekhnis pengelolaan hutan produksi lestari pengujian kayu gergajian(Ganis PHPLPKGR). 22220 202 22222 ne rene nnn enoneBahwa terdakwa ADEK PUTRA CANIAGO Als ADEK Bin SABARUDINbekerja di CV WAHANA TALABANG dan diangkat oleh UD WAHANATALABANG sebagai Tenaga Tekhnis Penguji Hasil Hutan Produksi Lestari KayuGergajian berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Izin
Upload : 09-12-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 01/PID.B/TIPIKOR/2014/PN .BKL(pengadilan negeri bengkulu)
Nama lengkap : NURUL IKSAN, S.Pi Bin FIRMAN Tempat lahir : Mukomuko Umur / Tgl lahir : 49 tahun / 04 Mei 1964 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Kel. Bandar Ratu Kec. Mukomuko Kab. Mukomuko Agama : Islam Pekerjaan : PNS
11765
  • Bin YAKUB(dilakukan penuntutan secara terpisah) Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Revisi Penetapan Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan,Perikanan, Dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran2007 Nomor 133 tanggal 03 Juli 2007 bersamasama Ir. ARIEFANDRIYANTO M.Sc.
    Hal inidikarenakan dalam kontrak tidak disebutkan gambar peralatan danspesifikasi tekhnis yang lengkap dan jelas.Bahwa meskipun dalam pelaksanaannya pembangunan pabrik estersebut terdapat penyelesaian pekerjan yang tidak sesuai denganitem pekerjaan yang telah disepakati namun dalam kenyataannyadalam laporan kemajuan fisik pekerjaan/Monthly Certificate yangditandatangani oleh saksi AMAN JAYA selaku PPTK, dan ARIEFANDRIYANTO selaku penyedia barang, pekerjaan dibuat seolaholahtelah dilaksanakan 100
    Bin YAKUB (dilakukan penuntutansecara terpisah) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SuratKeputusan Revisi Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan, DanPeternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007 Nomor 133tanggal 03 Juli 2007 bersamasama Ir. ARIEF ANDRIYANTO M.Sc.
    Menerima Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Lelang. Menyetujui Pembayaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yangberlaku.Bahwa, saksi menandatangani Surat Keputusan (Sk)Nomor 01 tahun 2007 Pembentukan PanitiaPengadaan Barang dan Jasa tertanggal 01 Februari2007 pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan,Perikanan dan Peternakan di Kab.
    Mukomuko sehargaRp. 10 juta rupiah dengan luas tanah 500 M2.e Bahwa, Pengawasan Tekhnis dalam kegiatanpembangunan pabrik es dijabat Dodi Sastra Dinata yangmerupakan pegawai Honor dari Dinas Pekerjaan UmumKab. Mukomuko berdasarkan SK dari KPA.e Bahwa, PT. Teisa Mandiri membeli mesin pabrik es dariCV. Arion Teknik Bandung yang beralamat di Jl. DurenTiga Raya No. 19/I Jakarta dengan pimpinan Aceng GunaWijaya yang telah mendapat dukungan dari PT. TehnikUnggul yang beralamat di JI.
Putus : 02-12-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PT SMG
Tanggal 2 Desember 2014 — SUDJARWO Bin SARDJU
6040
  • Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarangyang berwenang memeriksa dan mengadili, yang secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut :e Mula mula berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum dan EnergiSumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/189/2009 tentang penunjukanPimpinan Program/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Kegiatan, PengawasLapangan, Staf Teknik Dan Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kegiatan APBD Tahun 2009 tanggal 26Pebruari 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan EnergiSumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/256/2010 tentang penunjukanPimpinan Program/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PengawasLapangan, Staf Teknik dan Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kegiatan
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK
Tanggal 29 September 2016 — Drg. Sri Purwanti anak dari Margino Husodo
8736
  • Putra BungsuMandiri kemudian dilakukan evaluasi tekhnis kedua perusahaantersebut dan dari hasil evaluasi kedua perusahaan tersebut memenu hiPersyaratan.Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Unit Layanan PengadaanBarang dan Jasa Kabupaten Lamandau mengumumkan penundaanPemenang Paket Pekerjaan Alat Kesehatan RSUD KabupatenLamandau sesuai Pengumuman NomorAANWJ.BAR.012/01/ULPBJDLMD/X2010 yang semula direncanakanJumat, 15 Oktober 2010 menjadi hari Jumat, 29 Oktober 2010.Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010
    Pada Spesifikasi Tekhnis tidak memberikan ruang masuknyabarang lain dikarenakan spesifikasi tekhnis yang diberikankepada peserta lelang tanpa diRange sebagai batas minimaldan maksimal kualitas barang yang ditawarkan sehingga dengantidak diberikanya Range spesifikasi tekhnis maka rekananpeserta lelang tidak mendapatkan barang yang kualitasnya lebihtinggi sehingga mengharuskan rekanan peserta lelang untukmencari barang dengan merk yang telah ditentukan oleh PanitiaLelang.3.
    Putra Bungsu Mandiri sebagai Pemenang Pertama dan CV.Bintang Perdana sebagai Pemenang Kedua.Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 3 point (d)tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahdijelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa wajib menerapkanprinsip transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenaipengadaan barang/jasa , termasuk syarat tekhnis administrasipengadaan , tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calonpenyedia barang/jasa sifatnya terbuka
Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1053 K/PID.SUS/2010
Terdakwa; Saiful Anwar, dk.
5236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • wilayahKabupaten Ngawi, maka perlu) adanya pelaksanaan programBantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat melaluiPemerintah Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2008 ke pada wargamasyarakat dengan sasaran kondisi rumah tangga sangatmiskin (poorest), rumah tangga miskin (poor), dan rumahtangga hampir miskin (near poor) sebagaimana berdasarkanatas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3. tahun2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan ProgramBantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran danPetunjuk Tekhnis
    melaksanakan pembagian danao BLT tahap yang turun pada bulan Agustus sebesar @Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan ;o BLT tahap II yang turun pada bulan September sebesar @Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah).Bahwa pelaksanaan dan pembagian dana BLT tahun 2008 diDusun Sanan Desa Ngrayudan Kabupaten Ngawi yang berdasarkanatas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelak sanaan ProgramBantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran danPetunjuk Tekhnis
    Penyaluran Bantuan Langsung Tunai untukRumah Tangga Sasaran sebagaimana tersebut di atas walaupuntelah ada beberapa tahapan sosialisasi mengenai pelaksanaandari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan ProgramBantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, danPetunjuk Tekhnis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai untukRumah Tangga Sasaran, maka pembagian/penyaluran dana BLTtahun 2008 bagi warga Dusun Sanan menjadi salah sasaran.Dan atas perbuatan
    No. 1053K/Pid.Sus/2010tangga hampir miskin (near poor) sebagaimana berdasarkanatas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan ProgramBantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran danPetunjuk Tekhnis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai untukRumah Tangga Sasaran sehingga pelaksanaan programpemerintah tersebut sesuai dengan yang diharapkan.Bahwa dengan adanya program Pemerintah dalam hal ini adalahBLT, maka BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten
    No. 1053K/Pid.Sus/2010Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran danPetunjuk Tekhnis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai untukRumah Tangga Sasaran, seharusnya sama seperti pelaksanaandan pembagian dana BLT tahun 2008 di setiap Desa/Kelurahanse Kabupaten Ngawi.
Register : 16-09-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.INSYAYADI
2.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
IRWANSYAH, S.PT, M.AP Bin Drs. DARMAWAN
19633
  • Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan tekhnis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa ;2. Memiliki Sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lainyang diperlukan dalam pengadaan barang/ jasa3.
    RADITAMA LINTAS KOMUNIKA sertaTenaga Tekhnis dari PT.
    LINGKARANDALAN NUSANTARA adapun dokumen tersebut melampirkandokumen antara lain Spesifikasi tekhnis barang; brosur dan gambar gambar; identitas jenis, tipe, merek dan asal negara; copy surat LoA Letter of Authorization; daftar populasi alat; Lay Out Design dari PT. MEDISAVE MAKMUR GEMILANG; Tenaga Tekhnis; Bahwa dalam dokumen = penawaran PT. LINGKAR ANDALANNUSANTARA terdapat surat dukungan dari PT.
    Dalam spesifikasi tekhnis tidak dijelaskan satuan volume yang dimintakan;. Perlu paraf tiap lembar dokumen yang disampaikan oleh PPK;.
    Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masukSelain tugas pokok tersebut, ULP/Pejabat pengadaanmempunya kewenangan untuk mengusulkan:a. Perubahan HPS dan/ataub.
Register : 28-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 46/PID.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 23 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. PATTALLASANG Diwakili Oleh : MUHAMMAD AMIR SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : YOGA PRADILANSANJAYA, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum I : MUHAMMAD USWAH AMMAR, SH.MH
9531
  • ., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu terdakwa membawa 3 (tiga) perusahaanyaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV.
    Selayar sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) kemudian SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Panitia Pengadaan danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan proses pelelanganmaka ditentukan pemenang tender adalah CV. Maiwa dengan nilai kontrak sebesarRp. 197.900.000, (Seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah),tetap!
    Selayar, selanjutnya SYAHRUDDIN, B.Sc., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu terdakwa membawa 3 (tiga) perusahaanyaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV.
    Selayar sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) kemudian SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Panitia Pengadaan danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan proses pelelanganmaka ditentukan pemenang tender adalah CV.
Register : 03-02-2015 — Putus : 03-04-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 3 April 2015 — Dra.SRI SUNARWATI,M.Si Binti SUNARDI,M.SI.
7115
  • Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Nomor:910/06.KepSatpol Pp/lii/2014 Tanggal 10 Maret 2014 TentangPenunjukkan Pengguna Anggaran, AsistenPenanggung Jawab Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk),Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (Pptk), PelaksanaAdministrasi, Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan PembantuPelaksana Tekhnis Kegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada SatuanPolisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 BesertaLampirannya ;10.
    Fotocopy Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja KotaBekasi Nomor 910/29/KepSatpol Pop Tanggal 28 Mei 2014 Tentang PerubahanPenunjukkan PenggunaAnggaran, Asisten Penanggung Jawab Kegiatan Pejabat PembuatKomitmen (Ppk), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (Pptk),Pelaksana Administrasi, Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan PembantuPelaksana Tekhnis Kegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada SatuanPolisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 BesertaLampirannya ;14. Fotocopy Identitas Drs.
Register : 18-04-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. MAMBERAMO ALASMANDIRI ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA
184139
  • Bukti P24: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/MenhutI/2007Tentang Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pengenaan Pemungutan,Dan Pembayaran Provisi Sumber Hutan (PSHD) Dan DanaReboisasi (fotokopi);25.
    ijin kami, berartisudah memenuhi persyaratan;Bahwa sertipikat itu persyaratan tekhnis, kalau seandainya persyaratan itutidak ada berarti PT Mamberamo tidak akan diperpanjang;Bahwa ada syarat administrasi dan syarat tekhnis, syarat administrasi ituadalah berkaitan dengan Rekomendasi Gubernur dan Rekomendasi Bupatikemudian Akte Perusahaan berikut Perubahannya, Surat Bebas Tunggakan ditahun 2010 dan yang terakhir adalah laporan keuangan lima tahun kebelakang, syarat tekhnisnya adalah peta/lokasi, yang
    Untuk melihat Surat BKPM Perihal PenolakanPermohonan Perpanjangan dan berakhirnya INPHHK pada PT MamberamoAlasmandiri di Propinsi Papua, jadi di dalam Surat ini koncepmenmemperhatikan 2.5 Surat Bupati Mamberamo Raya Nomor522/152/IUP/VV2012 tanggal 6 Juli 2016 Perihal Pencabutan Rekomendasiuntuk PT Mamberamo Alasmandiri, ini sama sekali tidak relevan,Rekomendasi Bupati Mamberamo Raya yang sebelumnya ituMerekomendasikan, rekomandasi ini pertimbangan tekhnis sifatnya,pertimbangan tekhnis itu oleh Pak
    Bukti tertulispengasahan PSPHDR yang diterbitkan oleh Dinas, Laporan Keuanganfotokopi, dan Pertimbangan Tekhnis Bupati serta Rekomendasi GubernurPropinsi Papua pada saat 2010 mengajukan dengan menyampaikan kalimatseperti itu, Kemudian berdasarkan Surat Direktur Bina Usaha Hutan Alamyang ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Bpk Imam Santoso) bahwaHalaman 90 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUNJKTternyata belum dilampirkan semua sesuai dengan Surat Nomor$1145/VVBTHK/2010 tanggal 25112010
    Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan Pertimbangan Tekhnisdari Bupati setempat belum tersedia, keterangan sedang dalam prosespenelaahan di Provinsi Papua, kemudian Pertimbangan Tekhnis Bupatitersedia, Pertimobangan Tekhnis Dinas Kehutanan tersedia, Kopi AktaPendirian Perusahaan tersedia, Laporan Keuangan tersedia, jadi yang belumadalah Rekomendasi Gubernur pada saat itu, kemudian setelah kelengkapanitu secara administrasi dipenuhi sesuai dengan Permen yang ada kamimelakukan penilaian, salah
Putus : 18-06-2009 — Upload : 28-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2009
Tanggal 18 Juni 2009 — PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 15 TAHUN 2009, TANGGAL 16 MARET 2009 TENTANG PEDOMAN TEKHNIS PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM, TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVISINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 ; ZAENAL MA'ARIF,SH., Dkk ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
219174 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 15 TAHUN 2009,TANGGAL 16 MARET 2009 TENTANG PEDOMAN TEKHNISPENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM,TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPANCALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIHDALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRDPROVISINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 ; ZAENAL MA'ARIF,SH., Dkk ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Putus : 10-05-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2427 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 10 Mei 2011 — MARTHEN DJITMAU, S.Pd
4844 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SK.821.2251 tanggal 19 Pebruari 2003 dan Terdakwa Il Hasan binMusaad, S.Sos selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong, yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan KPUD Propinsi Irian Jaya Barat No. 125 / SK /SETKPU / UB / IX / 2004 tanggal 29 September 2004, antara bulan Januarisampai dengan April 2005 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2005 bertempat di Kantor Komisi Penilaian Umum (KPU) Kota Sorong di JalanSultan Hasanuddin No. 31 Klademak Il, Kota Sorong atau setidaktidaknya padasuatu
    Cahaya Sawito.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris KPU Irian Jaya Barat No. 77 /ZKPU / JB / XI / 2005 tanggal 22 September 2005 Terdakwa Il Hasan binMusaad selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong diperintahkan untukmelaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Sekretaris KPU Kota Sorongberdasarkan surat tersebut, maka Terdakwa Il Hasan bin Musaadmenjalankan tugas sebagai Sekretaris KPUD Kota Sorong menggantikanTerdakwa Marthen Djitmau, S.Pd sehingga untuk pembayaran ke IV retensiHal. 4 dari
    SK.821.2251 tanggal 19 Pebruari 2003 Terdakwa Il Hasan binMusaad, S.Sos selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan KPUD Propinsi Irian Jaya Barat No. 125 / SK /SETKPU / UB / IX / 2004 tanggal 29 September 2004, antara bulan Januarisampai dengan April 2005 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2005 bertempat di Kantor Komisi Penilaian Umum (KPU) Kota Sorong di JalanSultan Hasanuddin No. 31 Klademak Il, Kota Sorong atau setidaktidaknya padaHal. 6 dari
    Cahaya Sawito.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris KPU Irian Jaya Barat No. 77 /ZKPU / JB / XI / 2005 tanggal 22 September 2005, Terdakwa Il Hasan binMusaad selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong diperintahkan untukmelaksanakan tugas sebagai pelaksana Harian Sekretaris KPU Kota Sorongberdasarkan surat tersebut, maka Terdakwa Il Hasan bin Musaadmenjalankan tugas sebagai Sekretaris KPUD Kota Sorong menggantikanTerdakwa Marthen Djitmau, S.Pd sehingga untuk pembayaran ke IV retensi5 % sebesar
    Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong.i. SK Bupati Sorong No. 821.1 / 184 tanggal 30 Nopember 1989 tentangPengangkatan saudara Hasan Musaad sebagai Pegawai Negeri Sipil.Hal. 12 dari 23 hal. Put.
Register : 25-10-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 366/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 3 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat I : PT. PASSOKORANG Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Pembanding/Penggugat II : PT. APHASKO UTAMAJAYA Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Pembanding/Penggugat III : PT. USAHA SUBUR SEJAHTERA Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Pembanding/Penggugat IV : PT. SABAR JAYA PRATAMA Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Pembanding/Penggugat V : PT. PUTRA JAYA Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Pembanding/Penggugat VI : PT. LATANINDO GRAHA PERSADA Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Terbanding/Tergugat I : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia ,untuk selanjutnya disebut KPPU
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq Mentri Pekerjaan Umum cq. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar cq Unit Layanan Pengadaan Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Wilayah Nasional VI Makassar
Terbanding/Tergugat III : Unit Layanan Pengadaan Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wi
17865
  • Nomor 366/PDT/2017/PT.MKSgugur sehingga tidak dapat mengikuti proses seleksi tahap berikutnya, danalasan gugur para peserta tersebut pun berbeda, komposisi bahanbahanyang digunakan, alatalat yang digunakan, analisa pendekatan tekhnis, danjumlah nominal penawaran para peserta tender tidak sama satu denganyang lainnya.
    dihadiri oleh 17(Tujuh belas) perusahaan calon peserta tender yang awalnyaberjumlah + kurang lebih 50 (Lima Puluh) calon peserta tender, tetapihingga batas waktu pemasukan dokumen penawaran hanya terdapat9 (Sembilan) perusahaan yang memasukkan dokumen penawarandan dari kesembilan dokumen penawaran tender tersebut terdapatDokumen Penawaran Penggugat IIl dengan Nomor: 19/USSTAWAR/XII/2011 Tanggal 30 Desember 2011.Setelah itu Tergugat IIl mengadakan Koreksi Aritmatika, EvaluasiAdministrasi, Evaluasi Tekhnis
    paket Pelebaran jalan Baras Karossa dihadiri oleh 9(Sembilan) perusahaan calon peserta tender yang awalnya berjumlah+ kurang lebin 50 (Lima Puluh) calon peserta tender, dan hinggabatas waktu pemasukan dokumen penawaran 9 (Sembilan)perusahaan memasukkan dokumen penawaran dari kesembilandokumen penawaran tender tersebut terdapat Dokumen PenawaranPenggugat Il dengan Nomor: AUJ/0920212/TWR Tanggal 02Februari 2012.Setelah itu Tergugat IIl mengadakan Koreksi Aritmatik, EvaluasiAdministrasi, Evaluasi Tekhnis
    Maret 2012.Untuk paket Pelebaran jalan KalukuSalubatu dihadiri oleh 9(Sembilan) perusahaan calon peserta tender yang awalnya berjumlah+ kurang lebin 50 (Lima Puluh) calon peserta tender, dan hinggabatas waktu pemasukan dokumen penawaran hanya 9 (Sembilan)perusahaan memasukkan dokumen penawaran, dari kesembilandokumen penawaran tender tersebut terdapat Dokumen PenawaranPenggugat IV dengan Tanggal 16 Januari 2012.Setelah itu Tergugat IIl mengadakan Koreksi Aritmatik, EvaluasiAdministrasi, Evaluasi Tekhnis
    paket Pelebaran jalan KalukuSalabatu II dihadiri oleh 8(Delapan) perusahaan calon peserta tender yang awalnya berjumlah+ kurang lebih 50 (Lima Puluh) calon peserta tender, dan hinggabatas waktu) pemasukan dokumen penawaran 8 (Delapan)perusahaan memasukkan dokumen penawaran dari kedelapandokumen penawaran tender tersebut terdapat Dokumen PenawaranPenggugat dengan Nomor: 021/PSTAWAR/II/2012 Tanggal 02Februari 2012.Setelah itu Tergugat IIl mengadakan Koreksi Aritmatik, EvaluasiAdministrasi, Evaluasi Tekhnis